1 / 41

PENGERTIAN PERBANKAN OLEH WISNU HENDRI YANTO S.H

PENGERTIAN PERBANKAN OLEH WISNU HENDRI YANTO S.H. PENGERTIAN HKM PERBANKAN.

Download Presentation

PENGERTIAN PERBANKAN OLEH WISNU HENDRI YANTO S.H

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENGERTIAN PERBANKAN • OLEH • WISNU HENDRI YANTO S.H

  2. PENGERTIAN HKM PERBANKAN ”HukumPerbankanadalahkesatuanketentuan-ketentuan yang mengaturhukum yang berlakuterhadapLembagaPerbankan, baikdalamhubunganantar bank maupundalamhubungannyadenganmasyarakat, sehinggaperbankanmampumenjalankanfungsinyasecarasehat, wajardaneffisien”

  3. DASAR HUKUM PERBANKAN • Staatsblad No. 357/1929 tgl 14-09-1929. ttgBadan-badanKreditDesadlmPropinsidiJawadan Madura; (sblmmerdeka) • UU No. 12/1952 ttg Bank Pembangunan Swasta; • UU No. 14/1967 ttgPokok-PokokPerbankan; • UU No. 7/1992 ttgPerbankan • UU No. 10/1998 ttgperubahan UU No. 7/1992 ttgPerbankan

  4. Pengertian BANK Menurut UU 10/1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

  5. ASAS PERBANKAN • AsasHukum • AsasKeadilan • AsasKepercayaan • AsasKeamanan • Asaskehati-hatian • AsasEkonomi

  6. Hukum yang BerlakuTerhadapLembagaPerbankan • BadanHukumPublik (Bank Negara/Pemerintahatau Daerah) • BadanHukumPerdata (Bank Swasta, Koperasi, Asing)

  7. MACAM-MACAM BANK • Dari SegiFungsi • Bank Umumyaitubank ygmelaksanakankegiatanusahanyasecaraKonvensionaldanPrinsipsyariah yang dlmkegiatandapatmemberikanjasadalamlalulintaspembayaran. • Bank Perkreditan Rakyat (BPR),yaitu Bank yang menerimasimpananhanyadalambentukdepositoberjangka, tabungandanataubentuklainnya yang dipersamakandenganitu.

  8. USAHA BANK UMUM • Menghimpundanadarimasyarakatdalambentuksimpananberupagiro, depositoberjangka, sertifikatdeposito, tabungandanataubentuklainnya yang dipersamakandenganitu • Memberikankredit • Menerbitkansuratpengakuanhutang

  9. Membeli, menjualataumenjaminrisikosendirimaupununtukkepentingandanatasperintahnasabahnya; • Memindahkanuangbaikuntukkepentingansendirimaupununtukkepentingannasabah • Memindahkandana, menjamindanadariataumeminjamkandana bank lain, baikdenganmenggunakansurat, saranatelekomunikasimaupundenganweselatastunjukatausaranalainnya

  10. MenerimapembayarandaritagihanatassuratberhargadanmelakukanperhitungandenganatauantarapihakketigaMenerimapembayarandaritagihanatassuratberhargadanmelakukanperhitungandenganatauantarapihakketiga • Menyediakantempatuntukmenyimpanbarangdansuratberharga • melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak • Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa effek

  11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat • menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari’ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia • Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya

  12. Perdagangan Valuta Asing • Melakukan penyertaan modal (Leasing, modal ventura, asuransi); • Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah; • Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.

  13. USAHA BPR • Menerimasimpananberupa giro dan ikutsertadalamlalulintaspembayaran • Melakukankegiatanusahadalamvalutaasing • Melakukanpenyertaan modal • Melakukanusahaperasuransian • Melakukanusaha lain diluardari yang telahditentukandalamPasal 13 undang-undangperbankan

  14. Dari SegiPemilikan Modal 1. Bank Milik Negara 2. Bank MilikSwasta

  15. Dari SegiStuktur 1. Bank Sentral (B.I) 2. Bank Operasional (BNI, BRI, BCA dll) “bank ygmelayanilangsungmasyarakatuntukmenghimpundanadarikmasyarakatdlmbentuksimpanandanmenyalurkandalambentukkreditkpdmasyarakat”

  16. Dari SegiPerinsip Usaha • Bank Konvensional (sistemBunga) • Bank Syariah (sistemBagiHasil)

  17. Dari segipenciptaanuangGiral Bank Primer • Adalah Bank yang dapatmenciptakanuanggiral • Yang digolongkandalam Bank Primer iniadalah : • Bank Sirkulasi (Bank Sentral) yang dapatmenciptakankreditdalambentukuangkartaldanuanggiral • Bank Umum, yang hanyadapatmenciptakanuanggiral.

  18. Penciptaanuanggiraloleh bank-bank tersebutdiatasdilakukandengancarapemberianpinjaman yang tidakdibebankandarisaldo (Baki) nasabah. Artinyawalaupun Bank memberikankredit, namunsaldosimpanannasabahtetaputuhdannasabahtetapmemilikihakterhadapsetiappenarikanuangnyaselamasaldonyamasihmencukupi. • Hal inidapatdilakukankarenadalampraktekperbankantidaksemuanasabahmenariksaldosimpananyapadasaat yang sama (Kecualiterjadi Rush penarikansecarabesar-besarandalamwaktu yang sama) Hal inijarangterjadi. • Karenajumlahpermintaankreditlebihbesardaripadajumlahsaldosimpanannasabah, maka Bank bersediamelepaskankredit yang lebihbesardarisaldonasabahdengancaramenciptakanuanggiralmelaluirekeningkoran. Dengandemikianuangkartalsamatetapijumlahuanggiraldiciptakanbertambah.

  19. BANK SEKUNDER Adalah bank yang bertugassebagaiperantaradalammenyalurkankredit. Yang tergolongdalam Bank Sekunderialah Bank Tabungan dan Bank Pembangunan yang tidakmenciptakanuanggiral.

  20. SYARAT-SYARAT MENDIRIKAN BANK • Perizinan • BentukHukum • Modal • Kepemilikan

  21. PERIZINAN • PSL 16 (1) UU Perbankan: “Setiappihakygmelakukankegiatanmenghimpundanadarimasyarakatdlmbentuksimpananwajibterlebihdahulumemperolehizinusahasebagai bank umumatau BPR daripimpinan BI, kecualiapabilakegiatanmenghimpundanadarimasyarakatdiaturdgn UU tersendiri”

  22. IzinygdikeluarkanolehMenteridgncaraduatahap: 1. PersetujuanPrinsip, yaitupersetujuan utkmempersiapkanmendirikanbank; 2. Izin Usaha yaituizinusahaygdiberikan utkmelakukanusahasetelahpersiapan pendirian bank selesaidilakukan;

  23. SyaratmemperolehPersetujuanPrinsip • RancanganAnggaranDasar; • Daftarcalonpemegangsaham, susunanDireksi, DewanKomisaris; • RencanasusunanOrganisasi; • RencanaKerja; • Buktipenyetoransekurang-kurangnyasebesar 30% dari modal ygdisetor

  24. SyaratmemperolehIzin Usaha Melampirkan: 1. AnggaranDasarygtelahdisahkan Menteri; (Hkmdan HAM RI); 2. DaftarPemegangsaham, susunan DireksidanDewanKomisaris; 3. susunanOrganisasi, siistemdanprosedurkerja; 4. buktipelunasanseluruh modal ygdisetorkan;

  25. BENTUK HUKUM • UU No. 40/2007 ttg Perseroan terbatas; • UU No. 25/1992 ttgPerkoperasian; • UU No. 5/1962 ttg Perusahaan Daerah.

  26. MODAL BANK • Modal Inti adalah modal sendiriygdananyaberasaldaripemegangsaham; • Modal Pelengkap, terdiridari: • Cadanganrevaluasitetap, cadanganumum, modal pinjaman, pinjamansubordinasidanpeningkatanpenyertaan pd portofolioygtersediautkdijualsetinggi-tingginya;

  27. MODAL AWAL PENDIRIANBANK

  28. AKUISISI, MARGER, KONSOLIDASI • AKUISISI/PENGAMBILALIHAN Akusisiadalahperbuatanhukum yang dilakukanolehbadanhukumatauorangperseoranganuntukmengambilalih, baikseluruhataupunsebagianbesarsahamperseroan yang dapatmengakibatkanberalihnyapengendalianterhadapperseroantersebut.

  29. JENIS-JENIS AKUISISI 1. Akusisi horizontal Akuisisi horizontal adalahakuisisiterhadapperseroan yang memilikiprodukdanjasa yang sejenisataupesaing yang memilikiprodukdanjasa yang sejenisataupesaing yang memilikidaerahpemasaran yang sama.

  30. 2. AkusisiVertikal Akuisisi vertical adalahterhadapbeberapaperseroan yang memilkiprodukdanjasa yang tidaksejenisdengantujuanuntukmenguasaimatarantaiproduksidandistribusidarihulusampaikehilir. 3. AkuisisiKonglomerasi Akusisikonglomerasiadalahakuisisiterhadapsatuataubeberapaperseroan yang tidakmempunyaikaitanbisnissecaralangsungdenganbisnisperseroanpengakuisisidengantujuanmembentukkonglomerasibaruataukonglomerasi yang lebihbesarlagi.

  31. Marger /pengabungan Merger adalahpenggabungandaridua bank ataulebihdengancaratetapmempertahankanberdirinyasalahsatu bank danmembubarkan bank-bank lainnyatanpamelikuidasiterlebihdahulu.

  32. KONSOLIDASI Konsolidasiadalahpenggabungandaridua bank ataulebih, dengancaramendirikan bank barudanmembubarkan bank-bank tersebutdenganatautanpamelikuidasi.

  33. PerbedaanLembagaKeuangandanPembiayaan DASAR HUKUM • LembagaPembiayaan Kepres No. 61/1988 Jo KMK No. 1251/KMK.013/1988 terakhirdicabutdenganPerpes No. 9/2009; • LembagaPerbankan UU No. 7/1992 Jo UU no. 10/1998 ttg PERBANKAN

  34. KEGIATAN USAHA • LEMBAGA PEMBIAYAAN satu bid. Usaha tertentusajadgnmemberikanpembiayaantertentusgbinvestasiduniausahamaupunbrgmdlsbg modal kerjaduniausaha. . LEMBAGA PERBANKAN memberikanjasasimpanan, pinjamandanjasaperbankanlainnya.

  35. PENGHIMPUNAN DANA • LEMBAGA PEMBIAYAAN tdkdiperkenankanmenarikdanasecaralangsungdarimasyarakatdlmbentukgiro, diposito, dantabungan, terkecualimenerbitkansuratsanggupbayar • LEMBAGA PERBANKAN dptsecaralangsungmenghimpundanadarimasyarakatdlmbentukgiro, diposito, tabungandandipositoberjangkadll

  36. PENYALURAN DANA • LEMBAGA PEMBIAYAAN tdkdiperkenankanutkmenjalankanusahadgnmemberikankreditsecaralangsungdanmemberikanjaminandlmsegalabentukkepadapihak-pihak • LEMBAGA PERBANKAN menjalankankegiatanusahakreditdanpembiayaanprinsipsyariah

  37. JAMINAN UTANG • LEMBAGA PEMBIAYAAN dlmmenjalankankegiatanpembiayaantdkmenekankanaspekjaminan (non collateral basis) • LEMBAGA PERBANKAN dlmmemberikankreditlebihberorientasikepadajaminan

  38. PENJAMIN • LEMBAGA PEMBIAYAAN dilaranganmemberikanjaminandlmbentukapapunkepadapihak lain • LEMBAGA PERBANKAN dapatbertindaksbgpenjamindgnmemberikanjaminankpdpihak lain.

  39. PENCIPTAAN UANG GIRAL • LEMBAGA PEMBIAYAAN tdkdapatmenciptakanuanggiral • LEMBAGA PERBANKAN dapatmenciptakanuanggiral

  40. PENERBITAN SURAT SANGGUP • LEMABAG PEMBIAYAAN duludilarangmenerbitkansuratsanggup, kecualisbgjaminanutangkepada bank ygmenjadikreditornya. Suratsanggupbayartidakdapatdialihkandandikuasakankepadapihakmanapundanwajibdicantumkankata-kata “tidakdapatdialihkandandikuasikpdpihakmanapun. Sekarangdiperbolehkandenganmemenuhiprinsipkehati-hatian • LEMABAGA PERBANKAN Dapatmenerbitkansuratsangguppengakuanhutang

  41. PERIZINAN, PEMBINAAN dan PENGAWASAN, OTORITAS • LEMBAGA PEMBIAYAAN MenteriKeuangan • LEMBAGA PERBANKAN Bank Indonesia

More Related