1 / 15

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERWALI 75 TAHUN 2012 TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH. PEMERINTAH KOTA SURABAYA. BA B II, Pasal 2, Pasal 3 , Pasal 4.

gamada
Download Presentation

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERWALI 75 TAHUN 2012TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMANKEPADA PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

  2. BAB II, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

  3. BAB IV, Pasal 7 – Pasal 12 PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

  4. BAB IV, Pasal 7 – Pasal 12 PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

  5. BAB IV, Pasal 7 – Pasal 12 PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

  6. BAB IV, Pasal 13 PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH • Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah • Untuk keperluan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyampaikan fotocopy dokumen yang terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Kepala Bagian Perlengkapan • Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah meliputi • a. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah • b.asli sertipikat tanah atas nama pengembang yang peruntukkannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan • c.fotocopy Berita Acara Serah Terima Fisik • Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah mengajukan permohonan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya sesuai ketentuan yang berlaku

  7. BAB VI, Pasal 16 – Pasal 21 JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

  8. BAB VI, Pasal 16 – Pasal 21 JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

  9. BAB VI, Pasal 16 – Pasal 21 JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

  10. BAB VI, Pasal 16 – Pasal 21 JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

  11. BAB VI, Pasal 16 – Pasal 21 JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

  12. BAB VII, Pasal 22 – Pasal 26 KETENTUAN PERALIHAN

  13. BAB VII, Pasal 22 – Pasal 26 KETENTUAN PERALIHAN

  14. BAB VII, Pasal 22 – Pasal 26 KETENTUAN PERALIHAN

  15. TERIMA KASIH

More Related