1 / 10

TEORI KEWENANGAN (THEORIE VAN BEVOEGDHEID )

TEORI KEWENANGAN (THEORIE VAN BEVOEGDHEID ). OLEH RUSDIANTO MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS NAROTAMA 2012. Pengertian.

judd
Download Presentation

TEORI KEWENANGAN (THEORIE VAN BEVOEGDHEID )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TEORI KEWENANGAN (THEORIE VAN BEVOEGDHEID ) OLEH RUSDIANTO MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS NAROTAMA 2012

  2. Pengertian MenurutPhilipus M. Hadjon, “wewenang (bevoegdheid) dideskripsikansebagaikekuasaanhukum (rechtsmacht). Jadidalamkonsephukumpublik, wewenangberkaitandengankekuasaan (Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 1997 , hlm.1)

  3. , F.P.C.L. Tonner dalamRidwanHRberpendapat “Overheidsbevoegdheidwordt in ditverbandopgevadals het vermogenompositiefrecht vast tesrellen en Aldus rechtsbetrekkingentussen burgers onderling en tussen overhead en tescheppen” (kewenanganpemerintahdalamkaitaninidianggapsebagaikemampuanuntukmelaksanakanhukumpositif, dandenganbegitudapatdiciptakanhubunganhukumantarapemerintahandenganwaganegara) (Ridwan HR, HukumAdministrasi Negara, (Jakarta: RajawaliPers, 2006), hlm. 100)

  4. Ferraziendefinisikankewenangansebagaihakuntukmenjalankansatuataulebihfungsimanajemen, yang meliputipengaturan (regulasidanstandarisasi), pengurusan (administrasi) danpengawasan (supervisi) atausuatuurusantertentu. AgusSalimAndi (Ganjong, Pemerintahan Daerah KajianPolitikdanHukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 93)

  5. UnsurKewenangan • Pengaruh: ialahbahwapenggunaanwewenangdimaksudkanuntukmengendalikanperilakusubyekhukum. • Dasarhukum:dasarhukum, bahwawewenangituselaluharusdapatditunjukdasarhukumnya, dan • Konformitashukum:mengandungmaknaadanya standard wewenang, yaitu standard umum ( semuajeniswewenang) dan standard khusus (untukjeniswewenangtertentu)”.

  6. Macam-MacamKewenangan Setiaptindaknpemerintahandan/ataupejabatumumharusbertumpupadakewenangan yang sah. Kewenanganitudiperolehmelalui 3 sumber: • Atribusi: wewenang yang diberikanatauditetapkanuntukjabatantertentu. Dengandemikianwewenangatribusimerupakanwewenang yang melekatpadasuatujabatan. • Pelimpahan • Delegasi: wewenang yang bersumberdaripelimpahansuatu organ pemerintahankepada organ lain dengandasarperaturanperundang-undangan • Mandat: wewenang yang bersumberdariprosesatauprosedurpelimpahandaripejabatataubadan yang lebihtinggikepadapejabat yang lebihrendah (atasanbawahan).

  7. PerbedaanDelegasidanMandat:

  8. SifatKewenangan • KewenanganTerikat: apabilaperaturandasarnyamenentukankapandandalamkeadaanbagaimanakewenangantersebutdapatdigunakan. • Kewenanganfakultatif: terjadidalamhalbadantatausahanegaratidakwajibmenerapkanwewenangnyaatausedikitbanyakmasihadapilihan. • Kewenanganbebas: apabilaperaturandasarnyamemberikankebebasankepadabadantatausahanegarauntukmenentukanmengenaiisidarikeputusan yang akandikeluarkan. KewenangantersebutolehHadjondibagimenjadi 2 yaknikewenangani) untukmemutussecaramandiri, dan ii) kebebasanpenilaianterhadaptersamar.

  9. BatasanKewenangan Setiapwewenangitudibatasiolehisi/materi(materiae),wilayah/ruang (locus), danwaktu (tempus). Cacatdalamaspek-aspektersebutmenimbulkancacatwewenangataudalamartianbahwadiluar-luarbatas-batasitusuatutindakanpemerintahanmerupakantindakantanpawewenang(onbevoegdheid). Tindakantanpawewenangbisaberupai) onbevoegdheidrationemateriae, ii) onbevoegdheidratione loci, dan iii) onbevoegdheidrationetemporis.

  10. PERIHAL CACAT HUKUM • Suatuperbuatanhukum yang cacathukumjikaperbuatantersebut: dilakukantanpawewenang/alas hak yang jelas(cacatwewenang), dilakukanmelaluiprosedur yang tidakbenar (cacatprosedur), dansubstansiperbuatanitusendiri (cacatsubstansi) • Cacatwewenangmengakibatkansuatuperbuatanmenjadibataldemihukum (van rechtswegenietig) • Cacatprosedurhanyatidakakanmenyebabkansuatuperbuatanmenjadibataldemihukum, melainkanhanyadapatdimintakanpembatalan(vernietigbaar). • Cacatsubstansiberakibatpadabatalnyasuatuperbuatanhukum (nietig)

More Related