1 / 14

Paradigma Sosiologi

Paradigma Sosiologi. Menurut “ Thomas Kuhn “ Paradigma berasal dari bhs Latin yaitu “Para “ dan “deigma“ Para berarti berdampingan Deigma berarti contoh Jadi paradigma menurut Kuhn diartikan sbg percontohan atau model atau “Pola“. 28.

maisie
Download Presentation

Paradigma Sosiologi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ParadigmaSosiologi • Menurut “ Thomas Kuhn “ Paradigma berasal dari bhs Latin yaitu “Para “ dan “deigma“ • Para berarti berdampingan • Deigma berarti contoh • Jadi paradigma menurut Kuhn diartikan sbg percontohan atau model atau “Pola“ 28

  2. “ George Ritzer “ mengartikan bahwa paradigma adalah merupakan suatu gambaran fundamental tentang subject matter dalam suatu ilmu. Paradigmasecara umum dapat diartikan sebagai cara pandang atau kerangka berfikir yang didasarkan pada fakta atau gejala-gejala yang diinterpretasi dan dipahami. 29

  3. Paradigma berfungsi untuk merumuskan apa yang harus dikaji,pertanyaan apa yang harus dipertanyakan, dan kaidah-kaidah apa saja yang harusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban-jawaban yang diperoleh. Pengertian diatas mengandung beberapa penekanan yaitu paradigma merupakan pencapaian baru dan kemudian diterima sebagai pemecahan masalah. 30

  4. HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL • - MENGKAJI HUKUM DALAM HUBUNGANYA DENGAN PERUBAHAN SOSIAL. • - MENUJUKKAN BAGAIMANA HUKUM ITU TERBENTUK DAN BEKERJA. • - Terbukanya berbagai jabatan yang dulunya dijabat oleh belanda dan selanjutna diberikan pada pribumi

  5. - Penggunaan bahasa Indonesia secara luas dicetuskanya melalui sumpah pemuda, 28 oktober 1928. • - Perombakan disegala aspek pemerintahan, bidang hukum, sistem peradilan ( hapusnya dualisme peradilan-hakim tunggal, ketatanegaraan, pemerintahan, pendidikan ( hanya ada SR).

  6. Pengaruh perubahan sosial • - Sikap tak sadar akan arti dan kwalitas. • - Sikap untuk mencapai tujuan secapatnya tanpa mau berusaha selangkah demi selangkah. • - Sikap tak tangung jawab • - sikap apatis dan lesu. - Adanya urbanisasi, modernitas, modernisasi.

  7. Permasalahan • 1. Apakah yang bisa dilakukan untuk memahami kehadiran serta bekerjanya hukum di tengah2 masyarakat yang sedangmengalami perubahan sosial. • 2. Mengapa keadaan pertumbuhan hukum di Indonesia adalah seperti yang kita lihat seperti ini. • 3. Apa yang akan terjadi bila suatu negara dihadakan pada perubahan sosial. • 4. Bgmn hukum hrs berbuat thd perubahan sosial yang dihadapinya.

  8. Hukum harus bisa menjabarkan pekerjaan dalam fungsinya sbb • 1. Pembuatan norma norma . • 2. Penyelesaian sengketa – sengketa. • 3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat bila ada perubahan sosial. • 4. Sosial Enginering/ menimbulkan perubahan tingkah laku masyarakat.

  9. Mengapa pertumbuhan hukum di Indonesia spt ini? • “Hart” mengatakan bahwa penyelengaraan hukum di masyarakat itu berbeda . • - Sederhana dengan bentuk yang tidak jelas. • (ketidak pastian, statis, inefisien) • - Penyelenggaraan hukum yang jelas dan terperinci dengan dibentuk lembaga lembaga hukum.

  10. Pelaksanaan Hukum di Masyarakat • Primary Rule Of Obligation – kurang efektit karena hanya mengandalkan hukum dari segi bentuknya yang formal saja • Scondary Rule of Obligation- melayani fungsi hukum. • - Pembuatan UU/Rule of regocnition • - Mengadakan yang baru dan menghapus yang lama/ Rule of Change • - Menentukan hukuman/ Rule of adjudication

  11. Keadilan dalam Hukum(perspektif sosiologis) • Pasal 178 ayat (3) HIR • ” Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal hal yang tidak dituntut atau mengabulkan putusan yang lebih daripada yang dituntut”

  12. Kasus kedung ombo(1990) • 1. Put PN semarang menolak gugatan bayar tanah Rp 10.000,-/M. • 2. Put Banding menguatkan put PN. • 3. Put Kasasi ganti rugi tanah Rp50.000,- /M dan tananam Rp 30.000,-/M. • 4. Put PK menganulir put Kasasi.

  13. Dasar Putusan • 1. Put MA Nmr 620/ 1968, tuntutan ganti rugi tidak pantas, akan tetapi penggugat menuntut sejumlah itu. Dalam hal ini hakim harus memutuskan berapa yang pantas yang harus dibayar ( tdk melanggar ps 178 ayat 3 HIR • 2. Put MA Nmr 499/ 1970, PN boleh memutuskan melebihi dari yang diminta, shg pasal 178 ayat (3) tidak berlaku mutlak sebab hakim dalam memberi putusan harus benar benar aktif dan menyelesaikan perkara.

  14. 3. Put MA 556/ 1972, boleh mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat, akan tetapi masih sesuai dengan hal kejadian material yang diijinkan.

More Related