1 / 33

PERSIAPAN IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERBENDAHARAAN TAHUN 2019

PERSIAPAN IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERBENDAHARAAN TAHUN 2019. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sistematika Paparan. Kerangka Umum Pengembangan Profesi di Bidang Perbendaharaan Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan Strategi Implementasi

jcope
Download Presentation

PERSIAPAN IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERBENDAHARAAN TAHUN 2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERSIAPAN IMPLEMENTASIJABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERBENDAHARAANTAHUN 2019 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  2. SistematikaPaparan • KerangkaUmumPengembanganProfesi di BidangPerbendaharaan • JabatanFungsional di BidangPerbendaharaan • StrategiImplementasi • SertifikasiBendaharadanPendataanPejabatPerbendaharaan

  3. KerangkaUmumPengembanganProfesi di BidangPerbendaharaan

  4. URGENSI PENGEMBANGAN PROFESI PENGELOLA PERBENDAHARAAN Padaperiode 2013 s.d. 2019, belanja negara pada APBN SELALU MENINGKATdengan rata-rata 5.62%. Di sisi lain, pertumbuhanekonomi pada periode 2013 s.d.2018 (dengan rata-rata 5.14%per tahun), menunjukkantren yang positif dan perludijagauntukTETAP STABIL bahkanmeningkat. Kontribusibelanjanegaraterhadappertumbuhanekonomitersebutpadaperiode 2013 s.d.2018 menunjukkantren yang KONSISTEN (rata-rata 15.58%per tahun ) dan perluditingkatkan. *) Sumber : Badan Pusat Statistik Strategi mengoptimalkan kontribusi belanja pemerintah pada APBN, perlu dilakukan secara terus menerus untukterwujudnya keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. PROSES BISNIS SDM TEKNOLOGI INFORMASI

  5. KERANGKA UMUM PENGEMBANGAN PROFESI PENGELOLA PERBENDAHARAAN 1 STANDARDISASI KOMPETENSI PENGELOLA PERBENDAHARAAN SeluruhPengelolaPerbendaharaan K/L harusmemenuhistandardisasikompetensi yang telahditetapkansertaterdidik, terlatihdanterinformasidenganbaikdalampelaksanaantugasnya STANDARDISASI KOMPETENSI BENDAHARA PeraturanPresidenNomor 7 Tahun 2016 (SertifikasiBendahara) PMK 128/PMK.05/2017 tentangPerubahanatas PMK 126/PMK.05/ 2016 (Tata Cara SertifikasiBendahara) 2 1 STANDARDISASI KOMPETENSI KPA, PPK, PPSPM PMK 50/PMK.05/2018 (StandarKompetensiKerjaKhusus KPA, PPK, PPSPM) 3 *) PMK terkaitdenganMekanismeStandardisasi PPK dan PPSPM dalamtahappembahasandengan Biro Hukum Jafungsebagaiopsipengembangankarirdankompetensi, tidakmenghilangkankewajibanpengelolaperbendaharaan KL untukmemenuhikewajibanstandardisasikompetensidanpengembangankapasitas 2 PENGEMBANGAN PROFESI PENGELOLA PERBENDAHARAAN Peraturan Menteri PAN&RB tentangJabatanFungsionalBidangPerbendaharaan : • Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 51 Tahun 2018 • Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2018 • Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 • Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018

  6. JabatanFungsional di BidangPerbendaharaan

  7. JAFUNG TERBUKA – K/L Termasukberada di Kantor PusatDJPb, KanwilDJPb, dan KPPN selakuSatuanKerjaPengelola APBN PeraturanMenteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 PeraturanMenteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 PRANATA KEUANGAN APBN ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN KATEGORI : KEAHLIAN PENDIDIKAN: MIN. S-1/D-4 KATEGORI : KETERAMPILAN PENDIDIKAN: MIN. D-3 RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN PPK PPK PPSPM PPSPM Penyusun LK Penyusun LK Bendahara PPABP Khususpengangkatanpadainpassing ( sdDesember 2021), pendidikan minimal SLTAdapatdiangkatmenjadipejabatfungsionalPranataKeuangan APBN

  8. KARAKTERISTIK TUGASJAFUNG TERBUKA – K/L KEDUDUKAN & TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN JABATAN (FORMASI) PEMAKETAN TUGAS Implementasi JF padasatkertidakmerubahtugasdankewenangan PPK, PPSPM, danBendaharamaupunmekanisme yang telahdiaturdalamperaturanmengenaipengelolaankeuangan APBN. Jafung yang melaksanakantugassebagai PPK/PPSPM/Bendahara tetap harusmemenuhiketentuan: Memiliki Surat Keputusan pengangkatan/Penetapandari PA/KPA/KepalaSatker; MemilikiSertifikatKompetensi dari Instansi Pembina; Tetap melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPA. KekhususandalamperhitungandanpenentuanJumlahformasijafungpadasatkeryaituminimal 3 (tiga) formasimeliputi PPK, PPSPM danBendaharaPengeluaran. Untuk menjaminterlaksananyasalingujiantaraketiganyadanterselenggaranyafungsipengelolaankeuangan APBN. Pemaketan pelaksanaan butirkegiatan bagi Jafung yang melaksanakan tugas sebagaiPPK, PPSPM, Bendahara, angkakreditdalamsetahunditetapkandalambesarantertentusesuaijenjangjabatan. Sebagaikebalikandaripemaketan, yaitukegiatannon pemaketan. PenetapanAngkaKreditnyasecaranormatifdihitung per uraianbutirkegiatandalamsatutahun.

  9. PEMAKETAN TUGAS UNSUR PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN NON PEMAKETAN – PER JENJANG PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG AnalisisRencanaPelaksanaanKegiatandanRencanaPenarikan Dana; AnalisisKebutuhanPenyediaBarang/Jasa; Analisisklasifikasikegiatanswakelola dan/atau non swakelola; Analisislangkah-langkahrencana/update pengendalianperikatan; Analisisefisiensipembayaran/belanja; Analisisefektifitaspembayaran/belanja; Analisistransparasipembayaran/belanja; Analisisketerbukaanpembayaran/belanja; Analisisbersaing/kompetitifpembayaran/belanja. AHLI MADYA Menyusunrekomendasi Melaksanakantugassebagai PPK*, meliputi: Menyusunrencanapelaksanaankegiatandanrencanapenarikandana; MenerbitkanSuratPenunjukanBarang/Jasa; Membuat, menandatanganidanmelaksanakanperjanjiandenganPenyediaBarang/Jasa; Melaksanakankegiatanswakelola; MemberitahukankepadaKuasa BUN atasperjanjianyagdilakukannya; Mengendalikanpelaksanaanperikatan; Mengujidanmenandatanganisuratbuktimengenaihaktagihkepadanegara; Membuatdanmenandatangani SPP ataudokumen lain yang dipersamakandengan SPP; Melaporkanpelaksanaan/penyelesaianKegiatankepada KPA; MenyerahkanhasilpekerjaanpelaksanaanKegiatanKepada KPA dengan BA Penyerahan; Menyimpandanmenjagakeutuhanseluruhdokumenpelaksanaankegiatan; Melaksanakantugasdanwewenanglainnya yang berkaitandengantindakan yang mengakibatkanpengeluarananggaranBelanja Negara. AHLI MUDA Mengevaluasianalisis AHLI PERTAMA MenyusunAnalisis PENYELIA Mengklasifikasidokumensumber MAHIR Menyusunkertaskerja * PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 12 tentangtugas & wewenang PPK

  10. PEMAKETAN TUGAS UNSUR PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG AHLI MADYA Menyusunrekomendasi Analisispenolakan SPP; Analisiskesalahan SPM; Analisisretur SP2D; Analisis revolving uangpersediaan. Melaksanakantugassebagai PPSPM*, meliputi: MengujikebenaranSuratPermintanPembayaranataudokumen lain yang dipersamakandenganSuratPermintanPembayaranbesertadokumenpendukung MenolakdanmengembalikanSuratPermintanPembayaran, apabilatidakmemenuhipersyaratanuntukdibayarkan Membebankantagihanpadamataanggaran yang telahdisediakan MenerbitkanSuratPerintahMembayarataudokumen lain yang dipersamakandenganSuratPerintahMembayar Menyimpandanmenjagakeutuhanseluruhdokumenhaktagih MelaporkanpelaksanaanpengujiandanperintahpembayarankepadaKuasaPenggunaAnggaran Melaksanakantugasdanwewenanglainnya yang berkaitandenganpelaksanaanpengujian AHLI MUDA Mengevaluasianalisis AHLI PERTAMA MenyusunAnalisis PENYELIA Mengklasifikasidokumensumber MAHIR Menyusunkertaskerja * PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 15 tentangtugas & wewenang PPSPM

  11. PEMAKETAN TUGAS UNSUR KEBENDAHARAAN – BENDAHARA PENERIMAAN PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG PENYELIA MenyusunAnalisis MelaksanakantugassebagaiBendaharaPenerimaan*, meliputi: MenerimadanmenyimpanuangPendapatan Negara; MenyetorkanuangPendapatan Negara kerekeningKas Negara secaraperiodiksesuaiketentuanPeraturanPerundang-undangan; MenatausahakantransaksiuangPendapatan Negara di lingkunganKementerian/Lembaga/ SatuanKerja; MenyelenggarakanpembukuantransaksiuangPendapatan Negara; MengelolarekeningtempatpenyimpananuangPendapatan Negara; MenyampaikanlaporanpertanggungjawabanbendaharakepadaBadanPemeriksaKeuangandanKuasaBendaharaUmum Negara. Analisispenentuan target penerimaan; Analisisrealisasipenerimaan; Analisiskepatuhanpenerimaandanpenyetoranpenerimaan; Analisisekstensifikasi/intensifikasipenerimaan; Analisispengembalianpenerimaan. MAHIR Menyusunkertaskerja TERAMPIL Menginventarisasidokumen * PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 19 tentangtugas & wewenang Bend. Penerimaan

  12. PEMAKETAN TUGAS UNSUR KEBENDAHARAAN – BENDAHARA PENGELUARAN NON PEMAKETAN – PER JENJANG PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG PENYELIA MenyusunAnalisis MelaksanakantugassebagaiBendaharaPengeluaran*, meliputi: menerimadanmenyimpanuangpersediaan; melaksanakanpengujiantagihan yang akandibayarkanmelaluiuangpersediaan; melaksanakanpembayaran yang dananyaberasaldariuangpersediaanberdasarkanperintahKuasaPenggunaAnggaran; menolakperintahpembayaranapabilatagihantidakmemenuhipersyaratanuntukdibayarkan; melaksanakanpemotongan/pemungutandaripembayaran yang dilakukanataskewajibankepada Negara menyetorkanpemotongan/pemungutankewajibankepada Negara keRekeningKasUmum Negara; menatausahakantransaksiuangpersediaan; menyelenggarakanpembukuantransaksiuangpersediaan; mengelolarekeningtempatpenyimpananuangpersediaan;dan menyampaikanlaporanpertanggungjawabanbendaharakepadaBadanPemeriksaKeuangandanKuasaBendaharaUmum Negara. Analisisrealisasibelanja; Analisiscapaian output; Analisispengembalianbelanja. MAHIR Menyusunkertaskerja TERAMPIL Menginventarisasidokumen * PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 23 tentangtugas & wewenang Bend. Pengeluaran

  13. PEMAKETAN TUGAS UNSUR KEBENDAHARAAN – BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG PENYELIA MenyusunAnalisis MelaksanakantugassebagaiBendaharaPengeluaranPembantu, meliputi: MembantuBendaharaPengeluarandalammelaksanakantugaskebendaharaan; MenyampaikanpertanggungjawabankepadaBendaharaPengeluaran; Mengelolarekeningtempatpenyimpananuangpersediaan Analisis Revolving UangPersediaan; AnalisisRealisasiBelanja; AnalisisCapaian Output; AnalisisPengembalianBelanja. MAHIR Menyusunkertaskerja TERAMPIL Menginventarisasidokumen

  14. PEMAKETAN BUTIR KEGIATAN & ANGKA KREDIT PranataKeuangan APBN 20 50 100 Minimal 5 AK per tahun Minimal 12.5 AK per tahun Minimal 25 AK per tahun AnalisPengelolaanKeuangan APBN 50 100 150 150 Minimal 12.5 AK per tahun Minimal 25 AK per tahun

  15. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERBENDAHARAAN 1 PENGANGKATAN PERTAMA 2 PERPINDAHAN JABATAN Memenuhi kebutuhan dari CPNS Min D3 untukKategori keterampilan& Min S1/DIV untukKategori keahlian Min D3 untukKategori keterampilan& Min S1/DIV untukKategori keahlian Lulus Uji Kompetensi Lulus Uji Kompetensi Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam2 tahunterakhir Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam1 tahun Memiliki pengalaman tugas sesuai bidang tugas jafung paling singkat 2 tahun Paling lama 1 Thn PNS & Lulus Uji Kompetensi, diangkat dalam Jafung MerupakanperpindahanjabatandariJabatanFungsional / StrukturalLainnya Paling lama 3 tahunsetelah Jafung, lulus Diklat Fungsional 4 PROMOSI 3 PENYESUAIAN (INPASSING) Lulus UjiKompetensiTeknis, KompetensiManajerial, danKompetensiSosialKultural Min D3 untukKategori keterampilan& Min S1/DIV untukKategori keahlian KhususKategoriKeterampilan, minimal SLTA Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 2 tahunterakhir Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 2 tahunterakhir Akan adapengaturanlebihlanjut oleh Menpan RB Memiliki pengalaman tugas sesuai bidang tugas jafung paling singkat 2 tahun Periodepenyesuaian sampai dengan 31 Desember 2021

  16. StrategiImplementasiJabatanFungsional di BidangPerbendaharaan

  17. PROGRESS DAN TIMELINE STRATEGI IMPLEMENTASI JAFUNG DI BIDANG PERBENDAHARAAN Target: 2.500 orang Regulasi Peraturan BKN, PMK PetunjukTeknis, KMK KamusKompetensi, PerpresTunjanganJabatanFungsional, PermenpanRB SKJ danPerdirjenInpassing • Inpassing • Workshop bagiKanwilDJPbdalamrangkapersiapanpelaksanaaninpassing • Proses Penyesuaian/Inpassingpada 2.500 calonPejabatFugsional Aplikasi e-Jafung PenyelesaiandanLaunching aplikasi e-Jafung(Mei) 2018 2019 Q3 Q4 Q2 Q4 Q1 Oktober 4 Permenpan RB tentang JF di BidangPerbendaharaantelahdiundangkandalamBerita Negara Republik Indonesia. • Formasi • Rekomendasiformasi K/L olehDJPb • PersetujuanFormasiJafungdariKemenpan RB

  18. StrategiImplementasiJabatanFungsional di BidangPerbendaharaan “REGULASI”

  19. PENYELESAIAN REGULASI JAFUNG DI BIDANG PERBENDAHARAAN

  20. StrategiImplementasiJabatanFungsional di BidangPerbendaharaan “FORMASI”

  21. PENETAPAN FORMASI JAFUNG DI BIDANG PERBENDAHARAAN “KebutuhanJumlahPegawaidalamJabatanFungsionaladalahjumlahdansusunanJabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil yang diperlukanolehsatusatuanorganisasiKementerianKeuanganuntukmampumelaksanakantugaspokokdenganbaik, efektif, danefisiendalamjangkawaktutertentu.” PMK Nomor 205/PMK.05/2016 tentangPedomanPenghitunganKebutuhanPegawaidalamJabatanFungsional di LingkunganKementerianKeuangan Formula Perhitungan KJF w (AK Paket x Ʃ PejabatPaket) + AK Non Paket KJF = AngkaKredit per Tahun w = Keterangan Jam KerjaEfektif • Hal-hal yang perludiperhatikandalampenyusunanformasi: • Analisisbebankerja; • Peta Jabatan; • SinkronisasitugasJafungdenganJabatanStrukturaldanJabatanFungsionalUmum; • KeselarasandenganRencanaStrategis/ Blue PrintOrganisasi; • Indikator lain yang diaturdalamPeraturan Menteri PAN RB, meliputiantara lain: • Level unit organisasi; • Jumlahpemangkukepentingan (satker, Pemerintah Daerah, pegawai); • Besaranpagu DIPA; dan • Frekuensi dan volume transaksi = AngkaKredit per Tahun pada tiapjenjang yang dihasilkan oleh PejabatPaket AK Paket AK Non Paket = AngkaKredit per Tahun pada tiapjenjang yang dihasilkan oleh Pejabat Non Paket AK per tahun = AngkaKredit per Tahun pada tiapjenjang Ahli Pertama = 0.01 Ahli Muda = 0.02 Ahli Madya = 0.03 Ahli Utama = 0,04 Terampil = 0.004 Mahir = 0.01 Penyelia = 0.02 PejabatPaket = PPK, PPSPM dan Bendahara = 1.250 untuksatker non Kemenkeu 1.500 untuksatkerKemenkeu JKE*) *) PerkaBKN No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

  22. SIMULASI FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ContohSimulasiPenghitunganKebutuhanPegawai JF PTPN Mahirpada DPR : AK Paketdalamsetahun : Terampil : 5 Mahir : 12.5 Penyelia : 5 AngkaKredit per jam pada tiapjenjang Terampil : 0.04 Mahir : 0.01 Penyelia : 0.02 (12.5 x 1*) + 10.01 (AK Paket x PejabatPaket) + AK Non Paket 0.01 w KJF = KJF = w = Jam KerjaEfektif 1.250 AngkaKredit per Jam =1.8 =dibulatkanmenjadi 1 22 * AsumsiJumlahPejabatBerjenjang III/a-III/b berjumlah 1

  23. TAHAPAN PENYUSUNAN, PENGUSULAN & PENETAPAN FORMASI JAFUNG - K/L SatkermelakukanperhitungankebutuhanformasiJafungdanmenyampaikannyasecarahierarkiskepada K/L pusatnya beserta tembusan ke KPPN 1 7 5 PenetapanFormasi Rekomendasiformasi KPPN melakukan verifikasi usulan perhitungan formasi 2 usulan & rekomendasiformasi kompilasi & usulanformasi DJPB KEMEN PAN RB K/L Kanwil DJPb melakukan kompilasi dan menyampaikan usulan perhitungan formasi ke Kantor Pusat DJPb 3 6 4 4 K/L menyampaikanusulanformasijafungkepadaDJPb 3 BKN kompilasi DJPbmelakukanevaluasidanmemberikanrekomendasiatasusulanformasijafung 5 Usulanperhitunganformasi Kanwil 1 BerdasarkanrekomendasiDJPb, PPK menyampaikanusulanformasijafungkepadaKemenpan RB dantembusan BKN untukditetapkan 6 Indikatorperhitungan, al: • Level unit organisasi; • Jumlahpemangkukepentingan (satker, Pemerintah Daerah, pegawai); • Besaranpagu DIPA; dan • Frekuensi dan volume transaksi 2 Verifikasiusulanperhitunganformasi Kemenpan RB menetapkandanmenyampaikanformasijafungtersebutkepada PPK K/L dantembusan BKN daninstansipembina 7 1 KPPN Satker

  24. StrategiImplementasiJabatanFungsional di BidangPerbendaharaan “E-JAFUNG”

  25. PENGEMBANGAN APLIKASI E-JAFUNG PADA JAFUNG DI BIDANG PERBENDAHARAAN • Aplikasie-Jafungmerupakansisteminformasiberbasis web untukmendukungpengelolaanjabatanfungsional di bidangperbendaharaanmeliputi: inpassing, pengangkatan, penilaianangkakredit, ujikompetensidanpengembangankompetensi. • Aplikasi e-JafungdikembangkanolehDitjenPerbendaharaan, dansaatinimemasukitahapanuser-acceptance test (UAT), yang telahdilakukan di 3 lokasiyaitu: KanwilDJPbProvinsiJawa Barat, JawaTimur, dan DI Yogyakarta. • Ditargetkanakanselesaidanlaunching padaBulan September 2019

  26. StrategiImplementasiJabatanFungsional di BidangPerbendaharaan “INPASSING”

  27. ALUR INPASSING JAFUNG DI BIDANG PERBENDAHARAAN PADA K/L Seleksiinpassingdanrekomendasi 3 1 Kepalasatkermenyampaikanusulancalonpesertainpassingsecarahierarkiskepadakantorpusat K/L masing-masing 2 K/L DJPb Seleksiawaldanusulan Kepala Biro Kepegawaian/SDM K/L melakukanseleksiawalatasusulancalonpesertainpassingdarisatker di lingkupkerjanya, danmenyampaikanusulaninpassingkepadaDJPb 2 4 Monitoring SK Jafung Berdasarkanusulan K/L, DJPbmelakukanseleksiinpassingdanmenetapkanhasilnyaberuparekomendasipengangkatandalamjafungmelaluiinpassing UsulandanDokumenpersyaratan 3 BKN Kanwil 1 4 BerdasarkanrekomendasiinpassingdariDJPb, K/L mengangkat PNS dalamJafungmelaluiinpassing, danmenyampaikan Salinan SK nyakepada BKN, DSP, dan KPPN Periksa Satker KPPN

  28. Tugas dan FungsiDitjenPerbendaharaan dan Kementerian Lembaga dalamimplementasiJabatanFungsional di bidangPerbendaharaan

  29. PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN (INSTANSI PEMBINA) KEMENTERIAN/LEMBAGA (INSTANSI PENGGUNA) MENYUSUN Menyusun formasi jabatan fungsional Melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional  untuk   jenjang Madya (IV/c)  ke bawah Penyelenggaraan pembinaan karier Pejabat Fungsional Memfasilitasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Berkoordinasi dengan instansi Pembina Jabatan Fungsional Melaksanakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional setelah Instansi Pengguna mendapat akreditasi dari instansi pembina. Regulasi dan Pedoman Pelaksanaan JF; Pedoman penulisan Karya Tulis/Karya penulisan; Kurikulum dan metodologi pelatihan Teknis/Fungsional secara berjenjang. MEMFASILITASI Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional; Pembentukan organisasi profesi dan kode etik profesi serta kode perilaku Jabatan Fungsional; Pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional. MENYELENGGARAKAN Pelatihan JF dan Uji Kompetensi serta pemberian akreditasi kepada lembaga pelatihan Kementerian/Lembaga; Pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh Instansi Pengguna; Koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier;

  30. PenyelesaianSertifikasiBendahara

  31. URGENSI PENYELESAIAN SERTIFIKASI BENDAHARA PerpresNomor 7 Tahun 2016 Batas WaktuPeriodePeralihan SeluruhBendahara pada SatuanKerjaPengelola APBN harusmemilikisertifikatBendahara paling lambat20 Januari 2020. • PMK Nomor 128/PMK.05/2017 • MekanismeSertifikasiBendaharas.d. 20 Januari 2020: • Konversi • Internet-based Test (IBT); • Computer-based Test (CBT)-Refreshment; dan • Computer-based Test (CBT)-DiklatBendahara. • MekanismeSertifikasiBendaharasetelah 20 Januari 2020: • Computer-based Test (CBT)-DiklatBendahara yang diselenggarakan oleh BPPK atau K/L bekerjasamadengan BPPK. MekanismeSertifikasi pada PeriodePeralihan pada KPPN • Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2018 • UnsurKebendaharaanmerupakansalahsatuunsurtugasjabatandalamJafungPranataKeuangan APBN • SertifikatBendaharamerupakansalahsatusyaratwajibbagiBendaharauntukdapatdiangkatdalamJafungPranataKeuangan APBN Target Inpassing 2019 diantaranyaBendahara

  32. APLIKASI E-DUKASI PERAN Aplikasi e-dukasiPejabatPerbendaharaan (PERAN) sebagai media pembelajaranonline bagi para pejabatperbendaharaan, sekaligussebagai media penyampaianinformasi Fitur pada aplikasi e-dukasiPERAN : Panduan Teknis KPA; Panduan Teknis PPK; Panduan Teknis PPSPM; Panduan TeknisBendaharaPengeluaran; Panduan TeknisBendaharaPenerimaan; Peraturan Menteri PAN-RB ttg JF Perbendaharaan; FAQ JabatanFungsionalBidangPerbendaharaan; Try Out UjianSertifikasiBendahara.

  33. Terima Kasih

More Related