Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 5 Jul i 20 1 1

1. LampiranPMK Nomor: 93/PMK.02/2011 Tanggal : 27 Juni 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 5 Juli 2011

2. PokokBahasan : • Standardisasi Output; • Ketentuan dalam pengalokasian anggaran; • Penerapan Standar Biaya dalam penyusunan RKA-K/L; • Tata cara penyusunan RKA-K/L; • Tata cara penelaahan RKA-K/L.

3. STANDARDISASI OUTPUT Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 5 Juli 2011

4. 1. Standarisasi Output ….1) Output-output yang digunakandalamrangkapemenuhankebutuhandasardansaranapenunjang yang secaraumumdibutuhkanolehinstansi/perkantoran; Output-output sebagaipenunjangpelaksanaantusidanpenunjangaktifitas-aktifitasperkantoran; Merupakan output yang digunakanhanyauntukmemfasilitasisaranadanprasaranaoperasionalisasiperkantoran; Output-output inibisadigunakanolehsemuaSatkerpadaumumnya, sedangkan Unit Eselon II (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya; Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka : Output berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Dalamhaldilakukan standarisasi outputuntuk output yang sudahadasebelumnyatermasuk dalam lingkup perbaikan/penyempurnaan angka dasar.

5. 1. Standarisasi Output ....2)

6. KETENTUAN DALAM PENGalokasiAN Anggaran Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 5 Juli 2011

7. RuangLingkupPengaturan : • Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker; • Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara; • Penerapan Bagan Akun Standar; • Penyusunan RKA-K/L pada Satker Perwakilan R.I. di Luar Negeri; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana HDN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP; • Penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU; • Anggaran Responsif Gender; • Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan bersama; • Pengalokasian Anggaran Swakelola; • Pengalokasian Anggaran terkait Kontrak Tahun Jamak; • Rencana Dana Pengeluaran BUN; • Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan Anggaran.

8. a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker • Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis datadan menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pegawaipada Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi Gaji Pokok Pegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja. • Apabila tidak menggunakan aplikasi GPP, K/L dapat langsung memasukkan data pegawai yang telah di-update dalam modul Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/L. • Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun Belanja Pegawai Transito (akun 512412).

9. Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE-07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. • Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai : • Honorarium; • Uang lembur merupakan batas tertinggi; • Vakasi merupakan batas tertinggi; • Belanja pegawai lain-lain; • Uang lauk pauk TNI/POLRI; • Uang makan PNS; • Uang duka wafat/tewas.

10. b. PengalokasianAnggaran Pembangunan BangunanGedung Negara • Pengalokasian anggaran untuk pembangunan/renovasi bangunan gedung negara, berpedoman pada Permen PU nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. • Dasar perhitungan alokasi adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat. • Dalam rangka optimasi pembangunan bangunan gedung negara, K/L yang akan melaksanakan pembangunan baru bangunan gedung negara, harus melengkapinya dengan dokumen clearance (persetujuan prinsip)dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

11. c. Penerapan Bagan Akun Standar • Belanja Barang  ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja Barang Lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan non –operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan (vi) belanja Perjalanan Dinas. • Penerapan konsep nilai perolehan (full costing),pada Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial. • Penerapan konsep kapitalisasi: • Karakteristik aset tetap, • Syarat/Kategori belanja modal • Contoh belanja barang dan modal

12. BELANJA BANTUAN SOSIAL Penyempurnaan lembaga non pemerintahbidangpendidikan, keagamaan, danbidang lain yang berperanuntukmelindungiindividu, kelompokdan/ataumasyarakatdarikemungkinanterjadinyarisikososial Ilustrasi Pempus/ Pemda MasyarakatTangguh/ Sejahtera Uang dan atau Barang menuju Masyarakat pemilik kerentanan Sosial Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan dan atau Bidang Keagamaan) Resiko Sosial RisikoSosialadalahkejadianatauperistiwa yang dapatmenimbulkanpotensiterjadinyakerentanansosial yang ditanggungolehindividu, keluarga, kelompok, dan/ataumasyarakatsebagaidampakkrisissosial, krisisekonomi, krisispolitik, fenomenaalam, danbencanaalam, yang jikatidakdiberikanbelanjabansosakansemakinterpuruk, dantidakdapathidupdalamkondisiwajar.

13. Ketentuan Belanja Bansos (Bultek No.10 Tahun 2011) Belanja Bansosadalah transfer uang/barang yang diberikan oleh Pempus/ Pemda kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut : • Dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial; • Belanja Bansos bersifat sementara atau berkelanjutan; • Belanja Bansos ditujukan untuk mendanai kegiatan : Rehabilitasi Sosial; Perlindungan Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial; Penanggulangan Kemiskinan; dan Penanggulangan Bencana; • Belanja Bansos bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

14. BelanjaBansosdiberikandalambentuk : BantuanLangsung; Penyediaanaksesibilitas, dan/ataupenguatankelembagaan. RisikoSosialadalah: kejadianatauperistiwa yang dapatmenimbulkanpotensiterjadinyakerentanansosial yang ditanggungolehindividu, keluarga, kelompok, dan/ataumasyarakatsebagaidampakkrisissosial, krisisekonomi, krisispolitik, fenomenaalam, danbencanaalam, yang jikatidakdiberikanbelanjabansosakansemakinterpuruk, dantidakdapathidupdalamkondisiwajar.

15. Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada : • Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat. • Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya. • Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. • Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. • Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. • Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri, • Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar. • Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah. • Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

16. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Belanja Bansos (Dalam bentuk Uang): • Belanja Bansos tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. → Kegiatan TUPOKSI Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat didanai dengan menggunakan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal • Belanja Bansos dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima Bansos.Uang tersebut diberikan secara langsung kepada penerima dan pemerintah tidak akan meminta kembali uang tersebut atau uang tersebut tidak dikembalikan. • Belanja Bansos tidak boleh diberikan kepada pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

17. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Belanja Bansos (Dalam bentuk Barang) : • Belanja Bansos diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada penerima. • Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja Bansos, maka tidak boleh dimasukkan dalam belanja barang.. • Barang yang belum didistribusikan kepada penerima Bansosakan dicatat sebagai persediaan. • Belanja barang untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka kegiatan penanganan risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja Bansos tetapi tetap dikategorikan sebagai belanja barang.

18. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Belanja Bansos (Dalam bentuk Jasa) : • Belanja Bansos diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas sesuai dengan kriteria Bansos. • Pihak ketiga ini dapat terdiri : individu, kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas berkaitan dengan perlindungan terjadinya risiko sosial. • Belanja Bansos tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penangangan risiko sosial.

19. Hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Belanja Bansos : • Belanja Bansos tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait dengan pelaksanaan TUSInya sebagai pegawai negeri, kecuali kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial. • Belanja Bansos dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima Bansos tetapi sebagai aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja Bansos. • Belanja barang untuk kepentingan kegiatan instansi pemerintah tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja Bansos. • Pemberian uang kepada penerima belanja Bansos yang telah memenuhi kriteria tanpa ada maksud untuk ditarik kembali dengan mekanisme dana bergulir, bukan berupa Penguatan Modal Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai politik.

20. Pemberian barang baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap, dari hasil membeli atau memproduksi sendiri, yang diberikan kepada penerima belanja Bansos yang telah memenuhi kriteria.Barang yang diberikan bukan untuk dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal pemerintah yang bersangkutan, sehingga tidak menambah jumlah aset yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal di bawahnya; • Pemberian berupa jasa, satuan kerja memberikan pelatihan atau mengirimkan orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima belanja Bansos yang telah memenuhi kriteria; • Penganggaran belanja Bansos meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan Bansos tersebut. Sebagai contoh : Belanja Bansos terkait dengan pengadaan barang yang dikonsumsi atau barang modal meliputi biaya pembelian, biaya pengiriman dan biaya pengadaan sampai barang tersebut didistribusikan kepada penerima Bansos, termasuk di dalamnya komponen biaya honor panitia pengadaan barang Bansos.

21. d. Penyusunan RKA-KL pada Satker Perwakilan RI diLN • Penetapan Kurs Valuta Asing  yang dipakai adalah US Dollar (USD) dan nilai tukar mengikuti asumsi dalam APBN; • Pengalokasian untuk belanja pegawai  termasuk gaji untuk local staff, home staff, tunjangan keluarga dan tunjangan lain-lain. • Pengalokasian untuk belanja barang  meliputi sewa gedung, biaya representasi, perjalanan dinas termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan, bantuan pendidikan anak, dan ketentuan lain-lain. • Hal-hal lainnya yang tidak diatur secara khusus, pengalo-kasian anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam Penyusunan RKA-K/L Tahun 2011.

22. e. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana PHLN • Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN mengacu pada PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. • Hal-hal yang harus diperhatikan : • Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksinya. • Mencantumkan kode kantor bayar sesuai lokasi dan tata cara penarikannya. • Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN. • Mencantumkan tata cara penarikan PHLN. • Mencantumkan kode register PHLN. • Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai lender. • Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai oleh lender.

23. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan: • Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APBN. • Dalam hal terdapat kegiatan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas sesuai dengan Annual Work Plan yang ditandatangani oleh donor/lender. • Penyediaan pagu pinjaman luar negeri dan dana pendampingnya, dalam pengalokasian dananya harus menjadi prioritas. • Perhatikan closing date, sisa pagu pinjaman, kategori dan persentase/porsi pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan PHLN,untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender pada saat pengajuan aplikasi penarikan dana • Standar Biaya : Pembiayaan output kegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada Standar Biaya dan billing rate, atau SPTJM. • Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN Untuk menghindari terjadinya kelebihan penarikan pada satu kategori. • Pemahaman NPPHLN : Untuk menghindari terjadinya ineligible, perlu dipahami hal-hal seperti : Isi/materi dari NPPHLN, Staff Appraisal Report (SAR), Project Administration Memorandum (PAM), Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN.

24. f. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana PDN • Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN secara umum mengacu pada PP No. 54 Tahun 2008tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah. • Hal-hal yang harus diperhatikan : • Pinjaman Dalam Negeri dilakukan melalui mekanisme APBN dan dialokasikan untuk membiayai Kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur; • K/L menyusun rencana kegiatan yang dapat dibiayai PDN, berpedoman pada daftar prioritas Kegiatan yang dapat dibiayai PDN; • Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan; • Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan BAS;

25. Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN; • Mencantumkan kode register PDN; • Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut: • Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima Penerusan PDN. • Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling sedikit: • Jumlah pinjaman; • Peruntukan pinjaman; • Ketentuan dan persyaratan pinjaman; dan d. Sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya.

26. g. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana Hibah DN • Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Hibah Dalam Negeri, tata cara penuangannya dalam RKA-K/L mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan tentang Hibah Dalam Negeri yang berlaku. • Hal-hal yang harus diperhatikan: • Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk: • Mendukung program pembangunan nasional, dan/atau • Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan; • K/L menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari RKA-K/L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

27. Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan, disusun oleh Menteri Perencanaan melalui Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang bersumber dari hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan tersebut mencakup rencana pemanfaatan hibah, serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah (dasar mengalokasikan kegiatan K/L dalam RKA-K/L); • Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan; • untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah, bertanggung jawab dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

28. h. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana PNBP • Nomenklatur Kegiatan yang digunakan mengacu pada tabel referensi Kegiatan dalam Aplikasi RKA-K/L; • Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada: • PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L; • Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; • Pagu penggunaan PNBP; dan • Catatan Hasil Pembahasan PNBP antara K/L dan DJA; • Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau ketentuan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP; • Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP menggunakan akun belanja barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker (akun 521115), sedangkan honor kegiatan non-operasional yang bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213).

29. i. Penyusunan RKA-KL untukSatker BLU • Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, mengacu pada peraturan yang mengatur Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU. • Hal-hal yang harus diperhatikan : • Penyusunan RBA: • Mengacu pada rencana strategis bisnisBLU yang disertai prakiraan RBA tahun berikutnya; • RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU; • RBA disusun berdasarkan: (i) Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; (ii) Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan anggaran dari APBN; dan (iii) berbasis akrual.

30. RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu (tanpa memperhitungkan saldo awal kas), dimana persentase ini harus tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA BLU yang dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besarannya. Pola anggaran fleksibel tidak berlaku untuk pendapatan dari APBN. • Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L dan format DIPA BLU. Ikhtisar ini digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/L. • Memindahkan informasi alokasi anggaran biaya dalam RKA-K/L menggunakan program aplikasi RKA-K/L. • Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L BLU: • Program/kegiatan yang digunakan merupakan bagian dari program/kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk; • Output-output yang dibiayai dari PNBP/BLU dicantumkan dalam output yang sesuai, yang tercantum dalam aplikasi RKA-K/L. • Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang batas pada KK RKA-K/L satker BLU.

31. Penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya • Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, penyusunan RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut; • Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya variabel dan biaya tetap; • Rincian biaya tersebut memberikan informasi mengenai komponen biaya yang tidak bersifat paket, kecuali untuk biaya yang bersifat administratif/pendukung; • Dalam hal Satker BLU sudah mampu memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dapat menggunakan besaran standar biaya tersebut dengan melampir-kan surat pernyataan sudah memenuhi kriteria huruf a, b, dan c; • Sedangkan Satker BLU yang belum mampu memenuhi kriteria huruf a, b, dan c, harus melampirkan Proposal/TOR dan RAB, serta menggunakan SBM dan SBK. Apabila akan menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari SBM, maka harus menggunakan nomenklatur yang berbeda dan harus melampirkan SPTJM.

32. j. Anggaran Responsif Gender • Pengarusutamaan gender dalam konteks pembangunan nasional mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyusunan RKA-K/L dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG). • Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. • Melalui penerapan ARG diharapkan dapat mengakomodasi : • Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertim-bangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya; • Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/ peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

33. ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. • ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. • K/L yang telah mendapatkan pendampingan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) oleh Kementerian PP dan PA wajib menerapkan ARG. • Penerapan ARG dalam penganggaran diletakkan pada output. Untuk output yang terdapat isu/kesenjangan gendernya (berdasarkan analisis gender), K/L wajib melampirkan dokumen Gender Budget Statement (GBS).

34. k. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas PembantuandanUrusanBersama • Pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan K/L yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme DK dan TP, berpedoman pada PMK No.248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan : • Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dari APBN melalui RKA-K/L/DIPA; • Target Kinerja dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas dalam RKA-K/L; • K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping; • Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program/kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan; • Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur;

35. Dana TP dilaksanakan setelah ada penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota; • Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: (i)biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; (ii) biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; (iii) honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan;dan (iv) biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. • Pengalokasian dana DK dan TP memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di daerah; • Karakteristik DK kegiatan non fisik. • Karakteristik TP kegiatan fisik. • Sebagian kecil dapat dialokasikan untuk dana penunjang.

36. PenuanganalokasianggaranuntukkegiatanDekonsentrasidalam RKA-KL diatursbb: • KomponenUtama yang bersifat non-fisik, antara lain: sinkronisasidankoordinasiperencanaan, fasilitasi, bimbinganteknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitiandan survey, pembinaandanpengawasan, sertapengendalian. AlokasianggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangsesuaiperuntukannya. • KomponenPenunjang untukpelaksanaantugasadministratifdan/ataupengadaan input berupapengadaanbarang/jasadanpenunjanglainnya, dialokasikandenganmenggunakanakunBelanjaBarangsesuaiperuntukannya. • DalamhalKomponenPenunjangapabiladigunakanuntukpengadaanbarangberupaasettetap, pengalokasiananggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangPenunjangKegiatanDekonsentrasi (521311).

37. PenuanganalokasianggaranuntukkegiatanTugasPembantuandalam RKA-KL diatursbb: • KomponenUtama yang bersifatfisik, antara lain: pengadaantanah, bangunan, peralatandanmesin, jalan, irigasidanjaringan. AlokasianggarannyamenggunakanakunBelanja Modalsesuaiperuntukannya. • KomponenUtama yang bersifatfisik lain, antara lain: obat-obatan, vaksin, pengadaanbibitdanpupuk yang akandiserahkankepadaPemda. AlokasianggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangFisikLainnyaTugasPembantuan (521411). • KomponenPenunjang untukpelaksanaantugasadministratifdan/ataupengadaan input berupapengadaanbarang/jasadanpenunjanglainnya, dialokasikandenganmenggunakanakunBelanjaBarangsesuaiperuntukannya. • DalamhalKomponenPenunjangapabiladigunakanuntukpengadaanbarangberupaasettetap, pengalokasiananggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangPenunjangKegiatanTugasPembantuan (521321).

38. Penuanganalokasianggarandalam RKA-KL untukBantuanOperasionalKesehatan (BOK) dalamkerangkaTugasPembantuandiatursbb: • KomponenUtama antara lain berupa: transport petugasdankaderdalamrangkamelaksanakankegiatandiluargedung; pembiayaanhabispakai (operasionalposyandu; makanantambahan; dan ATK); biayapemeliharaan (pemeliharaancoldchainvaksin, danpembuatancincinsumur). AlokasianggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangFisikLainnyaTugasPembantuan (521411). • KomponenPenunjang antara lain berupa: honor pengelolakeuangandiPuskesmasdanpaketkegiatanmanajemen. AlokasianggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangsesuaiperuntukannya.

39. Pengalokasian anggaran dengan mekanisme Urusan Bersama (UB), mengacu pada PMK Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: • Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan dapat didanai dari APBN, APBD, dan/atau didanai bersama APBN dan APBD; • Dalam hal Program Penanggulangan Kemiskinan didanai bersama, pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan melalui BA K/L dalam bentuk DUB dan yang bersumber dari APBD dialokasikan melalui SKPD dalam bentuk DDUB.Pendanaan dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; • Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk DUB dan DDUB hanya berlaku untuk program PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam jenis belanja bantuan sosial; • Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan didanai dari APBN wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-K/L.

40. l. Pengalokasian AnggaranSwakelola • Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannnya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. • Tata Cara Pelaksanaan Swakelola: • Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri; • Dilaksanakan oleh Instansi Lain; • Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. • Dalam hal terdapat komponen/output yang dilaksanakan oleh instansi lain atau kelompok masyarakat, maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun belanja (Belanja jasa lainnya (522119)).

41. m. Pengalokasian AnggaranterkaitKontrakTahunJamak • Setiap kontrak tahun jamak atas pekerjaan yang didanai dari APBN terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/penetapan dari Menteri Keuangan atau Menteri/pimpinan Lembaga bersangkutan. • Persetujuan/penetapan kontrak tahun jamak oleh: • Menteri Keuangan, untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau • Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). • Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan/penetapan kontrak tahun jamak adalah: (i) Sumber dana pekerjaan berasal dari rupiah murni; (ii) Substansi pekerjaannya merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan sebuah output; (iii) Secara teknis, pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah: (iv) Waktu pelaksanaan kegiatan pokoknya, secara teknis memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan.

42. n. Rencana Dana Pengeluaran BUN • Pada awal tahun, PA-BUN dapat berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pihak lain terkait menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara yang dapat direncanakan untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan memperhatikan prakiraan maju dan rencana strategis yang telah disusun. • Indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN tersebut merupakan indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada BA-BUN Kemenkeu. • Menkeu menetapkan pagu dana pengeluaran BUN dengan berpedoman pada: (i) arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden, (ii) prioritas anggaran, (iii) RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan APBN, (iv) indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN, dan (v) evaluasi Kinerja penggunaan dana BUN.

43. Berdasarkan pagu dana pengeluaran BUN, PPA-BUN menyusun RDP-BUN. • KPA-BUN mengusulkan alokasi dana pengeluaran BUN kepada Menkeu c.q. DJA dengan berpedoman pada RDP-BUN yang telah disesuaikan dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan APBN. • Menkeu menetapkan alokasi dana pengeluaran BUN berdasarkan Keppres tentang RABPP dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dana pengeluaran BUN sebelum dimulainya tahun anggaran yang direncanakan. Untuk alokasi dana pengeluaran BUN tertentu yang belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya APBN dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. • Program/Kegiatan yang digunakan dalam RDP-BUN adalah Program/Kegiatan khusus untuk belanja RDP-BUN (terdapat dalam tabel referensi pada Aplikasi RKA-K/L).

44. o. Hal-hal yang PerluDiperhatikandalamPelaksanaanAnggaran • Uang lembur, vakasi, dan tunjangan profesi diberi atribut (flag) dalam aplikasi RKA-K/L untuk memastikan alokasi anggaran tersebut merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui; • Sedangkan alokasi anggaran yang diblokir dan tunggakan tahun sebelumnya juga diberikan atribut (flag) dengan maksud menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran.

45. PENERAPAN STANDAR BIAYA DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 5 Juli 2011

46. Pokok-pokok Pengaturan : • PengertianStandarBiaya; • FungsiStandarBiayaMasukan; • FungsiStandarBiayaKeluaran; • Penjelasan Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2012 (sebagai batas tertinggi); • PenjelasanStandarBiayaMasukantahunanggaran 2012 (sebagai estimasi).

47. 1. PengertianStandarBiaya Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L untuk tahun yang direncanakanberupa: • Standar Biaya Masukan: satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan (komponen sebagai tahapan pencapaian output). • Standar Biaya Keluaran: besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. Catatan: • Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. • Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. • Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

48. 2. FungsiStandarBiayaMasukan • Dalam rangka perencanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun biaya masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja; • Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan dapatberfungsi sebagai: • Batas Tertinggi dimaksudkan bahwa SBM merupakan batas maksimum dalam pelaksanaan kegiatan; • Estimasi dimaksudkan bahwa SBM merupakan acuan atau ancar-ancar dalam pelaksanaan kegiatan.

49. 3. FungsiStandarBiayaKeluaran • Menghitung biaya output kegiatan K/L dalam RKA-K/L berbasis kinerja, dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran. • Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran dapat berfungsi sebagai referensi: • Penyusunan prakiraan maju; dan/atau • Bahan penghitungan pagu indikatif K/L untuk tahun anggaran yang direncanakan (contohnya, penghitungan pagu indikatif tahun anggaran 2013, menggunakan Standar Biaya Keluaran tahun anggaran 2012). Catatan: • Indeks Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen/tahapan dibagi dengan volume keluaran kegiatan yang berlanjut; • Total Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen/tahapan untuk menghasilkan keluaran atas kegiatan yang berlanjut.

50. 4. PenjelasanStandarBiayaMasukan 2012 (Batas Tertinggi) • Honorarium PenanggungJawabPengelolaKeuangan; • Honorarium Pejabat/PanitiaPengadaanBarang/Jasa/ULP; • Honorarium Pejabat/PanitiaPenerimaHasilPekerjaan; • Honorarium Pengelola PNBP; • Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI); • Honorarium Peneliti ; • Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi ; • Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi ; • Honorarium Penyuluh Non-Pegawai Negeri; • Honorarium Satpam, Pengemudi, PetugasKebersihandanPramubakti; • Honorarium Tim PelaksanaKegiatan; • Honorarium Sekretariat Tim PelaksanaKegiatan; • Honorarium Tim PenyusunanJurnal.