PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

2. KARIR KARIR Urutan pekerjaan yg terpisah tapi kegiatannya saling berhubungan secara kontinue, teratur,dan sangat berarti bagi kehidupan seseorg. PENGEMBANGAN KARIR Hasil yang muncul dari interaksi antara Perencanaan karir individu dan proses manajemen karir institusional

4. PERENCANAAN KARIR Menyadari diri sendiri, peluang, kesempatan, kendala, pilihan dan konsekwensi. Mengidentifikasikan tujuan yang berkaitan dengan karir Menyusun Program kerja, pendidikan dan yang berhubungan dengan pengalaman yang bersifat pengembangan guna menyediakan arah, waktu dan urutan langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir tertentu.

5. Jabatan karier PNS UU 43/1999 pasal 1 ttg perubahan UU 8/74 Tentang pokok-pokok kepegawaian Bahwa jabatan karier adalah jabatan struktural atau fungsional yg hanya dpt diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Sistem pembinaan Karier PNS adalah prestasi kerja. Sistem tertutup ( Internal Organisasi) Sistem terbuka.( External Organisasi)

6. Promosi Adalah proses pindahnya seseorg dari suatu jabatan tertentu kejabatan lain secara vertikal keatas atau ketingkat yg lebih tinggi dlm hierarki jabatan/umumnya naik satu tingkat/derajat.

7. Alasan-alasan kenapa promosi di programkan, yaitu : Menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru bagi ybs dan daya dorong bagi pegawai yg lain. Mengurangi angka permintaan berhenti pegawai, krn pegawai mempunyai harapan posisitif di tempat bekerja. Dpt membangkitkan semangat kerja pegawai dlm rangka pencapaian tujuan organisasi,dimana mereka juga berkepentingan.

8. Membangkitkan kemauan utk maju pd pegawai itu sendiri dan menimbulkan kesungguhan dlm mengikuti Diklat dlm pengembangan karier. Dpt menimbulkan kepuasan pribadi, kebanggaan dan harapan perbaikan dalam penghasilan

9. Dasar-dasar dalam menentukan promosi, yaitu : Prestasi kerja meliputi tentang pengetahuan pekerjaan, ketrampilan dlm menjlnkan pekerjaan, sikap mental dan sikap sosial, kualitas dan kuantitas hasil pekerjaaan, tingkat kehadiran kerja/disiplin waktu kerja serta kondisi kesehatan. Pemeriksaan psikologi meliputi Kecerdasan dan bakat, minat, motivasi, kepribadian dan kesehatan mental.

10. Persyaratan obyektif dlm hal promosi, yaitu : Prestasi kerja dan Senioritas. MUTASI/ALIH TUGAS Perpindahan seorg pegawai ke jabatan secara horizontal sejajar

11. Mutasi/alih tugas ada 2 bentuk,yaitu Pertama Penempatan seseorg pd tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif lama dengan statusnya yg lama. Kedua : alih tempat

12. Mutasi yg ideal, bertujuan : Menempatkan seseorg pd tempatnya yg paling cocok shg memungkinkan yg bersangkutan mengoptimalkan produktivitas dan mewujudkan kreartivitas, Mengembangkan kemampuan dan prestasi karyawan. Mencegah karyawan agar tdk bersikap dan berprilaku yg menyimpang dr standar2 organisasi.

13. KENAIKAN PANGKAT PNS(PP N0 12 TH 2002) JENIS KENAIKAN PANGKAT : 1. KENAIKAN PANGKAT REGULER 2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN 3. KENAIKAN PANGKA ANUMERTA 4. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

16. B. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN YANG DIBERIKAN KEPADA PNS DENGAN PRESTASI LUAR BIASA BAIKNYA PNS dengan prestasi luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dengan syarat : 1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam1(satu) tahun terakhir

17. D. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkatnya apabila : 1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik

18. 3. KENAIKKAN PANGKAT ANUMERTA PNS yang dinyatakan tewas diberikan kenaikkan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas CPNS yang tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas

19. 4. KENAIKKAN PANGKAT PENGABDIAN PNS dapat diberikan kenaikkan pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi bila : 1. Meninggal dunia 2 Cacat karena Dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam sebuah jabatan negeri 3. Akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun

20. UU RI no.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 4. Kedudukan guru > Tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat & peran guru sbg agen pembelajaran berfungsi utk meningkat kan mutu pendidikan nasional.

21. BAB III. Prinsif Profesional. Pasal 7. 1.Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 2.Memilki komitmen utk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akh lak mulia. 3.Memilki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.

22. 4.Memiliki kompetensi yg diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. 5.Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 6.Memperoleh penghasilan yg ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7.Memiliki kesempatan utk mengembangkan keprofesionalan secara berkelnjutan dengan dengan belajar sepanjang hayat.

23. 8.Memiliki jaminan perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas keprofesionalan dan 9.Memiliki organisasi profesi yg mempunyai kewenangan mengatur hal2 yg berkaitan tugas keprofesionalan guru.

24. KARIER GURU II/A GURU PRATAMA II/B GURU PRATAMA TK.I II/C GURU MUDA II/D GURU MUDA TK.I III/A GURU MADYA III/B GURU MADYA TK.I III/C GURU DEWASA III/D GURU DEWASA TK.I

25. IV/A GURU PEMBINA IV/B GURU PEMBINA TK.I IV/C GURU PEMBINA UTAMA MUDA IV/D GURU PEMBIN UTAMA MADYA IV/E GURU PEMBINA UTAMA

26. Perwal 2/2008. Ijin Belajar, penyesuaian ijazah, ujian dinas IJIN BELAJAR 1.PNS/TKK hrs mendpt ijin belajar dari wali kota atau Pejabat yg ditunjuk. 2.Mengajukan permohonan ijin secara tertu lis. 3.Permohonan diajukan paling lambat setelh mengikuti kuliah selama 1 semester

27. Ijin belajar diberikan, dengan ketentuan Kualifikasi pendidikan yg ditempuh hrs sesuai dengan kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan sebelumnya, Tdk mengganggu kelancaran tugas sehari – hari. Sekolah/Perguruan tinggi yg tlh terakreditasi min B.

28. Persyaratan Ijin Belajar 1.Srt Pernyataan dr atasan langsung bhw sifat tugas ybs menuntut peningkatan ke mampuan melalui pendidikan. 2.Fotho copy ijazah/terakhir dilegalisir. 3.Fotho copy DP3 dua thn terakhir( BAIK ). 4.Fotho copy SK Pengangkatan/legalisir. 5.Keterangan tercatat sbg siswa dr sekolah 6.Jadwal perkuliahan ( DiplomaII, AktaII S1) 7.Copy proposal rencana judul penelitian thesis/S2

29. Penyesuaian Ijazah, hrs mengikuti ujian penyesuaian, ketentuan sbb: 1.Jabatan/Tugas dengan pendidikannya hrs singkron/relavan/sesuai dengan pekerjaan 2.Adanya formasi/struktur pegawai dengan beban kerja dan tanggung jawab. 3.Memiliki Surat Ijin Belajar. 4.Melampirkan Ijazah terakhir/transkrip nilai yg dilegalisir. 5.DP3 2 thn terakhir/kecuali TKK

30. UJIAN DINAS Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikkan pangkat dari Pengatur Tk I gol ruang II/d menjadi Penata Muda Gol ruang III/a Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikkan pangkat dari Penata Tk I Gol ruang III/d menjadi Pembina Gol ruang IV/a KECUALI Akan diberikan Kenaikkan pangkat prestasi kerja luar biasa Akan diberikan kenaikkan pangkat menemukan penemuan baru Diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian Telah memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau S2

31. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL (PP 13 TAHUN 2002) PERSYARATAN : 1. Berstatus PNS 2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan 3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan 4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan 6. Sehat jasmani dan rohani

32. KOMPETENSI Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksnaan tugas jabatannya. STANDAR KOMPETENSI Terdiri dari : Kompetensi Umum Kompetensi Khusus.

33. KOMPETENSI UMUM Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon I - Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) - Mampu merumuskan Vis, Misi dan Tujuan organisasi Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon II - Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup bangsa menjadi sikap an perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Mampu mengakualisasikan kode etik PNS dalam meningkatkan profesionalisme, moralitas dan etos kerja - Mampu melakukan manjemen perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan jaman

34. Standar Kompetensi Umum Jabatan Eselon III - Mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasi - Mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap bawahannya - Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya Standar Kompetensi Umum Jabatan Eselon IV - Mampu mengatur / mendayaguanakan sumberdaya- sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - Mampu melakukan koordinasi, intefrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya - Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya

35. STANDAR KOMPETENSI KHUSUS Ditetapkan oleh Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing sesuai dengan uraian tugas/jabatan di unit organisasinya. Kompetensi khusus dapat diperoleh melalui diklat teknis.

36. ANALISIS JABATAN KARIER PNS Analisis jabatan karier PNS adalah prosedur untuk menentukan tugas-tugas dan hakekat pekerjaan serta spesifikasi PNS yang dipilh untuk menduduki jabatan tertentu dan melaksanakan pekerjaannya. Proses analisis jabatana adalah suatu analisis jabatan yang menyediakan data tentang syarat pekerjaan, yang kemudian digunakan untuk menyusun : 1) Analisis jabatan, 2) uraian jabatan 3) spesifikasi pekerjaan

37. ANALISIS JABATAN Analisis jabatan karier sebagai dasar penyusunan suatu uraian jabatan yang akan diberikan seseorang, kemudian diuraikan atas faktor-faktor yang diberi bobot dalam pelaksanaan suatu evaluasi jabatan Karna dasar dari uraian pekerjaan adalah analisa jabatan yang kelak akan mempengaruhi pada pemberian bobot, maka analisis jabatan karier harus benar-benar dilaksanakan secara cermat dan tepat oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (Baperjakat).

38. URAIAN JABATAN (JOB DESCRIPTION) Adalah rumusan tertulis tentang hal-hal yang dilaksanakan secara aktual, bagaimana mengerjakannya, oleh siapa yang mengerjakannya dan dalam kondisi apa hal-hal tersebut dikerjakan. Secara umum uraian pekerjaan terdiri dari bagian-bagian tentang : - Bagaimana mengidentifikasi pekerjaan - Bagaimana membuat ringkasan pekerjaan - Bagaimana hubungan, tanggungjawab dan tugas-tugas dilaksanakan, - Bagaimana standar wewenang dan pekerjaan - Bagaimana persyaratan kerja - Bagaimana membuat spesifikasi pekerjaan

39. Penilaian dan pertimbangan Pengangkatan dalam Jabatan Pengangkatan. Pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I pada instansi pusat ditetapkasn oleh Presiden atas usul pimpinan instansi dan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara. Untuk menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah disetiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), BAPERJAKAT terdiri dari : BAPERJAKAT Instansi Pusat Baperjakat Instansi Daerah Propinsi Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten Kota

40. SPESIFIKASI PEKERJAAN(JOB SPECIFICATION) Spesifikasi pekerjaan merupakan penentuan karakter dan kemampuan seseorang yang diperlukan untuk direkrut, dengan menentukan spesifikasi seseorang dilihat dari : Pendidikannya, kecakapannya, training yang diperlukan dan ciri-ciri pribadi Melihat arti dan kegiatannya, maka kegunaan analisis jabatan sangat mendasar sifatnya dalam pelaksanaan meningkatkan kemampuan sumber daya pegawai yaitu : Untuk merekrut dan seleksi penerimaan pegawai Penentuan jabatan yang diberikan Penilaian prestasi kerja (Performance appraisal) Menentukan klasifikasi pelatihan yang akan diberikan

41. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota mempunyai kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan : Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota setelah medapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD Pemberhentian Sekretaris Daerah Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah atau jenjang jabatan Fungsional

42. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan : - Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah - Pemberhentian sementara dari jabatan Negeri PNSD yang menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah atau jabatan Fungsional.

43. PNS DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL KARENA : 1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya 2. Mencapai batas usia pensiun 3. Diberhentikan sebagai PNS 4. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan 5. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan 6. Adanya perampingan organisasi pemerintah 7. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau 8. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS(PP Nomor 101 Tahun 2000) Adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS Tujuan : 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

45. Sasaran terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Jenis Diklat 1. Diklat Prajabatan 2. Diklat dalam Jabatan 3. Diklat Kepemimpinan 4. Diklat Fungsional 5. Diklat Teknis

46. 1. Diklat Prajabatan Merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS, terdiri dari : - Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS golongan I - Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS golongan II - Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS golongan III Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS. 2. Diklat dalam Jabatan Untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, diklat dalam jabatan terdiri dari : - Diklat Kepemimpinan - Diklat Fungsional - Diklat Teknis

47. 3. Diklat Kepemimpinan Yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural, Diklatpim terdiri dari : - Diklat Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon IV - Diklat Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon III - Diklat Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon II Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural. PNS yang akan mengikuti Diklatpim tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklatpim tingkat dibawahnya. 4. Diklat Fungsional Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing. Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

48. 5. Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat Teknis dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis bersangkutan. Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

49. PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (PP 10 TAHUN 1979, SE BKN NO 02/SE/1980) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. Tujuan : Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, Penilaian terdiri dari : 1. Kesetiaan 5. Kejujuran 2. Prestasi Kerja 6. Kerjasama 3. Tanggung jawab 7. Prakarsa 4. Ketaatan 8. Kepemimpinan

50. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) Adalah daftar yang memuat nama-nama PNS dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan. Ukuran yang digunakan secara berturut-turut : 1. Pangkat 2. Jabatan 3. Masa kerja 4. Latihan Jabatan 5. Pendidikan, dan 6. Usia.

51. 1. Pangkat PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila ada dua atau lebih yang berpangkat sama, maka PNS yang lebih dahulu menduduki pangkat yang sama tersebut dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. 2. Jabatan Ukuran yang kedua untuk menentukan nomor urut dalam DUK adalah Jabatan. Apabila ada dua atau lebih berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat yang sama itu pada waktu yang sama pula, maka PNS yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila jabatan sama juga, maka PNS yang lebih dahulu memangku jabatan yang sama eselonnya itu dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

52. 3. Masa kerja Apabila ada dua orang atau lebih berpangkat sama, dan memangku jabatan yang sama pada waktu yang sama juga, maka PNS yang memiliki masa kerja yang lebih banyak dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Masa kerja yang dipertimbangkan dalam DUK adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapn gaji. 4. Latihan Jabatan Apabila ada dua orang atau lebih berpangkat sama memangku jabatan yang sasma pada waktu yang sama pula, dan memiliki massa kerja yang sama banyaknya, maka PNS yang pernah mengikuti latihan jabatan yang dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila jenis dan tingkat latihan jabatanpun sama, maka PNS yang lebih dahulu dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Tingkat latihan jabatan yang digunakan sebagai dasar dalam DUK adalah jumlah jam pelajarannya tidak kurang dari 100 jam pelajaran.

53. 5 Pendidikan Apabila ada dua orang atau lebih PNS yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja sama dan lulus latihan jabatan yang sama maka PNS yang lulus dari tingkat pendidikannya yang lebih tinggi dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Apabila tingkat pendidikannya pun sama juga, maka PNS yang lebih dahulu lulus dari tingkat pendidikan yang sama itu dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. 6. Usia. Apabila ada dua orang atau lebih PNS yang berpangkat sama, memangku jabatan sama, memiliki masa kerja sama dan lulus jabatan sama, tingkat pendidikan sama dan apabila jenis pendidikannya pun sama dan lulus dari tingkat pendidikan yang sama pada waktu yang sama pula, maka PNS yang usianya lebih tinggi dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

54. Pembuatan DUK Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi, Tinggi Negara, Pemimpin Lembaga Non Departemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupai/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungannya masing-masing. DUK dibuat untuk selurh PNS dari satuan organisasi tiap-tiap tahun pada bulan Desember. CPNS belum dimasukkan dalam DUK karena kepada CPNS belum diberikan pangkat.

55. Pengumuman dan keberatan atas Nomor Urut dalam DUK PNS dapat mengajukan keberatan atas nomor urutnya dalam DUK dengan mengajukan keberatan tertulis kepada Pejabat Pembuat DUK, keberatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung mulai DUK diumumkan. Keberatan yang melebihi 30 hari tidak dapat dipertimbangkan.

56. PENGHARGAAN PNS Bentuk penghargaan dapat berupa : Piagam, Bintang, Lencana, Uang, benda lain. Penghargaan yang telah diberikan kepada PNS antara lain : Tanda Kehormatan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan (PP No 29 Tahun 1959) Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (PP No. 25 Tahun 1994) Pemberian penghargaan kepada PNS yang melakukan kewajibannya secara luar biasa(PP No 35 Tahun 1964) Kenaikan Pangkat (PP No 12 Tahun 2002)

57. APARATUR DALAM KRISIS EKONOMI GLOBAL Krisis ekonomi yang terjadi tidak saja akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Antisipasi kebijakan terhadap dampak krisis ekonomi global pada umumnya : 1. Bersifat Fiskal / moneter 2. Aparatur Negara - Efisiensi dan efekifitas keberhasilan pelaksanaan kebijakan Negara akan ditentukan oleh kualitas aparatur negara yang dimiliki - Jika tercermin dengan kualitas aparatur Negara yang ada saat ini, nampaknya sulit dicapai efisiensi dan efektifitas kebijakan Pemerintah mengatasi krisis ekonomi global

58. 3. Assumsi Publik / Masyarakat: Keberadaan Aparatur Negara lebih dianggap mempersulit Pelayanan Publik dan membebani anggaran Negara Kondisi Obyektif : a. Aparatur Negara yang tidak berkompeten sulit diharapkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas alur penyelenggaraan Pemerintah b. Rendahnya perhatian dan komitmen terhadap profesionalisme aparatur negara c. Aparatur negara yang inkompeten dan memiliki sikap, mental dan moral yang tidak baik.

59. 4. Membangun Aparatur Negara Pertama : Membangun paradigma, budaya dan mentalitas publik entrepeneur yaitu : Bagaimana menjadikan aparatur negara yang selalu berfikir dan bertindak efisien / efektif serta menjadikan masyarakat sebagai stakeholder sekaligus costumer yang harus dilayani dengan baik. Daerah yang telah membuktikan mampu menjadikan aparatur negara yang berbudaya enterpreneur dan melayani publik dengan baik : Sragen, Kebumen, Jembrana, Gorontalo, Tarakan. Kedua : Pembangunan aparatur Negara adalah penerapan sistem merit dalam birokrasi. Selama ini administrasi aparatur negara dilakukan secara apa adanya, tidak berbasis kompetensi. Aparatur akan berfungsi secara profesional jika kompetensi dan kinerjas menjad dasar dalam semua proses pengukuran.

60. Ketiga : Pembangunan Aparatur Negara juga terletak pada penguatan pengawasan etika dan perilaku aparatur Esensi Etika Pengawasan moral terhadap setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara yang terikat dengan mandat kedaulatan rakyat

61. FAKTOR INTERNAL PENGHAMBAT LAJU KARIER Tidak memiliki target yang jelas - Harus memiliki Goal dan Target - Memiliki bidikan karier yang focus - Possion - Semangat - Kenikmatan dalam menjalankan pekerjaan Solusi : - Harus memiliki Goal atau target yang jelas - Spesifik - Rinci meliputi jenjang karier yang hendak dicapai - Berapa lama ingin mencapainya - Apa saja potensi penghambat untuk mencapainya - Strategi apa untuk mengantisipasi dan mengatasinya

62. Tidak Memiliki Model Anutan (Role Model) Mereka yang berhasil bersaing untuk menempati kompetensi dalam fast track career adalah mereka yang memiliki Role Model untuk sukses. Baik secara sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, mereka memiliki model yang dijadikan anutan (contoh yang baik) untuk bisa memiliki karir yang bagus. Solusi : Bila Karir terhambat/tersendat-sendat maka carilah Role Model yang bisa kita jadikan contoh untuk membangun karier. Perhatikan : (Ini bisa dijadikan model sukses anda) - Bagaimana dia bekerja - Bagaimana dia bertindak - Bagaimana dia berdiskusi - Bagaimana dia melayanai klien - Bagaimana dia mengusulkan idea-idea kepada atasan - Bagaimana dia / jam berapa datang ke kantor/apel pagi dan jam berapa dia pulang kerja

63. Tidak Mencintai Pekerjaan Tidak memiliki kecintaan terhadap pekerjaan, profesia atau job desk akan melahirkan kemandulan kreatifitas, kerja jenuh, dan bekerja dengan prinsif ”Dalily Routine” atau yang penting rutin. Solusi : Dayagunakan potensi diri dengan “Do What you love, love what you do” artinya pilihlah (setiap orang berhak memiliki apa yang akan diputuskan dalam hidup) pekerjaan yang paling disukai, digandrungi atau dicintai. - Mendapatkan pekerjaan harus ada gairah guna menghasilkan produktifitas yang tinggi - Cintai pekerjaan tersebut dengan kecintaan yang maksimal - Bagi yang sudah jatuh terhadap pekerjaan, akan tetapi kurang menyukainya. Maka berusahalah mencintai pekerjaan tersebut, lama-lama akan menemukan juga effek positif dari kecintaan terhadap pekerjaan tersebut.

64. PENUTUP Jika Kita terbiasa hidup dengan tantangan yang kecil, biasanya upaya yang kita lakukan untuk menyelesaikannya hanya membutuhkan pemikiran serta usaha yang relatif kecil dan sekedarnya. Maka janganlah salahkan siapa-siapa jika kita hanya menjadi orang kecil. Sebaliknya, Jika kita terbiasa hidup dengan tantangan besar, kita perlu menghadapinya dengan pemikiran dan usaha besar juga. Sebagai konsekwensinya, anda tidak perlu merasa berhutang pada siapapun atas kesuksesan anda, bahkan lebih dari itu anda dapat membagi sukacita kepada orang banyak.

66. TERIMA KASIH