PENERAPAN e-PROCUREMENT

1. PENERAPAN e-PROCUREMENT LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MODUL 10

2. 2 DAFTAR ISI TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN e-TENDERING e-PURCHASING

3. TUJUAN PELATIHAN 3 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: • MemahamiKetentuanUmumPengadaanSecaraElektronik. • Memahamipelaksanaandanparapihakterkait e tendering. • Memahamitatacarae-purchasing. • Melaksanakanpemasukan data pengumumandanpemasukan data pemenangpengadaan

4. PENDAHULUAN 4 • Pengadaansecaraelektronik (e-Procurement) adalahPengadaanBarang/Jasa yang dilaksanakandenganmenggunakanteknologiinformasidantransaksielektroniksesuaidenganketentuanperundang-undangan. • PengadaanBarang/Jasasecaraelektronikdilakukandengancara e-tendering atau e-purchasing.

5. PENDAHULUAN 5 Tujuan e-Procurement

6. PENDAHULUAN 6 Manfaat e-Procurement • Mendapatkanpenawaran yang lebihbanyak • Mempermudahprosesadministrasi • Mempermudahpertanggungjawabanprosespengadaan Penyedia ULP / PP • Menciptakanpersainganusaha yang sehat • Memperluaspeluangusaha • Membukakesempatanpelakuusahamengikutilelang • Mengurangibiayatransportasiuntukmengikutilelang Memberikankesempatanmasyarakatluasuntukmengetahuiprosespengadaan masyarakat

7. LayananPengadaanSecaraElektronik (LPSE) 7 • Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik, dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. • LPSE wajib di bentuk oleh Prop/Kab/Kota untuk memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik • K/L/I yang tidak membentuk LPSE, dapat menggunakan LPSE terdekat dalam melaksanakan Pengadaan secara elektronik.

8. FUNGSI LPSE 8

9. PENDAHULUAN 9 Pembentukan LPSE Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan K/L/I membentuk membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik memfasilitasi ULP/ Pejabat Pengadaan Melakukan PengadaanBarang/Jasasecaraelektronik

10. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN LPSE 10 • LPSE dapat dibentuk sebagai Unit permanen tersendiri ataupun menempel pada unit yang telah ada. • LPSE bisa struktural maupun non struktural • Institusi yang berminat (Pemohon) mengirimkan Surat Minat Implementasi ke LKPP. • Pemohon menerbitkan Surat Keputusan Gubernur/Kab/Kota/ atau pimpinan instansi K/L/I tentang Pembentukan Tim LPSE • Dalam rangka memperkuat dasar hukum pelaksanaan e-Procurement, pemohon harus menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Implementasi e-Procurement atau peraturan lain. • Mengikuti Manajemen Training bagi SDM pengelola LPSE • Menyediakan infrastruktur yang diperlukan • Mempunyai website resmisebagai domain, dan Website LPSE sebagai sub domain (bagi LPSE System Provider).

11. KEDUDUKAN LPSE 11 INAPROC PORTAL PENGADAAN NASIONAL - LKPP ULP Instansi A PENYEDIA ULP Instansi B LPSE ULP Instansi C 9/10/2014

12. PENDAHULUAN 12 • Kewajiban penerapan e-procurement untuk sebagian/seluruh paket pada tahun 2012. • Kewajiban mendirikan LPSE bagi kabupaten/kota. • Pengumuman lelang dan rencana pengadaan dilakukan di Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Ketentuan LPSE di Perpres 54/2010

13. PORTAL PENGADAAN NASIONAL (INAPROC) 13 • LKPP membangundanmengelola Portal PengadaanNasional. • K/L/D/I wajibmenayangkanrencanaPengadaan & pengumumanPengadaandi website K/L/D/I masing-masing& Portal PengadaanNasionalmelalui LPSE. • Website masing-masing K/L/D/I wajibmenyediakanakseskepada LKPP untukmemperolehinformasi

14. e-tendering 14

15. e-tendering 15 • Ruanglingkup e-tendering meliputi proses pengumumanPengadaanBarang/Jasasampaidenganpengumumanpemenang. • Para pihak yang terlibatdalam e-tendering adalah PPK, ULP/PejabatPengadaandanPenyediaBarang/Jasa. • E-tendering dilaksanakandenganmenggunakansistempengadaansecaraelektronik yangdiselenggarakanoleh LPSE. • Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnyamemenuhiunsurperlindunganHakatasKekayaanIntelektualdan kerahasiandalampertukarandokumen, sertatersedianyasistemkeamanan dan penyimpanandokumenelektronik yang menjamindokumenelektroniktersebuthanyadapatdibacapadawaktu yang telahditentukan • Arsitektur aplikasi e-Tendering di buat dan dikembangkan oleh LKPP KetentuanUmum

16. e-tendering 16 • Sistem e-tendering yang diselenggarakanoleh LPSE wajibmemenuhipersyaratansebagaiberikut : • Mengacupadastandar yang meliputiinteroperabilitasdanintegrasidengansistemPengadaanBarang/Jasasecaraelektronik ; • Mengacupadastandar proses pengadaansecaraelektronik ; dan • Tidakterikatpadalisensitertentu (freelicense) • ULP/PejabatPengadaandapatmenggunakansistemPengadaanBarang/Jasasecaraelektronik yangdiselenggarakanoleh LPSE terdekat. KetentuanUmum

17. e-purchasing 17

18. e-purchasing 18 Terciptanya proses PemilihanBarang/Jasasecaralangsungmelaluisistemkatalogelektronik (E-Catalogue) sehinggamemungkinkansemua ULP/PejabatPengadaandapatmemilihBarang/Jasapadapilihanterbaik, dengan proses yang singkat dan harga yang telah distandarkan EfisiensibiayadanwaktuprosesPemilihanBarang/JasadarisisiPenyediaBarang/JasadanPenggunaBarang/Jasa Tujuan e-Purchasing

19. e-purchasing 19 • Diselenggarakanoleh LKPP, denganmemuatinformasispesifikasi & hargabarang/jasa. • Informasi e-katalogoleh LKPP dilakukandgnmembuat frame work contract antara LKPP dengan penyediabarang/jasa • Barang/jasapadasistem e-katalog di tentukan LKPP KetentuanUmum e-Purchasing

20. e-purchasing 20 Prototype e-Purchasing

21. TEST 21

22. LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TerimaKasih