Dr. Fatmawati, S.H., M.H. Putri Kusuma Amanda, S.H.

1. JAMINAN HAM SERTA KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM DI INDONESIA Dr. Fatmawati, S.H., M.H. Putri Kusuma Amanda, S.H.

2. Tujuan • Mensosialisasikan serta pendalaman atas pengertian/wawasan mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya tentang jaminan HAM serta kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

3. MateriBahasan • Pengenalankonsep-konseptentangjaminan HAM sertakewajiban dan tanggungjawab negara terhadapperlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM jaminan HAM • Pengenalanperaturanperundang-undangannasional yang mengaturmengenaijaminan HAM sertakewajiban dan tanggungjawab negara terhadapperlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM • Studikasus yang berkaitandengankewajiban dan tanggungjawab negara terhadapterhadapperlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

4. Sistematika (1) Bab I: Negara danJaminan HAM Bab II: Pengaturan HAM sertaKewajibandantanggungJawab Negara terhadapPerlindungan, Pemajuan, Penegakan, danPemenuhan HAM • Pengaturan HAM sebelumperubahan UUD 1945, Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesudah Perubahan UUD 1945, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan ratifikasi kovenan internasional

5. Sistematika (2) Bab III: Kasus-kasus yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

6. Negara danJaminan HAM (1) 3 faseperkembanganperlawananmasyarakatpadanegara-negara modern diEropadanAmerika TAHAP PERTAMAadalahperlawananmasyarakatuntukmembatasikekuasaan yang sewenang-wenangdaripemerintahanaristokratdanmonarkisehinggamenjadikanmerekalebihmewakilidanbertanggungjawabkepadamasyarakatluas Magna Charta (1215): melarangpenahanan, penghukumandanperampasanbendadengansewenang-wenang Habeas Corpus (1679): orang yang ditahanharusdihadapkandalamwaktutigaharikepadaseorang hakim dandiberitahuatastuduhanapaiaditahan.

7. Negara danJaminan HAM (2) TAHAP KEDUA adalah perjuangan untuk mendapatkan kedudukan yang sederajat sebagai warga negara • Perkembangan demokrasi perwakilan: Inggris 1265 Prancis pada tahun 1789 terpaksa memanggil kembali States-General yang tidak pernah bersidang lagi sejak tahun 1614.

8. Negara danJaminan HAM (3) Teoritis: • Thomas Hobbes (1588-1679). Hobbes sangat terpengaruh pada English Civil Wars (1642-1646; 1648-1651) 618.000 tewas (kebanyakan Katolik), Inggris kehilangan 3,7% populasinya, Scotland 6%, dan Katolik Irlandia 41%

9. Negara danJaminan HAM (4) • John Locke: Letter ConcerningToleration (1689), Two Treatises of Government (1690) setiap manusia dalam keadaan alami memiliki kebebasan dan setara, akan tetapi keadaan sangat tidak aman karena ancaman dari orang lain, sehingga saling bergabung untuk secara bersama-sama mempertahankan hidup (lives), kebebasan (liberties) dan tanah milik (estate)

10. Negara danJaminan HAM (5) • Pemikiran Locke sangat berpengaruh dalam abad ke-18 • Bill of Rights of Virginia (12 Juni 1776), Bill of Rights of Pennsylvania (11 November 1776), Declaration des droits des homes et des citoyens (Pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara) 1789

11. Negara danJaminan HAM (6) UnsurUtama Negara Hukum • Albert Venn Dicey: supremasihukum, persamaandihadapanhukum, danaturan UUD merupakankonsekuensidarihak-hak individual • F.J. Stahl: • Mengakuidanmelindungi HAM; • Untukmelindungihakasasitersebutmakapenyelenggaranegaraharusberdasarkanpadateoritriaspolitica; • Dalammenjalankantugasnya, pemerintahberdasaratas UU (wetmatigbestuur); • Apabiladalammenjalankantugasnyaberdasar UU pemerintahmasihmelanggarhakasasi (campurtanganpemerintahdalamkehidupanpribadiseseorang), makaadapengadilanadministrasi yang akanmenyelesaikannya.

12. Negara danJaminan HAM (7) TAHAP TERAKHIRadalahperlawanan yang terjadidisekitarpermintaanagarhak-hakekonomi dan sosialsebagaielemendalamkewarganegaraan (thestruggleforeconomic and social rights).Tuntutanagarwarga negara dijamintidakhanyadalamhalhaksipil dan politiktetapi juga hakekonomi, sosial, dan budayaberkembangseiringdenganperkembanganpemikiranmengenai negara hukumkesejahteraan, dimana negara tidakhanyasekedarmengaturtapi juga berperanaktifdalammenjamin dan memenuhihak-hakekonomi, sosial, dan budayadariwarga negara.

13. Negara danJaminan HAM (7) Perkembangan HAM tidakhanyaberhenti pada tuntutanhakekonomi dan sosial, akantetapisebagaimanadikemukakanoleh Karl Vasak’sbahwaterdapatgenerasiketigaselainhak-haksipil dan politiksebagaigenerasipertama dan hak- hakekonomi, sosial, dan budayasebagaigenerasikedua, makagenerasiketigaadalahhak atas pembangunan (rightstodevelopment), lingkungan yang sehat (healthyenvironment), menentukannasibsendiri (groupself-determination), dan perdamaian (peace)

14. Negara danJaminan HAM (8) • Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, dilaksanakan oleh organ-organ negara, yang secara umum dibagi dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial

15. Negara danJaminan HAM (9) • KekuasaanLegislatif harusmengaturmengenaijaminanterhadap HAM dalamperaturanperundang-undanganditingkatpusatdandaerah harusmelakukanlegislative review terhadapperaturanperundang-undangan yang belummenjamin HAM, harusberperanaktifdalammeratifikasiberbagaikovenan yang mengakuidanmelindungi HAM, harusmengawasipelaksanaanberbagaiperaturanperundang-undangan yang menjamin HAM. harusmengawasianggarandanrealisasidarianggaranuntukhal-hal yang terkaitdenganpemenuhan HAM

16. Negara danJaminan HAM (10) • KekuasaanEksekutif Mac Iver mengemukakan definisi Negara: sebagai sebuah asosiasi yang bertindak melalui hukum yang direalisasikan oleh pemerintah dilengkapi dengan kekuatan memaksa. Negara baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat daerah harus menghormati dan menjamin pelaksanaan HAM yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Cara negara dalam memenuhi kewajiban “menghormati” HAM yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU hasil ratifikasi adalah dengan tidak melanggar HAM, dan kewajiban untuk “menjamin” HAM, adalah menciptakan kewajiban bagi negara agar dapat terpenuhinya HAM yang memerlukan peran negara (hak positif)

17. Negara danJaminan HAM (11) • Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mendefinisikan institusi HAM Nasional sebagai sebuah institusi yang secara spesifik berfungsi untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Kategorinya adalah Komisi HAM, Ombudsman, dan Komisi Khusus HAM

18. Negara danJaminan HAM (12) • KekuasaanYudisial • Menilai apakah dalam hal terjadi kejahatan atau pun perselisihan, maka HAM para pihak terjamin dengan mempertimbangkan pula pelaksanaan kewajiban oleh para pihak. • Menegakkan jaminan HAM yang diatur dalam UUD dengan cara menilai apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif bertentangan atau tidak dengan UUD. • Menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dengan cara mengadili kasus warga negara yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat tindakan warga negara lainnya. • Menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dengan cara mengadili kasus warga negara yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat tindakan pemerintah.

19. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (1) • Sebelum Perubahan UUD 1945 • Rapat BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengemukakan bahwa: ”Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal abadi.”

20. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (2) Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa dalam Pancasila sebagai philosofische grondslag, terkandung prinsip-prinsip utama doktrin HAM. • Sila Pertama, bermakna hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain. • Sila Kedua, adalah ekspresi pengakuan HAM yang bersandar kepada dasar moral tentang keadilan, sedangkan manusia yang ”beradab” adalah manusia yang mampu menghargai hak-hak orang lain berdasarkan prinsip persamaan derajat.

21. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (3) • Sila Ketiga, menekankan ciri khas pandangan bangsa Indonesia mengenai HAM, yaitu kendatipun hak-hak individu dan kolektif diakui, persatuan dan kesatuan bangsa harus dijunjung tinggi dan harus mendapat keutamaan. • Sila Keempat, mengandung inti sari demokrasi khas Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan mengingat dasar kerakyatan yaitu keberpihakan kepada rakyat yang diwakili oleh badan-badan permusyawaratan dan perwakilan.

22. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (4) • Sila Kelima, mengandung konsep HAM di bidang sosial dan ekonomi, dimana di bidang sosial ditegaskan keseimbangan antara semua anggota masyarakat, sedangkan dalam bidang ekonomi ditegaskan prinsip-prinsip dasar guna usaha bersama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual.

23. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (5) • Pembukaan UUD 1945 Ismail Suny mengemukakan bahwa Pembukaan UUD 1945 memuat jaminan HAM. Alinea pertama diakui adanya freedom to be free, berdasarkan kalimat: ”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahn di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Alinea ketiga mengandung persamaan dalam bidang politik, yang menekankan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat berisikan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam seluruh bidangnya, yaitu politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.

24. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (6) • BatangTubuh UUD 1945 (SebelumPerubahan) Pengaturan HAM diaturdalamPasal 27 hinggaPasal 31 UUD 1945, sedangkankewajibandantanggungjawabnegarabelumdiaturdalam UUD 1945. Hak-hak yang dijaminadalah: • hakturutsertadalampemerintahan • hakmemperolehkeadilan • hakataskesejahteraan • hakataskebebasanpribadi • hakatas rasa aman • hakmengembangkandiri

25. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (7) Pengaturan tentang HAM dalam UUD memiliki konsekuensi: • Penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM dijamin secara konstitusional (constitutionalrights).  • Seluruhperaturanperundang-undangan di bawah UUD harusmengaturjaminan HAM yang diaturdalam UUD dan berbagaihal yang berkaitandenganhaltersebut yang telahditentukandalam UUD. • Seluruhlembaga negara, harusmenjalankankewenangannya yang berkaitandengan HAM yang telahdiatur UUD dalamrangkapenghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM. • Seluruhpenduduk dan warga negara, harusmenghormati dan menjamin HAM baik yang terkaitdengandirinya, maupundenganoranglaindenganmemperhatikanproporsionalitaspelaksanaanhakdenganpemenuhankewajiban.

26. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (8) • Batang Tubuh UUD 1945 (Sesudah Perubahan) Perubahan UUD yang terkait dengan jaminan HAM diatur dalam perubahan kedua dan perubahan keempat. Pengaturan HAM tetap dalam Pasal 27 hingga Pasal 31, dengan perubahan: Perubahan Kedua: Pasal 27 ayat (3), Pasal 28A hingga Pasal 28J, dan Pasal 30 ayat (1). Perubahan Keempat: Pasal 31 ayat (1)

27. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (9) • Kewajiban dan TanggungJawab Negara • Melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. • Menjaminpelaksanaan HAM denganmengaturnyadalamperaturanperundang-undangan. • Pembatasanhakdankebebasansetiaporangdidalam UU, hanyadapatdilakukanolehpembentuk UU dengantujuan: • untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain • untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan: • moral; • nilai-nilai agama; • keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

28. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (10) • TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentangPandanganHidupBangsa Indonesia tentang HAM Hal yang pentingdalam TAP MPR iniadalahdikemukakannyalandasanbahwa: “Bangsa Indonesia mempunyaipandangandansikapmengenaihakasasimanusia yang bersumberdariajaran agama, nilai moral universal, dannilailuhurbudayabangsa, sertaberdasarkanpadaPancasiladan UUD 1945,” jugabahwahakasasimanusiatidakterlepasdarikewajibannya. Pembentukan KOMNAS HAM

29. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (11) • Dalam Piagam HAM diatur HAM, terdiri dari: • Hak untuk hidup • Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan • Hak mengembangkan diri • Hak keadilan • Hak kemerdekaan • Hak atas kebebasan informasi • Hak keamanan • Hak kesejahteraan

30. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (12) • UU Nomor 39 Tahun 1999 Dalam UU ini, selain hak-hak yang telah diatur dalam TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, diatur pula secara khusus tentang hak wanita dan hak anak, serta hak turut serta dalam pemerintah. HAM, terdiridari: • Hakuntukhidup • Hakberkeluargadanmelanjutkanketurunan • Hakmengembangkandiri • Hakmemperolehkeadilan • Hakataskebebasanpribadi • Hakatas rasa aman • Hakataskesejahteraan • Hakturutsertadalampemerintah • Hakwanita

31. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (13) Kewajiban dan TanggungJawabPemerintah • Menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.  • Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM oleh Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang:hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan bidang lain. • Tidak mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. • Pembatasan hak dan kebebasan setiap orang di dalam UU, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk UU dengan tujuan: • untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain • untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan: moral/kesusilaan; keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; kepentingan bangsa.

32. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (14) • KOMNAS HAM • Pengadian HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000) • Pengadilan HAM Ad Hoc  Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 (Pasal 43 ayat (2)) • KKR UU Nomor 27 Tahun 2004  Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006

33. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (15) • RATIFIKASI KOVENAN INTERNASIONAL • Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1970 tentang Konvensi Hak-Hak Anak • UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan • UU Nomor 5 Tahun 1998 tentangPengesahanKonvensiMenentangPenyiksaandanPerlakuanHukuman yang Kejam, TidakManusiawiatauMerendahkanMartabatManusia • UU 29 NomorTahun 1999 tentangRatifikasiKovenanInternasionaltentangKonvensiPenghapusanDiskriminasiRasial • UU Nomor 11 Tahun 2005 tentangRatifikasiKovenanInternasionaltentangHak-HakEkonomi, Sosial, danBudaya • UU Nomor 12 Tahun 2005 tentangRatifikasiKovenanInternasionaltentangHak-HakSipildanPolitik

34. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (16) Kewajibannegaraberkaitandenganhak-hakindividudalam ICCPR (Pasal 2,3, dan 5) • Menghormatidanmenjaminsemuaindividu yang beradadalamwilayahnya. • Tundukkepadayurisdiksihak-hak yang diakuidalamKovenaninitanpapembedaanapa pun. • Membentukperaturanperundang-undangan yang diperlukanuntukmemperkuathak-hak yang diakuidalamKovenan. • Berusahamenjaminbahwabagisiapa pun yang hakataukebebasannyadiakuidalamKovenaniniternyatamelanggar, akanmemperolehbantuan yang efektif.

35. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (17) • Berusaha menjamin hak yang sama bagi pria dan wanita untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang dikemukakan dalam Kovenan. • Tidak melakukan suatu kegiatan atau memperhatikan suatu tindakan yang bertujuan merusak hak dan kebebasan yang diakui dalam kovenan atau untuk membatasi apa yang ditentukan dalam Kovenan.

36. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (18) • Di negara-negara yang belummenghapushukumanmati, hukumanmatihanyadapatdikenakanpadakejahatan yang paling beratsesuaidengan UU yang berlakupadawaktuperbuatankejahatandilakukanmenurutputusanpengadilan, dantidakbertentangandenganketentuan-ketentuandalamKovenandankonvensiTentangPencegahandanPenghukumanKejahatanPemusnahanSukuBangsa.  • Tidakdiperbolehkanmengurangisecaraapa pun kewajibannegaradalamhalkejahatanpemusnahansuatugolonganbangsa.

37. Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (19) • Seseorang yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau peringanan hukumannya. • Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil. • Tidak ada hal-hal dalam pasal yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.

38. TERIMA KASIH