Download
1 / 14
390 likes | 1.27k Views
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. Hubungan Industrial. sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Peran unsur-unsur tripartit.
E N D
Hubungan Industrial • sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa • didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 • terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah
Peran unsur-unsur tripartit :Kelangsungan usaha dan ketenangan bekerja • Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh codetermination • Pengusaha kebijakan Partner produksi, keuntungan, tanggung jawab • Pemerintah
Fungsi Pemerintah • Menetapkan kebijakan • Memberikan pelayanan • Melaksanakan pengawasan • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan • Menyelenggarakan penyelesaian perselisihan / peradilan
Sarana Hubungan Industrial • Serikat pekerja/serikat buruh • Organisasi pengusaha • LKS Bipartit • LKS Tripartit • Peraturan Perusahaan • Perjanjian Kerja Bersama • Peraturan Perundang-undangan • Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Serikat pekerja/serikat buruh • Dibentuk dari dan oleh pekerja/buruh • Di perusahaan atau di luar perusahaan • Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab • Bertujuan untuk: • memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh • meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya • UU no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat buruh
Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh • Atas dasar sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai kehendak buruh • Setiap pekerja hanya berhak menjadi anggota dari 1 (satu) serikat pekerja • 1(satu) serikat pekerja menghimpun sekurang-kurangnya 10 pekerja/buruh • Untuk pekerja yang memegang jabatan yang mungkin menimbulkan pertentangan kepentingan, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja • Tidak boleh ada diskriminasi keanggotaan • Hal-hal intern diatur dalam AD/ART • Pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan nomor bukti pencatatan
Organisasi pengusaha • perkumpulan dari pengusaha • dibentuk berdasarkan kebutuhan pengusaha • pengusaha orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau bukan miliknya, berada di Indonesia atau sebagai wakil perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
Lembaga Kerjasama Bipartit • Anggotanya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja (SP/SB yang tercatat atau perwakilan pekerja) • berada di tingkat perusahaan • sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di perusahaan • wajib dibentuk di perusahaan yang pekerjanya 50 orang atau lebih • sanksi administratif
Lembaga Kerjasama Tripartit • Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah • terdiri dari organisasi pengusaha, SP/SB dan Pemerintah • untuk memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan • didasarkan pada wilayah atau sektor, yang terdiri dari tingkat Nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturanperusahaan • peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha • memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja • wajib disusun oleh pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang • perlu pengesahan, dan masa berlaku maksimal 2 tahun • sanksi pidana denda
Perjanjian kerja bersama • perjanjian antara SP/SB atau beberapa SP/SB (yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dan anggotanya 50 % dari keseluruhan pekerja atau dukungan atau koalisi anggota) dengan pengusaha atau beberapa/perkumpulan pengusaha • memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak • jangka waktu 2 tahun + 1 tahun • Sebagai acuan dalam pembuatan perjanjian kerja
Peraturan perundang-undangan • Hukum nasional • Pengaruh hubungan internasional, konvensi dan rekomendasi ILO: Konvensi hak-hak dasar pekerja
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial • Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi: di luar pengadilan (melalui Mediasi, konsiliasi atau arbitrase) atau melalui pengadilan • UU no. 2 tahun 2004 tentang PPHI
