INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK Disampaikan oleh : Dr . Ir. DJOKO SASONO, M.Sc

1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK Disampaikanoleh : Dr.Ir.DJOKO SASONO, M.Sc DIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN Pada : Seminar “PengembanganMonorelSebagaiBagian Dari SistemTransportasiPublik Jakarta” FakultasTeknik UniversitasTARUMANEGARA, 2 April 2013

2. OUTLINE • LANDASAN HUKUM KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI; • KONSEP INTEGRASI ANGKUTAN UMUM; • POLA DAN KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK; • RENCANA INTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL JABODETABEK; • CONTOH TIPIKAL DISAIN FASILITAS PERPINDAHAN MODA.

3. 1. LANDASAN HUKUM KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI

4. LANDASAN HUKUM • UU No.33 Tahun 2004 Tentang JALAN; • UU No.23 Tahun 2008 Tentang PERKERETAAPIAN; • UU No. 1 Tahun 2009 TentangPENERBANGAN; • UU No.17 Tahun 2009 Tentang PELAYARAN; • UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

5. UU NO. 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN • Pasal 3 ayat (2) : • Penyelenggaraanjalanumumdiarahkanuntukpembangunanjaringanjalandalamrangkamemperkokohkesatuanwilayahnasionalsehinggamenjangkaudaerahterpencil. • Pasal 4 ayat (4) : • Dalamusahamewujudkanpelayananjasadistribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistemjaringanjalan. • Pasal 6 ayat (2) : • Sistemjaringanjalandisusundenganmengacupada • rencanatataruangwilayahdandenganmemperhatikan • keterhubunganantarkawasandan/ataudalamkawasan • perkotaan, dankawasanperdesaan.

6. UU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN • Pasal 2 : • Perkeretaapiansebagaibagian yang tidakterpisahkandarisistemtransportasinasionaldiselenggarakanberdasarkan : • Asasmanfaat; • Asaskeadilan; • Asaskeseimbangan; • Asaskepentinganumum; • Asasketerpaduan; • Asaskemandirian; • Asastransparansi; • Asasakuntabilitas; dan • Asasberkelanjutan.

7. UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN • Pasal 5 ayat (6) huruf b : • Pembinaanpelayaran dilakukan dengan • memperhatikanseluruhaspekkehidupanmasyarakatdandiarahkanuntuk :meningkatkan penyelenggaraankegiatanangkutandiperairan, kepelabuhanan, • keselamatandankeamanan, sertaperlindunganlingkunganmaritimsebagai • bagiandarikeseluruhanmodatransportasisecaraterpadudenganmemanfaatkan • perkembanganilmupengetahuandanteknologi; Pasal 2 : Pelayarandiselenggarakanberdasarkan: a. asasmanfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. asaspersaingansehat; d. asasadildanmeratatanpadiskriminasi; e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asaskepentinganumum; g. asasketerpaduan; h. asastegaknyahukum; i. asaskemandirian; j. asas berwawasan lingkungan hidup; k. asas kedaulatan negara; dan l. asaskebangsaan.

8. UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN • Pasal 10 ayat (6) huruf b : • PembinaanPenerbangan dilakukan denganmemperhatikanseluruhaspekkehidupanmasyarakatdandiarahkan untuk:meningkatkan penyelenggaraankegiatanangkutanudara, kebandarudaraan, keselamatandankeamanan, sertaperlindunganlingkungansebagaibagiandarikeseluruhanmodatransportasisecaraterpadudenganmemanfaatkanperkembanganilmupengetahuandanteknologi; Pasal 2 : Penerbangandiselenggarakanberdasarkanasas: a. manfaat; b. usahabersamadankekeluargaan; c. adildanmerata; d. keseimbangan, keserasian, dankeselarasan; e. kepentinganumum; f. keterpaduan; g. tegaknyahukum; h. kemandirian; i. keterbukaandan anti monopoli; j. berwawasanlingkunganhidup; k. kedaulatannegara; l. kebangsaan; dan m. kenusantaraan.

9. UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas danAngkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pasal 2 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: a. asas transparan; b. asas akuntabel; c. asas berkelanjutan; d. asas partisipatif; e. asas bermanfaat; f. asas efisien dan efektif; g. asas seimbang; h. asas terpadu; dan i. asas mandiri.

10. UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 144 Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan: a. tata ruang wilayah; b. tingkat permintaan jasa angkutan; c. kemampuan penyediaan jasa angkutan; d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. kesesuaian dengan kelas jalan; f. keterpaduan intramoda angkutan; dan g. keterpaduan antarmoda angkutan. Pasal 14 • Untuk mewujudkan Lalu Lintas danAngkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan. (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas danAngkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

11. KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI • UU NO.33/2004 TENTANG JALAN • UU NO.22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN • UU NO.23/2008 PERKERETAAPIAN • UU NO.17/2009 TENTANG PELAYARAN • UU NO.1/2009 TENTANG PENERBANGAN TATARAN TRANSPORTASI MODA TRANSPORTASI • TATARAN TRANSPORTASI NASIONAL (TATRANAS) • TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL) • TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK) TERPADU • BLUE PRINT TRANSPORTASI: • JALAN; • PERKERETAAPIAN; • PELAYARAN; • PENERBANGAN. KELEMBAGAAN

12. 2. KONSEP INTEGRASI ANGKUTAN UMUM

14. PELAYANAN ANGKUTAN

15. INTEGRASI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN KEBIJAKAN INTEGRASI

16. INTEGRASI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN • Integrasi fisik,yang memungkinkanpenumpangberpindah intra dan /atauantarmodatransportasilainnyasecaramudah; • Integrasijadwal, berupakesuaianjadwalkedatangandankeberangkatanangkutanumum yang terinformasidenganbaik, sertamemungkinkanberkurangnyawaktutunggupenumpangpadasaatberpindah intra dan/ atauantarmodatransportasi; • Integrasipembayaran, yaitupembayarandenganmenggunakansmartcard, yang memungkinkansatukartuuntukbeberapajenislayanan.

17. 3. POLA DAN KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK

18. TOTAL KEBUTUHAN PERJALANAN PERHARI DI WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2010 (Sumber : JAPTRAPIS, 2012)

19. POLA PERJALANAN HARIAN DI WILAYAH JABODETABEK (DENGAN SEMUA MODA TRANSPORTASI) 18,775 7,139 8,862 2,521 2,195 113 634 2,246 Total Perjalanan Lintas Provinsi: 7,709 Juta Trip 9,964 (Sumber : JAPTRAPIS, 2012)

20. KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK • Kebutuhan perjalanan di wilayah Jabodetabek: • 53 juta perjalanan pada tahun 2010; • 64 juta perjalanan pada tahun 2020. • Jika tidak ada pengembangan jaringan dan pelayanan transportasi perkotaan hingga pada tahun 2020: • modal share untuk angkutan umum akan berkurang dan kondisi lalu lintas akan semakin parah.

21. 4. RENCANA INTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL JABODETABEK

22. ANGKUTAN UMUM MASSAL JABODETABEK • RENCANA PENGEMBANGAN SAUM JABODETABEK • RENCANA PENGEMBANGAN SAUM JABODEBEK • RENCANA PENGEMBANGAN SAUM JATA • RENCANA PENGEMBANGAN SAUM BODETABEK

23. JARINGAN ANGKUTAN MASSAL 2020 Sumber : Kemenhub , 2013

24. FASILITAS INTEGRASI MODA 2020 Sumber : Kemenhub , 2013

25. INTEGRASI JARINGAN ANGKUTAN MASSAL DAN FASILITAS PERPINDAHAN MODA TAHUN 2020 (Sumber : Kemenhub, 2013)

26. MASTERPLAN PERKERETAAPIAN JABODETABEK 2020 26 Sumber : Kemenhub , 2013

27. USULAN PELAKSANAAN MASTERPLAN

28. USULAN PELAKSANAAN MASTERPLAN (sumber : JAPTRAPIS, 2012) *) : termasuk trayek busway dan pengumpan DKI Jakarta.

29. 5. CONTOH TIPIKAL DISAINFASILITASPERPIDAHAN MODA

30. TIPIKAL DISAIN FASILITAS PERPINDAHAN INTRAMODA

31. TIPIKAL DISAINFASILITAS PERPINDAHAN ANTAR MODA (KA-BRT)

32. FASILITAS-FASILITAS MINIMAL AREA PERPINDAHAN MODA

33. RuangTungguTerpadu Ramp danHand Rail PenggunaanUbinBertekstur RambuKhusus PetunjukArah

34. FasilitasTrolidanBagasi ParkirSepeda AksesDalam Area Perpindahan AksesBagiPesepeda Parkir Mobil dan AksesPejalan Kaki ParkirTaksi

35. FASILITAS INFORMASI

36. TERIMA KASIH