1 / 45

Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si

ARAH PENGEMBANGAN DAN ISU AKTUAL DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN PNS. Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013.

jade-gamble
Download Presentation

Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ARAH PENGEMBANGAN DAN ISU AKTUAL DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN PNS Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013 file : Arah Pengembangan dan Isu Aktual Dalam Pelaksanaan Manajemen PNS –KKP-Bandung-15-05-2013

  2. PenataanSistemManajemen PNS • RUU ASN • PenataanSistemPerencanaanPegawai • PenataanSistemRekrutmenPegawai • PenyusunanStandarKompetensiJabatan • Assessmen IndividuberdasarkanKompetensi • Penerapan SistemPenilaianKinerjaPNS • Disiplin • PendidikandanPelatihan • Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu • Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian • PeningkatanPelayanan PNS • RemunerasidanKesejahteraan PNS 2

  3. RUU ASN • RUU inisiatif DPR • Mengatur PNS dan PTT • Tidak ada dikotomi PNS Pusat dan Daerah, yang ada PNS NKRI • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat karier tertinggi di instansinya • Dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang antara lain bertugas : • Mengawasi Rekrutmen pengangkatan Jabatan Eksekutif Senior • Mengawasi dan membina etika dan profesi PNS

  4. Manajemen PNS: • Perencanaan Kepegawaian, dalam penyusunan formasi didasarkan pada: • Analisis Jabatan • Peta Jabatan • Analisis Kebutuhan • Analisis Beban Kerja • Prediksi Pegawai 5 (lima) tahun kedepan • Mendapat pertimbangan dan persetujuan Menteri Keuangan dan BKN • Ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB

  5. Rekrutmen PNS: • Berdasarkan merit system • Berbasis kompetensi • Open system • Three steps selection (seleksi Administrasi, Test Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang) • Menggunakan metode : • Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri • Computer Assisted Test (CAT) • Assessment Center/Quasi Assessment • Placement (Penempatan) PNS, didasarkan sesuai dengan lowongan jabatan

  6. Pengangkatan Jabatan: • Jenis jabatan kedepan: • Jabatan Eksekutif Senior/Jabatan Pimpinan Tinggi : • Utama • Madya • Pratama • Jabatan Fungsional : • Ahli  Pertama, Muda, Madya, Utama • Terampil  Pemula, Pelaksana, Mahir • Jabatan Administratif : • Pelaksana • Pengawas • Administrator • Pengangkatan Jabatan • Berbasis Kompetensi Jabatan  menyusun Standar Kompetensi Jabatan • Open Career Lintas Instansi Pusat dan Daerah • Kompetensi terbuka • Assessment Center • Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu

  7. Penggajian • Untuk jabatan tertentu dibebankan pada APBN • Gaji berbasis jabatan (skala tunggal) • Tunjangan tidak boleh lebih besar daripada gaji pokok • Pendidikan dan Pelatihan • Didasarkan pada analisis kebutuhan diklat • Latihan prajabatan direncanakan selama 1 (satu) tahun • Menetapkan indeks mengikuti diklat bagi setiap PNS (10% waktu kerja pertahun untuk pengembangan diri) • Evaluasi pasca diklat • Reward and Punishment • Reward (Penghargaan), tanda jasa yang diberikan dikaitkan dengan pembinaan karier • Punishment, meliputi: • Sanksi administrasi • Sanksi perdata • Sanksi pidana

  8. Pensiun • Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. • Berubah dari system Pay As You Go menjadi Fully Funded • Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).

  9. PenataanSistemPerencanaanPegawai AsesmenIndividu berdsr.kan Kompetensi • AnalisisJabatan • InformasiJabatan/ UraianJabatan • AnalisisBebanKerja • PetaJabatan Penerapan Sis. PenilaianKinerjaIndividu 9

  10. PROFIL PNS • Jumlah PNS tahun 2003 lebihkurang 3,7 jutamenjadi 4.467.982, keadaantanggal1 Januari 2013 • Prosentasejumlah PNS terhadapjumlahpendudukadalah 4.467.982 : 237.556.363 = 1 : 1,88 % • PNS yang mendudukijabatanterdiridari : JabatanStruktural (eselon I s.d V) : 238.462 ( 5,34%) JabatanFungsionalUmum (staf) : 1.977.430 (44,26%) JabatanFungsionalTertentu (keahlian) : 2.252.090 (50,40%) Terdiridari :Tenaga Guru : 1.757.458 TenagaDosen/Guru Besar: 78.618 TenagaKesehatan: 285.844 TenagaFungsionalLainnya: 130.170 10

  11. Komposisi menurut usia 51 Tahun keatas • PNS yang akan mencapai usia pensiun 2013-2014 sejumlah 256.901 dengan rincian: tahun 2013 : 123.167 tahun 2014 : 133.734 11

  12. Rasio PNS terhadappenduduk Rasio PNS terhadappenduduk Indonesia adalah 1,88 % masihcukupmoderat. Sebagaiperbandinganbeberapanegara ASEAN: 12

  13. Rasiobelanjapegawaiterhadapbelanjapublikpadapemerintahdaerah Sumber data : Kementerian Keuangan 13

  14. Hal yang harus dilakukan dalam Perencanaan Kepegawaian dan Formasi PNS: Rasio belanja pegawai dengan APBN/APBD masih dibawah 50% Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja Prediksi Pegawai selama 5 tahun Redistribusi Pegawai 14

  15. PenataanSistemRekrutmenPegawai PenyusunanStandarKompetensiJabatan • Terbangunnyasistemrekrutmen yang: • Terbuka • Akuntabel • Berbasiskompetensi EvaluasiJabatan AsesmenIndividu berdsr.kan Kompetensi Penerapan Sis. PenilaianKinerjaIndividu 15

  16. REKRUTMEN PNS 16

  17. MEKANISME PP NO 56 TAHUN 2012 joPERKA BKN NO 9 TAHUN 2012TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS PERSYARATAN PEMBENTUKAN TIM (TIMLAKNAS & INST.) UJIAN SELEKSI (TKD & TKB) KHUSUS TH. K-2 DAN UMUM T.HONORER K-1 T.HONORER K-2 PELAMAR UMUM DOKTER TENAGA AHLI TERTENTU/ KHUSUS PENETAPAN NIP PENGADAAN CPNS PENEMPATAN/ PENUGASAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS WASDAL EVALUASI

  18. TENAGA HONORER K-1 PPK MELAKUKAN PENELITIAN TERHADAP T.H. YANG MK APABILA ADA PENGADUAN PPK MENGUMUMKAN T.H. YANG MK SELAMA 14 HARIKALENDER VERIFIKASI & VALIDASI (BKN & BPKP) KEPALA BKN MENGUMUMKAN DAFTAR NAMA T.H. YANG MK KEPALA BKN MENYAMPAI- KAN DAFTAR NAMA T.H. YANG MK KEPADA PPK PPK MEMANGGIL T.H. YANG MK UTK MELENGKAPI SYARAT ADMINSTRATIF MENPAN MENETAPKAN FORMASI DAN MENYAMPAIKAN KEPADA PPK BKN MENETAPKAN PERTEK FORMASI DAN MENYAMPAI- KAN KE MENPAN TIDAK ADA MASALAH PPK MELAPORKAN & MENANDATANGANI HASIL YG MK KEMUDIAN MENYAMPAIKAN KPD BKN & TEMBUSAN KE MENPAN QUALITY ASSURANCE BPKP APABILA TERDAPAT MASALAH PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KEPADA KEPALA BKN/ KAKANREG AUDIT UNTUK TUJUAN TERTENTU MENPAN/BPKP PPK MENEMPATKAN/MENUGASKAN T.H. SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN KEPALA BKN MENETAPKAN NIP T.H. YANG MEMENUHI SYARAT (MS) PPK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS PALING LAMBAT 25 HARI KERJA BKN /KANREG MEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI (PEMBERKASAN)

  19. PPK MELAKUKAN PENELITIAN & PEMERIKSAAN TERHADAP T.H. YANG MEMENUHI SYARAT APABILA ADA PENGADUAN TENAGA HONORER K-2 PPK MENYAMPAI-KAN DAFTAR T.H K-2 KE BKN 7 hr kal PPK MENGUMUMKAN (UJI PUBLIK) DAFTAR T.H. K-2 SELAMA 21 HARI KALENDER KEPALA BKN MENGUMUM-KAN DAFTAR T.H. K-2 KEPALA BKN MENYAMPAI-KAN DAFTAR T.H. K-2 KEPADA PPK PPK MENYAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN & TANGGAPAN KEPADA BKN PALING LAMBAT 45 HARI KALENDER T.H. YANG TIDAK ADA PENGADUAN KEPALA BKN MENYAMPAIKAN LISTING T.H. YANG SUDAH DISELESAIKAN & DIPUTUSKAN KEPADA PPK MENPAN & RB DAN KEPALA BKN MENYELESAIKAN & MEMUTUSKAN ATAS PENGADUAN TERHADAP T.H. T.H. YANG MASIH ADA PENGADUAN PPK MENGOLAH HASIL TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MELAKSAKAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MELAKSANAKAN TKD MENPAN & RB MENENTUKAN JADWAL PELAKSANAAN TKD PPK MENETAPKAN KELULUSAN TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK T.H. YANG TERCANTUM DALAM LISTING BERHAK MENGIKUTI SELEKSI (TKD) INST. PEMB. JFT MENYUSUN MATERI TKB KONSORSIUM PTN MENGOLAH HASIL TKD PPK MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN T.H. YG MEMENUHI SYARAT DIANGKAT CPNS KONSORSIUM PTN MENYUSUN MATERI TKD T.H. YANG LULUS TKD MENGIKUTI TKB MENPAN & RB MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN KELULUSAN TKD PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KE BKN/KANREG

  20. MENPAN & RB MENETAPKAN TAMBAHAN FORMASI INSTANSI PUSAT PELAMAR UMUM KEPALA BKN MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPADA MENPAN & RB PPK MENGAJUKAN TAMBAHAN FORMASI KE MENPAN & RB TEMBUSAN KEPALA BKN KEPALA BKN MENETAPKAN PERTIMBANGAN TEKNIS TAMBAHAN FORMASI MENPAN & RB MEMBERI PERSETUJUAN TAMBAHAN FORMASI INSTANSI DAERAH KONSORSIUM PTN MENYUSUN MATERI TKD MENPAN & RB MENYERAHKAN PENETAPAN DAN PERSETUJUAN FORMASI KEPADA PPK MENPAN & RB MENENTUKAN JADUAL PELAKSANAAN TKD PPK MELAKSA- NAKAN TKD PPK MENGUMUMKAN PELAKSANAAN TKD PPK MENGOLAH HASIL TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MELAKSANAKAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK Pelamar yang lulus TKDmengikutiTKB PPK MENETAPKAN KELULUSAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK KONSORSIUM PTN MENGOLAH HASIL TKD PPK MENGUMUM-KAN KEMBALI KELULUSAN TKD MENPAN & RB MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN KELULUSAN TKD PPK MENENTUKAN JADUAL TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK (INST. PEMB. JFT MENYUSUN MATERI TKB) PPK MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN PELAMAR YG MEMENUHI SYARAT DIANGKAT CPNS PPK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS PALING LAMBAT 25 HARI KERJA PPK MENEMPATKAN/MENUGASKAN SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN KEPALA BKN MENETAPKAN NIP YANG MEMENUHI SYARAT (MS) BKN/KANREG MEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI (PEMBERKASAN) PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KEPADA BKN/KANREG

  21. PenyusunanStandarKompetensiJabatan PERATURAN KEPALA BKN NO. 13 TAHUN 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dokumen StandarKompetensiJabatan: Hard-competency Soft-competency PenyusunanStandarKompetensiJabatan 21

  22. Assessmen IndividuberdasarkanKompetensi PERATURAN KEPALA BKN NO. 23 TAHUN 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS PetaProfil KompetensiIndividu: Hard-competency Soft-competency Assessmen IndividuberdasarkanKompetensi 22

  23. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS PP Nomor 46 Tahun 2011 PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013 SasaranKerja Pegawai (SKP) + Perilaku Kerja Penerapan SistemPenilaianKinerjaPNS 23

  24. ASPEK: • KUANTITAS • KUALITAS • WAKTU • BIAYA PRESTASI KERJA PNS SKP BOBOT 60 % KINERJA PNS • ASPEK: • ORIENTASI • PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN PERILAKU KERJA PNS • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN BOBOT 40 % MINAT BAKAT PNS POTENSI PNS PSIKOTES ASSESSMENT CENTER SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA ASS-CEN PSI-TEST REWARD REKOMENDASI BAIK KONTRAK KINERJA FEEDBACK HASIL PENILAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN HASIL PENILAIAN PENG- AMAT- AN BURUK REKOMENDASI • PEMBINAAN • PUNISHMENT ASS-CEN PSI-TEST REKOMEN- DASI 24

  25. DISIPLIN PNS • Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. • Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatudalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukanlagi dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinyabila tidak berbuatseperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan. • Terdapat empat faktoryang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin dikalangan PNS yaitu : • Faktor kesadaran • Faktor keteladanan • Faktor motivasi • Faktor penegakan peraturan • Berkaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan disiplin PNS didasarkan kepada rewardandpunishment

  26. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS • butir-butir kewajiban dari 26 butir menjadi 17 butir, sedangkan butir larangan dari 18 butir menjadi 15 butir (Pasal 3 dan 4) • penambahanSasaran Kerja Pegawai (SKP)sbg kewajiban dan sanksi hukumnya. (Pasal 3 angka 12, pasal 9 angka 12) • butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) (Pasal 4 angka 12, 13 dan 14) • butir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Psl 4 angka 15) • Untuk tingkat hukuman sedang, terdapat perubahan jenis hukuman penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untukselama 1 (satu) tahun, yang selama ini sebagai tingkat hukuman berat. (Pasal 7 ayat (3) huruf c) • Untuk tingkat hukuman berat terdapat perubahan jenis hukuman berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk paling lama 1 (satu) tahun menjadi selama 3 (tiga) tahun. (Pasal 7 ayat (4) huruf a)

  27. Untuk tingkat hukuman berat terdapat penambahan jenis hukuman berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan setingkat lebih rendah. (Pasal 7 ayat (4) huruf b) • Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja, terlambat atau pulang sebelum waktunya dan sanksi hukumnya, yang dirumuskan secara rinci dan dihitung secara kumulatif. (Pasal 3 angka 11, Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, Pasal 10 angka 9) • Pengaturan mengenai pejabat yang berwenang menghukum secara lebih tegas dan rinci untuk menghindari ketidakpastian (Pasal 15-20) • Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. (Pasal 15-20)

  28. Ketentuan yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang menghukum wajibmenjatuhkanHD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (Pasal 21) • Pemanggilan kpd PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila 2 (dua) kali dipanggil dengan tenggang waktu 7 hari kerja, ybs tidak hadir, maka dapat langsung dijatuhi HD. (Pasal 23) • Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP. (Pasal 24) • PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan akan dijatuhi HD tingkat berat, dapatdibebaskan sementaradari tugas jabatannya oleh atasan langsungsejak ybs diperiksa (Pasal 27)

  29. Khusus utk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang dan beratdapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. (Pasal 25) • Penyampaian keputusan HD dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. (Pasal 31 ayat (3)) • PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dijatuhi satu jenis HD yg terberat . PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis HD yg lebih berat. (Pasal 30)

  30. Keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan (Pasal 34-37) : • Keberatan diajukan secara tertulis pada atasan pejabat yg berwenang menghukum (APYBM) yg tembusannya disampaikan kpd pejabat yg berwenang menghukum (PYBM) • Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari terhitung mulai tanggal ybs menerima keputusan hukuman disiplin. • PYBM harus memberi tanggapansecara tertulis kepada APYBM dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs menerima tembusan surat keberatan. • APYBM wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS dalam waktu 21 (dua puluh satu) harikerja terhitung mulai tanggal ybs menerima surat keberatan. • Keputusan APYBM, dapat berupa penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin serta bersifat finaldanmengikat. • Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, APYBM tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan PYBM batal demi hukum. Dan kepada APYBM tersebut dikenakan hukuman.

  31. HD yang dapat diajukan banding administratif ke BAPEK (Pasal 34 ayat (2)) adalah untuk jenis hukuman tingkat berat berupa: 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 2)Pemberhentian tidak dengan hormat. • PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang PNS ybs tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas. PNS ybs harus mengajukan permohonan izin kepada PPK. (Pasal 39) • Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.(Pasal 39 ayat (1) huruf b) • PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 41)

  32. PNS yg mencapai BUP atau meninggal dunia pada saat menjalaniHD: • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS x. PNS yg meninggal duniasebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (Pasal 40)

  33. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KompetensiPegawai SyaratJabatan GAP DiklatBerbasisKompetensi 33

  34. ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

  35. PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL tertentu Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu Core Bussiness Organisasi Jabatan Fungsional Tertentu 35

  36. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (kondisi 1 Jan 2013) 4.467.982 orang • Struktural • Fungsional Tertentu • Fungsional Umum = 238.462 ( 5,34%) = 2.252.090 (50,40%) = 1.977.430 (44,26%) Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.977.430 (44,26%) dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.798.551 (40,25%) dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA s/d Pasca Sarjana yang dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Tertentu 36

  37. PNS yang menduduki JFUuntukdapatdiangkatkedalam JFT • SLTA • Diploma • Sarjana • Pasca Sarjana 37

  38. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Pengembangan Database Kepegawaian Pengembangan e-government 38

  39. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN • Database PNS Nasional yang akurat dan mutakhir • Akurasi Database Pensiun • Akurasi Database Pejabat Negara • MIS Kepegawaian Nasional secara bertahap • Sistem Informasi yang terintegrasi secara On line System  melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) : • BKN Pusat dengan seluruh Kanreg • BKN dgn Instansi Pusat & Daerah • BKD Prop dengan BKD Kab/Kota • Penetapan NIP Baru secara Nasional • Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 39

  40. PENINGKATAN PELAYANAN PNS • Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO 9001:2000  Cepat, Murah, Zero Deffect , dan Empati  K5 (Kecepatan, Keakurasian, Kepastian, Keramahan dan Kenyamanan) • Pelayanan Prima meliputi : • Pengangkatan CPNS; • Penetapan karpeg, karis/karsu; • Kenaikan pangkat PNS; • Pensiun PNS; • Pensiun pejabat negara; • Penyelesaian permasalahan kepegawaian • Menetapkan Standar Operatin Procedure (SOP) • Peningkatan kemampuan teknis kepegawaianpejabat pengelola kepegawaian di setiap instansi • Right Seizing secara bertahap

  41. REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN PNS • Sistem remunerasi yang adil dan layak : • Perbaikan strukturgaji PNSdidasarkan pada beban kerja • Perbaikan rasionalitas kesenjangan gajiterendah dan tertinggi (rasio kondisi sekarang adalah 1 : 3,78) BESARAN KENAIKAN GAJI POKOK PNS 2013 41

  42. Penataan Tunjangan : • Jabatan • Prestasi • Kemahalan • Kinerja, berdasarkan evaluasi jabatan Tunjangan Jabatan Struktural

  43. Peningkatan manfaat/benefit : • Asuransi kesehatan • Tabungan hari tua • Taperum Asuransi Kesehatan • Asuransi Kesehatan (Askes) sebesar 2 % x gaji pokok • Pemerintah memberikan subsidi 2 % untuk Askes berdasarkan PP No. 28 Tahun 2003 Bapertarum • Tabungan Perumahan dirinci sebagai berikut : • Golongan I : Rp. 3.000,- • Golongan II : Rp. 5.000,- • Golongan III : Rp. 7.000,- • Golongan IV : Rp. 10.000,- 43

  44. Perbaikan sistem pensiun • Perbaikan sistem pendanaanpensiun • Ketrampilan pada masa MPP dan modal kerjanya THT dan Pensiun • Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 3,25 % x gaji pokok • Iuran Pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok BESARAN KENAIKAN PENSIUN POKOK PNS 44

  45. Terima kasih

More Related