Download
1 / 29
E N D
EKONOMI MONETER SILVIA EKASARI STIE MANAJEMEN BISNIS INDONESIA
Pengertian Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement”, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
1. Inflasi • Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. • Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini.
2. Pengangguran • Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja.
3. Nilai tukar mata uang • Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. • Sebagai contoh, bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain.
Jenis Kebijakan Moneter Kebijakan Ekspansif • Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. • Bersamaan dengan itu, kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun resikonya, kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi.
Kebijakan Kontraktif • Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraksi digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi.
Instrumen Kebijakan Moneter Kebijakan Operasi Pasar Terbuka • Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.
Kebijakan Diskonto Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.
Kebijakan Cadangan Kas • Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.
Kebijakan Kredit Ketat Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.
Kebijakan Dorongan Moral • Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman.
Untuk memahami efektifitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami empat hal pokok. • Mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. • Faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. • Sistem moneter yang diterapkan diindonesia. • Hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. • Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.
Tujuan Kebijakan Fiskal 1. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya • Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tanpa adanya dua komponen ini maka aktivitas ekonomi suatu negara akan terancam. Dengan adanya fiscal policy maka kedua sumber daya tersebut akan menjadi seimbang dan lebih optimal penggunaannya.
2. Mengoptimalkan Aktivitas Investasi • Investasi merupakan salah satu sumber pemasukan bagi devisa negara. Tentunya hal ini akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan negara karena saling menguntungkan antara pengusaha dan investor. • Dengan adanya kebijakan ini, maka para pemilik modal mendapatkan peluang besar dalam menginvestasikan modalnya.
Instrumen Kebijakan Fiskal • 1. Pendapatan Negara (Pajak) • Pajak adalah instrumen fiskal yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, dimana semua wajib pajak (perorangan dan badan usaha) wajib memberikan kontribusi pada negara.
2. Pengeluaran Negara • Semua pengeluaran negara disusun dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari biaya untuk pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri.
Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal A. Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran • Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya, berikut ini adalah yang termasuk dalam fiscal policy: 1. Kebijakan Anggaran Surplus • Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan semua pendapatan untuk digunakan pengeluaran/ belanja. Dengan begitu pemerintah dapat menabung atau menambah tabungan serta dapat menekan angka inflasi.
2. Kebijakan Fiskal Seimbang • Kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah dengan membuat jumlah penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama. • Kelebihan kebijakan ini adalah negara tidak perlu meminjam dana dari negara asing. Sedangkan kekurangan kebijakan ini adalah kondisi ekonomi nasional menjadi tidak menguntungkan atau bahkan terpuruk.
3. Kebijakan Fiskal Dinamis • Kebijakan ini adalah kebijakan yang mirip dengan kebijakan seimbang, namun terdapat improvisasi di dalamnya yaitu jumlah pengeluaran dan pemasukan sama tapi dapat keduanya akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. • Kebijakan ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring waktu.
4.Kebijakan Fiskal Defisit • Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Dengan kata lain, jumlah pendapatan lebih rendah dibandingkan jumlah pengeluaran. • Kebijakan ini dilakukan ketika terjadi kelesuan dan depresi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini memiliki kekurangan yaitu anggaran negara selalu dalam kondisi kekurangan.
B. Berdasarkan Teori • Berdasarkan teori, berikut ini adalah macam-macam kebijakan fiskal tersebut: • Kebijakan Fiskal Fungsional • Kebijakan ini dilakukan untuk pertimbngan pengeluaran anggaran dan penambahan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.
2. Kebijakan Fiskal Disengaja • Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi secara nasional. Cara yang dilakukan adalah dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan pajak maupun perubahaan pengeluaran negara. Ada 3 bentuk kebijakan ini, yaitu: • Mengubah pengeluaraan pemerintah • Mengubah sistem pemungutan pajak • Mengubah pengelolaan pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara serentak
3. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja • Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Saat ekonomi mengalami depresi, kebijakan ini akan menambah aktivitas ekonomi. Sedangkan pada saat inflasi, kebijakan ini akan menekan angka inflasi tersebut. • Jenis kebijakan tak disengaja ini termasuk di dalamnya pajak proporsional, pajak progresif, asurangsi pengangguran, kebijakan harga minimum.
Ada banyak sekali contoh kebijakan fiskal yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan kebijakan tersebut: • Pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak untuk menambah pendapatan negara. • Pemerintah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing. • Pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menambah wajib pajak. • Mengelola anggaran dengan mengurangi pembelajaan negara dan atau menaikkan pajak agar perekonomian menjadi lebih stabil.
