1 / 65

PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024 ANGKATAN II

PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024 ANGKATAN II. Hotel Bintang Griyawisata 9 Mei s/d 13 Mei 2011. MATERI PELATIHAN. LM.1 : SISTEM LISENSI DAN SERTIFIKASI LM.2 : PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN LSP BERDASARKAN PEDOMAN BNSP 202

luke
Download Presentation

PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024 ANGKATAN II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASIPEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024ANGKATAN II Hotel BintangGriyawisata 9 Mei s/d 13 Mei 2011

  2. MATERI PELATIHAN • LM.1 : SISTEM LISENSI DAN SERTIFIKASI • LM.2 : PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN LSP BERDASARKAN PEDOMAN BNSP 202 • LM.3A : SISTEM PENJAMIN MUTU LSP BERDASARKAN PBNSP 201 • LM.3B : PERSYARATAN UMUM PEMBENTUKAN LSP PIHAK 1 – PBNSP 215 • LM.3C : PERSYARATAN UMUM PEMBENTUKAN LSP PIHAK 2 – PBNSP 216

  3. LM.3C : PERSYARATAN UMUM PEMBENTUKAN LSP PIHAK 2 – PBNSP 216 • LM.4 : RENCANA TINDAK LANJUT BERDASARKAN PEDOMAN BNSP 201-202 • LM.5 : DOKUMENTASI QMS

  4. KOMPONEN SERTIFIKASI • SKKNI BIDANG PERPUSTAKAAN • PEDOMAN MUTU • LSP • MATERI UJI KOMPETENSI • TEMPAT UJI KOMPETENSI • ASESOR LISENSI • ASESOR KOMPETENSI

  5. STANDARD & CONFORMANCE • ISO 17024 • PEDOMAN BNSP 201-2006 ( Persyaratan LSP 3) • PEDOMAN BNSP 202-2006 ( Panduan Mutu LSP) • PEDOMAN BNSP 206-2007 (TUK) • PEDOMAN BNSP 213-2009 ( LSP Proficiensi ) • PEDOMAN BNSP 215-2008 ( LSP 1 ) • PEDOMAN BNSP 216-2008 ( LSP 2 ) • TECHNICAL REGULATION

  6. Kesejahteraan rakyat Daya saing STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI Latarbelakang Pertumbuhan ekonomi • Produktivitas • Efisiensi • SDM berkualitas

  7. P r o f e s i ? • Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. • Pandangan lain menganggap bahwa hingga sekarang tidak ada definisi yang memuaskan tentang profesi yang diperoleh dari regulasi dan buku maka digunakan pendekatan lain dengan menggunakan ciri profesi.

  8. Ciri-ciri Profesi Anggota ogranisasi profesi Memberi jasa utk umum Terlatih bersertifikat

  9. Sertifikasi Profesi • Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten. • Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi. • Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of attainment, berlaku selamanya

  10. Pemberlakuan Penerapan Standar Lisensi Sertifikasi SDM Profesional Kompeten Kompetitif Perumusan Standar MRA Harmonisasi Standardisasi Kerjasama Notifikasi Pembinaan dan Pengawasan SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL SKKNI

  11. SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA INDONESIA Perbaikan berlanjut Verifikasi Standar Kompetensi PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI Profesional yang kompeten • Regulasi penerapan : • Wajib , • Dianjurkan, • Sukarela Lisensi LSP Sertifikasi Registrasi P. Profisiensi Registrasi LSP Pihak 1 & 2 Kerjasama MRA Harmonisasi Notifikasi PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI

  12. Lisensi LSP Registrasi Provider uji proficiensi tenaga Registrasi 1st certification Registrasi 2nd certification LSP PIHAK I INDUSTRI LSP PIHAK II LSP III LSP PROFICIENSI Sertifikasi Kompetensi Diklat tertentu Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu utk industri tertentu Sertifikasi Kompetensi kerja Sertifikasi Proficiensi • Profesi di Diklat • Memastikan • kompetensi • Peserta didiknya. • Profesi: • Memenuhi bukti kompetensi • Memenuhi permintaan klien • Memenuhi regulasi • Profesi di perusahaan : • Memastikan kompetensi tenaga kerjanya • Profesi di perusahaan : • Memenuhi permintaan asesmen dari klien • Profesi: • Memenuhi • persyaratan • surveilance LSP • Menjaga kompetensi RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA Registrasi 1st certification LSP PIHAK I DIKLAT

  13. SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asessmenkerja nasional Indonesia dan/atau internasional.

  14. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

  15. TEMPAT ASESMEN KOMPETENSI (TAK) Suatutempatkerjaprofesiatautempatsimulasi yang memilikisaranadanprasaranadengankriteriasetaradengantempatkerjaprofesi yang diverifikasioleh LSP untukmenjadiTempatAsesmenKompetensi (TAK).

  16. LISENSI Proses pendelegasianwewenangsertifikasiprofesidari BNSP kepada LSP melaluiprosesakreditasi.

  17. PROSES SERTIFIKASI Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat.

  18. SISTEM SERTIFIKASI Kumpulan prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharaannya.

  19. ASESOR KOMPETENSI Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi.

  20. ASESOR LISENSI Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen sistem manajemen mutu.

  21. PESERTA ASESMEN (ASESI) Pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi

  22. PROSES SERTIFIKASI Seluruhkegiatan yang dilakukanoleh LSP untukmenetapkanbahwaseseorangmemenuhipersyaratankompetensi yang ditetapkan, mencakuppermohonan, evaluasi, keputusansertifikasi, survailendansertifikasiulang.

  23. MAL PRAKTEK Adalah “ Penyalahgunaan keprofesian, kompetensi, tugas kelembagaan didalam melakukan pelayanan yang menyimpang terhadap regulasi teknis, standar atau pedoman.

  24. L I S E N S I LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Pengakuan formal dan pemberian lisensi lembaga-lembaga sertifikasi profesi melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi P

  25. Kordinasi Departemen/ Instansi Teknis Pembinaan Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 Peedoman BNSP 201 & 202 Lisensi  akreditasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEDOMAN BNSP, ISO 17024 Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik Pedoman BNSP verifikasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 TEMPAT UJI KOMPETENSI PEDOMAN BNSP, QMS Uji kompetensi/ Sertifikasi Asesor Kompetensi BSZ, SKKNI Pedoman BNSP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 PESERTA UJI KOMPETENSI SKKNI SUBSISTEM SERTIFIKASI DAN KETELUSURAN KESESUAIAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI PP, ISO 17011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP

  26. MEMBENTUK 5 REKOMENDASI MENUNJUK ASSESSOR 6 LAPORAN ASSESSMEN 4 2 7 8 1 PEMBERIAN AKREDITASI MENGAJUKAN PERMOHONAN SURVAILEN ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN 3 PROSES PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ( LSP ) √ KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

  27. MEMBENTUK 5 REKOMENDASI MENUNJUK ASSESSOR 6 LAPORAN ASSESSMEN 4 2 7 8 1 PEMBERIAN VERIFIKASI MENGAJUKAN PERMOHONAN ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN SURVAILEN 3 PROSES VERIFIKASI TUK LSP KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR AKREDITASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

  28. MEMBENTUK 6 REKOMENDASI MENUNJUK ASSESSOR 7 LAPORAN ASSESSMEN 5 3 8 2 9 1 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SURVAILEN MENGAJUKAN PERMOHONAN Memilih TUK ASSESSMEN 4 SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI LSP KOMITE TEKNIK TIM ASSESSOR UJI KOMPETENSI PESERTA DI TUK PESERTA UJI KOMPETENSI

  29. HARMONISASI GLOBAL • Transparansi • Ekivalensi • Harmonisasi MRA

  30. MRA(Mutual Recognition Arrangement) • APA ITU ??? • Kesepakatan diantara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan • Tujuan Memfasilitasi perdagangan dan menstimulir aktifitas ekonomi antar berbagai pihak melalui keberterimaan kompetensi SDM dalam hal satu standar, satu pengujian, satu sertifikasi, dan apabila sesuai, satu penandaan

  31. Asosiasi Profesi Asosiasi Industri Pembuatan AD PBNSP 202 Panitia kerja Pencatatan Notaris Pengembangan organisasi PBNSP 201 dan 202 Pembentukan LSP Pengajuan Lisensi BNSP PROSES PENGEMBANGAN LSP

  32. Penerapan Panduan mutu Apresiasi Pelatihan karyawan Pelatihan Penerapan dan dokumentasi Pembentukan Tim QMS Gap Assessment Verifikasi/ Validasi Pengembangan Panduan Mutu Pelatihan Asesor Permohonan Lisensi Pra-validasi Kerangka Program MenyiapkanLisensi LSP Komitmen manajemen

  33. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

  34. Penyusunan PANDUAN MUTU LSP Berdasarkan Pedoman BNSP 201 Rev 1. 2006

  35. Pedoman BNSP 201/ISO 17024 memberipenekananpada (danselalumewajibkan) sebuah“SistemManajemenygterdokumentasi”danbukansebuah“sistemdokumentasi”. • Pedoman BNSP 201/ISO 17024mensyaratkanorganisasiuntuktaatazasmemberikanproduk yang memenuhipersyaratanpelanggandanPERATURAN YANG BERLAKU Back to slide-4

  36. Apa yang akan anda pelajari ? Setelah menyelesaikan modul ini, anda diharapkan dapat : • Membedakan ‘sistem terdokumentasi’ dengan ‘sistem dokumentasi’, • Mengenal fungsi dokumentasi, • Mengenal jenis dan struktur dokumen yang dipersyatkan oleh standar, • Membedakan dokumen dan rekaman, • Membuat instruksi kerja (‘prosedur operasi’).

  37. Pengertian dan acuan • Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah kumpulan proses, dokumen, sumberdaya dan sistem pemantauan yang mengarahkan pekerjaan / misi suatu organisasi berkenaan dengan mutu produk dan jasa. Expl-1

  38. PanduanMutu LSP ??? • Dokumen berisi kebijakan mutu,sistem mutu, dan pelaksanaan dalam organisasi (P-BNSP 201) • Dokumen merupakan pusat pengendali yangmenetapkan kebijakan dan prinsip-prinsip dasar fungsi LSP dan memberikan ikatan koordinasi dengan prosedur operasi, sumber information dan dara (NATA, 1087) • Dokumen kerja yang menerangkan kebenaran pengoperasian LSP untuk digunakan oleh manajemen dan staf.

  39. Mengapa Panduan Mutu Diperlukan ? • Berperanuntukmeyakinkanmutukerjapersonil LSP • Memerlukandasar yang kuatdimanasistemmutu LSP dapatditerapkansecaraefektifdisemuatingkatan. • Salahsatupersyaratandalamperolehanlisensi LSP. • Sebagaialatpenyebaraninformasidankomunikasi, • Penyebaranpengetahuan, • Buktikesesuaian(‘conformity’).

  40. Dokumen yang dipersyaratkan • Dokumentasi SMM hrs mencakup : • kebijakan mutu dan sasaran mutu, • pedoman mutu, • prosedur sistem, • dokumen yang diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan, operasi dan kendali prosesnya secara efektif, dan • rekaman. Expl-3

  41. Pedoman Mutu • Pedoman mutu harus berisi : • Visi – Misi dan Profil Organisasi, • Kebijakan dan Sasaran Mutu, • Organigram serta tanggung-jawab & wewenang utama, • Prosedur sistem yang dipersyaratkan standar, • Prosedur operasi atau peraturan lain yg diacu organisasi, • Rincian penerapan setiap persyaratan standar, • Uraian dan interaksi antara proses-proses, • Hal-hal lain yang dianggap perlu,

  42. Ruang Lingkup Dokumentasi • Menatadanmengolahinformasi • Menyimpaninformasi • Mencarikembaliinformasi • Mendistrbusikaninformasi • Mengumpulkaninformasi • Memutakhirkaninformasi

  43. Fungsi Panduan Mutu • Menjadiacuandalampenerapandanpengembangansistemmutu • menumbuhkankepercayaanpelangganterhadapkonsistensimutuhasiluji • menjadipedomandalampenyediaanbahan • menghindarkanpengertiangandadantumpangtindih

  44. Struktur Dokumen SMM Level I : Kebijakan Mutu / Peta Proses / Sasaran Mutu Pedoman Mutu Level II : ‘APA’, oleh ‘SIAPA’ dan ‘KAPAN’ sesuatu dilakukan ProsedurSistem • DokumenPenunjang • Contoh : - Instruksi Kerja • Ceklis • Gambar Kerja • - Juknis dll. Level III : BAGAIMANA dilakukan Level IV : BUKTI aktifitas Rekaman Expl-4

  45. Quality Manual Jendela/peta sistem mutu batang tubuh sistem mutu utk kepentingan sendiri/mendemontrasikan pada pelanggan

  46. ISI UMUM PM Company Profil Struktur Organisasi Kebijakan Mutu Struktur dokumentasi mutu yang diterapkan Gambaran sistem mutu mulai persyaratan manajemen sampai persyaratan teknis Referensi silang dengan prosedur mutu terkait

More Related