1 / 51

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan. Oleh. Subhanzuhri Dalimunthe , SST., Ak . Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 24. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Pajak Penghasilan Pasal 22.

galvin
Download Presentation

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pemotongan/Pemungutan PajakPenghasilan Oleh SubhanzuhriDalimunthe, SST., Ak.

  2. Pemotongan/PemungutanPajakPenghasilan • PajakPenghasilanPasal 22 • PajakPenghasilanPasal 23 • PajakPenghasilanPasal 24 • PajakPenghasilanPasal 4 ayat 2

  3. PajakPenghasilanPasal 22 DasarHukum : • Pasal 22 Undang-undangPajakPenghasilan • PeraturanMenteriKeuanganNomor 154/PMK.03/2010 tentangPemungutanPajakPenghasilanPasal 22 SehubungandenganPembayaranatasPenyerahanBarangdanKegiatandiBidangImporatauKegiatan Usaha diBidang Lain • PeraturanMenteriKeuanganNomor 253/PMK.03/2008 tentangWajibPajakBadanTertentusebagaiPemungutPajakPenghasilandariPembeliatasPenjualanBarang yang TergolongSangatMewah

  4. 1 Bank DevisadanDirektoratJenderal Bea danCukaiatasimporbarang BendaharaPemerintahdanKuasaPenggunaAnggaran (KPA) sebagaipemungutpajakpadaPemerintahPusat, PemerintahDarah, InstansiatauLembagaPemerintahdanlembaga-lembaganegaralainnyaberkenaandenganpembayaranataspembelianbarang 2 BendaharaPengeluaranuntukpembayaran yang dilakukandenganmekanismeuangpersediaan (UP) 3 KuasaPenggunaAnggaran (KPA) ataupejabatpenerbitSuratPerintahMembayar yang diberidelegasioleh KPA untukpembayarankepadapihakketiga yang dilakukandenganmekanismepembayaranlangsung. 4 Badanusaha yang bergerakdalambidangusahaindustri semen, industrikertas, industribajadanindustriotomotif yang ditunjukolehKepala Kantor PelayananPajakataspenjualanhasilproduksinyadidalamnegeri 5 PemungutdanObjekPPhPasal 22 : Produsenatauimportirbahanbakarminyak, gas danpelumasataspenjualanbahanbakarminyak, gas danpelumas 6 Industridaneksportir yang bergerakdalamsektorkehutanan, perkebunan, pertaniandanperikanan yang ditunjukolehKepala Kantor PelayananPajakataspembelianbahan-bahanuntukkeperluanindustriataueskpormerekadaripedagangpengumpul 7

  5. Pemotongan/PemungutanPPhPasal 22 BesarnyaPungutanPPhPasal 22 : • AtasImpor (Butir 1) • MenggunakanAngkaPengenalImpor (API) • ImporKedelai, GandumdanTepungTerigu 0,5 % dariNilaiImpor *) • SelainImporKedelai, GandumdanTepungTerigu 2,5 % dariNilaiImpor 7,5 % dariNilaiImpor • TidakmenggunakanAngkaPengenalImpor (API) • YangTidakDikuasai 7,5 % dariHargaJualLelang *) NilaiImporadalahnilaiberupauang yangmenjadidasarperhitunganbeamasukyaitu cost, insurance dan freight ditambahdenganbeamasukdanpungutanlainnyadengandikenakanberdasarkanketentuanperundang-undanganpabeandibidang impor. 1,5 % dariHargaPembelian • AtasPembelianBarang (Butir 2,3dan 4)

  6. Pemotongan/PemungutanPPhPasal 22 • AtasPenjualanHasilProduksididalamnegeriolehbadanusaha yang bergerakdalambidangusahaindustri semen, industrikertas, industribajadanindustriotomotif (Butir 5) • Penjualankertasdidalamnegeri 0,1%dariDasarPengenaanPajak PPN • Penjualansemuajenis semen didalamnegeri 0,25%dariDasarPengenaanPajak PPN • Penjualansemuajeniskendaraanbermotorberodaduaataulebihdidalamnegeri 0,45%dariDasarPengenaanPajak PPN • Penjualanbajadidalamnegeri 0,3%dariDasarPengenaanPajak PPN • AtasPenjualanbahanbakarminyak, gas danpelumasolehprodusenatauimportirbahanbakarminya, gas danpelumas (Butir 6) 0,25%dariPenjualantidaktermasuk PPN untukPenjualankepada SPBU Pertamina • BahanBakarMinyak 0,3%dariPenjualantidaktermasuk PPN untukPenjualankepada SPBU bukanPertaminadan Non SPBU • BahanBakar Gas 0,3%dariPenjualantidaktermasuk PPN • Pelumas 0,3%dariPenjualantidaktermasuk PPN

  7. Pemotongan/PemungutanPPhPasal 22 • AtasPembelianbahan-bahanuntukkeperluanindustriataueksporolehbadanusahaindustriataueksportir yang bergerakdalamsektorkehutanan, perkebunan, pertaniandanperikanan yang ditujuksebagaiPemungutPPhPasal 22 dariPedagangPengumpul(Butir 6) 0,25%dariHargaPembeliantidaktermasuk PPN Dikenakantariflebihtinggi 100% untukPPhPasal 22 yang bersifat TIDAK FINAL BilaWajibPajak yang dipunguttidakmempunyai NPWP …? TidakdikenakantariflebihtinggiuntukPPhPasal 22 yang bersifat FINAL

  8. Pemotongan/PemungutanPPhPasal 22 Butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 7  Tidak Final (dapatdiperhitungkansebagaipembayaranpajakdalamtahunberjalanbagiwajibpajak yang dipungut) Yang ManaObjekPPhPasal 22 Final danTidak Final ? Penjualanbahanbakarminyak, gas danpelumas (Butir 6) Penyalur/ Agen FINAL SelainPenyalur/ Agen TIDAK FINAL

  9. Pemotongan/PemungutanPPhPasal 22 DikecualikandariPemungutan DenganSuratKeteranganBebas • Imporbarangataupenyerahanbarangdidalamnegeri yang berdasarkanperaturanperundang-undangantidakterutangPajakPenghasilan. • Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. TanpaSuratKeteranganBebas 1. PembayaranolehBendaharawan: • Pembayaran yang jumlahnya paling banyakRp 2.000.000,00 (duajuta rupiah) dantidakmerupakanjumlah yang terpecah-pecah; • Pembayaranuntukpembelianbahanbakarminyak, listrik, gas,airminum (PDAM), danbenda-benda pos; • PembayaranataupencairandanaJaringanPengamanSosial (JPS) oleh Kantor PerbendaharaandanKas Negara (KPKN); • Pembayaranuntukpembeliangabahdan/atauberasoleh BULOG 2. Imporkembali (re-impor), yang meliputibarang-barang yang telahdieksporkemudiandiimporkembalidalamkualitas yang samaataubarang-barang yang telahdieksporuntukkeperluanperbaikan, pengerjaandanpengujian, yang telahmemenuhisyarat yang ditentukanDirjen Bea danCukai.

  10. Pemotongan/PemungutanPPhPasal 22 DikecualikandariPemungutan Yang DilaksanakanolehDitjen Bea danCukai: • Imporbarang yang dibebaskandaripungutan Bea MasukdanatauPajakPertambahanNilai. (18 jenisimporcfm. KetentuanKepabeanandanKetentuan PPN) 2. Imporsementarajikapadawaktuimpornyanyata-nyatadimaksudkanuntukdieksporkembali.

  11. PajakPenghasilanPasal 23 • DasarHukum : • Pasal 23 Undang-UndangPajakPenghasilan • PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentangJenisJasa Lain sebagaimanadimaksuddalamPasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008

  12. PemotonganPPhPasal 23 • PemotongPPhPasal 23 : • badanpemerintah; • subjekpajakbadandalamnegeri; • penyelenggarakegiatan; • bentukusahatetap; • perwakilanperusahaanluarnegerilainnya; • Orangpribadi yang ditunjuksebagaipemotong. • (yaitu : • Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PejabatPembuatAkte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebutadalahCamat, pengacara, dankonsultan, yang melakukanpekerjaanbebas; • Orangpribadi yang menjalankanusaha yang menyelenggarakanpembukuan. • KeputusanDirekturJenderalPajakNomor KEP - 50/PJ./1994) • Pihak yang PenghasilannyadipotongPPhPasal 23 : • WajibPajakDalamNegeri • Bentuk Usaha Tetap

  13. PemotonganPPhPasal 23 • TarifdanObjekPPhPasal 23 : Sewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta ( excsewaPasal 4 ayat 2 ) Jasateknik, jasamanajemen, jasakonsultan, jasa lain*) ( excPasal 21) Dividen (kecualidividenygditerimaorangpribadi); Bunga; Royalti; Hadiah, penghargaan, bonus, dansejenisnya ( excPasal 21) 2 % dariJumlahBruto 15 % dariJumlahBruto Dalamhalpenerimapenghasilantidakber-NPWP, dikenakantarif 100 (seratuspersen) lebihtinggi *) JenisJasa Lain diaturdalamPeraturanMenteriKeuanganNomor 244/PMK/2008

  14. PemotonganPPhPasal 23 DEFINISI : • JumlahBrutoatasPenghasilandariJasa: seluruhjumlahpenghasilandengannamadandalambentukapapun yang dibayarkan, disediakanuntukdibayarkan, atautelahjatuh tempo pembayarannyaolehbadanpemerintah, subjekpajakbadandalamnegeri, penyelenggarakegiatan, bentukusahatetap, atauperwakilanperusahaanluarnegerilainnyakepadaWajibPajakdalamnegeriataubentukusahatetap, tidaktermasuk : • pembayarangaji, upah, honorarium, tunjangandanpembayaran lain sebagaiimbalansehubungandenganpekerjaan yang dibayarkanolehWajibPajakpenyediatenagakerjakepadatenagakerja yang melakukanpekerjaan, berdasarkankontrakdenganpenggunajasa (dibuktikandgnkontrakkerjadandaftarpembayaran); • pembayaranataspengadaan/pembelianbarangatau material (dibuktikandgnfakturpembelianbarangatau material); • pembayarankepadapihakkedua (sebagaiperantara) untukselanjutnyadibayarkankepadapihakketiga (dibuktikandgnfaktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis); • pembayaranpenggantianbiaya (reimbursement) yaitupenggantianpembayaransebesarjumlah yang nyata-nyatatelahdibayarkanolehpihakkeduakepadapihakketiga (dibuktikandgnfakturtagihanataubuktipembayaran yang telahdibayarkanolehpihakkeduakepadapihakketiga). Tidakberlakuuntuk: ataspenghasilan yang dibayarkansehubungandenganjasakatering .

  15. PemotonganPPhPasal 23 • SewadanPenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta: penghasilan yang diterimaataudiperolehsehubungandengankesepakatanuntukmemberikanhakmenggunakanhartaselamajangkawaktutertentubaikdenganperjanjiantertulismaupuntidaktertulissehinggahartatersebuthanyadapatdigunakanolehpenerimahakselamajangkawaktu yang telahdisepakati. • JasaTeknik: pemberianjasadalambentukpemberianinformasi yang berkenaandenganpengalamandalambidangindustri, perdagangandanilmupengetahuan yang dapatmeliputi : • pemberianinformasidalampelaksanaansuatuproyektertentu, sepertipemetaandan/ataupencariandenganbantuangelombangseismik; • pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau • pemberianinformasi yang berkaitandenganpengalamandibidangmanajemen, sepertipemberianinformasimelaluipelatihanatau seminar denganpesertadanmateri yang telahditentukanolehpenggunajasa. • JasaManajemen: pemberianjasadenganikutsertasecaralangsungdalampelaksanaanataupengelolaanmanajemen. • JasaKonsultan: pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. .

  16. PemotonganPPhPasal 23 JenisJasa Lain sebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteriKeuanganNomor 244/PMK/2008 : • Jasa penilai (appraisal); • Jasa aktuaris; • Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; • Jasa perancang (design); • Jasa pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT; • Jasa penunjang di bidang penambangan migas; • Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; • Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; • Jasa penebangan hutan; • Jasa pengolahan limbah; • Jasapenyediatenagakerja (outsourcing services) • Jasa perantara dan/ataukeagenan; • Jasa di bidangperdagangansurat-suratberharga, kecuali yang dilakukanoleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; • Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI

  17. PemotonganPPhPasal 23 • Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; • Jasa mixing film; • Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; • Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • Jasamaklon; • Jasa penyelidikan dan keamanan; • Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; • Jasa pengepakan; • Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; • Jasa pembasmian hama; • Jasakebersihanatau cleaning service; • Jasa katering atau tata boga. .

  18. PemotonganPPhPasal 23 DikecualikandariPemotongan • penghasilan yang dibayaratauterutangkepada bank; • sewa yang dibayarkanatauterutangsehubungandengan leasing denganhakopsi; • dividensebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3) huruf f dandividen yang diterimaolehorangpribadisebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (2c) • bagianlabasebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3) hurufi; • sisahasilusahakoperasi yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotanya; • penghasilan yang dibayaratauterutangkepadabadanusahaatasjasakeuangan yang berfungsisebagaipenyalurpinjamandan/ataupembiayaan

  19. PajakPenghasilanPasal 24 (KreditPajakLuarNegeri) • WajibpajakdalamnegeriterutangpajakatasPenghasilanKenaPajak yang berasaldariseluruhpenghasilantermasukpenghasilan yang diterimaataudiperolehdariluarnegeri. • Pajakpenghasilansehubungandenganpenghasilandariluarnegeriatau yang lebihdikenaldenganPPhPasal 24 dapatdikreditkanterhadapPPh yang terutangpadaakhirtahunatasseluruhpenghasilantermasukpenghasilandariluarnegeri.

  20. PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN • Pajakdariluarnegeri yang dapatdikreditkanadalahpajak yang dikenakandaripenghasilan yang secaralangsungditerimaolehwajibpajakluarnegeridanataspenghasilandariluarnegeri yang diterimaataudiperolehdalamtahunpajak yang sama. Contoh • PT A di Indonesia merupakanpemegangsahamtunggaldari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebutdalamtahun 2005 memperolehkeuntungansebesar US$100,000.00. PajakPenghasilan yang berlakudinegara X adalah 48% danPajakDividenadalah 38%. • Penghitunganpajakatasdividentersebutadalahsebagaiberikut: • Keuntungan Z Inc US$ 100,000.00 • PajakPenghasilan (Corporate income tax) • atas Z Inc.: (48%) US$ 48,000.00 (-) US$ 52,000.00 • Pajakatasdividen (38%) US$ 19,760.00 (-) • Dividen yang dikirimke Indonesia US$ 32,240.00 • PajakPenghasilan yang dapatdikreditkanterhadapseluruhPajakPenghasilan yang terutangatas PT A adalahpajak yang langsungdikenakanataspenghasilan yang diterimaataudiperolehdiluarnegeri, dalamcontohdiatasyaitujumlahsebesar US$19,760.00. • PajakPenghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US$48,000.00 tidakdapatdikreditkanterhadapPajakPenghasilan yang terutangatas PT A, karenapajaksebesar US$48,000.00 tersebuttidakdikenakanlangsungataspenghasilan yang diterimaataudiperoleh PT A dariluarnegeri, melainkanpajak yang dikenakanataskeuntungan Z Inc. dinegara X.

  21. BATAS MAXIMUM PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN • Jumlahkreditpajak yang dapatdikreditkanadalah paling tinggisamadenganjumlahpajak yang dibayaratauterutangdiluarnegeri, tetapitidakbolehmelebihijumlahtertentu. JumlahtertentudimaksuddihitungmenurutperbandinganantrapenghasilandariluarnegeriterhadapPenghasilanKenaPajakdikalikandenganpajak yang terutangatasPenghasilanKenaPajak. • PPhPasal 24 sesuaiperhitungan = (JumlahPenghasilandariLuarNegeri : PenghasilanKenaPajak x Total PPhTerutang • Apabilajumlahpajakpenghasilan yang dibayaratauterutangdiluarnegerimelebihijumlahkreditpajak yang diperkenankan, makakelebihantersebuttidakdapatdiperhitungkandenganPPh yang terutangtahunberikutnyadantidakbolehdibebankansebagaibiayaataupengurangpenghasilansertatidakdapatdimintakanrestitusi.

  22. Contoh • PT Majutakgentardi Jakarta denganperedaranusahasebesarRp 60 Milyar, memperolehpenghasilannettodalamtahun 2009 sebagaiberikut : • PenghasilandalamnegeriRp 1.000.000.000 • Penghasilandariluarnegeri (dikenakantarif 20%) Rp 1.000.000.000 • Penghitunganjumlahmaksimumkreditpajakluarnegeriadalah : • Pajakataspenghasilandariluarnegeri yang terutangRp 200.000.000 • PenghasilandalamnegeriRp 1.000.000.000 • PenghasilandariluarnegeriRp 1.000.000.000 • JumlahPenghasilanNettoRp 2.000.000.000 • ApabilajumlahPenghasilanNettosamadenganPenghasilanKenaPajak, maka : • PPhTerutang (28% x Rp 2.000.000.000) Rp 560.000.000 • Batas maksimumkreditpajakluarnegeriadalah : • = Rp 1.000.000.000 x Rp 560.000.000 = Rp 280.000.000 • Rp 2.000.000.000 • KreditpajakataspenghasilandariluarnegeriterhitungsebesarRp 280.000.000 lebihbesardarijumlahpajakluarnegeri yang terutangataudibayardiluarnegerisebesarRp 200.000.000. Sehinggajumlahkreditpajakluarnegeri yang diperkenankanadalahsebesarRp 200.000.000.

  23. PajakPenghasilanPasal 4 ayat 2 • BungaDepositodan Tabungan • TransaksiPenjualanSahamdi Bursa Efek • PenghasilandariHadiahatasUndian • PengalihanHakatas Tanah dan/atauBangunan • Persewaan Tanah dan/atauBangunan • BungaSimpananAnggotaKoperasibagiOrangPribadi • JasaKonstruksi

  24. BungaDepositodan Tabungan DasarHukum : PP Nomor 131 Tahun 200 jo. KMK No.51/KMK.04/2011 BungaDeposito, Tabungan, SBI dandiskonto yang dibayarkanolehPerbankankepadanasabahnyadikenakanPPhPasal 4 ayat 2 – Final sebesar 20% daribunga yang dibayarkan. Bungadandiskonto yang dibayarkanolehPerbankan yang tidakdipotongPPhPasal 4 ayat 2 : • Deposito, tabungandan SBI tidaklebihdariRp 7.500.000 • Bungaataudiskonto yang diperoleh bank yang didirikandi Indonesia ataucabang bank luarnegeridi Indonesia • Diperoleholehdanapensiun yang pendiriannyadisahkanolehMenteriKeuangandenganmengajukanSuratKeteranganBebas • Bunga Tabungan pada bank yang ditunjukpemerintahdalamrangkapemilikanrumahsederhana, sangatsederhana, kavlingsiapbangununtukrumahsederhanadansangatsederhanaataurumahsusunsederhanasesuaidenganketentuan yang berlakuuntukdihuni

  25. TransaksiPenjualanSahamdi Bursa Efek DasarHukum : PP Nomor 14 Tahun 1997 jo. KMK Nomor 282/KMK.04/1997 Penghasilan yang diterimaataudiperolehorangpribadiataubadandaritransaksipenjualansahamdi bursa efekterutangPPhPasal 4 ayat 2 – Final sebesar 0,1% x JumlahBrutoNilaiTransaksiPenjualan. BagipemiliksahampendiridikenakanPPhPasal 4 ayat 2 – Final sebesar 0,1% X NilaiTransaksi + (0,5% x NilaiSahampadasaat IPO) PenghasilandariHadiahatasUndian DasarHukum : PP Nomor 132 Tahun 2000 Hadiahdengannamadandalambentukapapunmelaluicaraundian yang diterimaataudiperolehorangorangpribadi/badandalamnegeridanorangpribadiataubadanluarnegeridikenakanPPhPasal 4 ayat 2 – Final sebesar 25% x jumlah bruto nilaiundian.

  26. PengalihanHakatas Tanah dan/atauBangunan DasarHukum : PP Nomor 71 Tahun 2008 Penghasilan yang diterimaataudiperolehorangpribadiataubadan yang berasaldaripengalihanhakatastanahdan/ataubangunan, baikdalamkegiatanusahanyamaupundiluarkegiatanusahanyadengantarif : • sebesar 5% (lima persen) darijumlah bruto nilaipengalihanhak atas tanah dan/ataubangunan, • kecuali atas pengalihanhak atas RumahSederhana dan RumahSusunSederhana yang dilakukanolehWajibPajak yang usahapokoknyamelakukanpengalihanhak atas tanah dan/ataubangunandikenaiPajakPenghasilansebesar 1% (satupersen) darijumlah bruto nilaipengalihan. • Dalamhalpembayaran atas pengalihanhak atas tanah dan/ataubangunandilakukandengan cara angsuran, makaPajakPenghasilandihitungberdasarkanjumlahsetiappembayaranangsurantermasukuangmuka, bunga, pungutan dan pembayarantambahanlainnya yang dipenuhiolehpembeli, sehubungandenganpengalihanhak atas tanah dan/ataubangunantersebut. • TarifPPhtidak final 5% x jumlahbrutonilaipengalihan, bagi WP Badantermasukkoperasi yang bukanusahapokoknyamengalihkanhakatastanahdan / ataubangunan.

  27. Persewaan Tanah dan/atauBangunan DasarHukum : PP Nomor 5 Tahun 2002 Penghasilan ataspersewaantanah dan/ataubangunandikenakanPPhPasal 4 ayat 2 - Final sebesar 10% darijumlah bruto nilaipersewaan, baikuntukwajibpajakbadan, BUT maupunwajibpajakorangpribadi BungaSimpananAnggotaKoperasibagiOrangPribadi DasarHukum : PP Nomor 15 Tahun 2009 • Bunga simpanan Koperasi yang dibayar oleh Koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota orang pribadi dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar : • 0% untukpenghasilanbungasimpanansampaidenganRp 240.000,00 per bulan; atau • 10% darijumlahbrutobungasimpananlebihdariRp 240.000, per bulan.

  28. JasaKonstruksi DasarHukum : PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 Definisi : • Jasakonstruksiadalahlayananjasakonsultansiperencanaanpekerjaankonstruksi, layananjasapelaksanaanpekerjaankonstruksi, danlayananjasakonsultansipengawasanpekerjaankonstruksi. • Tarifpajak : • 2% untukPelaksanaanKonstruksi yang dilakukanolehPenyediaJasa yang memilikikualifikasiusahakecil; • 4% untukPelaksanaanKonstruksiyang dilakukanolehPenyediaJasa yang tidakmemilikikualifikasiusaha; • 3% untukPelaksanaanKonstruksiyang dilakukanolehPenyediaJasaselainPenyediaJasasebagaimanadimaksuddalamhuruf a danhuruf b; • 4% untukPerencanaanKonstruksiatauPengawasanKonstruksiyang dilakukanolehPenyediaJasa yang memilikikualifikasiusaha; dan • 6% untukPerencanaanKonstruksiatauPengawasanKonstruksiyang dilakukanolehPenyediaJasa yang tidakmemilikikualifikasiusaha.

  29. end of section

  30. ContohSoal 1 – PPhPasal 22 : PT Wiratamaadalahimportir yang sudahmemiliki API, mengimporbarangdariBelandadenganharga FOB US$ 40.000. Asuransi yang dibayardiluarnegerisebesar 2,5% dari FOB sedangkanbiayaangkutsebesar 5% dari FOB. Bea masukdanbeamasuktambahanmasing-masingsebesar 15% dan 5% dari CIF. Barang yang diimportermasukbarangmewahdengantaris 20%. Kurs yang ditetapkanolehMenteriKeuanganuntukpelunasanbeamasukdanPPhadalah UU$ 1 = Rp 8.500. Diminta : • Hitunglahbesarnya CIF sebagaidasarpenghitunganbeamasuk ! • HitungnilaiimpordanPPhPasal 22 yang dipungutoleh DJBC ! • Berapabesarnyauang yang harusdibayarkankepada Bank Devisaatasimportersebut ? Jawab : • Menghitung CIF • Harga Cost (FOB) = US$ 40.000 • Insurance (2,5% x US$ 40.000) = 1.000 • Freight (5% x US$ 40.000) = 2.000 • CIF = US$ 43.000 • Kurs x Rp 8.500 • CIF sebagaidasarpenghitungan Bea Masuk = Rp 365.500.000 • MenghitungNilaiImpordanPPhPasal 22 • NilaiImpor = CIF + Bea Masuk + Bea MasukTambahan • = Rp 365.500.000 + (15% x Rp 365.500.000) + (5% x Rp 365.500.000) • =Rp 438.600.000 • PPhPasal 22 Impor = 2,5% x NilaiImpor • = 2,5% x Rp 438.600.000 • =Rp 10.965.000

  31. Uang yang HarusDibayarkan : • - Bea Masuk = Rp 54.825.000 • - Bea MasukTambahan = 18.275.000 • - PPN Impor = 43.860.000 • -PPnBM = 87.720.000 • -PPhPasal 22 = 10.965.000 • Jumlah =Rp 215.645.000

  32. ContohSoal 2 – PPhPasal 22 : PT ImportirmempunyaiAngkaPengenalImpor. PT Importirmelakukankegiatanimporkemudiandijualkepadaperusahaandi Jakarta. PT ImportirselamabulanNopember 2010 melakukankegiatanimporsebagaiberikut : Jawab :

  33. ContohSoal 3 – PPhPasal 22 : Padabulan April 2010, PT TeknikamenerimapembayarandariBendaharawanDit. Jend. CiptaKaryaataspembelianberbagai spare part alatberat. Nilaitagihan yang diajukanoleh PT TeknikasebesarRp 424.600.000 (bersihsetelahmemperhitungkansemuapajak yang terutang). HitunglahPPhPasal 22 yang dipungutolehBendaharawantersebut ! Jawab : NilaitagihansetelahdipungutPPhPasal 22 adalahRp 424.600.000. NilaipenjualansebelumdipungutPPhPasal 22 adalah : =Rp 424.600.000 x 100/98,5 =Rp 431.065.990 PPhPasal 22 yang dipungutadalah : = 1,5% x Rp 431.065.990 = Rp 6.465.990

  34. ContohSoal 4 –PPhPasal 22 : PT ABCtelahditunjuksebagaipemungutPPhPasal 22 sejaktanggal 25 Februari 2009 olehKepala KPP Medan Belawan. PT ABC adalahperusahaaneksportirikanlaut yang membelilangsungbahanbakuudanguntukkeperluanindustri. Padabulan Mei 2010, PT ABC membelibahanbakuudangsebesarRp 100.000.000 dariseorangpedagangpengumpul yang jugaterdaftardi KPP Medan Belawan. PT ABC jugamembelisenilaiRp. 100.000.000 langsungdaripenambak yang memeliharasendiribudidayaudangdaribenursampaimenjadiudangsiappanen. HitunglahPPhpasal 22 yang terutangpadabulan Mei 2010 ! Jawab : PPhPasal 22 ataspembeliandaripedagangpengumpul = 0,25% daripembelian PPhPasal 22 = 0,25% x Rp 100.000.000 = Rp 250.000 • DasarHukum : PeraturanMenteriKeuanganNomor 154/PMK.03/2010

  35. ContohSoal 5 –PPhPasal 22 : Penjualanpelumas yang dilakukanolehPertaminakepadaagenpenyalurPertaminamerupakanobjekPPhPasal ….? Jawab : PPhPasal 22 bersifat final dengantarif 0,25 dariPenjualan. DasarHukum : PeraturanMenteriKeuanganNomor 154/PMK.03/2010

  36. ContohSoal 6 – PPhPasal 23 : Rahardika (belumber-NPWP), seorangpengarang, membuat novel yang menjadibest seller diawaltahun 2010. PT Pena Mas, perusahaanpenerbitmemberikanroyaltikepadaRahardikasebesarRp 500.000.000. HitunglahPPhpasal 23 yang wajibdipotongoleh PT Pena Mas ! Jawab : PPhPasal 23 atasroyalti = 15% darijumlahpenghasilan KarenaRahardikabelummemiliki NPWP, makadikenakantarif 100% lebihtinggi, SehinggaPPhPasal 23 atasRoyati yang diterimaRahardika = 15% x 200% x Rp 500.000.000 = Rp 150.000.000 DasarHukum : Pasal 23 UU PPh

  37. ContohSoal 7 – PPhPasal 23 : PT Rama padatahunpajak 2009membayarkandevidensejumlahRp 80.000.000 kepadapemegangsahamnya, yaitu : • PT AmarsebesarRp 24.000.000 ataspenyertaan modal 30%, • PT Amor sebesarRp 8.000.000 ataspenyertaan modal 10%, • Tuan RomosebesarRp 48.000.000 ataspenyertaan modal 60%. • Hitunglahobjekpemotongan/pemungutanPPh yang terutang ! Jawab : • Pembayarandividenkepada PT Amar TidakterutangPPhPasal 23, karenabukanobjekpajak, • Pembayarandividenkepada PT Amor  TerutangPPhPasal 23 sebesar 15%, Rp 1.200.000, • Pembayarandividenkepada Tn. Romo TerutangPPhPasal 4 ayat 2 sebesar 10%, Rp 4.800.000.

  38. ContohSoal 8 – PPhPasal 23 : Padatanggal 20 September 2009, PT PermataMirahmembayartagihankepada CV Boga Rasa ataspenyediaanJasaKateringdenganperinciansebagaiberikut : • Material/bahanbakumakanan = Rp 70.000.000 • JasaMemasak/Katering = Rp 30.000.000 HitunglahPPhPasal 23 yang terutang ! Jawab : PPhPasal 23 atasJasaKatering = 2% x Jumlahpenghasilanbruto • = 2% x Rp 100.000.000 • (LihatdefinisiJumlahBrutoatasPenghasilandariJasa) • = Rp 2.000.000 DasarHukum : PMK Nomor 244/PMK.03/2010 jo. SE-53/PJ/2009

  39. ContohSoal 9 – PPhPasal 23 : Tn. Partomempunyaiusahadibidangperdaganganalatkosmetik. UntukpenghitunganPPhnya, Tn. Partomenggunakannormaperhitunganpenghasilannetto. SelamabulanFebruari 2009, Tn. Partomenyewasebuahpick up dari PT Mobnas yang digunakanmengangkutperalatantokodengannilaisewaRp 5.500.000 termasuk PPN. HitunglahPPhPasal 23 yang terutang ! Jawab : Tn. PartomenghitungPPhOrangPribadinyadenganmenggunakanormapenghitunganpenghasilannetto bukanmerupakanPemotongPPhPasal 23 Sehingga Tn. PartotidakwajibmemotongPPhPasal 23 atassewa, dan PT MobnastidakmelakukanpenyetoransendiriatasPPhPasal 23 tersebut. DasarHukum : Pasal 28 ayat 2 UU PPh

  40. ContohSoal 10 – PPhPasal 23 : PT Transindomemesan 500 pakaiankepada CV Berbaju, perusahaanjahit dankonvesi. Bahanmentah (kain) dandesaindisediakanoleh PT Tranindo. CV Berbajumendapatimbalanjasaataspembuatanpakaiantersebut. Biaya yang dikeluarkanoleh PT Transindoadalahsebagaiberikut : • Biayabahanmentah (kain, desain, dll) Rp 80.000.000 • BiayaJasaRp 10.000.000 • HitunglahObjekPemotongan/pemungutanPPhatastransaksidiatas. Jawab : PPhPasal 23 sebesar 2% x Rp 10.000.000 = Rp 200.000 (JasaMaklon) DasarHukum : PMK-244/PMK.03/2008

  41. ContohSoal 11 – PPhPasal 23 : BulanAgustus 2010, PT SabunColek (pihakpertama) melakukankontrakkerjadengan PT Advertising, perusahaanpengiklanan (pihakkedua), untukmembuatiklan radio sabuncolekdanmemasangiklannyapadaperusahaan PT Media (pihakketiga). Nilaikontrak yang telahdisepakatiadalahsebesarRp 50.000.000. Padasaatmembuat invoice, rinciantagihan PT Advertising kepada PT SabunColekadalah : • Penggunaan 2 orangtenagapemberisuaraRp 10.000.000 • jasakonsultan (terkaitpembuataniklan) Rp 8.000.000 • jasakeagenaniklanRp 2.000.000 • biayapemasanganiklankeperusahaan media Rp 30.000.000 • Atastransaksidiatas, berapaPPhPasal 23 yang harusdipotongoleh PT SabunColekjikasemuabuktipendukungtelahdilampirkandalam invoice tersebut. Jawab : PPhPasal 23 sebesar 2% x ObjekPPhPasal 23. ObjekPPhPasal 23 = JasaKonsultan + JasaKeagenanIklan = Rp 8.000.000 + Rp 2.000.000 = Rp 10.000.000 PPhPasal 23 = Rp 200.000 DasarHukum : PMK-244/PMK.03/2008

  42. ContohSoal 12 – PPhPasal 4 ayat 2 : PT Teknikamembayarsewagedungdansewagudangmasing-masingsebesarRp 240.000.000 danRp 300.000.000 kepada PT GedungBarudanHajiRawaipadatanggal 1 Juni 2005. Nilaisewatersebutadalahuntukmasasewa 18 bulanterhitungmulaitanggal 1 Juli 2005. Atasnilaisewatersebuttelahdibebankansebagaibiayapada SPT PPhBadanTahun 2005 masing-masingRp 80.000.000 danRp 100.000.000. Sebagiangudangdisewakankembalipadapihak lain senilaiRp 10.000.000 per bulanselama 3(tiga) bulanditahun 2005 kepadaHajiSomad, seorangpetani, untukmenimbunkacanghasilpanennya. HitunglahPPh yang wajibdipotongolehPemotong ! Jawab : Sesuai PP Nomor 5/2002 ataspenghasilandarisewatanahdanataubangunandikenakanPPh yang bersifat final dengantarif 10% darijumlahbrutonilaipersewaan. SaatterutangatasPPhiniadalahpadaakhirbulandilakukannyapembayaranatauakhirbulandilakukannyapembebanan, man yang terjadilebihdahulu. SehinggaPPh Final atassewabangunan yang harusdipotongoleh PT Teknikaadalahsebagaiberikut : • PT GedungBaru • PPh Final (Pasal 4 ayat 2) = 10% x Rp 240.000.000 • = Rp 24.000.000 • HajiRawai • PPh Final (Pasal 4 ayat 2) = 10% x Rp 300.000.000 • = Rp 30.000.000 • PPh Final tersebutharusdipotongoleh PT TeknikapadabulanJuni 2005 ketikamelakukanpembayaransewasecarasekaligus.

  43. AtaspenyewaankembalisebagiangudangkeHajiSomadterutangPPh Final sebesar : PPh Final (Pasal 4 ayat 2) = 10% x Rp 30.000.000 = Rp 3.000.000 PPh Final tersebutdisetorsendirioleh PT TeknikadikarenakanHajiSomadadalahorangpribadi yang bukanpemotongPPh Final ataspenghasilandarisewasesuaidengan KEP-50/PJ./1996. • (Orangpribadi yang ditunjuksebagaipemotongPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalamPasal 3 KeputusanMenteriKeuanganNomor : 394/KMK.04/1996 adalah : • Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, PejabatPembuatAkte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebutadalahCamat, pengacara, dankonsultan, yang melakukanpekerjaanbebas; • Orangpribadi yang menjalankanusaha yang menyelenggarakanpembukuan; • yang telahterdaftarsebagaiWajibPajakdalamnegeri.)

  44. ContohSoal 13 – PPhPasal 4 ayat 2 : Pengembang PT Rilistitdibulan Mei 2010 menjualsatu unit rumahsederhana yang mendapatfasilitasdibebaskandaripengenaanPajakPertambahanNilaisenilaiRp 30.000.000. HitunglahPPh yang terutang ! Jawab : PPhPasal 22 pengalihanatastanahdan/ataubangunanterutangPPhPasal 4 ayat 2 – Final sebesar 5% kecualiataspengalihanhakatasrumahsederhanadanrumahsusunsederhanasebesar 1% darijumlahbrutonilaipengalihan PPhPasal 4 ayat 2 – Final = 1% x Rp 30.000.000 = Rp 300.000 (disetorsendirioleh PT Rilistis) • DasarHukum : PP Nomor 48 Tahun 1994 stdtd PP Nomor 71 Tahun 2010

  45. ContohSoal 14 – PPhPasal 4 ayat 2 : Sehubungankebutuhandana yang sangatmendesak, PT Mobankrootmenjualsebidangtanahmiliknyakepada Tn. Abdul Rauf (belumber-NPWP) sehargaRp 400.000.000 (NJOP atastanahtersebutsebesarRp 500.000.000) HitunglahPPh yang terutang ! Jawab : PPhPasal 4 ayat 2 – Final ataspengalihanhakatastanahdan/ataubangunansebesar 5% darijumlahbrutonilaipengalihanyaitunilaitertinggiantaranilaipengalihandengannilaijualobjekpajaktanahdan/ataubangunan. PPhPasal 4 ayat 2 – Final = 5% x Rp 500.000.000 = Rp 25.000.000 DasarHukum : PP Nomor 48 Tahun 1994 stdtd PP Nomor 71 Tahun 2010

  46. ContohSoal 15 –PPhPasal 4 ayat 2 : Ny. Ling Ling (NPWP ikutsuami) mempunyai 1.000.000 lembarsaham PT BurayutTbk. Padatahun 2009, PT BurayutTbk.membukukanlababersih per lembarsahamsebesarRp 100. Dalam RUPS, diputuskanbahwa 50% lababersihperseroantahun 2009 akandibagikansebagaidevidenpadabulanMaret 2010. Berapakahjumlahpenghasilandevidensetelahpajak yang diterimaNy. Ling Ling ? Jawab : Devidensebelumpajak yang diperolehNy. Ling Ling (1.000.000 lb. x Rp 100/lb. x 50%) = Rp 50.000.000 PPhPasal 4 ayat 2 atasDeviden= Rp 5.000.000 Jumlahpenghasilandevidensetelahpajak = Rp 45.000.000 DasarHukum : PP Nomor 19 Tahun 2009 ContohSoal 16 – PPhPasal 4 ayat 2 : BulanMaret 2010, Koperasi “Maju Jaya” membayarbungasimpanansebesarRp 225.000 kepadaIbuAnceu, anggotakoperasi yang belummemiliki NPWP. BerapakahPPh yang terutang? Jawab : PPhPasal 4 ayat 2 – Final = 0% x Rp 225.000 = 0 (kurangdaribataspemotonganRp 240.000) DasarHukum : PP Nomor 15 Tahun 2009

  47. ContohSoal 17 – PPhPasal 4 ayat 2 : PT Rental memilikibeberaparuko.Padabulan Mei 2010, duarukodisewakankepada Tn. Ariel (Pedagang Kecil yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilanNetto, Non PKP) dan Tn. Peter (seorangNotaris yang belumditunjuksebagaipemotongpajak) masing-masingsebesarRp 50.000.000 per tahundenganketentuansewadibayardimuka. HitunglahPPhPasalpasal 4 ayat 2 yang terutang ! Jawab : Tn. Ariel dan Tn. Peter bukanPemotongPPhPasal 4 ayat 2. PPhPasal 4 ayat 2 = 2 x 10% x Rp 50.000.000 = Rp.10.000.000 PPhPasal 4 ayat 2 tersebutdisetorsendirioleh PT Rental DasarHukum : PP Nomor 29 Tahun 1996 stdtd PP Nomor 5 Tahun 2002

  48. ContohSoal 18 – PPhPasal 4 ayat 2 : Padatanggal 30Juni 2010, PT Koral (memilikisertifikatkualifikasimenengah) menerimapembayaranjasakonstruksi yang dilaksanakannyasenilaiRp 5.000.000.000. AtaspembayaraniniterutangPPhsebesar….? Jawab : TerutangPPhPasal 4 ayat 2 – Final sebesar 3% x Rp 5.000.000.000 = Rp 150.000.000

  49. ContohSoal 19 – PPhPasal 4 ayat 2 : Koperasi Sepatu Cibaduyut, padabulanNopember 2010 melakukanpembayaran SHU koperasikepadaanggotanyaantara lain : • Tn. Asep (belumber-NPWP) sebesarRp 100.000 • Tn. Iwan (NPWP. 05.098.786.7-027.000) sebesarRp 300.000 • PPhterutangataspembayaran SHU diatasterutangPPh…? Jawab : SHU koperasi yang diberikankepadaanggotakoperasiorangpribaditermasukpengertiandeviden (Pasal 4 ayat 1 huruf g UU PPh) Tn. AtepPPhPasal 4 ayat 2 – Final sebesar 10% x Rp 100.000 = Rp 10.000 Tn. IwanPPhPasal 4 ayat 2 – Final sebesar 10% x Rp 300.000 = Rp 30.000

  50. TERIMA KASIH end of section

More Related