1 / 16

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PENYELENGGARA PEMILU & PEMILIHAN LEGISLATIF

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PENYELENGGARA PEMILU & PEMILIHAN LEGISLATIF. Oleh : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, BC.IP, M.SI. KETUA KOMISI II DPR RI. SUBSTANSI PERUBAHAN UU PEMILU LEGISLATIF. SISTEM PEMILU. AMBANG BATAS PARLEMEN ( PARLIAMENTARY THRESHOLD).

hamilton-haley
Download Presentation

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PENYELENGGARA PEMILU & PEMILIHAN LEGISLATIF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASIUNDANG-UNDANG PENYELENGGARA PEMILU & PEMILIHAN LEGISLATIF Oleh : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, BC.IP, M.SI. KETUA KOMISI II DPR RI

  2. SUBSTANSI PERUBAHAN UU PEMILU LEGISLATIF SISTEM PEMILU AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) ALOKASI KURSI PER DAPIL (DISTRICT MAGNITUDE) METODE PENGHITUNGAN SUARA UNTUK DIKONVERSI MENJADI KURSI

  3. SUBSTANSI UU UUPEMILU LEGISLATIF SISTEMPEMILU PROPORSIONAL TERBUKA I. AMBANG PT. 3,5% & BERLAKU SECARA NASIONAL ALOKASI KURSI PER DAPIL 3-10 KURSI utk DPR RI 3-12 KURSI utk DPRD Metode Kuota Varian Hare (sisa suara dibagi habis di dapil) METODE HITUNG SUARA

  4. ASAS, PELAKSANAAN & LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU LEGISLATIF DIAWASI BAWASLU [pasal 6 (1)] DILAKSANAKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL (pasal 2) KPU [pasal 6 (1)] PEMILU Dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. [pasal 4(1)] Memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab./kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka [pasal 5 (1)] Memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak [pasal 5 (2)]

  5. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU[ Pasal 4 (2) ] 1. Perencanaan program dan anggaran, sertapenyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; 2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; 3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; 4. Penetapan Peserta Pemilu; 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 7. Masa Kampanye Pemilu; 8. Masa Tenang; 9. Pemungutan dan penghitungan suara; 10. Penetapan hasil Pemilu; dan 11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

  6. TAHAPAN CALON PESERTA PEMILU DIAWASI BAWASLU, PANWASLU [ Pasal 18] PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON PESERTA PEMILU [ Pasal 14 & 15] VERIFIKASI PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON PESERTA PEMILU [ Pasal 16] PENETAPAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU [ Pasal 17] KPU OLEH PARPOL KEKPU KPU

  7. JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN DPD DPRDKAB/KOTA DPRDPROVINSI DPR JUMLAH KURSI 560 [Pasal 21] JUMLAH KURSI 35-100 [Pasal 23 (1)] JUMLAH KURSI 20-50 [Pasal 26 (1)] JUMLAH KURSI PER DAPIL 4 KURSI [Pasal 30] JUMLAH KURSI PER DAPIL 3-10 KURSI [ Pasal 22 (2)] JUMLAH KURSI PER DAPIL 3-12 KURSI [ Pasal 24 (2)] JUMLAH KURSI PER DAPIL 3-12 KURSI [ Pasal 27 (2)] DAPIL : PROVINSI [Pasal 31] DAPIL : PROVINSI, KAB./KOTA, ATAU GAB.KAB./KOTA[ Pasal 22 (1)] DAPIL : KAB./KOTA, ATAU GAB.KAB./KOTA[ Pasal 24 (1)] DAPIL : KECAMATAN, ATAU GAB.KECAMATAN [ Pasal 27 (1)]

  8. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DIAWASI : BAWASLU,BAWASLU PROVINSI,PANWASLU KAB/KOTA, PANWASLU KEC. DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN [ Pasal 49-50] DATA PENDUDUK DAFTAR PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PNYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMERINTAH- PEMDA & KPU [ Pasal 32] KPU [ Pasal 33] KPU DIBANTU PANTARLIH, PPS, DAN PPK [Pasal 34 & 35] PPS PPK KPU [ Pasal 36, 37] KPU KAB/KOTA [ Pasal 38 (1)] KPU KAB/KOTA, KPU PROV DAN KPU [ Pasal 47-48 ]

  9. PEMUNGUTAN SUARA DIAWASI : BAWASLU,BAWASLU PROVINSI,PANWASLU KAB/KOTA, PANWASLU KEC. DAN PPL [Pasal 204] PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PMBERITAHUAN CALON TERPILIH PEMUNGUTAN SUARA PERHITUNGAN SUARA PENETAPAN HASIL PEMILU KPU, KPU PROVINSI, KPU KAB/KOTA, [Pasal 217] SERENTAK [Pasal 148 (1)] KPU, KPU PROVINSI, KPU KAB/KOTA, & PPLN [Pasal 173-200] KPU [Pasal 205 (2)] KPU, KPU PROVINSI, KPU KAB/KOTA, [Pasal 210-216] WAKTU DIPUTUSKAN KPU [Pasal 148 (2)]

  10. PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU [PASAL 251] PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU [PASAL 251] 1 2 PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU [PASAL 253] BAWASLU, BAWASLU PROV. PANWASLU KAB/KOTA[PASAL 254 (1)] KPU, KPU PROVINSI, KPU KAB/KOTA, [PASAL 254 (2,3] [PASAL 255] 3 PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU [PASAL 257] BAWASLU [PASAL 258-259]

  11. PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU 2 4 TINDAK PIDANA PEMILU [PASAL 260] POLRI [PASAL 261 (1-3)] PENUNTUT UMUM [PASAL 261 (1)] PENGADILAN [PASAL 261 (4)-264] KPU SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU [PASAL 268] PTUN [PASAL 269 (1-6)] MA (JIKA KASASI)[PASAL 269 (7-10)] 5 MK [PASAL 272 (1-3)] PERSELISIHAN HASIL PEMILU [PASAL 271] 6

  12. RUMAH KITA RUMAH PANCASILA

  13. WILAYAH NEGARA BATAS WILAYAH BATAS ZEE Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **

  14. INDONESIA 4 BENTUK DAN KEDAULATAN Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurutUndang-Undang Dasar [Pasal 1 (2)***] Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 (3)***]

  15. PEMILIHAN UMUM Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik Perseorangan PEMILIHAN UMUM “luber jurdil” setiap lima tahun kpu Presiden dan Wapres anggota DPR anggota DPRD anggota DPD

  16. TERIMA KASIH

More Related