1 / 21

Topik – Topik Lanjutan Sistem Informasi 06-PFM

E-Government. Johanes Kevin Lumadi 1501151501 Deny Setiawan 1501152580 Machliza Devi Sasmita 1501169511 Silvia Line 1501171466 Billie Enceil 1501171951. Topik – Topik Lanjutan Sistem Informasi 06-PFM. E-Government.

mahon
Download Presentation

Topik – Topik Lanjutan Sistem Informasi 06-PFM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. E-Government Johanes Kevin Lumadi 1501151501 Deny Setiawan 1501152580 Machliza Devi Sasmita 1501169511 Silvia Line 1501171466 Billie Enceil 1501171951 Topik – TopikLanjutanSistemInformasi 06-PFM

  2. E-Government • E-Governmentadalahpenggunaanteknologiinformasiolehpemerintahuntukmemberikaninformasidanpelayananbagiwarganya, urusanbisnis, sertahal-hal lain yang berkenaandenganpemerintahan. • e-Government dapatdiaplikasikanpadalegislatif, yudikatif, atauadministrasipublik, untukmeningkatkanefisiensi internal, menyampaikanpelayananpublik, atauproseskepemerintahan yang demokratis.

  3. Model Penyampaian Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) Penyampaianlayananpublikdaninformasisatuaraholehpemerintahkemasyarakat, Memungkinkanpertukaraninformasidankomunikasiantaramasyarakatdanpemerintah. Contohnya: • Pajak online, • MencariPekerjaan, • LayananJaminansosial • Dokumenpribadi • Layananimigrasi, • Layanankesehatan, • Beasiswa, • PenanggulanganBencana.

  4. Model Penyampaian Government-to-Business (G2B)Lebihmengarahkepadapemasaranprodukdanjasakepemerintahuntukmembantupemerintahmenjadilebihefisienmelaluipeningkatanprosesbisnisdanmanajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasiinteraksi G2B maupun B2G adalahSistem e-procurement. • Contoh : Pajakperseroan, PeluangBisnis, Pendaftaranperusahaan, peraturanpemerintah (HukumBisnis), Pelelangandanpenjualan yang dilaksanakanolehpemerintah, dll.

  5. Model Penyampaian Government-to-Government (G2G) Memungkinkankomunikasidanpertukaraninformasi online antardepartemenataulembagapemerintahanmelaluibasisdataterintegrasi. Contoh : • Konsultasisecara online, • Blogging untukkalanganlegislatif, • Pendidikansecara online, • Pelayanankepadamasyarakatsecaraterpadu.

  6. Manfaat • Pelayananservis yang lebihbaikkepadamasyarakat. Informasidapatdisediakan 24 jam, 7 haridalamseminggu, tanpaharusmenunggudibukanyakantor . Informasidapatdicaridarikantor, rumah, tanpaharussecarafisikdatangkekantorpemerintahan. • Peningkatanhubunganantarapemeritah, pelakubisnis, danmasyarakatumum. Adanyaketerbukaan [transparansi] makadiharapkanhubunganantaraberbagaipihakmenjadilebihbaik. Keterbukaaninimenghilangkansalingcurigadankekesalandarisemuapihak.

  7. Manfaat • Pemberdayaanmasyarakatmelaluiinformasi yang mudahdiperoleh. Denganadanyainformasi yang mencukupi, masyarakatakanbelajaruntukdapatmenentukanpilihannya. Sebagaicontoh, data-data tentangsekolah; jumlahkelas, dayatampungmurid, passing grade, dansebagainya, dapatditampilkansecara online dandigunakanolehorangtuauntukmemilihsekolah yang pas untukanaknya. • Pelaksanaanpemerintahan yang lebihefisien . Sebagaicontoh, koordinasipemerintahandapatdilakukanmelalui e-mail ataubahkanvideo conference .

  8. Kelemahan • Kurangnyaketersediaaninfrastrukturtelekomunikasi. Jaringanteleponmasihbelumtersediadiberbagaitempatdi Indonesia. • Biayapenggunaanjasatelekomunikasi yang mahal. • Masihbanyaknyapenyelenggarapelayananpublikbaikdipusatmaupundaerah yang belummengakomodirlayananpubliknyadenganfasilitas internet.

  9. Tahapane-Government MenurutInpres no.3 Tahun 2003 tentangkebijakandanstrateginasionalpengembangan, bahwaTingkat persiapanmeliputi: • Pembuatansitusinformasidisetiaplembaga; • Penyiapan SDM; • Penyiapansaranaakses yang mudahmisalnyamenyediakansarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll; • Sosialisasisitusinformasibaikuntuk internal maupununtukpublik.

  10. Tahapane-Government Tingkat pematangan yang meliputi : • Pembuatansitusinformasipublikinteraktif; • Pembuatanantarmukaketerhubunganantarlembaga lain. Tingkat pemantapan yang meliputi : • Pembuatansitustransaksipelayananpublik; • Pembuataninteroperabilitasaplikasimaupun data denganlembaga lain.

  11. Tahapane-Government Tingkat pemanfaatan yang meliputi : • Pembuatanaplikasiuntukpelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.

  12. e-Government di Indonesia Di lihatdaripelaksanaanaplikasi e-government, data dariDepkominfo (2005) menunjukkanbahwahinggaakhirtahun 2005 lalu Indonesia memiliki : • 564 domain go.id • 295 situspemerintahpusatdanpemda • 226 situstelahmulaimemberikanlayananpublikmelalui website • 198 situspemdamasihdikelolasecaraaktif.

  13. e-Government di Indonesia KabupatenSragenmengembangkan“One Stop Service” • OSS Center adalahsebuahinstitusi yang memberikandukunganpengembangansatuankerjalayananperijinanterpadu. • OSS Center mendukungterwujudnyainovasilayananperijinanterpadudidaerahyang padakenyataannyamasihmemilikiketerbatasanuntukdaritingginyakompetisibisnisditingkatlokaldannasional.

  14. e-Government di Indonesia KabupatenSragenmengembangkan“One Stop Service” • KeberadaanOSS Center akanmemilikikorelasipositifterhadapperbaikanpelayananpublikpemerintahterhadap investor (baik PMA maupun PMDN) danpebisnislokal. Denganterbentuknya OSS Center ditingkatnasionaldan regional (propinsi),

  15. e-Government di Indonesia • BPPT termasuksalahsatubagianpemerintahan yang telahmengembangkansebuahsistem TEWS yang seringdisebutdenganTsunami Early Warning System. Sisteminidigunakansebagaipemberisinyalkepusat yang menandakankemungkinanada tsunami. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

  16. e-Government di Indonesia • Dan jikasistemdipusatmenerimasinyaldarisatelitbahwadisuatutempatakanterjadi tsunami, makasistemcontrol roomakanmenentukansirenemana yang akandibunyikan, danakanmengirimsmssecaralangsungkepadaorang-orang yang berwewenangdidaerahdimanakemungkinan tsunami ituakanterjadi, supayabisadiinformasikankemasyarakat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

  17. e-Government di Indonesia • Pemerintah Kota Surabaya sudahmulaimemanfaatkan e-Gov denganhttp://www.surabaya-eproc.or.id, agar masyarakatSurabaya bisalebihmudahuntukmengetahuiprojek yang sedangadadanmerekabisalebihmudahuntukmengetahuiprojek yang sedangadadanmerekabisalebihmudahuntukikutdidalamlelang tender projektersebut.

  18. e-Government di Indonesia • Pemerintahdaerahyang menggunakan e-Gov adalah: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, PemprovJawaTimur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, PemkotTarakan, PemkabKebumen, Pemkab. KutaiTimur, Pemkab. KutaiKartanegara, PemkabBantul, Pemkab Malang.

  19. e-Government di Indonesia • PresidendanKementrianIndonesia jugasudahmenggunakan e-government.

  20. DaftarPustaka • http://sriyanthigeg.blogspot.com/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html • http://nissaajah91.wordpress.com/2011/03/19/pengertian-dan-manfaat-e-Government/ • http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik

More Related