METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

1. METODOLOGI PENELITIAN HUKUM Oleh: Woro Winandi, S.H., M. Hum.

2. I. PENELITIAN HUKUM NORMATIF • Penelitian Inventarisasi Hukum Positif; • Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum; • Penelitian Untuk Menemukan Hukum In Concreto; • Penelitian terhadap Sistematik Hukum; • Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal.

3. 1. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif • Dasar dari semua penelitian hukum normatif; • Bukan sekedar kegiatan kumpul-mengumpulkan peraturan perundang-undangan; • Sudah ada kegiatan analisis

4. 2. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum • Dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; • Penelitian filosofis; • Asas-asas hukum konstitutif dan asas-asas hukum regulatif • Asas-asas Hukum umum dan asas-asas hukum khusus

5. Penjelasan: • Norma hukum yang tidakdidasarkanpadaasas-asashukumkonstitutif norma-norma yang secaramateriilbukannormahukum. • Norma hukum yang tidakdidasarkanpadaasas-asashukumregulatif Norma-normahukum yang tidakadil.

6. 3. Penelitian untuk Menemukan Hukum In Concreto • Untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu • Inventarisasi hukum positif • Menggunakan sylogisme hukum • Penelitian hukum klinis

7. 4. Penelitian terhadap Sistematik Hukum • Kerangkaacuanberupapengertian-pengertiandasardalamhukum; Contoh: masyarakathukum, subjekhukum, peristiwahukum, hakdankewajiban, dll. • Dapatdiketemukandalampenelitiankepustakaansebagaikerangkakonsepsional

8. 5. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal • Tujuan: mengungkapkankenyataansejauhmanaperaturanperundang-undanganserasibaiksecaravertikalmaupun horizontal; • Vertikal (Hirarkisperaturanperundang-undangan) dariataskebawah (mengaturbidang yang sama)

9. Horizontal • Dilakukanterhadapperaturanperundang-undangan yang sederajat/sejajar: Contoh: Undang-undang yang mengaturbatasusiaanak: UU. No. 11 Tahun 2012 tentangPengadilananak, UU No. 23 tahun 202 tentangPerlindunganAnak, UU No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.

10. PENULISAN SKRIPSI • PERUMUSAN JUDUL PENELITIAN; • PENYUSUNAN PENGANTAR PERMASALAHAN; • PERUMUSAN MASALAH; • PENEGASAN MAKSUD DAN TUJUAN; • PENYUSUNAN KERANGKA TEORITIS YANG BERSIFAT TENTATIF; • PENYUSUNAN KERANGKA KONSEPSIONAL DAN DEFINISI-DEFINISI OPERASIONAL; • PERUMUSAN HIPOTESIS • PEMILIHAN/PENETAPAN METODE PENELITIAN; • PENYAJIAN HASIL-HASIL PENELITIAN; • ANALISIS DATA YANG TELAH DIHIMPUN; • PENYUSUNAN SUATU IKHTISAR HASIL-HASIL PENELITIAN; • PERUMUSAN KESIMPULAN; • MENYUSUN SARAN-SARAN UNTUK PENELITIAN-PENELITIAN MENDATANG.

11. Penulisan Usulan Penelitian FORMAT PROPOSAL PENELITIAN: • LATAR BELAKANG; • TUJUAN PENELITIAN; • ULASAN BAHAN BACAAN; • KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL; • HIPOTESIS; • METODE PENELITIAN; • KEGUNAAN SECARA TEORITIS DAN PRAKTIS; • BIAYA YANG DPERLUKAN; • JADWAL PENELITIAN.

12. Penjelasan… • Latar Belakang: • Peneliti harus menjelaskan aspek-aspek sejarah atau perkembangan masalah yang akan diteliti; • Alasan-alasan pemilihan permasalahan yang akan diteliti; • Dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian peneliti, • Tujuan Penelitian (berisi tujuan umum dan khusus): • Ruang lingkup penelitian; • Pusat perhatian peneliti; • Jangka waktu; • Biaya; • Tenaga yang ada.

13. Lanjutan… • 3. Ulasan Bacaan: • Ditujukan agar peneliti mempunyai pengetahuan yang menyeluruh; aspek-aspek yang relevan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan; • 4. Kerangka Teoritis dan Konsepsional. • Bagian ini merupakan inti dari usul penelitian, karena berisikan dasar-dasar teoritisnya. • 5. Metode Penelitian: • Bagian ini secara eksplisit menjelaskan penelitian yang harus dilakukan, yang mencakup: • Populasi (Apabila yang diteliti data primer); • Sampling (Apabila yang diteliti data primer); • Besarnya sampel; • Alat Pengumpulan Data; • Analisis (Kuantitatif dan/atau Kualitat

14. Langkah-langkah Penelitian • PERUMUSAN MASALAH; • PENYUSUNAN KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL; • PERUMUSAN HIPOTESIS (PADA PENELITIAN EKSPLANATORIS); • TIPE PERENCANAAN PENELITIAN ATAU RENCANA PEMERIKSAAN; • TATA CARA MENENTUKAN RUANG LINGKUP BAHAN PUSTAKA DAN/ATAU RESPONDEN; • METODE PENGUMPULAN DATA: • ALAT-ALATNYA; • JANGKA WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM PENELITIAN; • CARA-CARA YANG DAPAT DITEMPUH, APABILA MENEMUI KESULITAN DALAM PROSES PENELITIAN. • PEDOMAN KERJA (SEMACAM JOB-DESCRIPTION).

15. Alat-alat Pengumpul Data • STUDI DOKUMEN: • Melalui data tertulis dengan mempergunakan Content Analysis; • PENGAMATAN/OBSERVASI: • Pengamatan Terlibat/Participant Observation; • Pengamatan Tidak Terlibat/Non Participant Observation. • WAWANCARA/INTERVIEW: • Dilakukan secara verbal; • Dicatat/direkam; • Hubungan antara Pewawancara-Diwawancarai • Berstruktur/Non Struktur.

16. Penulisan Footnote Unsur-unsur Footnote: • Nama penulis, penyusun, penerjemah atau editor • Judul Tulisan • Data publikasi • Nomor halaman dari bahan yang dikutip Catatan: - penulis dari luar negeri nama famili ditulis; penulis dari dalam negeri tidak perlu ditulis nama famili. Contoh: Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Skripsi, Thesis 1, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hlm. 124.

17. Lanjutan… • Penulis lebih dari satu, nama dicantumkan semua, tetapi bila lebih dari 3 orang (hanya satu yang dicantumkan, diikuti et al (dari kata latin et alii, yang artinya dan kawan-kawan). • Menyingkat footnote: 1. Ibid. (ibidum) = sama dengan atas (Contoh: Ibid., hlm 5) 2. Op. Cit. (opere citato) = footnote diambil dari sumber yang sama dengan sumber yang pernah dikutip, tetapi footnotenya telah disisipi oleh footnote lain dari sumber yang lain pula. (Contoh: Sutrisno Hadi, Op. Cit., hlm. 65) 3. Loc. Cit. (loco citato) = Jika nomor halaman yang dikutip sama dengan nomor halaman yang dikutip, tidak diperlukan nomor halaman, tetapi nama penulis harus dicantumkan. (Contoh: Sutrisno Hadi, Loc. Cit.)

18. 35 Butir Penulisan • Nama undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya ditulis lengkap sesuai dengan judul aslinya. • Penulisan pasal: Contoh Pasal 5 ayat (1). Mengingat Pasal 1 umumnya merupakan pasal berisikan pengertian, maka pasal tersebut tidak mempunyai “ayat”, akan tetapi “butir”. • Peraturan perundangan, seharusnya peraturan perundang-undangan. • Penulisan “di” digabung apabila merupakan awalan kata kerja seperti “diatasi”. • “Di atas”, “di semua”, dilepas karena bukan awalan kata kerja. • Penulisan kata majemuk “aneka ragam” dilepas, akan tetapi “keanekaragaman” digabung, karena ada awalan “ke” dan akhiran “an”.

19. Lanjutan 35 butir… 7. Kata “analisa” seharusnya “analisis”, karena yang diambil dalam transformasi ke dalam bahasa Indonesia adalah pengucapannya dalam bahasa Inggris: “analysis”, bukan bahasa Belanda: “analyse”. Demikian pula “sistem” (bahasa Inggris: system) bukan “sistim” (bahasa Belanda: systeem). 8. Penulisan “……ir” seperti “diinventarisir” dari kata Belanda “inventariseren” harus diganti menjadi “diinventarisasi” dari kata Inggris “inventarization”. 9.Demikian pula dengan “proklamir” menjadi “proklamasi”, “introdusir” menjadi “introduksi”, “eksploitir” menjadi “eksploitasi” dan sebagainya. 10. Penulisan “kwalitas” menjadi “kualitas”, karena tidak boleh ada dua huruf mati berurutan, dengan beberapa pengecualian, di antaranya kata “sanksi” tidak boleh ditulis “sangsi”, yang mempunyai pengertian lain. 11.Penulisan “resiko” menjadi “risiko”, “tehnik” menjadi “teknik”, “azas” menjadi “asas”. 12.Penulisan “efektip, produktip, negatip”, huruf “p” nya diganti dengan huruf “f” menjadi “efektif, produktof, negatif” karena bangsa Indonesia mengenal dan dapat mengucapkan huruf “f”.

20. Lanjutan 35 butir 13. Kata “data-data” adalah keliru karena “data” adalah jamak dari kata “datum” yang tunggal. 14. Kata “yang mana, di mana” perlu diganti. 15. Perlu diperhatikan bentuk kalimat aktif dengan menggunakan kata kerja dengan awalan “me” serta kalimat pasif dengan menggunakan awalan “di”, seperti “Dalam Pasal 5 dinyatakan …”, jadi bukan “Dalam Pasal 5 menyatakan…”. 16. Penulisan “nonhayati” digabung karena kata “non” tidak berdiri sendiri. 17. Dalam karya ilmiah dihindari kata seperti “tidak karuan, seenaknya” yang digunakan sebagai ungkapan sehari-hari. 18. Penggunaan kata-kata “adalah merupakan” perlu dipilih salah satu, karena keduanya adalah predikat.

21. Lanjutan 35 butir… 19. Gelar tidak digunakan dalam naskah maupun dalam daftar pustaka. Dapat digunakan dalam ucapan terima kasih. 20.Penulisan referensi dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem catatan kaki (footnote) atau atau dapat dimasukkan dalam teks di belakang kutipan (nama penulis, tahun penerbitan: halaman). Pilih di antara keduanya tidak boleh dicampur. 21. Penomoran dapat dilakukan dengan sistem digital atau penggunaan huruf dan angka dengan urutan “I., A., 1., a., 1), a), (1), dan (a). Pilih di antara keduanya tidak boleh dicampur. 22. Hindari kata seperti “sangat perlu sekali” yang bersifat berlebihan. 23. Kata “konsepsional” adalah dari kata Belanda “conceptioneel”, sebagaimana juga kata “konsepsi” dari kata Belanda “conceptie”. Adalah lebih tepat menggunakan kata “konseptual” dari kata Inggris “conceptual”, sebagaimana juga kata “konsep” dari kata Inggris “concept”.

22. Lanjutan 35 butir … 24. Penggunaan bentuk jamak “saran-saran” tidak perlu, karena “saran” mengandung makna tunggal maupun jamak. 25. Penggunaan tanda baca – hanya untuk pemenggalan kata. Dengan demikian tidak digunakan untuk meluruskan garis kanan dari atas ke bawah (“kosmetika”), juga tidak digunakan untuk penomoran. 26. Mengingat program komputer pada umumnya adalah program bahasa Inggris, perlu diperhatikan pemenggalan kata bahasa Indonesia yang tidak dikenal oleh program komputer. Caranya adalah dengan menggeser kata kedua, ketiga dan seterusnya dari baris yang mengandung kesalahan pemenggalan sampai diperoleh pemenggalan yang benar menurut bahasa Indonesia. 27. Kata “sedangkan”, “sehingga”, “dan” tidak dapat digunakan sebagai awal kalimat, karena merupakan kata penghubung.

23. Lanjutan 35 butir penulisan… 28. Penggunaan kata “saya, kami, kita”, dalam penulisan karya ilmiah sejauh mungkin dihindarkan diganti dengan “penulis”, “peneliti” atau digunakan kalimat pasif (awalan di). 29. Sub-judul tidak boleh ditulis di bagian bawah halaman, akan tetapi harus dipindahkan ke halaman berikutnya. 30. Kata “daripada” hanya digunakan apabila ada tandingannya, tidak boleh untuk menyatakan kepunyaan. 31. Tidak perlu memulai kalimat dengan kata “bahwa”, yang hanya dipakai sebagai permulaan konsiderans.

24. Lanjutan … 32. Antara sumber kutipan dalam naskah dan daftar pustaka, harus ada hubungan timbal balik; yang ada dalam daftar pustaka dapat ditemukan sebagai sumber dalam naskah dan yang dikutip dalam naskah terdapat sumbernya dalam daftar pustaka. 33. Guna memperoleh kalimat lengkap, perlu senantiasa diadakan “analisis kalimat”, yang berarti bahwa perlu dalam benak pikiran diadakan penyederhanaan kalimat, agar terlihat dengan jelas apa yang menjadi predikat dan apa yang menjadi subjek, yang dapat menjadi predikat adalah selalu kata kerja yang berjumlah satu, yang dapat menjadi subjek adalah selalu kata benda yang berjumlah satu.

25. Lanjutan 35 butir … 34. Perlu dihindari pembuatan kalimat yang panjang-panjang, sehingga menjadi tidak jelas makna kalimat karena mengandung berbagai pikiran menjadi satu. Seyogyanya satu pokok pikiran dituangkan dalam satu kalimat. 35. Penempatan tanda baca selalu “menempel” pada huruf atau angka. Tidak berdiri sendiri, seperti: “(ekolabel)” , atau “tahun 1966”. Tidak boleh ditulis dengan spasi “1966 “. Dengan demikian dihindarkan adanya tanda baca yang pindah ke baris berikutnya, terlepas dari kata atau angka sebelumnya. Sebaliknya, penggunaan tanda baca selalu diikuti dengan spasi, seperti setelah titik, koma, kurung tutup, dan sebagainya. CATATAN: • Butir-butir di atas disusun berdasar pengalaman memeriksa skripsi, tesis, disertasi dan merupakan petunjuk praktis agar tidak terulang kesalahan penulisan. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.

26. Contoh Daftar Kepustakaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Harviando, Jakarta, 2000 ______________, Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Harviando, Jakarta, 2000 JM. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung Bina Cipta, 1986. Andi Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta : Praduga Paramitha, 1983 Badan Pembinaan Hukum Nasional Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, Jakarta BPHN 1985. C. Hj. Enchede dan A Heijdin, Beginselen Van Str af Recht, Derde Druk, Alih Bahasa R Achmad Soemodi Pradja Bandung : Alumni 1982. Chidik Ali, Badan Hukum, Bandung Alumni 1987. Djoko Prakoso, Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Indonesia, 1990, Jakarta. Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984. B. Mardjono Reksodiputro, Tinjauan Terhadap Perkembangan Detik-Detik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Detik : Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi di FA Unair, Bandung : Bina Cipta, 1982. ______________, Pertanggung Jawaban Koperasi dalam Tindak Pidana Korporasi,Semarang, FA Undip 1989.

27. Arti Penting dan Ruang Lingkup Metodologi Penelitian Hukum Normatif • Di dalam ilmu hukum sendiri terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. • Penelitian hukum normatif sering dikatakan sebagai penelitian yang tidak ilmiah, karena penelitian hukum normatif selalu diawali dengan inventarisasi bahan hukum primer yang dianggap hanya sekedar kegiatan kumpul-mengumpulkan bahan data sekunder. • Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut: A. data sekunder yang bersifat pribadi: 1. dokumen-dokumen pribadi; 2. data pribadi yang terseimpan di lembaga-lembaga/tempat yang bersangkutan pernah bekerja.

28. B. data sekunder yang bersifat publik: • 1. data arsip; • 2. data resmi pada instansi-instansi pemerintah; • 3. data yang dipublikasikan (misalnya: Yurisprudensi Mahkamah Agung). • Data sekunder di bidang hukum (dari sudut kekuatan mengikat) dapat dibedakan menjadi: • 1. Bahan-bahan hukum primer: • norma dasar Pancasila; • peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR); • peraturan-peraturan perundang-undangan; • bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat; • yurisprudensi; • traktat. • 2. Bahan-bahan hukum sekunder; yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dan menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari: • rancangan peraturan perundang-undangan; • hasil karaya ilmiah para sarjana; • hasil-hasil penelitian.

29. 3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: • bibliografi; • indeks kumulatif. • Dengan mengadakan penelitian kepustakaan dapat diperoleh data awal yang dipergunakan untuk penelitian lapangan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 11-12).

30. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penelitian Hukum Normatif • Ada kalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas; • Authensitas (keaslian) data sekunder harus diperiksa secara kritis; • Apabila tidak ada penjelasan, sukar mengetahui metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder; • Kerap kali sukar diketahui secara pasti lokasi pengumpulan data sekunder (Ronny Hanitijo, 1990:12)

31. JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM NORMATIF Soetandyo Wigjosoebroto: • Penelitian berupa inventarisasi hk. Positif; • Penelitian berupa penemuan asas dan dasar falsafah; • Penemuan hukum in concreto yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu; • Studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum

32. Penelitian Hukum Menurut Ronny Hanitijo Soemitro: • - Penelitian Inventarisasi hukum positf; • Penelitian terhadap asas-asas Hukum • Penelitian untuk menemukan hukum in concreto • Penelitian terhadap sistematik hukum • Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal • Penelitian Hukum Normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: • -Penelitian terhadap asas-asas hukum; • -Penelitian terhadap sistematik hukum; • -Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; • -Perbandingan Hukum; • -Sejarah Hukum