1 / 52

REKONSILIASI DATA BMN

REKONSILIASI DATA BMN. DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. Slide 1. Agenda Rekonsiliasi Barang Milik Negara. Slide 2. GAMBARAN UMUM.

eyad
Download Presentation

REKONSILIASI DATA BMN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REKONSILIASI DATA BMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Slide 1

  2. Agenda Rekonsiliasi Barang Milik Negara Slide 2

  3. GAMBARAN UMUM REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Slide 3

  4. LatarBelakangRekonsiliasi Data BarangMilik Negara • Temuan BPK 2006 – 2008 atas perbedaan data BMN antara LBP dan LKKL serta antara LBMN dan LKPP. • Harmonisasi akuntansi dan penatausahaan BMN • Amanat Pasal 15 Bab IV PMK Nomor 102/PMK.05/2009 • Pedoman teknis pelaksanaan rekonsiliasi/ pemutakhiran data bagi BUN (DJKN dan DJPb) dan K/L (pengguna barang dan pengguna anggaran) Slide 4

  5. PERBEDAAN LBP & LKKL sumber: LBMN dan LKPP Slide 5

  6. KONDISI SAAT INI Slide 7

  7. Harmonisasi PeraturanPenatausahaan Barang Milik Negara UU 1/2004 PP 24/2005 PP 8/2006 PP 6/2006 PMK 91/2007 PMK 196/2008 PMK 40/2009 PMK 171/2007 PMK 102/2007 PMK 120/2007 PMK 96/2007 PMK 97/2007 PMK 02/2008 PER-DJPb 66/2006 PER-DJPb 69/2006 PER-DJKN PER-DJPb 19/2008 PER-DJPb 51/2008 Slide 7

  8. Sistematika PeraturanRekonsiliasi Barang Milik Negara Slide 8

  9. Ruang LingkupRekonsiliasi Barang Milik Negara 2 1 bulanan semesteran LBKP LBP LBMN-KD LBMN-KW LBMN LBMN Slide 9

  10. Bagan AlurRekonsiliasi Barang Milik Negara optional mandatory 13 13 14 11 11 12 10 10 9 8 8 6 6 7 4 5 4 3 2 2 1 Slide 10

  11. BERITA ACARA BERITA ACARA ALUR PENATAUSAHAAN LBP/KP LBMN SIMAK-BMN Rekonsiliasi Rekonsiliasi Dokumen Sumber LKKL LKPP SAK Slide 11

  12. Waktu Pelaksanaan 1Rekonsiliasi Barang Milik Negara Rekonsiliasi Pengguna – Pengelola Semester I Slide 12

  13. Waktu Pelaksanaan 2 Rekonsiliasi Barang Milik Negara Rekonsiliasi Pengguna - Pengelola Tahunan Slide 13

  14. Waktu Pelaksanaan 3 Rekonsiliasi Barang Milik Negara Rekonsiliasi pada Bendahara Umum Negara Semester I Slide 14

  15. Waktu Pelaksanaan 4 Rekonsiliasi Barang Milik Negara Rekonsiliasi pada Bendahara Umum Negara Tahunan Slide 15

  16. Pengawasan dan Pengendalian 1Rekonsiliasi Barang Milik Negara • Pengelola/PenggunaBarangmelakukanpembinaandanpengawasanataspelaksanaanrekonsiliasisecaraberjenjangterhadap unit akuntansi yang beradadiwilayahkerjanya yang antara lain meliputi: • Kepatuhan pelaksanaan; • Ketepatan waktu; • Kelengkapan dan kebenaran data; • Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi. • Pengelola Barang menyampaikan informasi pelaksanaan rekonsiliasi bersamaan dengan permintaan penyampaian laporan kepada pengguna/kuasa pengguna barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi. Slide 16

  17. Pengawasan dan Pengendalian 2Rekonsiliasi Barang Milik Negara • Pengelola Barang melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan rekonsiliasi, dengan kewenangan: • dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kerja, berupa: • menerbitkan surat peringatan kepada yang tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan rekonsiliasi • dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN, berupa: • menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN • memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Slide 17

  18. Ketentuan Lain-lain & PeralihanRekonsiliasi Barang Milik Negara • Pelaksanaanpemutakhirandanrekonsiliasi data BMNsebagaimanadimaksuddalamPeraturanDirekturJenderalKekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009dilaksanakanmulaiTahunAnggaran 2010. • Pelaksanaanrekonsiliasi data BMN antara UAPB dan Kantor PusatDJKN yang telahdilaksanakanpadaTahunAnggaran 2009 tetapberlaku, danselanjutnyadilaksanakansebagaimanadiaturdalamPeraturanDirekturJenderalKekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009. Slide 18

  19. Kebijakan UmumRekonsiliasi Barang Milik Negara • Pengaturan mengenai prosedur kerja dan tata laksana hubungan kerja dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di lingkungan DJKN diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara. • Pelaksanaanrekonsiliasi data BMN tidakmenghapuskewajibanpenyampaianlaporanolehmasing-masing unit organisasisesuaiketentuandanperaturan yang berlaku. • Pelaksanaanrekonsiliasi data BMN dapatdilaksanakandalambentukpertemuansecaralangsungataupundalambentukpenyampaian data dankonfirmasisecaraelektronis, namuntidakmenghapuskeharusanpenyusunanBeritaAcaraRekonsiliasisesuaiketentuan yang berlaku. • Pelaksanaanrekonsiliasi data BMN dapatdilaksanakansecara manual ataudenganbantuanberupapenggunaanaplikasi, baik yang sudahadamaupun yang khususdalamrangkapelaksanaanrekonsiliasi data BMN. Slide 19

  20. REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Slide 1

  21. JENJANG REKONSILIASI Slide 2

  22. Kebijakan Umum1Rekonsiliasi BMN Internal K/L • Rekonsiliasi data BMN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwalpenyampaian laporan ke Depkeu dan struktur organisasimasing-masing K/L, khususnya terkait denganunit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada masing-masing K/L. • Dalam hal suatu unit organisasi K/L hanyamemiliki salah satu dari unit akuntansi barang atau unit akuntansikeuangan, maka pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan. Namundemikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan danpenyampaian laporan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Slide 3

  23. Kebijakan Umum2Rekonsiliasi BMN Internal K/L • Dalam hal K/L hanya memiliki satu satuan kerja(satker KP), maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah, eselon-Idan pusat dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidakmenghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuaiketentuan yang berlaku. BAR tingkat satuan kerjamenjadi lampiran dari LBKP, LBP-EI, dan LBP. • Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu K/L hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkatwilayah dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidakmenghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuaiketentuan yang berlaku. BAR tingkat satuan kerjadisampaikan juga kepada UAPPB-EI, Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB danmenjadi lampiran dari LBKP dan LBP-W. Slide 4

  24. REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT SATUAN KERJA Slide 5

  25. DOKUMEN SUMBERREKONSILIASI TINGKAT SATUAN KERJA Dokumen transaksi • Surat Perintah Membayar (SPM) • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) • Penetapan/persetujuan dari Pengelola Barang • Keputusan Pengguna Barang • Berita Acara Serah Terima (BAST) • Risalah Lelang • Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Pengelolaan BMN Laporan • Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) • Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LK-KPA) • Arsip Data Komputer Slide 6

  26. KEGIATAN REKONSILIASI TINGKAT SATUAN KERJA Slide 7

  27. ALUR KEGIATAN REKONSILIASI TINGKAT SATUAN KERJA MUTASI PERIODE BERJALAN REKON-SILIASI DATA PNBP PENGE-LOLAAN BMN UJI KONSISTENSI SALDO AWAL KONSIS-TEN? Ya REKONSILIASI SPM/SP2D PEMUTAKHIRAN DATA TRANSAKSI SIMAK-BMN PADA SAK Tidak Slide 8

  28. REKONSILIASI SALDO AWAL REKONSILIASI TINGKAT SATUAN KERJA • PERTAMA KALI Penentuan nilai saldo BMN per perkiraan neraca yang disepakati antara SAK dan SIMAK-BMN • REGULER Uji konsistensi saldo awal BMN per perkiraan neraca periode berjalan dengan saldo akhir periode sebelumnya Slide 9

  29. MUTASI PERIODE BERJALAN REKONSILIASI TINGKAT SATUAN KERJA • MUTASI TAMBAH Perubahan nilai dan/atau kuantitas BMN yang bersumber dari seluruh transaksi BMN yang mengakibatkan penambahan nilai dan/atau kuantitas BMN • TRANSAKSI KEUANGAN Transaksi perolehan/penambahan BMN yang bersumber dari realisasi belanja dengan SPM/SP2D • TRANSAKSI NON KEUANGAN Transaksi perolehan/penambahan BMN yang bersumber selain dari realisasi belanja dengan SPM/SP2D • MUTASI KURANG Perubahan nilai dan/atau kuantitas BMN yang bersumber dari seluruh transaksi BMN yang mengakibatkan pengurangan nilai dan/atau kuantitas BMN Slide 10

  30. PNBP PENGELOLAAN BMN REKONSILIASI TINGKAT SATUAN KERJA • Pemanfaatan BMN; • Pemindahtanganan BMN; • Penghapusan BMN; dan/atau • Penerimaan lainnya, yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: • Penerimaan yang diperoleh dari pembayaran tagihan tuntutan ganti rugi yang terkait dengan BMN, • Penerimaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang terkait BMN, • Peneriman yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang terkait dengan BMN, • Penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari kegiatan penggunaan BMN Slide 11

  31. OUTPUT REKONSILIASI TINGKAT SATUAN KERJA • Berita Acara Rekonsiliasi • Lampiran: • Register Pengiriman/Penerimaan Data SIMAK-BMN ke SAK, yang telah ditandatangani oleh petugas SIMAK-BMN dan petugas SAK; • LBKP periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabatpenanggung jawab UPKPB atau yang dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku; • Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAKPA atau yang dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku; • Data dan dokumen lain yang dianggap penting. Slide 12

  32. PENGGUNA DAN PENGELOLA BARANG REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA Slide 1

  33. Kebijakan Umum1Rekonsiliasi BMN Pengguna-Pengelola • Rekonsiliasi data BMN dilakukan dengan memperhatikan jadwalpenyampaian laporan dan struktur organisasi masing-masing K/L. • Rekonsiliasi data BMN pada tingkat eselon-I bersifat tidak wajib dan tidakbersifat meniadakan keharusan pelaksanaan rekonsiliasi tingkat pusat. • Dalam hal K/L secara ketentuan tidak memilikiunit organisasi yang bertindak selaku UAPPB-W, maka pelaksanaanrekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan. • Dalam hal suatu unit organisasi K/L hanyamemiliki unit akuntansi barang dan tidak memiliki unit akuntansi keuangan,pelaksanaan rekonsiliasi tetap harus dilaksanakan. Sebaliknya, jika suatuunit organisasi K/L hanya memiliki unitakuntansi keuangan, maka keharusan pelaksanaan rekonsiliasi dapatditiadakan. • Dalam hal K/L hanya memiliki satu satuan kerja(satker KP), maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah dapatditiadakan. • Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu K/L hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkatwilayah dapat ditiadakan. Slide 2

  34. Kebijakan Umum2Rekonsiliasi BMN Pengguna-Pengelola • Satkerwajibmelakukanpemutakhirandanrekonsiliasi data BMN dengan KPKNL meskipuntidakadamutasitambahdan/ataumutasikurang (nihil). • Hasilpemutakhirandanrekonsiliasiberupanilai BMN yang disepakatidituangkandalamBeritaAcaraRekonsiliasi (BAR), dengandilampiri: • Register Pengiriman/Penerimaan Data SIMAK-BMN ke KPKNL, yang telahditandatangani; • LBKP periode berjalan, yang telah ditandatangani; • Beritaacararekonsiliasi internal antara UAKPA dan UAKPB; • Data dan dokumen lain yang dianggap penting. • BAR merupakanlampirandari LBKP yang disampaikanoleh UAKPB kepada unit akuntansibarangpadajenjangdiatasnya. • Dalamhalpadasaatrekonsiliasiterjadikoreksi data yang mengharuskandilakukanperbaikanatas LBKP, makakoreksi data dimaksudharusdiinformasikanoleh UAKPB kepada UAKPA, denganketentuankoreksiatas LBKP dilaksanakansesuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku. Slide 3

  35. JENJANG Slide 4

  36. PENGGUNA DAN PENGELOLA BARANGTINGKAT SATUAN KERJA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA Slide 5

  37. UNSUR DATA • BMN yang disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi adalah rincian BMN intrakomptabel menurut perkiraan/akun neraca sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Rekonsiliasi BMN tersebut meliputi saldo awal, mutasi, dan saldo akhir. • BMN ekstrakomptabel yang disajikan secara global di dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Penyajian BMN ekstrakomptabel secara rinci dilakukan pada LBKP periode berjalan. • Kegiatan pengelolaan BMN yang direkonsiliasi dalam pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN antara K/L dan Pengelola Barang pada tingkat satuan kerja meliputi: (i) penggunaan; (ii) pemanfaatan; (iii) pemindahtanganan; (iv) penghapusan. Slide 6

  38. DOKUMEN SUMBER • Berita Acara Rekonsiliasi Internal UAKPA dan UAKPB • Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) • Dokumen pengelolaan BMN, antara lain: • Rekapitulasi data pengelolaan BMN • Dokumen persetujuan/penetapan dari Pengelola Barang • Dokumen tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan • SK Penghapusan Pengguna Barang • Berita Acara Serah Terima Barang • Risalah lelang • Naskah Perjanjian Pemanfaatan BMN • Dokumen lainnya yang dianggap perlu Slide 7

  39. KEGIATAN • Rekonsiliasi saldo awal • Pemutakhiran dan rekonsiliasi data periode berjalan • Pemutakhiran data transaksi keuangan • Rekonsiliasi data transaksi non keuangan • Rekonsiliasi pengelolaan BMN Slide 8

  40. REKONSILIASI SALDO AWAL1 • Saldo awal merupakan data BMN per tanggal 1 periode rekonsiliasi data BMN, yang digunakan sebagai acuan angka awal rekonsiliasi data BMN periode yang bersangkutan. • Untuk pertama kali, rekonsiliasi saldo awal BMN dimaksudkan untuk menguji konsistensi data BMN dalam LBKP yang disampaikan oleh UAKPB kepada KPKNL dengan data hasil inventarisasi dan penilaian dalam rangka penertiban BMN yang ada di KPKNL. • Untuk pelaksanaan rekonsiliasi berikutnya, rekonsiliasi saldo awal dimaksudkan untuk menjaga konsistensi nilai BMN pada awal periode rekonsiliasi dengan nilai BMN periode rekonsiliasi sebelumnya yang telah disepakati menurut akun neraca. Slide 9

  41. REKONSILIASI SALDO AWAL2 • Proses pencocokan dan penandingan data dalam rangka rekonsiliasi saldo awal dilakukan pada tiap sub-sub kelompok barang untuk tiap unsur data yang sekurang-kurangnya meliputi: (i) Kode barang; (ii) Nomor Urut Pendaftaran; (iii) Kuantitas barang; (iv) Nilai barang; (v) Kondisi barang • Dalam hal terjadi perubahan saldo awal yang mengakibatkan inkonsistensi nilai saldo awal, maka perubahan dimaksud harus disajikan sebagai koreksi dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi disertai penjelasan mengenai perubahan yang ada. • Saldo awal BMN yang diambil dari Laporan Keuangan KPA audited tidak dapat dikoreksi. Slide 10

  42. REKONSILIASI PERIODE BERJALAN1 • Rekonsiliasi periode berjalan dilakukan dengan mencocokkan data transaksi BMN antara SIMAK-BMN tingkat UAKPB dan data yang ada di KPKNL. • Transaksi periode berjalan adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) periode rekonsiliasi yang harus dicatat/ dibukukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. • Rekonsiliasi periode berjalan terdiri dari: • Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN; • Pemutakhiran dan rekonsiliasi data transaksi non keuangan BMN. Slide 10

  43. REKONSILIASI PERIODE BERJALAN2 • Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN dimaksudkan untuk mengungkapkan mengenai adanya mutasi tambah BMN pada SIMAK-BMN yang bersumber dari transaksi realisasi belanja. • Pemutakhiran data dilakukan dalam bentuk penerimaan data mutasi BMN dari SIMAK-BMN pada UAKPB oleh KPKNL selama periode berjalan. • Pemutakhiran dan rekonsiliasi data transaksi non keuangan BMN dimaksudkan untuk melakukan pencocokan atas dokumen sumber pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan dengan mutasi tambah dan mutasi kurang yang disajikan dalam LBKP, yang sekurangkurangnya Slide 10

  44. REKONSILIASI PENGELOLAAN1 • Rekonsiliasi pengelolaan BMN dimaksudkan sebagai salah satu bentuk analisis atas pemantauan yang dilakukan oleh KPKNL kepada Kuasa Pengguna Barang terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN dengan: • mengidentifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN atas BMN yang berada dalam penggunaan Kuasa Pengguna Barang, • memonitor upaya dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna/KuasaPengguna Barang terhadap persetujuan/penetapan kegiatan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang, • mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN periode berjalan, • menyajikan data dan informasi penting lain terkait kegiatan pengelolaan BMN. Slide 11

  45. REKONSILIASI PENGELOLAAN2 • Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN bukan dimaksudkan sebagai bentuk langkah pengawasan dan/atau pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan BMN, sehingga dalam hal terdapat permasalahan pengelolaan BMN yang teridentifikasi pada saat rekonsiliasi tidak menghentikan kegiatan rekonsiliasi serta tidak menghambat penyusunan BAR dan Laporan BMN. • Rekonsiliasi pengelolaan BMN meliputi kegiatan pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan berupa: (i) Penggunaan BMN; (ii) Penghapusan BMN; (iii) Pemanfaatan BMN; (iv) Pemindahtanganan BMN. Slide 11

  46. REKONSILIASI PENGELOLAAN3 • Identifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN atas BMN yang berada dalam penggunaan Kuasa Pengguna Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada: • Identifikasi penggunaan BMN berupa data BMN yang belum, sedang dalam proses, dan sudah memperoleh penetapan status penggunaan; • Identifikasi pemanfaatan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses dan sedang dimanfaatkan berdasarkan persetujuan pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang; • Identifikasi pemindahtanganan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses pemindahtanganan BMN; • Identifikasi penghapusan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses penghapusan BMN Slide 11

  47. REKONSILIASI PENGELOLAAN4 • Monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang (P/KPB) terhadap persetujuan/ penetapan kegiatan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang antara lain : • penerbitan SK Penghapusan dari Pengguna Barang; • pelaksanaan lelang oleh P/KPB; • pelaksanaan pemusnahan barang oleh P/KPB; • penyelesaian proses ganti rugi oleh P/KPB Barang atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang yang mengharuskan adanya penyelesaian atas TGR; • pelaksanaan serah terima barang oleh P/KPB; • penyetoran ke kas negara oleh P/KPB dalam bentuk PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN. • Hasil pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN disajikan dalam Lampiran BAR. Slide 11

  48. REKONSILIASI PADA BUN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Slide 1

  49. JENJANG Slide 2

More Related