WoG Dalam Pelayanan Publik

1. RAHMY FUADY TANJUNG Wi BDK MEDAN 081370295149 rfuady.rahmy@gmail.com WholeofGovernment dalamPelayananPublik WoG ~ Rahmy 2018

2. Whole of Government dalam P elayanan ublik Rahmy F Tanjung WoG ~ Rahmy 2018

3. HASIL BELAJAR • SetelahmengikutimataPelatihanini, pesertadiharapkanmampumengaktualisasikankonsep, penerapanWoGdalampemberianpelayanan yang terintegrasi, danbest practicespenerapanWoGdalaampemberianpelayanan yang terintegrasi. WoG ~ Rahmy 2018

4. INDIKATOR HASIL BELAJAR MenjelaskankonsepWoG MenjelaskanpenerapanWoGdalampemberianpelayanan yang terintegrasi Menganalisisbest practicespenerapanWoGdalampemberianpelayanan yang terintegrasi WoG ~ Rahmy 2018

5. Manajemen P enyelenggaraan elatihan Dasar Calon PNS Rahmy F Tanjung WoG ~ Rahmy 2018

6. Undang-undangNomor 5 Tahun 2014 TentangAparaturSipil Negara PeraturanKepala LAN Nomor 25Tahun2017TentangPedomanPenyelenggaraanPelatihanDasarCalon PNS Golongan III PeraturanKepala LAN Nomor 24Tahun2017TentangPedomanPenyelenggaraanPelatihanDasarCalon PNS GolonganII PeraturanKepala LAN Nomor 23 Tahun 2016 TentangPedomanUmumPenyelenggaraanPelatihanPenerapanKebijakan (Training Of Facilitator) WoG ~ Rahmy 2018

7. Tahun 2010 (Pola Lama) PerkalanNomor 18 Tahun 2010 Tahun 2013 (Pola Ideal) PerkalanNomor 21 Tahun 2013 PerkalanNomor 22 Tahun 2013 PerkembanganKebijakanPedomanPenyelenggaraanDiklatPrajabatan: PrajabatanGolongan III PrajabatanGolongan I dan II PrajabatanHonorer Tahun 2014 (Pola Aneka danHonorer) PerkalanNomor 38 Tahun 2014 PerkalanNomor 39 Tahun 2014 PerkalanNomor 18 Tahun 2014 Tahun 2015 dan 2016 (Pola Aneka danHonorer) PerkalanNomor 15 Tahun 2015 PerkalanNomor 16 Tahun 2015 PerkalanNomor 10 Tahun 2015 PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN II, DAN GOLONGAN III Tahun 2017 (PolaTerintegrasi) PerkalanNomor21 Tahun2016 PerkalanNomor22 Tahun2016 PerkalanNomor17 Tahun2017 PerkalanNomor 18 Tahun 2017 PerkalanNomor 24dan 25Tahun2017 WoG ~ Rahmy 2018

8. FUNGSI ASN • PelaksanaKebijakanPublik • PelayanPublik, dan • PerekatdanPemersatuBangsa Pasal 10 UU ASN WoG ~ Rahmy 2018

9. DASAR KEBIJAKAN DIKLAT BAGI CPNS (Pasal10, 63, 64, dan 65 UU ASN) 1 tahun Calon PNS InstansiPemerintahwajibmemberikanpendidikandanpelatihankepadacalon PNS wajibmenjalanimasapercobaan Diberhentikansebagaicalon PNS melalui proses TIDAK lulus PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI PERLAN No. 24 dan 25 Tahun 2017 tentang Latsar CPNS Persyaratan LULUS PNS Tujuan membangun: integritas moral, kejujuran, semangatdanmotivasinasionalismedankebangsaan, karakterKepribadian yang ungguldanbertanggungjawab. memperkuatprofessionalismesertakompetensibidang 3 Fungsi ASN • PelaksanaKebijakanPublik • PelayanPublik, dan • PerekatdanPemersatuBangsa WoG ~ Rahmy 2018

10. INTERPRETASI TERHADAP DASAR KEBIJAKAN membangunintegritas moral, kejujuran, semangatdanmotivasinasionalismedankebangsaan, karakterkepribadian yang ungguldanbertanggungjawab Memperkuat Profesionalisme Memperkuat Kompetensi Bidang Diklat Terintegrasi Pasal 63 dan 64 UU no 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 34 dan penjelasnya, PP no 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS Proses pendidikan dan pelatihan yang memadukan 1 2 Selama 1 (satu) tahun masa percobaan terhitung mulai tanggal penggangkatan sebagai CPNS antara antara Kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang Pelatihan klasikan dengan nonklasikal WoG ~ Rahmy 2018

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN • Responatas: • Penyesuaianterhadapkebijakannasional • TuntutankualitaspenyelenggaraanPelatihan • Tuntutanlembagapenggunaterhadapkualitas alumni • Tuntutan stakeholders danpermasalahanimplementasi di LembagaPelatihan • Perkembangan IPTEKS WoG ~ Rahmy 2018

12. KOMPETENSI PELATIHAN DASAR CPNS “kompetensi PNS sebagaipelayanmasyarakat yang profesional”, yang diindikasikan dengankemampuan: • Menunjukkansikapperilaku Bela Negara; • Mengaktualisasikannilai-nilaidasar PNS dalampelaksanaantugasjabatannya; • Mengaktualisasikankedudukandanperan PNS dalamkerangka NKRI; dan • Menunjukkanpenguasaankompetensiteknis yang dibutuhkansesuaibidangtugas. WoG ~ Rahmy 2018

13. KOMPETENSI YANG AKAN DIKEMBANGKAN WoG ~ Rahmy 2018

14. SatuKesatuanKegiatan Pegawai ASN Profesional: PelaksanaKebijak, pelayanan, danperekatbangsa WoG ~ Rahmy 2018

15. KompetensiGenerik (PembentukanKarakter) Kompetensisosio-kultural Kepedulianpadasatupemerintah Kompetensisosio- kultural Karakter ASN Karakter ASN Kepedulianpadasatupemerintah WoG ~ Rahmy 2018

16. KompetensiBidang (Penguatan) WoG ~ Rahmy 2018

17. Jadi.... • Calon PNS direkrutberdasarkanformasijabatankompetensitertentu (KompetensiDasar & Bidang); • Calon PNS dipersiapkanmemasukikulturBARU di birokrasidenganmandatpelayanan; • Perlumembentukkarakter PNS, untukmampubersikap, profesionaldalammengelolatantangankeragamansosialkulturaldenganmenggunakanperspektifwhole of governmentsesuai nilai-nilaidasar PNS padasetiappelaksanaantugasjabatannyasebagaipelayanmasyarakat • PerlupenyempurnaanterhadapDiklatPrajabatansesuaituntuntandiklatterintegrasi, maka : nomenklatur …..DIKLAT PRAJABATAN diubahmenjadi ……PELATIHAN DASAR CALON PNS WoG ~ Rahmy 2018

18. KEPESERTAAN PERSYARATAN • Keputusantentang pengangkatansebagaiCPNS; • Pernyataanmelaksanakantugasdari PPK Instansi; • KeterangansehatdariDokterPemerintah; • Penugasandari PPK Instansipeserta; dan • Pernyataankesediaanmematuhiketentuan PENCALONAN DAN PENETAPAN • SK CPNS • TMT SPMT • Telah bekerjapadajabatan sesuai formasi • Menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalamsatukelas per angkatanpadasatutahunberjalan • Menetapkan peserta dalam surat keputusan PENUGASAN • Instansipusatditugaskanolehsekjend/ses men/sestama; • Pemerintahprovinsiditugaskanolehsekdaprovinsi; dan • Kab/kotaditugaskanolehsekdakab/kotasetelahberkoordinasidengangub. Paling banyak 40 orang (satukelas per angkatan) JUMLAH WoG ~ Rahmy 2018

19. Agenda IV Habituasi TAHAP PEMBELAJARAN • EvaluasiAkhir PNS PROFESIONAL YANG BERKARAKTER SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT • Agenda II: Nilai-NilaiDasar PNS OreintasiPeserta • Agenda III: KedudukandanPeran PNS dalam NKRI • Agenda I: Bela Negara (Wasbang, nilaiBela Negara, Analisis Isu kontemporerdanKesiapsiagaanBela Negara) PenguatanKompetensiTeknisBidangTugas WoG ~ Rahmy 2018

20. KURIKULUM DAN PENYELENGGARAAN • (33 harikerja(288 JP) untukpembelajaranklasikal, dan80 hari kerja (853 JP)pembelajaran non klasikaldi tempat kerja.) PNS PROFESIONAL YANG BERKARAKTER SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT • (aktualisasimelaluipembiasaandiriterhadapkompetensi yang telahdiperolehnyamelaluiberbagaimataPelatihan yang telahdipelajari) (MateriInstitusional: KebijakanPengembangan SDM Aparaturdan MTSL) Pembentukaankarakter PNS PenguatanKompetensiTeknisBidangTugas • (ANEKA) INOVATIF PROFESIONAL INTEGRITAS PEDULI (Manjemen ASN, PelayananPublik, WOG) • (Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara) TERINTEGRASI • TeknisUmum/Administrasi; dan • TeknisSubstantif. OreintasiPeserta • WaktuPelaksanaanPelatihanPenguatanKompetensiTeknisBidangTugas WoG ~ Rahmy 2018

21. INOVATIF PROFESIONAL INTEGRITAS PEDULI WoG ~ Rahmy 2018

22. PENYELENGGARAAN PelatihanDasarCalon PNS denganpenekananpadakurikulumpembentukankarakter PNS dilaksanakanolehLembagaPelatihanPemerintahTerakreditasi • PelatihanDasarCalon PNS denganpenekananpadakurikulumpenguatankompetensiteknisbidangtugasdilaksanakanoleh unit yang membidangi pengembangansumberdayamanusiaaparaturInstansidandapatbekerjasamadenganLembagaPelatihanPemerintahTerakreditasi WoG ~ Rahmy 2018

23. EVALUASI PENGAJAR PESERTA PENCERAMAH PENYELENGGARAAN PENGAMPU MATERI PENGELOLA PENYELENGGARA COACH AKADEMIK MENTOR AKTUALISASI PENGUJI SIKAP PERILAKU KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS EVALUASI AKHIR WoG ~ Rahmy 2018

24. EVALUASI AKHIR Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta PelatihanDasarCalon PNS oleh Timyang ditetapkan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Tim Evaluasi Akhir: • PimpinanLembagaPelatihanPemerintah Terakreditasi; • PenanggungjawabEvaluasiProgram; • Tim PenjaminMutudan/atauPejabatdariInstansi Pembina Diklat; • Coach; dan • Penyelenggarasebagaianggota. Evaluasiakhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi akademik, aktualisasi, sikap perilaku, dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan nilai akhir. Penetapan nilai akhir mempertimbangkanpenilaian deskriptif dari Pembimbing (coach dan mentor). Batas nilaikelulusanakhir (passing grade) adalahdi atas 70 (tujuhpuluh). WoG ~ Rahmy 2018

25. EVALUASI AKADEMIK • Ujiantulissebanyak5 JP padasesipembelajaranEvaluasiAkademiksecaraterintegrasi(setelahseluruhmataPelatihan agenda nilai-nilaidasar PNS dankedudukandanperan PNS dalamNKRI) • Jenissoalpadaujiantulis: • TipeAdapatberbentuk:pilihanganda, benar-salah, menjodohkan, jawabansingkat, essay, ataukombinasidiantaranyadenganbobot 10% • TipeB berbentukkasusdenganbobot 10%. (diukurmelaluikualitasanalisispemecahanmasalah) WoG ~ Rahmy 2018

26. ASPEK PENILAIAN KASUS (PERLAN 24 & 25 / 2017) CPNS GolIII Gol. II WoG ~ Rahmy 2018

27. EVALUASI AKTUALISASI PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI PENILAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI KONVERSI NILAI WoG ~ Rahmy 2018

28. EVALUASI PESERTA (AKHIR) WoG ~ Rahmy 2018

29. KUALIFIKASI DAN KELULUSAN KualifikasikelulusanpesertaDiklatditetapkansebagaiberikut: • SangatMemuaskan(skor90,01 – 100); • Memuaskan(skor80,01 – 90,0); • Cukupmemuaskan(skor70,01 – 80,0)---passing grade • Kurangmemuaskan(skor 60,01 – 70,0)--- Remedial; • TidakMemuaskan (skor ≤60) --- Tidak Lulus • Peserta yang memperolehkualifikasiTidakMemuaskanataujumlahketidakhadiranpadakurikulumpembentukankarakter PNS melebihi 9 sesiatau 27 jam pelajaranatausetaradengan 3 harisecarakumulatif, dinyatakanTidak Lulus. • Peserta yang memperolehkualifikasiKurangMemuaskandinyatakanDitundaKelulusannyadanpesertadimaksudwajibmengikutipembelajaran remedial untukmemenuhisyaratkelulusanterhadapkomponenpenilaian yang kurangmaksimal15 harikerja. • Tim melakukanevaluasiakhirulanguntukmenetapkanhasilakhirkelulusan. WoG ~ Rahmy 2018

30. SURAT KETERANGAN PELATIHAN • SuratKeterangantelahmengikutikegiatanPelatihanpenguatankompetensiteknisbidangtugas • SuratTandaTamatPelatihan (STTP) • SuratKeteranganDitundaKelulusanatauTidak Lulus • PiagamPenghargaan WoG ~ Rahmy 2018

31. EVALUASI PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS • Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. • Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi peserta melalui unit yang MEMBIDANGIpengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi di tempat kerja. • Akumulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas diberikan bobot 20% WoG ~ Rahmy 2018

32. SURAT KETERANGAN PELATIHAN • SuratKeterangantelahmengikutikegiatanPelatihanpenguatankompetensiteknisbidangtugas • SuratTandaTamatPelatihan (STTP) • SuratKeteranganDitundaKelulusanatauTidak Lulus • PiagamPenghargaan WoG ~ Rahmy 2018

33. Whole of Government dalam P elayanan ublik Rahmy F Tanjung WoG ~ Rahmy 2018

34. MATERI POKOK WoG KonsepWoG PenerapanWoGdalampemberianpelayanan yang terintegrasi Best practicespenerapanWoGdalampemberianpelayanan yang terintegrasi TambahanMateri: ImplementasiWoGdalamperspektifkebijakan di indonesia. WoG ~ Rahmy 2018

35. KONSEP WoG “Whole of government denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They canfocus on policy development, program management and service delivery” (APSC) Definisi 1 • PengembanganKebijakan • Pengelolaan Program • PemberianLayanan WoG ~ Rahmy 2018

36. Definisi 2 WoG • “An approach that integrates the collaborative efforts of the departments and agencies of a government to achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise” (USIP) WoG ~ Rahmy 2018

37. Definisi 3 • ‘Whole-of-government’ isanoverarchingtermforagroupofresponsestotheproblemofincreasedfragmentationofthepublicsectorandpublicservicesandawishtoincreaseintegration,coordinationandcapacity(Ling,2002). WoG ~ Rahmy 2018

38. PengertianWoG • WoGadalahsebuahpendekatanpenyelenggaraanpemerintahan yang menyatukanfungsilembagapemerintahdarikeseluruhansektordalamruanglingkupkoordinasi yang lebihluasgunamencapaitujuanbersamadalambidangpembangunankebijakan, manajemen program danpelayananpublik. • WoGjugadikenalsebagaipendekataninteragency, yaitupendekatan yang melibatkansejumlahkelembagaan yang terkaitdenganurusan-urusan yang relevan. WoG ~ Rahmy 2018

39. Mengapa WOG … (1) • Adanyafaktor-faktoreksternalsepertidoronganpublikdalammewujudkanintegrasikebijakan, program pembangunandanpelayanan agar terciptapenyelenggaraanpemerintahan yang lebihbaik, dandinamikapelayananpublik. • Faktor-faktor internal denganadanyafenomena ego sektoral, ketimpangankapasitas (gap capacity) sektoralsebagaiakibatdariadanyanuansakompetisiantarsektordalampembangunan • Khususnyadalamkonteks Indonesia, keberagamanlatarbelakangnilai, budaya, adatistiadat, sertabentuklatarbelakanglainnyamendrongadanyapotensidisintegrasibangsa WoG ~ Rahmy 2018

40. Mengapa WoG … (2) • Siloisasi, prinsip single-purpose organizations, dengan banyak spesialisasi serta peran dan fungsi non-overlapping mendorong: • Fragmentasi • Kewenangan terpusat di sektor • Kurangnya kerjasama dan koordinasi • yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi • Devolusi Struktural, desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah yang berlebihan • Persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dll. WoG ~ Rahmy 2018

41. ManfaatWoG • Biaya(cost) • Pemborosan (waste) • Duplikasipekerjaan • Inkonsistensikebijakan • Waktupenyelesaianlayanantertentu • Efisiensi • Sharing Informasi • Lingkungankerja • Dayasaing • Akuntabilitas • Koherensikebijakan Diadopsi dari Colgan, A., Kennedy, L.A. and Doherty, N. (2014) WoG ~ Rahmy 2018

42. WoG dalam Ilustrasi K/L Sektoral A shared goal / common enemy Pemerintah Daerah Joined-up Masyarakat Swasta WoG ~ Rahmy 2018

43. WoG • Reaksi terhadap disagregasi birokrasi dalam NPM • Respon terhadap “wicked problems” • Tingginya angka kriminalitas dapat dijelaskan dalam beberapa cara: jumlah polisi yang kurang, terlalu banyak penjahat, hukum yang tidak memadai, kemiskinan, budaya, terlalu banyak senjata, dsb. • Strategic enabler • WoG mendorong emahaman isu yang lebih strategis dan berjangka panjang. • Respon terhadap tekanan luar • Tekanan internasional merupakan situasi tidak terhindarkan yang harus dihadapi oleh pemerintah WoG ~ Rahmy 2018

44. Bentuk WoG • Integrating Service Delivery (ISD) • Proses penyatuan pemberian layanan kepada publik • Koordinasi dan Kolaborasi • Pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama • Integrating and Rebalancing Governance • Kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris • Culture Change • Konsep-konsep social glue (perekat), budaya organisasi WoG ~ Rahmy 2018

45. PRAKTEK PENERAPAN WOG WoG ~ Rahmy 2018

46. PRAKTEK WoG dalam PELAYANAN PUBLIK Pelayanan yang bersifat ADMINISTRATIF Pelayanan Jasa Pelayanan Barang Pelayanan Regulatif WoG ~ Rahmy 2018

47. WoGBerdasarkan Jenis • Pelayanan yang bersifat adminisitratif Pelayananpublik yang menghasilkanberbagaiprodukdokumenresmi yang dibutuhkanwargamasyarakat • Pelayanan jasa Pelayanan yang menghasilkanberbagaibentukjasa yang dibutuhkanwargamasyarakat, sepertipendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, danlainnya • Pelayanan barang Pelayanan yang menghasilkanjenisbarang yang dibutuhkanwargamassyarakat, sepertimisalnyajalan, perumahan, jaringantelepon, listrik, air bersih, danseterusnya • Pelayanan regulatif Pelayananmelaluipenegakanhukumandanperaturanperundang-undangan, maupunkebijakanpublik yang mengatursendi-sendikehidupanmasyarakat WoG ~ Rahmy 2018

48. Pegawai ASN & Pelayanan Publik (Penjelasan Umum UU 5/2014 ttg ASN) • Dalamrangkamencapaitujuannasionalsebagaimanatercantumdalamalinea ke-4 PembukaanUUD Negara RepublikIndonesia Tahun1945, diperlukan ASN yang profesional, bebasdariintervensipolitik, bersihdaripraktikkorupsi, kolusi, dannepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dankesatuanbangsaberdasarkanPancasiladan UUD 1945. • Untukmewujudkantujuannasional, dibutuhkanPegawai ASN. PegawaiASN diserahitugasuntukmelaksanakantugaspelayananpublik, tugaspemerintahan, dantugaspembangunantertentu. • Tugaspelayananpublikdilakukandenganmemberikanpelayananatasbarang, jasa, dan/ataupelayananadministratif yang disediakanPegawaiASN. • Tugaspemerintahandilaksanakandalamrangkapenyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. • Tugas pembangunan tertentu dilakukanmelaluipembangunanbangsa (cultural and political development) sertamelaluipembangunanekonomidansosial(economic and social development) yang diarahkanmeningkatkankesejahteraandankemakmuranseluruhmasyarakat.

49. TujuanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan (UU AP) • menciptakantertibpenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan; • menciptakankepastianhukum; • mencegahterjadinyapenyalahgunaanWewenang; • menjaminakuntabilitasBadandan/atauPejabatPemerintahan; • memberikanpelindunganhukumkepadaWargaMasyarakatdanaparaturpemerintahan; • melaksanakanketentuanperaturanperundang-undangandanmenerapkan AUPB; dan • memberikanpelayanan yang sebaik-baiknyakepadaWargaMasyarakat.

50. Asas Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UU No. 28/1999 tentangPenyelenggara Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme, telahditetapkanasas-asasumumpenyelenggaraannegara, yang harusmenjadiacuandalampenyelenggaraannegaradanpemerintahannegaraolehAparatur Negara • AsasKepastianHukum • AsasKepentinganUmum • AsasAkuntabilitas • AsasProporsionalitas • AsasProfesionalitas • AsasKeterbukaan • AsasEfisiensi • AsasEfektifitas