Sosialisasi Pedoman Uji Kompetensi , Sertifikasi dan Registrasi serta Pedoman Kerja MTKP

1. SosialisasiPedomanUjiKompetensi, SertifikasidanRegistrasisertaPedomanKerja MTKP Dr. Arum Atmawikarta, MPH KetuaDivisiProfesi MTKI DisampaikandidalamPertemuan Institusi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Grand Royal Panghegar, Bandung 4 – 6 Oktober 2012

2. OUTLINE • Bab I : Pendahuluan • Bab II : UjiKompetensi • Bab III : Sertifikasi • Bab IV : Registrasi • Bab V : PedomanPemberian STR PadaMasaPeralihan • Bab VI : Penutup

3. Bab I: Pendahuluan • LatarBelakang • Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional • Dibutuhkan upaya peningkatan profesionalisme di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan • Perlu didukung komitmen yang tinggi oleh semua pihak terhadap profesionalisme dan etika tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan. • Sebagaisuatunegara yang meratifikasikesepakatanWorld Trade Organization (WTO), Indonesia terikatuntukmelaksanakan proses globalisasidanberkewajibanmembukaperekonomiannasional • Salah satubagiandarikesepakataniniadalah proses globalisasi di bidangjasakesehatanmelalui proses ”Mutual Recognition Arrangement” (MRA)yaitu proses pengakuanterhadapkompetensiprofesikesehatan.

4. Bab I: Pendahuluan • Seorang tenaga kesehatan harus benar-benar teruji kompetensinya melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh MTKI. • Tenaga kesehatan yang telah lulus dalam proses tersebut akan diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai bukti pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dan menjadi landasan registrasi dan lisensi/perizinan untuk melakukan pekerjaan profesi. • Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang penjenjangan kualifikasi yaitu mulai jenjang kualifikasi 1 (jabatan operator) sampai dengan jenjang kualifikasi 9 (jabatan ahli).

5. Bab I: Pendahuluan • Tujuan Tujuan yang ingindicapaidariditerbitkannyapedomanujikompetensi, sertifikasidanregistrasitenagakesehatanadalah: • Digunakannyapedomaninidalampelaksanaankegiatanujikompetensitenagakesehatansesuaidenganketentuan yang berlaku. • Digunakannyapedomaninidalampelaksanaankegiatansertifikasitenagakesehatansesuaidenganketentuan yang berlaku. • Digunakannyapedomaninidalampelaksanaankegiatanregistrasitenagakesehatansesuaidenganketentuan yang berlaku.

6. Bab I: Pendahuluan Sasaran SemuatenagakesehatanselainDokter, Dokter Gigi danTenagaKefarmasian, meliputi 21 tenaga kesehatan: Perawat Bidan Fisioterapis Perawat Gigi RefraksionisOptisien TerapisWicara Radiografer OkupasiTerapis AhliGizi PerekamMedisdanInformasiKesehatan Teknisi Gigi Sanitarian Elektromedis AnalisKesehatan PerawatAnestesi AkupunkturTerapis FisikawanMedis OrtotisProstetis TeknisiTranfusiDarah Teknisi Kardiovaskuler Ahli Kesehatan Masyarakat

7. Bab I: Pendahuluan • RuangLingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi : • Uji kompetensi, sertifikasi dan registrasi bagi peserta didik di perguruan tinggi bidang kesehatan dan/atau tenaga kesehatan lain yang diusulkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan, termasuk Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan luar negeri. • Sertifikasi, bagi tenaga kesehatan yang sudah pernah memiliki sertifikat kompetensi dalam rangka memperpanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi. • Registrasi, bagi tenaga kesehatan yang sudah pernah memiliki surat tanda registrasi dalam rangka memperpanjang masa berlakuknya surat tanda registrasi. • Pemberian surat tanda registrasi pada masa peralihan bagi tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2013. • Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi uji kompetensi, sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan.

8. Bab I: Pendahuluan • LandasanHukum • Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen; • Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional; • Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah; • Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; • Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentangRumahSakit; • PeraturanPemerintahNomor 32 tahun 1996 tentangTenagaKesehatan; • Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; • PeraturanPemerintahNomor 38 tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, PemerintahProvinsidanPemerintahKabupaten/Kota; • PeraturanPemerintahNomor 41 tahun 2007 tentang Tata LaksanaOrganisasi Daerah; • PeraturanPresidenNomor 8 Tahun 2012 tentangKerangkaKualifikasiNasional Indonesia (KKNI); • Peraturan Menteri Kesehatan No.317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia; • PeraturanMenteriKesehatanNomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentangRegistrasiTenagaKesehatan.

9. Bab I: Pendahuluan • Pengertian • Kompetensi Kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya. • TenagaKesehatan Setiap orang yang mengabdikandiridalambidangkesehatansertamemilikipengetahuandan/atauketerampilan melaluipendidikan di bidangkesehatan yang untukjenistertentumemerlukankewenanganuntukmelakukanupayakesehatan, yang dalampedomaninidikecualikantenagamedis (dokter, doktergigi) dantenagakefarmasian. • Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing(TK-WNA) Warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia. • Sertifikasi Proses pemberiansertifikatkompetensikepadatenagakesehatan yang dilakukansecarasistematisdanobyektifmelaluiujikompetensiberdasarkanstandarkompetensitenagakesehatan.

10. Bab I: Pendahuluan • Registrasi Pencatatanresmiterhadaptenagakesehatan yang telahmemilikisertifikatkompetensidantelahmempunyaikualifikasitertentulainnyasertadiakuisecarahukumuntukmenjalankanpraktikdan/ataupekerjaanprofesinya. • UjiKompetensi Ujian yang dilaksanakan di akhirmasapendidikantenagakesehatan, sebelumpelaksanaansumpahprofesiuntukmenilaipencapaiankompetensiberdasarkanstandarkompetensidalamrangkamemperolehsertifikatkompetensi. • Exit-Exam Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh MTKI yang merupakan bentuk uji bagi peserta didik setelah evaluasi akhir program pendidikan. • Standard Setting Suatu proses untuk menetapkan nilai batas lulus peserta uji kompetensi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh MTKI. • StandarProfesi Pedoman yang ditetapkanolehorganisasiprofesisebagaipetunjukdalammenjalankanprofesi.

11. Bab I: Pendahuluan • Standar Kompetensi Kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan yang meliputi afektif, kognitif dan psikomotor yang ditentukan oleh organisasi profesi. • SertifikatKompetensi Surattandapengakuanterhadapkompetensiseseorangtenagakesehatanuntukdapatmenjalankanpraktikdan/ataupekerjaanprofesinya di seluruh Indonesia setelah lulus ujikompetensi. • MajelisTenagaKesehatan Indonesia(MTKI) Lembaga yang berfungsiuntukmenjaminmututenagakesehatan yang memberikanpelayanankesehatan. • MajelisTenagaKesehatanProvinsi(MTKP) Lembaga yang membantupelaksanaantugas MTKI di Provinsi. • Perizinan Proses untukmendapatkanSuratIzinPraktek (SIP) atauSuratIzinKerja (SIK) bagitenagakesehatan yang telahmemilikisurat tanda registrasidanmemenuhipersyaratan lain sesuaiketentuan yang berlaku. • KerangkaKualifikasiNasionalIndonesia(KKNI) Kerangkapenjenjangankualifikasikompetensi yang dapatmembandingkan, menyetarakan, danmengintegrasikanantarabidangpendidikandanbidangpelatihankerjasertapengalamankerjadalamrangkapemberianpengakuankompetensikerjasesuaidenganstrukturpekerjaan di berbagaisektor.

12. Bab I: Pendahuluan • SuratTandaRegistrasi(STR) Buktitertulisyang diberikanolehpemerintahkepadatenagakesehatan yang telahmemilikisertifikatkompetensi. • PerguruanTinggiBidangKesehatan PTN/PTS, POLTEKKES, STIKES, AKADEMI atau lainnya yang menghasilkanlulusantenagakesehatan baik yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di bawah binaan Kementerian Kesehatan. • PesertaUji Pesertadidikpadaperguruantinggibidangkesehatanatautenagakesehatan lain yang diusulkanolehperguruantinggibidangkesehatanuntukmengikutiujikompetensi. • OrganisasiProfesi(OP) PPNI, IBI, IFI, PPGI, IROPIN, IKATWI, PARI, IOTI, PERSAGI, PORMIKI, PTGI, HAKLI, IKATEMI, PATELKI, IPAI, HAKTI, IKAFMI, IOPI, ITTDI, PATKI dan IAKMI. • TempatUjiKompetensi(TUK) Perguruantinggibidangkesehatan yang terakreditasi. • Remedial Kegiatan/Program peningkatankemampuankeilmuandanketerampilanlanjutanbagi seorangpesertadidik yang tidak lulus ujikompetensi (tidakkompeten), yang dilaksanakanolehinstitusipendidikan asal peserta didik, bekerjasamadengan MTKP.

13. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 1. Peserta • Pesertaujikompetensiadalahpesertadidik di perguruantinggibidangkesehatan yang mengikutievaluasiakhir program pendidikan. Jenjang pendidikan peserta uji kompetensi minimal Diploma 3 (D3), kecuali untuk Teknisi Transfusi Darah Diploma 1 (D1). Khusus untuk tenaga keperawatan lulusan Strata 1 (Sarjana Keperawatan) tidak dilakukan uji kompetensi. • Tenagakesehatanlulusansebelum tahun 2013 yang tidak menjalankan tugas profesinya serta tidak memiliki STR. • TK-WNA setelahmendapatrekomendasidari OP dantelah melakukan adaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • TK-WNI lulusanperguruantinggiluarnegerisetelahmendapatrekomendasidari OP, dantelah melakukan adaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 2. PenyusunanJadwalUji • RancanganJadwalPelaksanaan (RJP). • Padasetiapawaltahunakademik (tahunajaran), MTKP bekerjasamadenganperguruantinggibidangkesehatanmenyusunRancanganJadwalPelaksanaan (RJP) ujikompetensidalamtigaperiodesetiaptahun, yaituperiode April, Agustus, November. • RJP sebagaimanadimaksudpadabutir 1) disusundenganmemperhatikanjumlahpesertaujidan/ataujenistenagakesehatan. • RJP sebagaimanadimaksudpadabutir 1) dilaporkansecaratertulisoleh MTKP kepada MTKI (Lampiran 1). • JadwalPelaksanaan • Dua(2) bulansebelumdilakukannyaujikompetensi, perguruantinggibidangkesehatanmenyampaikanpermohonankepada MTKI melaluiMTKP. • Jadwalpelaksanaandisusundanditetapkanoleh MTKI denganmemperhatikanjumlahpesertaujidan/ataujenistenagakesehatan. • Jadwalpelaksanaansebagaimanadimaksudpadabutir 2) diberitahukankepadaperguruantinggibidangkesehatan. • Ujikompetensidilakukanpadaharidan jam kerja, dimulaiserentakpadapukul 08.30 WIB/09.30 WITA/10.30 WIT.

15. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 3. ProsedurPendaftaran • Perguruantinggibidangkesehatanmenyampaikanpermohonandilakukannyaujikompetensibagipesertadidiknyakepada MTKI melalui MTKP (Lampiran 2). • TK-WNA dan WNI lulusanperguruantinggiluarnegeri, Tenagakesehatanlulusansebelumtahun 2013 yang tidakmenjalankantugasprofesinyasertatidakmemiliki STR yang akanmengikutiujikompetensiwajibmelaporke MTKP untukmengikuti program adaptasi di perguruantinggibidangkesehatan. • Permohonansebagaimanadimaksudpadabutir a, sekurang-kurangnyadisertaiinformasitentangperguruantinggibidangkesehatandandaftarcalonpesertasebagaiberikut : • Namadanalamatperguruantinggi; • NamaFakultas/Jurusan/Program Studi/Peminatan; • IjinPendirian (Perpanjangan) PerguruanTinggi; • SK AkreditasiPerguruanTinggi; • Tempatdantanggaldilakukannyaujikompetensi; • Identitascalonpeserta, meliputi : • Tahunmasukperguruantinggibagipesertauji • Ujikompetensi yang ke-berapa • Pas fotocalonpesertaukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembardenganlatarbelakangwarnamerahuntukmembuattandapengenalpesertauji (1 untukcadangan).

16. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 4. PengelolaanSoalUji • Setelahmenerimapermohonanujikompetensisebagaimanadimaksuddalambutir 3, maka MTKI menyiapkanpaketmateriujikompetensi, termasuksoalujikompetensi. • SoalujiditetapkanolehKetua MTKI danbekerjasamadenganlembagapengembanganujikompetensi LPUK DitjenDikti, KementerianPendidikandanKebudayaan. • Persiapanpaketmateriujikompetensimeliputipemilihansoalujidari Bank Soal, print out master soaluji (bukusoal), danlembarjawaban; menyiapkankuncijawabandalambungkusdandisegel; danpersiapanberkaslainnya. • AnggotaMTKI ataupetugas lain yang ditunjukmenyerahkanpaketmateriujikompetensisebagaimanadimaksudpadabutir c di ataskepadaMTKP

17. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 4. PengelolaanSoalUji • Bagiprovinsi yang memilikijumlahpesertaujilebihdari 250 orang, soaldigandakan di provinsitempatpenyelenggaraanuji. • Soalujidanlembarjawabanhasilpenggandaandimasukkankedalambungkusan I danbungkusan II dandisegelkembalidanhanyadibukadihadapanpesertaujidenganberitaacara yang disiapkanoleh MTKI (Lampiran 7). • Setelahselesaiujian, soaluji yang sudahdigunakan (termasukcadangan 10%) dibungkus, disegeldandibuatkanberitaacaranya (Lampiran 8), selanjutnyauntukdimusnahkandenganberitaacarapemusnahan (Lampiran 10). • Lembarjawabandibungkusdandisegeluntukdikoreksi di MTKI dengandibuatkanberitaacara (Lampiran 11). • Daftarhadirdibuat 2 (dua) rangkap, untuk MTKI dan MTKP.

18. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 5. TempatUjiKompetensi • Tempat ujikompetensi (TUK) adalah di perguruantinggibidangkesehatan yang terakreditasi. • PT terakreditasi yang dapatditetapkansebagai TUK setidaknyamemenuhipersyaratan • Bagiperguruantinggibidangkesehatan yang belumterakreditasidapatmengikutsertakanpesertadidiknyakeperguruantinggi yang terakreditasiuntukmengikutiujikompetensi.

19. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 6. Pengawas • Setelahmenerimapermohonanujikompetensidariperguruantinggibidangkesehatan MTKI/MTKP menyiapkanpengawas, sebagaikomponenPelaksanaUjian (Lampiran 12). • Persyaratanpengawasharusserendah-rendahnyamemilikijenjangpendidikanbidangkesehatansamadenganjenjangpendidikanpesertauji, mampumelaksanakantugasdenganbaikdansudahmengikutiarahan/briefing tentangujikompetensitenagakesehatan. • Pengawasdapatberasaldari MTKP, MTKI, OP Daerah/Pusatdanperguruantinggibidangkesehatan. • Pengawasyang berasaldari MTKP, OP Daerah danperguruantinggibidangkesehatanditetapkanolehKetua MTKP. Sedangkanpengawasdari MTKI/OP PusatditetapkanolehKetua MTKI.

20. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 6. Pengawas • Pengawas, sebelummenjalankantugasharusmenandatanganisuratpernyataan/janjipengawas. Suratpernyataan/janjipengawasdisiapkanolehMTKP • Rasiojumlahpengawasdanpesertaujiadalah 1 pengawasberbanding 20 – 25 pesertauji, denganketentuandalamsaturuanguji minimal terdapat 2 orang pengawas. • Dalammenempatkanpengawas, MTKI/MTKP harusmenghindariseorangpengawasmelakukantugaspengawasanterhadapprofesi/perguruantinggi yang bersangkutan. • Dalamsuatupelaksanaanujikompetensi MTKI/MTKP dapatmenunjukseorangpengawasmenjadikoordinatorpengawas. • PenandatanganSuratPernyataan/JanjiPengawasUjiKompetensi (Lampiran 13).

21. Bab II: UjiKompetensi • PersiapanUjiKompetensi 7. PersiapanAdministratifdanTeknis Sebelumujikompetensidilaksanakan, MTKI/MTKP melakukanpersiapanadministratif, teknisdan persiapan lapangan serta melakukan rapat persiapan pelaksanaan (technical meeting, TM) dengan pengawas/panitia dan pihak lain terkait.

22. Bab II: UjiKompetensi B. PelaksanaanUjiKompetensi 1. PelaksanaanUji • Ujikompetensidilakukansetelahselesaipelaksanaanevaluasiakhir program, dansebelumyudisium di perguruantinggibidangkesehatan. • Lamanyawaktuujiadalah 150 – 180 menituntuk 150 – 180 soaldalambentuk MCQ best-answer. • Pesertaujiharussudahberadadalamruanguji paling lambat 15 (lima belas) menitsebelumujiandimulai, denganmenunjukkantandapengenalpesertauji yang sah. 2. RapatKoreksi • MTKI, setelahmenerimabungkusanlembarjawabandandaftarhadirpesertaharussegeramenyelenggarakanrapatkoreksi. • Rapatkoreksisebagaimanadimaksudpadabutir a, dihadiriolehsekurang-kurangnya (50%+1) orang jumlahanggota MTKI denganketentuansalahseorangdiantarapesertarapatharusberasaldariprofesi yang dinilai. • Rapatkoreksidiselenggarakandalamruangtertutup, dantidakbolehdihadiriolehsiapapunkecualiolehparapihaksepertitersebut

23. Bab II: UjiKompetensi B. PelaksanaanUjiKompetensi 3. RapatStandard Setting • StandarSetting ditentukanoleh MTKI • Dalammenentukan standard setting MTKI bekerjasamadengan panel expert di tingkatpusat yang terdiridarikomponen MTKI, OP dan expert dariperguruantinggiberjumlahantara 5 – 7 orang. • Hasilrapat standard setting digunakansebagaidasarrapatpenentuankelulusan. Hasilrapat standard setting dibuatberitaacaranya (Lampiran 19). 4. RapatPenentuanKelulusan • Rapatpenentuankelulusandilaksanakanoleh MTKI. • Rapatpenentuankelulusanadalahrapatuntukmenetapkanpesertauji lulus atautidak lulus berdasarkanstandarseting yang ditetapkansebelumnyaoleh MTKI. • Hasilpenentuankelulusandituangkandalamdaftarpeserta lulus/tidak lulus ujikompetensidandibuatberitaacaranya (Lampiran 20).

24. Bab II: UjiKompetensi C. PenerbitanSertifikatKompetensidan STR 1. PenerbitanSertifikatKompetensi • Untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi/STR, perguruan tinggi bidang kesehatan segera mengajukan permohonan kepada MTKI melalui MTKP dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan 4 (empat) lembar pas foto ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah. 2. PenerbitanSTR • Berdasarkanpermohonan, maka MTKI menyiapkan STR. • Setelahlaporantersebutdiverifikasi, anggota MTKI perwakilan OP ataupetugas yang ditunjukmelakukan entry data kedalamsistempenomoran STR yang ditetapkanMTKI

25. Bab II: UjiKompetensi D. BiayaUjiKompetensi • Biaya uji kompetensi sudah termasuk biaya sertifikasi dan registrasi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan dan/atau peserta lain yang diusulkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan. • Komponen biaya uji kompetensi terdiri dari atas biaya langsung (tetap, fix cost) dan biaya tidak langsung (tidak tetap, variable cost),

26. E. BaganAlurUjiKompetensiBagiPesertaDidikPerguruanTinggiBidangKesehatan

27. Bab III: Sertifikasi DenganberpedomanPermenkesNomor 1796/2011, sertifikasitenagakesehatandikategorikansebagai: • sertifikasibagipesertadidikpadaperguruantinggibidangkesehatan • tenagakesehatanlainnya yang diusulkanoleh perguruantinggibidangkesehatan • sertifikasibagitenagakesehatan yang telah/pernahmemilikisertifikatkompetensidalamrangkamemperpanjangmasaberlakunyasertifikatkompetensi.

28. Bab III: Sertifikasi A. JenisTenagaKesehatan Yang DilakukanSertifikasi • Semuatenagakesehatan (kecualidokter, doktergigidantenagakefarmasian) yang sertifikatkompetensinyatelah/akanberakhirwajibmengikutisertifikasiuntukmemperolehsertifikatkompetensisebagaidasaruntukmemperoleh STR. • Tenagakesehatandapat“memperpanjang” sertifikatkompetensidenganujikompetensiporto folio melaluipartisipasikegiatanpendidikandan/ataupelatihansertakegiatanilmiahlainnyasesuaipersyaratanperolehanSatuanKreditProfesi (SKP) yang ditetapkanoleh OP yang bersangkutan. Perolehan SKP harusmencapai minimal 25 (duapuluh lima) SKP selama 5 (lima) tahun.

29. Bab III: Sertifikasi B. PersyaratanPermohonanPerpanjanganSertifikasiKompetensi • Suratpermohonanperpanjangan sertifikat kompetensi dilakukan secarakolektifoleh OP ditujukan kepada MTKP, • Fotokopi sertifikatkompetensi yang sudah/akanhabismasaberlakunya sebanyak 1 (satu) lembar; • SKP minimal 25 SKP, dilengkapidenganfotokopibuktipendukung (fotokopisertifikat atau sejenisnya, SK, dll); • Suratrekomendasidari OP tingkatPusat/Daerah; • Pas fotoukuran 4 x 6, sebanyak2 (dua)lembar dengan latar belakang warna merah.

30. Bab III: Sertifikasi C. BagianAlurProsedurSertifikasi

31. Bab IV: Registrasi Dengan berpedoman Permenkes Nomor 1796/2011, registrasi tenaga kesehatan dikategorikan sebagai: • registrasi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan • tenaga kesehatan lainnya yang diusulkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan • registrasi bagi tenaga kesehatan yang telah/pernah memiliki STR dalam rangka memperpanjang masa berlakunya STR.

32. Bab IV: Registrasi A. TenagaKesehatan Yang Diregistrasi • Semuatenagakesehatan (kecualidokter, doktergigidantenagakefarmasian) yang STR-nyatelah/akanberakhirwajibmengikutiregistrasiuntukmemperoleh STR sebagaidasaruntukmemperolehizinpraktik/kerja. • Tenagakesehatan yang STR-nyatelahhabismasaberlakunyadapatmengajukanperpanjangan STR yang merupakansaturangkaian proses permohonanperpanjangan/pembaharuansertifikatkompetensi. Setiappermohonanperpanjangansertifikatkompetensiditindaklanjutidenganperpanjangan STR, kecualidiminta lain.

33. Bab IV: Registrasi B. Persyaratan Persyaratanberkaspermohonanperpanjangan STR meliputi : • Suratpermohonanperpanjangan STR dilakukansecarakolektifoleh MTKP ditujukankepada MTKI • Softcopy data permohonan STR dengan format sebagaimanadisebutkandalam BAB II.C.1.d/k. • Pas fotoukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembardenganlatarbelakangwarnamerah.

34. Bab IV: Registrasi • C. Bagan Alur ProsedurRegistrasi

35. Bab IV: Registrasi D. BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI ULANG Biaya sertifikasi dan registrasi bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau STR (sertifikasi-registrasi ulang) adalah meliputi biaya bahan dan pengiriman dokumen. Besarnya biaya tersebut ditetapkan sebesar 65% dari biaya uji kompetensi

36. Bab V: PedomanPemberian STR PadaMasaPeralihan Ketentuanperalihan Bab VI Pasal 34 Permenkes Nomor 1796/2011 menyebutkanbahwa: • Ayat (1): Tenagakesehatan yang telahmemilikisuratizin/STR dan/atausuratizinkerja/suratizinpraktikberdasarkanperaturanperundangan yang adadinyatakantelahmemiliki STR sampaidenganmasaberlakunyaberakhir; • Ayat (2): Tenagakesehatan yang memilikisuratizin/STR dan/atausuratizinkerja/suratizinpraktik yang masaberlakunyaberakhir paling lama 5 (lima) tahunsetelahberlakunyaperaturanini, kepadanyadapatdiberikanperpanjangan STR. • Ayat (3): Tenagakesehatan yang padasaatberlakunyaperaturaninibelumdiaturketentuanmengenai STR dan/atausuratizinkerja/suratizinpraktik, kepadanyadiberikan STR berdasarkanPeraturanMenteriini. • Ayat (4): TenagaKesehatan yang belummemilikiizin/STR dan/atausuratizinkerja/suratizinpraktik yang telah lulus ujian program pendidikansebelumtahun 2012, kepadanyadiberikan STR berdasarkanPeraturanMenteriini.

37. Bab V: PedomanPemberian STR PadaMasaPeralihan A. SemuaTenagaKesehatanBerhakMenerimaSTR • Pemberian STR berlakubagisemuatenagakesehatan yang lulus pendidikantenagakesehatansebelumtahun 2013 baik yang telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin praktik/kerja maupun yang belum. • Pemberian STR dilaksanakanmulaisaatmasaberlakunyaPermenkesNomor 1796/2011, dan paling lama adalah5 (lima) tahunsetelahberlakunya Permenkestersebut. • Bagi tenaga kesehatan yang sampai dengan berakhirnya masa pemutihan belum memiliki STR berdasarkan Permenkes Nomor 1796/2011 harus mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi, sebagai persyaratan untuk memperoleh STR. • Tenaga kesehatan mengikuti uji kompetensi sesuai aturan BAB II.

38. Bab V: PedomanPemberian STR PadaMasaPeralihan B. SkalaPrioritas • Menjadiprioritaspenyelesaian STR adalahbagitenagakesehatan yang akanmemasukiduniakerja/praktik, terlebihlagibeberapasaranapelayanankesehatanmensyaratkan STR untukmelamarpekerjaan. • Termasukprioritasadalahtenagakesehatan yang sudahhabismasaberlakunyasurat izin/STR dan/atauizinpraktik/kerja. C. Persyaratan • Permohonandilakukan secara kolektif oleh OP, institusi pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan ditujukan kepada Ketua MTKI melalui MTKP; • Fotokopiijazah yang dilegalisir (dualembar), dan • Pas fotoukuran 4 x 6 denganlatarbelakangwarnamerah, sebanyak 2 (dua)lembar.

39. Bab V: PedomanPemberian STR PadaMasaPeralihan D. DoubelKompetensi • Berpedomankepada sistem registrasitenagakesehatansebagaimanadiaturdalamPermenkesNomor 1796/2011, seseorangdapatmemenuhisyaratuntukmemilikisatu STR dengan dua kompetensi, yang dibuktikan dengan ijazah yang sah (contoh: untuk profesi fisikawan medis dan radiografer, perawat dengan bidan, perawat dengan perawat anestesi). • MTKI menetapkan kebijakan dapatmemberikan 1 (satu) STR denganmencantumkan 2 (dua) kompetensi, yaitu untuk profesi fisikawan medis dan radiografer, perawat dengan bidan, perawat dengan perawat anestesi. • Kebijakansatu STR denganduakompetensihanyadiberikanselamamasatransisiyaituselama 5 tahun sejak ditetapkannya Permenkes Nomor 1796/2011 untuk pertama kali, dansetelah batas waktu tersebutsatu orang tenagakesehatanmemiliki satu STR dengansatukompetensi. • Bagi tenaga kesehatan yang memiliki 1 (satu) STR dengan dua kompetensi pada saat perpanjangan STR diwajibkan memilih salah satu profesi dengan mengumpulkan minimal 25 SKP sesuai dengan profesi yang dipilih.

40. Bab V: PedomanPemberian STR PadaMasaPeralihan E. BaganAlurProsedurRegistrasiPadaMasaPeralihan

41. Bab VI: Penutup • PedomanPelaksanaanUji Kompetensi, Sertifikasi dan RegistrasiTenagaKesehatan di Indonesia inidisusunsebagaidasarpelaksanaanPeraturanMenteriKesehatanNomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentangRegistrasiTenagaKesehatan, sehinggaharusdigunakansebagaiacuandalammelaksanakanseluruhrangkaian proses Sertifikasi dan Registrasi TenagaKesehatan (diluarDokter, Dokter Gigi danTenagaKefarmasian) di seluruh Indonesia. • DiharapkandenganpelaksanaanSertifikasi dan Registrasi TenagaKesehatan di Indonesia dapatberhasilmeningkatkankualitasmutuTenagaKesehatandanPelayananKesehatan di seluruh Indonesia.