360 likes | 900 Views
Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 TW II. Semarang, 19 Agustus 2014. Pendahuluan.
E N D
Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa TengahTahun 2014 TW II Semarang, 19 Agustus 2014
Pendahuluan • Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah diamanatkan berbagari peraturan perundangan: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. • Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. • RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013, dilaksanakan melalui APBD tahun 2014, saat ini sedang berjalan. • Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD, maka perlu dilakukan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.
MaksuddanTujuan • Maksud Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2014 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. • Tujuan • Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2014. • Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2014. • Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.
Sistematika Laporan EvaluasiRKPD(MenurutPermendagri 23 Tahun 2013) Prioritasdan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah; Rencana Program dan Kegiatan, Target, dan PaguIndikatif. PerbandinganAntara Program dan Kegiatan, Target dan Dana DalamRKPD dan APBD; Capaian Target Kinerjadan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD; KendalayangDihadapiDalamPelaksanaan Program/ Kegiatan; Penutup, Terdiri Dari Kesimpulandan Rekomendasi; dan Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota.
Sistematika Laporan EvaluasiRKPDJateng 2014 Sistematika Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah JatengTahun 2014 : Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika laporan. Bab II Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah. Bab ini berisi tentang Prioritas dan sasaran RKPD tahun 2014. Bab III Rencana program dan kegiatan Tahun 2014. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan RKPD tahun 2014. Bab IV Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD. Bab ini berisi tentang perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD tahun 2014. Bab V Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD. Bab ini berisi tentang pencapaian target kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan RKPD tahun 2014. Bab VI Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Bab ini berisi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014. Bab VII Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RKPD tahun 2014. Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD.
0 157 0 RPJMD RKPD Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014dengan RPJMD Tahun 2013-2018 Jumlah Program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 157 program. Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program. Tidak ada program dalam RKPD tahun 2014 yang berbeda dengan program RPJMD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RKPD dengan RPJMD sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RKPD yang menyimpang dari program RPJMD. Gambar 4.1.Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014Dengan RPJMD Tahun 2013-2018
0 157 0 RKPD APBD Keselarasan Program dan Kegiatan Antara APBD denganRKPDTahun 2014 • Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program. Jumlah Program dalam APBD tahun 2014 sebanyak 157 program. Tidak ada program dalam APBD tahun 2014 yang berbeda dengan program dalam RKPD tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program APBD tahun 2014 dengan RKPD tahun 2014 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program APBD yang menyimpang dari program RKPD. Gambar 4.2. Irisan Kesesuaian Jumlah Program APBD dengan Program RKPD Tahun 2014
Jumlah kegiatan dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 2308 kegiatan, sedangkan Jumlah kegiatan dalam APBD tahun 2014 sebanyak 2308 kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaransudah baik. 2.308 0 0 RKPD APBD Gambar 4.3. Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan APBD Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014 (s/d TW II) • Baru 45 SKPD dari 59 SKPD yang telah menyampaikan formulir capaian kinerja Renja SKPD dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II. • Rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan II dari SKPD yang masuk sebesar 47,91%, dan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp 41,82%. Apabila menggunakan kategori interval s/d TW II (blok hijau) di bawah ini kinerja pada kategori sangat tinggi, dan realisasi anggaran pada kategori tinggi.
KendaladalamPencapaianKinerja RKPD • Adanya kesalahan kode rekening, sehingga dibutuhkan revisi dan ditampung di Perubahan APBD. • Kegiatan yang bersifat hibah belum dapat dilaksanakan menunggu kelengkapan adminstrasi, dan Pengunduran jadwal kegiatan bantuan Hibah, menunggu setelah Pileg dan Pilpres. • Surat Keputusan atau aturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses. • Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang mundur/terlambat, disebabkan: Keterlambatan dalam penyusunan RUP, Keterlambatan dalam menetapkan pejabat pengelola kegiatan, dan Penyusunan dokumen melebihi jadwal yang ditetapkan dalam RUP.
KendaladalamPencapaianKinerja RKPD • Pengadaan kendaraan dinas masih dalam proses pengadaan, menunggu daftar harga e-kalalog dari LKPP. • Terjadinya lelang ulang karena gagal lelang. • Pada kegiatan yang bersifat partisipasi dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kementerian/lembaga pusat • Penyedia jasa rata-rata belum mengambil uang muka dan termin dalam pekerjaan konstruksi. • Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD, sehingga kinerjanya masih rendah.
KendaladalamPelaksanaanEvaluasi RKPD • Belum konsistennya SKPD dalam pengiriman laporan evaluasi renja SKPD sesuai kesepakatan. • Kurangnya kemampuan aparat SKPD dalam pengisian formulir evaluasi RKPD, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form evaluasi RKPD. • Belum terlaksananya pemanfaatan aplikasi evaluasi hasil RKPD di Jawa Tengah.
Kesimpulan • Keselarasan antara program RKPD tahun 2014 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program RKPD yang berbeda dengan program RPJMD. • Keselarasan antara program dan kegiatan APBD tahun 2014 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program/kegiatan APBD yang berbeda dengan program/kegiatan RKPD. • Capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II masih rendah, disebabkan beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggung-jawaban kegiatan.
Kesimpulan (lanjutan) 4. Terdapat 13 SKPD yang belum menyampaikan laporan *) Formulir terisi yang dikirim tidak sesuai format
Kesimpulan (lanjutan) 5. Capaian Kinerja dan Realisasi Posisi Rendah dan Sangat Rendah.
Rekomendasi • Untuk mempercepat pencapaian kinerja dan anggaran, SKPD agar meminta kepada penyedia jasa untuk mengambil uang muka dan angsuran pembayaran sesuai ketentuan; dan menyusun RUP, pejabat pengelola kegiatan dan dokumen pelelangan sesuai waktu yang ditetapkan. • Seluruh kepala SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD tahun 2014, serta langkah antisipasinya • Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing SKPD diharapkan menjadi acuan tindak lanjut dalam pelaksanaan triwulan selanjutnya, sehingga SILPA tahun 2014 tidak terlalu besar. • Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi triwulanan secara konsisten kepada Gubernur.
Rekomendasi 4. Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi triwulanan secara rutin dan konsisten sesuai jadwal kepada Gubernur, apapaun keadaannya dan menyampaikan saran rekomendasi tindak lanjutnya.