1 / 18

Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran DITJEN Planologi Kehutanan Tahun Anggaran 2013

Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran DITJEN Planologi Kehutanan Tahun Anggaran 2013. DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN Jakarta, 10 Januari 2013. I lustrasi Pembangunan Kehutanan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai “LOKOMOTIF”

lane
Download Presentation

Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran DITJEN Planologi Kehutanan Tahun Anggaran 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran DITJEN Planologi Kehutanan Tahun Anggaran 2013 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN Jakarta, 10 Januari 2013

  2. Ilustrasi Pembangunan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai “LOKOMOTIF” Pembangunan Kehutanan Indonesia melalui pelaksanaan Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan ESELON I LINGKUP KEMENHUT PLANOLOGI KEHUTANAN

  3. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN PROGRAM Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan. KEGIATAN POKOK • Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan; • Pengukuhan Kawasan Hutan; • Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); • Inventarisasi dan PemantauanSumberDayaHutan; • Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan; • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; • PenyiapanPemantapan Kawasan Hutan.

  4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (2010-2014)

  5. Realisasi Keuangan dan Fisik lingkup Ditjen Planologi Kehutanan Tahun Anggaran 2012 data per tanggal 8 Januari 2013 * TermasukHibahLuarNegeri

  6. PAGU ANGGARAN TAHUN 2013TOTAL : Rp. 738.559.327.000,- 1. SumberAnggaran: 2. AlokasiAnggaran Per JenisBelanja :

  7. 3. Alokasi Anggaran PUSAT dan DAERAH:

  8. TATA BATAS KAWASAN HUTAN

  9. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KPH MODEL

  10. PEMBANGUNAN KPH MODELTAHUN 2013

  11. PEMBANGUNAN KPH MODEL TAHUN 2013 • Target 30 Unit KPH Model, dengan 27 Unit diantaranya difasilitasi pembangunan kantor KPH • Dari 27 Unit Kantor KPH yang akan dibangun di Tahun 2013, terdapat 4 Unit KPH BelumSiaplahanuntuklokasibangunankantor KPH: • Sulawesi Barat : KPHL GandaDewata • Papua : KPHP Memberamo • Riau : KPHP Minas Tahura (lintasKab) • Papua Barat : KPHL Sorong Selatan

  12. LAJU DEFORESTASI (jutahektar)

  13. PROGRES PENYELESAIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN TERHADAP USULAN REVISI RTRWP (s/d DESEMBER2012) Keterangan : *) Prosespenelitian terpadu **) Prosespenyelesaian SK MenteriKehutanandanpersetujuan DPCLS oleh DPR RI ***) Belummendapatpersetujuan DPR RI

  14. PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK NON KEHUTANAN (Tahun 1983 s.d. Desember 2012) SK Pelepasan : 597 Unit (5.775.400,23 Ha)

  15. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI DAN NON TAMBANG S/D DESEMBER 2012 • Keterangan: • PPKH untukJawa, Bali dan Lampung (KH < 30%): LahanKompensasi • PPKH provinsilainnya (KH > 30%): PNBP danRehabilitasiHutan

  16. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN SURVEY/EKSPLORASI TAMBANG DAN NON TAMBANG S/D DESEMBER 2012

  17. PENUTUP • Tindaklanjuthasilpenataanbataskawasanhutan: a. Percepatanpenyelesaian BATB - (BPKH,DishutProv & Kab) b. Pemeliharaandanpengamanantandabatas KH - (BKSDA/BTN,Dishut) • PercepatanRehabilitasidalamrangkapinjampakaikawasanhutan (BPDAS,DishutProv & Kab) • Percepatanpembangunan KPH a. PenyiapanKelembagaandanSosialisasi KPH (DishutProv & Kab, BPKH) b. KomitmenPemkabuntukmembiayai 300 tenaga SKMA ditahun 2014 (DishutProv & Kab) c. Penyediaanlahanuntukpembangunankantor KPH (DishutProv & Kab) • IntegrasihasilperubahankawasanhutankedalamPerda RTRWP/K (BPKH, DishutProv & Kab) • Pelaksanaan DIPA TA.2013 agar direncanakan secara mendetil dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya, serta memperhatikan kondisi local specific. (Seluruh SATKER) • Pelaporanpelaksanaankegiatandilaksanakantepatwaktusesuaidenganketentuan. (Seluruh SATKER)

  18. Terima Kasih...

More Related