TIM REFORMASI BIROKRASI BPK-RI Hotel Indonesia , 3 Dese mber 2008

1. TIM REFORMASI BIROKRASI BPK-RI Hotel Indonesia, 3Desember 2008

2. MATERI PRESENTASI • KONDISI YANG DIHARAPKAN • TITIK RAWAN TUGAS-TUGAS di BPK • RUANG LINGKUP REFORMASI BIROKRASI di BPK • HASIL REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH DICAPAI • KENDALA YANG DIHADAPI • REWARD AND PUNISHMENT dan PENERAPANNYA. • CAPAIAN QUICK WIN BPK

3. Kondisi yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi di BPK Pada Tahun 2010 Quick Win BPK dapatdicapai, a.l: • Meningkatnya kualitas Pemeriksaan • Terbentuk sistem kerja yang efisien dan efektif serta terukur • Meningkatnya integritas dan profesionalisme serta disiplin pegawai • Meningkatnya kepercayaan stakeholders kpd BPK

4. Peran BPK Sekarang & Mendatang Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan Mendalami kebijakan dan masalah publik Harapan Posisi BPK 2010 Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan atas aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan Membantu Pemerintah melakukan perubahan struktural BUMN maupun Badan Layanan Umum seperti sekolah, universitas dan rumah sakit Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket ketiga UU tentang Keuangan Negara tahun 2003-2004 melalui: a. Penyatuan Anggaran non-bujeter dan kegiatan quasi-fiskal ke dalam APBN b. Memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga negara pada semua tingkatan c. Mendorong proses penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Negara yang transparan dan akuntabel . d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan antara instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah serta antara keduanya, maupun antara Pemerintah dengan BUMN, BUMD serta perusahaan swasta yang mendapatkan subsidi dari Negara. Posisi BPK saat ini (2008) Upaya Pemberantasan Korupsi dengan melaporkan tindakan KKN kepada penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan Agung / Tim Tastipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi

5. RUANG LINGKUP REFORMASI BIROKRASI DI BPK KELEMBAGAAN PROSES BISNIS SUMBER DAYA MANUSIA PRASARANA DAN SARANA 5

6. Konstitusi Paket UU Keuangan Negara UU No 15/2006 ttg BPK Opinion Polls Publlic Awareness Survey Kepuasan Kerja Donatur dan BPK negara lain

7. Peraturan Perundang-udangan Organisasi dan Tata Kerja Sistem dan Prosedur Kerja Sarana dan Prasarana Kerja Arah & Kendali : Manajemen Kinerja Kode Etik BPK RI Pengawasan Internal SDM BPK • Peningkatan : • Independensi • Integritas • Profesionalisme • Menegakkan Tata • Kelola yang baik • Memenuhi Kebutuhan dan • harapan pemilik • kepentingan Kompetensi Teknis/ Manajerial dan Perilaku Pengelolaan SDM Pematangan dan Pemantapan Hubungan dan Kerjasama dengan Stakeholders REFORMASI BIROKRASI BPK RI

8. HASIL REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH DICAPAI

9. Peraturan Perundang-undangan

10. Peraturan Perundang-undangan (Lanjutan)

11. Peraturan Perundang-undangan (Lanjutan)

12. Organisasi dan Tata Kerja

13. Hubungan dan Kerjasama dengan Stakeholders

14. Sistem dan Prosedur

15. Pengelolaan SDM

16. Sarana dan Prasarana Kerja

17. Pembayaran Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus (TKPK) BPK • Sudah dibayarkan sejak September 2007 berdasarkan Keputusan Ketua BPK dan Juklak Sekjen • Perhitungan TKPK berdasarkan kompetensi dan job grade pegawai yang disusun Konsultan HRM • Terus dilakukan evaluasi atas sistem remunerasi dan grading • Penerapan absensi finger print di Pusat dan perwakilan

19. Kelembagaan • Uraian tugas dari struktur organisasi yang baru belum sepenuhnya dipahami • Tumpang tindih tusi antar satker • Tata kerja Badan yang belum ditetapkan

20. Proses Bisnis • Sedang dilakukan penajaman bisnis proses satker dengan menggunakan metode ICO sehingga alignment antara proses bisnis satker dengan kinerja individu terjembatani. • Target penyelesaian SOP khususnya non pemeriksaan belum tercapai

21. Pengelolaan SDM • Data base SDM yang belum reliable • Implementasi HRM masih tersendat karena adanya kegiatan rekruitmen pegawai baru • Assesment non pemeriksa belum dilakukan • Sosialisasi pola karir dan sistem pengelolaan SDM belum efektif • Peraturan dan juknis Jabatan fungsional belum selesai • Pengukuran kinerja individu belum selesai

22. Sarana dan Prasarana • Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung anggaran • Pengukuran kinerja masih dalam tahap permulaan • Belum jelas bentuk corporate culture dan learning organization BPK

23. Reward & Punishment • Reward bagi pegawai berprestasi berupa: • Promosi  jabatan maupun grade • Kenaikan pangkat istimewa • Penghargaan dari BPK dan Presiden • Punishment, berupa : • Hukuman disiplin • Penurunan pangkat • Penurunan jabatan dan grade • Dikeluarkan dari BPK

24. Penerapan Reward Dan Punishment Reward Pemberian penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada pegawai yang berprestasi dalam bidang pemeriksaan : Tahun 2004 : 29 Orang Tahun 2005 : 18 Orang Tahun 2006 : 28 Orang Punishment Jumlah Pegawai yang terkena sanksi : Tahun 2004 : 9 Orang Tahun 2005 : 50 Orang Tahun 2006 : 8 Orang Tahun 2007 : 79 Orang Tahun 2008 : 8 Orang

25. JUMLAH PEGAWAI

26. Perkembangan Kantor Perwakilan dan Anggaran BPKTahun 2006 - 2009 *) **) *) sudah termasuk pemotongan dan APBN-P **) Pagu Defenitif TA 2009

27. CAPAIAN QUICK WIN BPK