LINGKUNGAN BISNIS DOMESTIK

1. LINGKUNGAN BISNIS DOMESTIK Oleh : Dr. HempriSuyatna FISIPOL UGM

2. DASAR PEMIKIRAN • Negara wajibmemberikanperlindungandanmengupayakanpemenuhanatashak-haksosial, politik, ekonomidanbudayasebagaimanadiamanatkanolehkonstitusi. • Negara memilikikewajibanmengeluarkanperaturan perundangan dan instrumen hukum untukmenjaminterpenuhinyahak-hakkonstutisionalwarganegaratersebut.

3. DasarSistemEkonomiKerakyatan (Pasal 33 UUD1945) • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; • Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Realitasnya? • Habituspenguasadenganhabitusmenemukankesamaan. • Negara justruseringmelakukankonspirasidengan elite pengusahadalammelakukanberbagaiperumusankebijakan. • Lingkunganbisnis yang adalebihmenguntungkan elite pengusahadaripadakepenitnganparapebisnispemuladanmasyarakat. • DemokrasiEkonomimasihjauhdariharapan.

5. BEBERAPA STUDI TERKAIT • StudiYahya A. Muhaimin mengenai bisnis dan politik kebijaksanaan ekonomi Indonesia 1950-1980 • Studi Richard Robinson (1986) • Studi Andrew MacIntyre (1991) • Studi Ian Chalmers (1996)

6. STUDI YAHYA MUHAIMIN • Mengkaji Perkembangan pengusaha klien yang lahir sebagai konsekuensi dari pelaksanaan berbagai kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia semenjak masa-masa permulaan kemerdekaan hingga masa Orde Baru. • Sejak dari tahun 1950 sampai tahun 1980, Indonesia telah mengalami tiga sistem politik yang berbeda yaitu Sistem Parlementer (1950-1960), periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan orde baru (sejak 1965)

7. STUDI YAHYA MUHAIMIN Semuaperiodeitutelahmenghasilkangejala yang samamenumbuhkanpengusaha-pengusaha klienyaituindividudanpengusaha yang bergantungpadapenguasa untukdapatmelakukan kegiatanbisnis.

8. STUDI YAHYA MUHAIMIN Di era demokrasi parlementer, muncul program Benteng untuk melindungi pengusaha pribumi dan membatasi persaingan asing dan China. Program ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan lisensi impor, alokasi devisa dan kredit untuk pengusaha pribumi. Dalam praktiknya kebijaksanaan ini kemudian hanya menjadi praktik jual beli fasilitas antara birokrasi yang didominasi partai-partai politik yang sedang berkuasa dan para pendukung mereka yang menjadi klien-klien ekonomi.

9. STUDI YAHYA MUHAIMIN Di era demokrasi terpimpin, perhatian utama diletakkan pada sosialisme yaitu sosialisme ala Indonesia dimana pemerintah lebih mengutamakan perusahaan-perusahaan negara daripada perusahaan swasta. Konsekuensi dari kebijaksanaaan ini adalah munculnya pengusaha-pengusaha yang mendapatkan patron dari istana presiden dan elite politik birokrasi.

10. STUDI YAHYA MUHAIMIN Di era orde baru, pelaksanaan perekonomian orde baru masih terus menghasilkan berkembangnya pengusaha-pengusaha klien. Pengusaha-pengusaha klien yang muncul pada periode orde baru pada umumnya berasal dari kalangan yang mempunyai hubungan dekat dengan jenderal-jenderal militer karena yang paling menentukan bagi keberhasilan dalam dunia bisnis masih tetap patronase politik. Konsekuensi muncul bisnis militer.

11. STUDI RICHARD ROBINSON • Studi Richard Robinson (1986) mengemukakan bahwa kaum kapitalis di Indonesia bukan merupakan borjuis yang independen akan tetapi para pejabat negara, perwira militer, keluarga, teman dan pedagang China yang dekat dengan pejabat negara. • Munculnya kaum kapitalis disebabkan karena penguasaan mereka terhadap monopoli, kontrak dan konsesi dalam proyek-proyek pembangunan orde baru.

12. STUDI ANDREW MACINTYRE • Studi Andrew MacIntyre (1991) menunjukkan bagaimana kelompok kepentingan berperan dalam mempengaruhi kebijakan di industri tekstil, farmasi dan asuransi. • Kajian terhadap kinerja industri tekstil diarahkan pada persoalan-persoalan klasik di sekitar monopoli impor barang-barang modal dalam penyediaan alat-alat pemintalan

13. STUDI ANDREW MACINTYRE Sektor industri farmasi, mahalnya harga produk farmasi tidak sekedar disebabkan oleh variabel-variabel konvensional seperti sistem distribusi, keengganan dokter untuk menulis resep yang memilih obat-obatan murah serta margin keuntungan tinggi yang dipungut distributor, namun ternyata masih dibutuhkan kekuatan pemerintah untuk menjalankan bisnis di sektor ini.

14. STUDI ANDREW MACINTYRE • Sektorasuransi, sektorinibelum mampu menarik minat besar. Meskipun usaha-usaha untuk mendorong kinerja sektor ini sudah terjadi di mana-mana, sumbangan lembaga keuangan non bank ini terhadap sektor moneter masih relatif kecil. • Hasil studi dari MacIntyre juga menunjukkan kuatnya para pebisnis mengambil pengaruh dalam kebijakan di Indonesia.

15. STUDI IAN CHALMERS • Penelitian lain dilakukan Ian Chalmers (1996) yang melakukanpenelitianpadaindustriotomotifantarakurunwaktu 1950 sampaitahun 1985 denganacuankhususpadaperiodesetelahtahun 1969. • Dari hasilpenelitian, Chalmers menyatakanbahwakekuatanekonomiborjuasinasional yang berkecimpungdalamindustriotomotifakansemakinmembuatkebijakannegararentanterhadaphukumperekonomianinternasional.

16. STUDI IAN CHALMERS Kerentanantersebutmerupakankonsekuensidarikekuatan-kekuatan yang tarikmenarikyaituantaraperusahaantransnasional (TNCs), pengambilkebijakannegarasertaborjuasilokal. Perusahaan otomotiftransnasionalmelakukaneksporproduklalumerelokasikanindustrinya. Merekamemilikikapital, teknologidansumberdayamanusiasedangkankebijakannegaramenggerakkanmekanismebirokrasiuntukmendorongpertumbuhanindustriotomotifdomestik.

17. STUDI MENGENAI POLITIK DAN BISNIS DI ERA DESENTRALISASI • Vedi R. Hadiz (2005) • Syarif Hidayat (2004) • Michael Buehler (2005)

18. 1. VEDI R. HADIZ (2005) • Kajian Vedi R. Hadiz (2005) Di Sumatera Utara dan DIY. • Proses desentralisasi di Indonesia tidak berkorelasi dengan penguatan demokrasi politik. Pergeseran-pergeseran kekuasaan yang terjadi pasca 1998, hanya terjadi pada konteks dan tidak mengubah basis material. Proses dominasi elite orde baru dalam bidang politik dan ekonomi masih berlangsung.

19. 1. VEDI R. HADIZ (2005) • Desentralisasi justru memunculkan korupsi yang tersebar dan mewabah, pemerintahan yang dijalankan oleh para pejabat lokal yang tamak serta politik uang dan konsolidasi politik gangsterisme. • Pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari sistem ini adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang sebelumnya bertindak sebagai operator negara dan aparat lokal orde baru, para usahawan kecil/menengah dengan ambisi besar yang mempunyai koneksi politik serta sekumpulan mantan kaki tangan rezim orde baru

20. 2. SYARIF HIDAYAT (2004) • Sedangkan studi yang dilakukan Syarif Hidayat (2004) berkaitan dengan bisnis dan politik di Provinsi Banten. Hidayat (2009) melakukan eskplorasi atas pola interaksi antara ”jawara pengusaha” (kelompok pengusaha dominan) dengan pejabat di daerah, serta mengidentifikasi pengaruh ”jawara pengusaha” dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.

21. 2. SYARIF HIDAYAT (2004) • Hasil penelitian yang dilakukan Hidayat menunjukkan bahwa para jawara pengusaha yang memiliki peran dalam proses pemenangan pemilihan kepala daerah ternyata memperoleh feedback (umpan balik) politik dan ekonomi dari pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

22. 2. SYARIF HIDAYAT (2004) • Implikasinya kasus-kasus premanisme proyek bermunculan. Sebagian besar tender proyek pembangunan di Provinsi Banten lebih bersifat formalitas dalam rangka memenuhi prosedur administratif. Tuan Besar sebagai aktor utama dari jawara pengusaha kemudian memainkan peran penting dalam mempengaruhi panitia lelang dan petinggi pemerintah Provinsi.

23. 2. SYARIF HIDAYAT (2004) • Modus operandi yang diterapkan dalam mempengaruhi panitia lelang cukup bervariasi mulai dari lobi-lobi informal dengan pejabat pemerintah daerah, distribusi amplop (uang suap) sampai dengan praktik intimidasi fisik. Kepentingan yang diperjuangkan yakni memperebutkan dan memenangkan tender proyek-proyek pemerintah daerah baik untuk tujuan pribadi maupun kelompok. • Kasus premanisme proyek yang terjadi di Banten ini menunjukkan praktik shadow state dimana praktik informal market telah terjadi bersamaan dengan lemahnya peran dari institusi formal pemerintahan di Provinsi Banten (Hidayat dalam Nordholt dan Klinken, 2009:303).

24. 3. MICHAEL BUEHLER (2005) • Studi Michael Buehler (2005) melakukan riset mengenai hubungan antara calon (kandidat) dengan partai politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada tahun 2005. • Penerapan sistem demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daearah langsung ini ternyata telah menyebabkan cengkeraman partai politik di daerah mulai melemah, karena partai politik tampaknya lebih muncul sebagai sub kontrak jasa dan penyedia layanan untuk pemegang kekuasaan lokal. Sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan, maka partai politik mengharapkan dibayar oleh kandidat yang mencalonkan melalui partai politik tersebut.

25. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM DI ERA DESENTRALISASI • Otoritas yang lebih kuat mendorong munculnya banyak kebijakan-kebijakan populis dan mercusuar. • Kebijakan dijadikan sebagai arena yang digunakan oleh penguasa untuk meningkatkan citra politik mereka, misal bidang pertanian, pendidikan kesehatan termasuk ekonom rakyat. • Beberapa kebijakan pembangunan mercusuar dan populis ternyata tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

26. Sektor UMKM masihterkendalaolehberbagaihambatanstrukturalsepertipermodalan, pemasaran. teknologi. BerbagaiKebijakan yang adajustruseringmembuatsektorinitidakberdayaseperti : • Pelayananperijinan yang masihberbelit (Pelayanansatupintu?) • KenaikanTarifDasarListrik • KenaikanHarga BBM • Kenakantarifjalantol • Pajak UMKM, • BI Rate • Dan sebagainya

27. Asosiasi-asosiasibisnis yang adasecaranyatatidakmampumenjadwadahsosialekonomidaripelaku UMKM. Asosiasibisnisinihanyadijadikansebagaiwadahmencarirenteekonomidanpolitikdari elite penguasa, dan elite pengusaha. • Undang-Undang yang muncullebihbanyak pro kapitalis (UU nomer 1 tahun 2013 LembagaKeuanganMikro, Undang-UndangNomer 17 Tahun 2012 mengenaiKoperasi)

28. STUDI HEMPRI SUYATNA (2012) • Pergeseran sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi ternyata tidak membawa perubahan kepada perbaikan usaha ekonomi rakyat. Pengusaha industri kecil masih menjadi pihak yang tidak berdaya sehingga dinamika pengembangan industri kecil pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. DEMOKRASI OTORITARIAN

29. STUDI HEMPRI SUYATNA (2012) • Di era desentralisasi ini, kebijakan industri kecil ternyata hanya menjadi arena pertarungan dari elite-elite lokal yaitu penguasa, elite pengusaha dan elite politik di DPRD maupun elite-elite partai politik. • Strategi politik transaksional, pertarungan wacana, digunakan oleh penguasa, elite pengusaha dan elite politik untuk melakukan dominasi dalam arena pengembangan industri kecil.

30. BENTUK-BENTUK POLITIK TRANSAKSIONAL

31. STUDI HEMPRI SUYATNA (2012) Aktor dengan kapital lebih besar berhasil memanfaatkan kebijakan industri kecil untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya. Aktor yang berada posisi ini terus berupaya mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki dengan melakukan berbagai strategi.

32. STUDI HEMPRI SUYATNA (2012) Elite-elite politik : investasisosialtim sukses penguasa dan kerabat penguasa dalam Pemilukada, aktivis partai politik yang sama dengan penguasa dan berbagai kepanitiaan dari acara yang digelar oleh pemerintah daerah Elite-elite pengusaha : investasiekonomidansosial (terlibat dalam asosiasi-asosiasi pengusahaindustrikecil) Penguasa dominan: Distribusi kekuasaan danPolitikkekeraba-tan

33. Apa Yang PerluDilakukanBagiPebisnisPemula • MembangunbisnisberbasisEtika. • Membangunjejaringsosialkeberbagaiaktor. • Jejaringsosialjugaakanbermanfaatdidalammelakukanberbagaiadvokasikebijakan yang tidakkondusifbagipengembanganusaha.