PENGERTIAN PAJAK MENURUT PROF. DR. ROHMAT SOEMITRO, S.H. :

1. PENGERTIAN PAJAK MENURUT PROF. DR. ROHMAT SOEMITRO, S.H. : “Pajakadalahiuranrakyatkepadakas Negara berdasarkanUndang-Undang (yang dapatdipaksakan) dengantidakmendapatjasatimbal (kontraprestasi) yang langsungdapatditunjukandan yang digunakanuntukmembayarpengeluaranumum.”

2. DEFINISI TERSEBUT KEMUDIAN DIRUBAH : “Pajakadalahperalihankekayaandaripihakrakyatkepadakasnegarauntukmembiayaipengeluaranrutindansurplusnyadigunakanuntukpublic saving yang merupakansumberutamauntukmembiayaipublic invesment”

3. PENGERTIAN PAJAK MENURUT DR. SOEPARMAN SOEHAMIDJAJA : “Pajakadalahiuranwajib, berupauangataubarang, yang dipungutolehpenguasaberdasarkannorma-normahukum, gunamenutupbiayaproduksibarang-barangdanjasa-jasakolektifdalammencapaikesejahteraanumum.”

4. PENGERTIAN PAJAK MENURUT Prof. PJA. Adriani : Pajakadalahiurankepada Negara (yang dapatdipaksakan) yang terutangoleh yang wajibmembayarnyamenurutperaturan-peraturandengantidakmendapatprestasikembali, yang langsungdapatditunjuk, dan yang gunanyaadalahuntukmembiayaipengeluaran-pengeluaranumumberhubungdengantugas Negara untukmenyelenggarakanpemerintahan.”

5. PENGERTIAN PAJAK MENURUT MENURUT Prof Dr. Smeets : “Pajakadalahprestasikepadapemerintah yang terutangmelaluinorma-normaumum, yang dapatdipaksakan, tanpaadanyakontraprestasi yang dapatditunjukandalamhal yang individual, maksudnyaadalahuntukmembiayaipengeluaranpemerintah.”

6. PENGERTIAN PAJAK MENURUT MENURUT PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN : Pajakadalah "kontribusiwajibkepadanegara yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndangUndang, dengantidakmendapattimbalbaliksecaralangsungdandigunakanuntukkeperluannegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat

7. CIRI ATAU KARAKTERISTIK PAJAK : 1. Pajakdipungutberdasarkanundang-undangatauperaturanpelaksanaannya.2. Terhadappembayaranpajaktidakadategenprestasiataujasatimbalbalik (konraprestasiperseorangan) yangdapatditunjukkansecaralangsung. 3. Pemungutanpajakdiperuntukkanbagikeperluanpembiayaanumumpemerintahdalamrangkamenjalankanfungsipemerintahan, baikrutinmaupunpembangunan, danapabilaterdapatkelebihanmakasisanyadigunakanuntukpublic investment4. Pemungutanpajakdapatdipaksakan.5. Adanyafungsi budgeter (anggaran) danfungsimengatur6. Pemungutannyadapatdilakukanpemerintahpusatataupemerintahdaerahsehinggaadaistilahpajakpusatdanpajakdaerah.

8. unsur-unsurdaripajak 1. Adamasyarakat (kepentinganumum)2. Adaundang-undang.3. Pemungutpajak – penguasa4. Subjekpajak – wajibpajak5. Objekpajak – tatbestand6. SuratKetetapanpajak (fakultatif)..

9. Fungsipajakterdiridari : 1. FungsiAnggaran (budgetair) 2. Fungsimengatur (regulerend) 3. Fungsistabilitas4. Fungsi REDISTRIBUSI PENDAPATAN

10. FungsiAnggaran (budgetEr) : Pajakmempunyaifungsisebagaialatatau instrument yang digunakanuntukmemasukkandanasebesar-besarnyakedalamkas Negara. Dalamhalinifungsipajaklebihdiarahkansebagaiintrumenpenarikdanadarimasyarakatuntukdimasukkankedalamkasnegara. Dana daripajakitulah yang kemudiandigunakansebagaipenopangbagipenyelenggaraandanaktivitaspemerintahan.

11. Fungsimengatur (regulerend) : Dalamhalinipajakdigunakanuntukmengaturdanmengarahkanmasyarakat yang dikehendakipemerintah. Olehkarenaitufungsimengaturinimenggunakanpajakuntukdapatmendorongdanmengendalikankegiatanmasyarakan agar sejalandenganrencanadankeinginanpemerintah.

12. Untukmelaksanakanfungsimengaturiniumumnyafiscusmenggunakanduacara : 1. Cara Umum :Cara inibiasanyadilakukandenganmenggunakantarif-tarifpajakuntukmengadakanperubahanterhadap tariff yang bersifatumum. Tarif yang merupakanpersentaseataujumlah yang dikenakanterhadap basis pajak (tax base), yang berlakusecaraumum, dijadikaninstrumenperwujudanfungsiini.

13. 2. Cara Khusus Pelaksanaanfungsimengaturdaripajak yang bersifatkhususinidapatdibedakanmenjadi 2, yang bersifatpositif (insentif) dan yang bersifatnegatif (dis-insentif). Bersifatpositif (insentif)Terhadapkegiatanmasyarakat yang dipandangpositifolehpemerintah, tentunyaakanmendapatdukungan, takterkecualimelaluikebijakandibidangpajakbiasanyamemberikandorongan (tax incentive) dalambentukpemberianfasilitasperpajakan.- Pemberiankelonggaran yang berbentuktax holiday (pembebasanpajak) dankeringananpajak.- Mengadakanafschrifving (penghapusan)- Pemberianpengecualian-pengecualian- Pemberianpengurangan-pengurangan- Kompensasi-kompensasi.

14. Bersifatnegatif (dis-insentif) Merupakancaramengaturdenganmaksudmencegahataumenghalang-halangiperkembanganataumenjuruskankehidupanmasyarakatkearahtertentu.Dalamhalinimerupakansuatukeinginanpemerintah (fiscus) ataupunpembuatundang-undangdengancaramengadakanberbagaiperaturandibidangpajak yang menghambatdanmemberatkanmasyarakatpenyebabtimbuldanberkembangnyasuatukegiatan, yang justruinginditiadakanataudiberantasolehpemerintah.Upayadis-insentifinidapatberfungsisebagai :- Pemberianhambatan-hambatan.- Pencegahanataspemakaian-pemakaianataupemasukan.- Pemberatan-pemberatankhusus

15. Fungsistabilitas : Denganadanyapajak, pemerintahmemilikidanauntukmenjalankankebijakan yang berhubungandenganstabilitashargasehinggainflasidapatdikendalikan, Hal inibisadilakukanantara lain denganjalanmengaturperedaranuangdimasyarakat, pemungutanpajak, penggunaanpajak yang efektifdanefisien.

16. Fungsi REDISTRIBUSI PENDAPATAN : Pajak yang sudahdipungutolehnegaraakandigunakanuntukmembiayaisemuakepentinganumum, termasukjugauntukmembiayaipembangunansehinggadapatmembukakesempatankerja, yang padaakhirnyaakandapatmeningkatkanpendapatanmasyarakat.

17. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK : 1. Pemungutanpajakharusadil2. PengaturanpajakharusberdasarkanUndang-Undang3. Pungutanpajaktidakmenggangguperekonomian4. Pemungutanpajakharusefesien5. Sistempemungutanpajakharussederhana

18. Pemungutanpajakharusadil Sepertihalnyaprodukhukum, pajak pun mempunyaitujuanuntukmenciptakankeadilandalamhalpemungutanpajak. Adildalamperundang-undanganmaupunadildalampelaksanaannya.

19. PengaturanpajakharusberdasarkanUndang-Undang SesuaidenganPasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajakdanpungutan yang bersifatuntukkeperluannegaradiaturdenganUndang-Undang", adabeberapahal yang perludiperhatikandalampenyusunanUndang-Undangtentangpajak, yaitu:- Pemungutanpajak yang dilakukanolehnegara yang berdasarkan UU tersebutharusdijaminkelancarannya- Jaminanhukumbagiparawajibpajakuntuktidakdiperlakukansecaraumum- Jaminanhukumakanterjaganyakerahasiaanbagiparawajibpajak

20. Pungutanpajaktidakmenggangguperekonomian Pemungutanpajakharusdiusahakansedemikianrupa agar tidakmengganggukondisiperekonomian, baikkegiatanproduksi, perdagangan, maupunjasa. Pemungutanpajakjangansampaimerugikankepentinganmasyarakatdanmenghambatlajunyausahamasyarakatpemasokpajak, terutamamasyarakatkecildanmenengah

21. Pemungutanpajakharusefesien Biaya-biaya yang dikeluarkandalamrangkapemungutanpajakharusdiperhitungkan. Jangansampaipajak yang diterimalebihrendahdaripadabiayapengurusanpajaktersebut. Olehkarenaitu, sistempemungutanpajakharussederhanadanmudahuntukdilaksanakan. Dengandemikian, wajibpajaktidakakanmengalamikesulitandalampembayaranpajakbaikdarisegipenghitunganmaupundarisegiwaktu.

22. Sistempemungutanpajakharussederhana Bagaimanapajakdipungutakansangatmenentukankeberhasilandalampungutanpajak. Sistem yang sederhanaakanmemudahkanwajibpajakdalammenghitungbebanpajak yang harusdibiayaisehinggaakanmemberikandampakpositifbagiparawajibpajakuntukmeningkatkankesadarandalampembayaranpajak. Sebaliknya, jikasistempemungutanpajakrumit, orangakansemakinengganmembayarpajak.

23. Teoripemungutanterdiridari : 1. TeoriAsuransi2. TeoriKepentingan(Aequivalentie) 3. TeoriKewajibanPajakMutlak4. TeoriDayaBeli5. TeoriPembenaranPajakMenurutPancasila

24. TeoripemungutanPajakterdiridari : 1. TeoriAsuransi2. TeoriKepentingan(Aequivalentie) 3. TeoriKewajibanPajakMutlak4. TeoriDayaBeli5. TeoriPembenaranPajakMenurutPancasila

25. TeoriAsuransi : Pajakdiibaratkansebagaisuatupremiasuransi yang harusdibayarolehsetiaporangkarenasetiaporangmendapatkanperlindunganatashak-haknyadaripemerintah. Negaramempunyaitugasuntukmelindungiwarganyadarisegalakepentingannyabaikkeselamatanjiwanyamaupunkeselamatanhartabendanya.Teoriinimenyamakanpajakdenganpremiasuransi, dimanapembayarpajak (wajibpajak) disamakandenganpembayarpremiasuransi, yaknipihaktertanggung. Sedangkannegaradisamakandenganpihakpenanggungdalamperjanjianasuransi.

26. TeoriKepentingan (Aequivalentie) : Negara mengenakanpajakterhadaprakyatkarenanegaratelahmelindungikepentinganrakyat. Teoriinimengukurbesarnyapajaksesuaidenganbesarnyakepentinganwajibpajak yang dilindugi. Jadisemakinbesarkepentingan yang dilindungimakasemakinbesar pula pajak yang harusdibayar.Teoriinimenunjukkanbahwadasarpembenarmengapanegaramengenakanpajakterhadaprakyatadalahkarenanegaratelahberjasakepadarakyatselakuwajibpajak, dimanapembayaranpajakitubesarnyaekuivalen (setara) denganbesarnyajasa yang sudahdiberikannegarakepadanya.

27. TeoriKewajibanPajakMutlak: Negara merupakansuatukesatuan yang didalamnyasetiapwarganegaraterikat. Tanpaada “organ” ataulembaga, individutidakmungkindapathidup. Lembagatersebut, olehkarenamemberihidupkepadawarganya, dapatmembebanisetiapanggotamasyarakatnyadengankewajiban-kewajiban, antara lain kewajibanmembayarpajak, kewajibanikutmempertahankanhidupmasyarakatataunegaradenganmilisiatauwajibmiliter. Dengandemikiannegaradibenarkanmembebaniwarganyakarenamemangnegarabegituberartibagiwarganya, sementarabagirakyat, membayarpajakmerupakansesuatu yang menunjukkanadanyabaktikepadanegara.

28. TeoriKewajibanPajakMutlak: Negara merupakansuatukesatuan yang didalamnyasetiapwarganegaraterikat. Tanpaada “organ” ataulembaga, individutidakmungkindapathidup. Lembagatersebut, olehkarenamemberihidupkepadawarganya, dapatmembebanisetiapanggotamasyarakatnyadengankewajiban-kewajiban, antara lain kewajibanmembayarpajak, kewajibanikutmempertahankanhidupmasyarakatataunegaradenganmilisiatauwajibmiliter. Dengandemikiannegaradibenarkanmembebaniwarganyakarenamemangnegarabegituberartibagiwarganya, sementarabagirakyat, membayarpajakmerupakansesuatu yang menunjukkanadanyabaktikepadanegara.

29. TeoriDayaBeli : Pajakdiibaratkansebagaidayabeliseseorangatauanggotamasyarakat yang kemudiandikembalikanlagikepadamasyarakat. Jadisebenarnyauang yang berasaldarirakyatdikembalikanlagikepadamasyarakatmelaluisaluran lain. Pajak yang berasaldarirakyatkembalilagikepadamasyarakattanpadikurangi, sehinggapajakhanyaberfungsisebagaipompa, menyedotuangdarirakyat yang akhirnyadikembalikanlagikepadamasyarakatuntukkesejahteraanmasyarakatsehinggapadahakikatnyapajaktidakmerugikanrakyat. Olehkarenaitupungutanpajakdapatdibenarkan.

30. TeoriPembenaranPajakolehPancasila: Pancasilamengandungsifatkekeluargaandangotongroyong. Gotongroyongdalampajaktidak lain daripengorbanansetiapanggotakeluarga (masyarakat) untukkepentingankeluarga (bersama) tanpamendapatkanimbalan. JadiberdasarkanPancasila, pungutanpajakdapatdibenarkankarenapembayaranpajakdipandangsebagaiuang yang tidakkeluardarilingkunganmasyarakattempatwajibpajakhidup. Akhirnyauangpajakjugadigunakanuntukdirisendiri, untukkesejahteraansendiri, untukmasyarakatsendiri, untukkesejahteraansendiri, individudalamhubunganini, tidakdapatdilihatterlepasdarikeluarganya, dananggotamasyarakattidak pula dapatdipandangterlepasdarimasyarakatdanlingkungannya

31. ASAS PEMBAGIAN BEBAN PAJAK Asaspembagianbebanpajakmencarijawabanataspertanyaan : Bagaimana agar bebanpajakitudikenakankepadarakyatsecaraadil??1. TeoriDayaPikul2. PrinsipKemanfaatan / Kenikmatan (Benefit Principle)

32. TeoriDayaPikul : Menurutteoriinisetiaporangwajibmembayarpajaksesuaidayapikulmasing-masing. Dayapikulmerupakankekuatanseseoranguntukmemikulsuatubebanatasapa yang tersisa, setelahpengeluaran yang mutlakuntukkehidupan primer dirisendiribesertakeluarga.

33. PrinsipKemanfaatan / Kenikmatan (Benefit Principle) :  Menurutasasinipengenaanpajakseimbangdengan benefit yang diperolehwajibpajakdarijasa-jasa public yang diberikanolehpemerintah. Berdasarkan criteria ini, pajakdikatakanadilapabilaseseorangmemperolehkenikmatanlebihbesardarijasa-jasa public yang dihasilkanolehpemerintahdikenakanproporsibebanpajak yang lebihbesar.