360 likes | 1.11k Views
GOOD GOVERNANCE. GOOD GOVERNANCE. Tuntutan Pasar. Hyper-regulation society. Tuntutan Masyarakat Sipil. Parkinson Law. STATE. CIVIL SOCIETY. MARKET. GOOD GOVERNANCE. Good and Clean Government Governance ( tidak hanya institusi pemerintahan )
E N D
GOOD GOVERNANCE TuntutanPasar Hyper-regulation society TuntutanMasyarakatSipil Parkinson Law
STATE CIVIL SOCIETY MARKET
GOOD GOVERNANCE • Good and Clean Government Governance (tidakhanyainstitusipemerintahan) • Governance Tata kelolapemerintahan, proses, tidakhanyapegawaiatauinstitusi. • Good Governance tidakhanyabersih, memenuhistandartertentu (AAUPB).
PERUBAHAN • bureaucratic-monopolistic government entrepreneurial-competitive government, (pekadanbekerjakerasmemanfaatkankesempatan demi kemakmurandanpeningkatankualitashidupmasyarakat) • Closed government customer-driven danaccountable government customer-driven (put the customer in the driver’s seat). • local orientation global-cosmopolit orientation
RE-INVENTING GOVERNMENT • mendudukanperanpemerintahlebihsebagaikatalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, danpengawaspenyelenggaraanurusanpemerintahan; • perlindunganHAM danpelaksanaandemokrasi • pemerataanpendapatandanpenanggulangankemiskinan • penyelenggaraanpemerintahan yang menjaminkepastianhukum, keterbukaan, profesionalitasdanakuntabilitas
4 SYARAT GG MENURUT WB • efisiensimanajemensektorpublikdenganMODEL pengelolaanperusahaan di lingkunganadministrasipemerintahan, melakukankontrak-kontrakdenganpihakswastaatau NGOs untukmenggantikanfungsi yang ditanganipemerintahansebelumnya, danmelakukandesentralisasiadministrasipemerintahan; • akuntabilitaspublik, yang dilakukanolehpemerintahharusdapatdipertanggung-jawabkankepadapublik; • Infrastrukturhukum yang memadaidansejalandenganaspirasimasyarakatdalamrangkamenjaminkepastiansistempengelolaanpemerintahan; • sisteminformasi yang menjaminaksesmasyarakatterhadapinstrumenhukumdanberbagaikebijakanpemerintah; • transparansidariberbagaikebijakanmulaidari proses perencanaanhinggaevaluasisebagaipelaksanaanhakdarimasyarakat (rights to information).
KEMENPAN DAN RB • Partisipasi, • PenegakanHukum, • Transparansi, • Dayatanggap, • Kesetaraan, • Visistrategis, • Efisiensi, • Profesionalisme, • Akuntabilitas, • Pengawasan,
JIMLY • strong and effective, • limited and accountable, • democratic and participatory, • clean and transparant, • the rule of law and the living ethics.
INSTRUMEN HUKUM • Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; • UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; • UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik. • UU No. 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik • Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi • Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010 – 2025. • Perpres No. 84 Tahun 2012 tentangPengadaanBarangJasaPemerintah.