190 likes | 781 Views
KEBIJAKAN DAN GRAND DESIGN USO. DASAR HUKUM USO. UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi UU No. 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional TAHUN 2005 – 2025 RPJP PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
E N D
DASAR HUKUM USO • UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi • UU No. 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional TAHUN 2005 – 2025 RPJP • PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi • PP 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum • PP No. 7 Tahun 2009 tentang Tarif PNBP dilingkungan Departemen Kominfo • Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2009 • Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014 • Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010. • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations Tahun 2011. • Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025.
RPJP (2005 - 2025) UU No. 17 Tahun 2007 RPJM (2010-2014) Perpres No. 5 Tahun 2010 PERMASALAHAN SASARAN PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN KOMINFO Pembangunan pos dantelematikadiarahkanuntuk Pemanfaatan APBN secaraefisiendan mendorong terciptanya masyarakat berbasis efektif untuk mendorong penyediaan, informasi (knowledge-based society) pendistribusian, dan pemanfaatan informasi terutama di wilayah non komersial melalui penggeseran konsep assetbased menjadi service/output-based; Belum merata ketersediaan peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pembentukan ICT Fund (Permenkominfo sarana, prasaranadan masyarakat terhadap potensi pemanfaatan layanankomunikasi telematika serta pemanfaatan dan pengembangan daninformatika, sertamasih aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Merupakan danajangkapanjangdan op- terbatassaranadan • timalisasipemanfaatanPNBP yang dihasil- prasarana broadband kanolehsub bidangkomunikasidaninfor- (Tingginyatariflayanan TIK • matikatermasukdana USO, untukpengem danTingginyasebaran TIK di pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan banganbroadband, inovasi, industri TIK wilayahkomersial) prasarana pos dan telematika dan prasarana • dalamnegeri, danpeningkatankualitas nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; Mendorong pemanfaatan TIK untuk bisnis meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus (e-bisnis), melalui : fasilitasi penyediaan informasi dan teledensitas pelayanan pos dan komputerdanakses internet dengantarif telematika masyarakat pengguna jasa. terjangkauuntuk UKM pemanfaatandanpengembanganaplikasi CATATAN : berbasis open source untukmempercepat RPJMN Tahun 2006 - 2009, Bab V. POS DAN TELEMATIKA, A. KONDISI UMUM proses roll out; Pengembangan infrastruktur dan layanan. (6) pembentukanBalai Telekomunikasi danInformatikaPerdesaan yang bertugasuntuk merencanakan pembangunan dan mengelola dana USO; MENGAPA USO DIPERLUKANUSO – DALAM RPJPN DAN RPJMN Target Tahun 2014: 100 % Desadilayaniaksestelekomunikasi 80 % desadilayaniaksesInternet 100 % ibukotaprovinsiterhubungdenganjaringanSeratOptik 75 % Ibukotakab/kotaterhubungsecarabroadband 100 % IbukotaProvinsimemilikiRegional Internet Exchange 100 % IbukotaProvinsimemilikiInternational Internet Exchange 500 desainformasidilengkapiradio komunitas No. 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan TIK Layanan Pita Lebar) yang • SDM TIK
PERMASALAHAN KPU/USO Dari hasil evaluasi terhadap program KPU/USO,permasalahan yang timbul disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: • Ketidaksesuaian konsep KPU/USO dengan implementasi. • Kelemahan perencanaan dan pengawasan. • Kurangnya partisipasi stakeholder.
RENCANA TINDAK LANJUT • Telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Bappenas dan Kementerian Keuangan), disepakati: • Perlu perumusan kembali (redesign) program KPU/USO. • Redesign program KPU/USO melibatkan stakeholder, antara lain: Kementerian terkait, Penyelenggara Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah. • Redesign dilaksanakan tahun ini dengan ruang lingkup meliputi: • Penyusunan grand design program KPU/USO. • Penyusunan dan penyesuaian regulasi khususnya terkait dengan perluasan penggunaan dana KPU/USO (misalnya untukpengembangan ekosistem TIK yang sejalan dengan RPJM dan Indonesian Broadband Plan)
HAKEKAT REDESIGN PROGRAM USO • Masihdalamkoridorregulasi (UU no.36 tahun 1999, PP no.52 tahun 2000 dan RPJMN) • Mereviewkelemahanimplementasitermasukmasukan stake holder (DPR-RI, BPK,Pemda, Penyelenggara Telekomunikasi, Asosiasi, dll) • Perbaikankedepan • Memperbaikitatananimplementasi agar sesuaidengankonsep. • Mengikutsertakan stakeholder dalamsetiaptahapanimplementasikhususnyaterkaitdenganperencanaandanpengawasan.
PROGRAM-PROGRAM KE DEPAN • Menuntaskan target-target RPJMN 2009-2014: • Proyek-proyek yang sudahterikatkontrakdenganperbaikanditataranimplementasisesuairekomendasi BPK. • Melengkapiruas-ruasjaringan backbone yang belumdibangunolehPenyelenggara Telekomunikasi sehinggatercapaiIndonesia Connected. • Mendukung target Indonesia Broadband Planning 2014-2019 : membangunekosistem broadband yang meliputiinfrastruktur, aplikasi, kontendanpemberdayaanmasyarakat.
KONSEP DESAIN ULANG USO Program disesuaikandengankebutuhandaerahdan masyarakat BOTTOM UP tidakhanyainfrastrukturnamunjugamencakupekosistem (pemberdayaanmasyarakat, konten, aplikasi, dll) untuk meningkatkantilisasiinfrastruktur. KOMPREHENSIF Program bersifat cluster (tidaknasional) sesuaidengan kondisidankesiapandaerahuntukmempermudahkontrol. PILOTING Melibatkan stake holder dimulaidariperencanaan, pelaksanaandanpengawasanuntukmemastikan sinergitas program denganpihakterkait. SINERGIS
SASARAN PROGRAM USO DIGITAL DIVIDE SUPORTING INDUSTRI Memperluas coverage (akses) layanantelekomunikasiuntukmengurangiblankspot. Jenisakseslayanan : - Telepon (BTS) - Internet (Wifi) Clustering sesuaikondisi, dankebutuhandaerah. Survey untukmengetahuitingkatkesenjangan digital masing-masingdaerah. Menyediakansaranakompetisibagiindustri.. Jenissarana : - Backbone, Backhaul - Ekosistem broadband Kolaborasidengan operator, Pemerintah Daerah , danKementerianTeknislainnya. Kesiapandandukungan stake holder.
MODEL PROGRAM USO DIGITAL DIVIDE • Pembangunan menarakhususnya di daerah yang belumterjangkauoleh operator telekomunikasi . • b. Pembangunan broadband akses (wireless dan wire). • Penyediaanaplikasi-aplikasilayananpublik (e-government) bagiPemerintah Daerah untukpeningkatanutilisasi data center (NIX). • Pemberdayaandanpeningkatan e-literasimasyarakat . • Pembangunan pusat inkubator konten (fisik ataupun virtual) beserta promosinya.
MODEL PROGRAM USO SUPORTING INDUSTRI • Pembangunan backbone fiber optic untukdioperasikanoleh operator (palapa ring). • b. Pembangunan menaratelekomunikasikhususnya di daerahtidak-ekonomisuntukdipakaibersamaoleh operator telekomunikasi. • Pembangunan duct (passive network) di kawasanpemukiman, pertokoan, perkotaandanjalanprotokoluntukdipakaibersamaoleh operator telekomunikasi. • Pembangunan Indonesia Digital Teritory. • Catatan : lokasidisesuaikankebutuhandankondisi (kesiapan) daerahdandisinergikandenganrencana • pengembangan operator telekomunikasi.
ESTIMASI BIAYA PEMBANGUNAN PALAPA RING Panjang Total = 8.395 km Menjangkau 51 kabupaten EstimasiBiaya = US$ 246,7 Juta SetaradenganRp. 2,83 Trilliun (Kurs per 1 US$ APBN 2015 asumsiRp. 11.500,-)
Sharing Ducting in the Future • Penggunaan duct secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan kabel optik fiber yang dibangun oleh suatu perusahaan. • Tujuannya : • Efisiensi biaya dan efektifitas pengembangan layanan telekomunikasi; • Pengembangan wilayah dan menjaga estetika kota; • Percepatan pengembangan smart city dengan mempercepat penyediaan layanan telekomunikasi melalui tersedianya infrastruktur pasif (duct) yang cepat. • Dapat diintegrasikan dengan duct yang dibutuhkan oleh listrik, air minum dan lainnya. • Tahapawal (Tahun 2013) akandilakukandi 10 kotasebagaiPilot Project. Ducting Bersama Ducting Bersama Ducting Bersama
KonsepPengembangan Ducting Bersama • PemerintahPusat • Mediator • PengembanganRegulasiPendukung: Row, Open Access, Infrastructure Sharing • PetunjukTeknis • RegulasiTeknis: TarifdanStandardisasi Duct • Penyedia • Public Private Partnership • BUMD • Konsorsium Ducting Bersama • Pola • B2B antaraPenyediadanPenyewa (operator) • SLA yang menjadikesepakatanantarapenyediadanpenyewa • Pemerintah Daerah • RegulasiPendukung: Perda/PerwalPenyelenggaraan Ducting Bersama • Model Bisnis • Koordinator • Sosialisasi
PerandanInisiatifPemda CPE ACCESS BACKHAUL BACKBONE CONTENT Investasi pembangunan duct +/ pasive network di kawasan pemukiman Mewajiban shaft di building Mewajibkan open building access Pemberianfasilitas tablet murahkepadaanakusiasekolah Investasi pembangunan duct +/ pasive network antar kota / provinsi memanfaatkan jalan negara / jalur rel kereta api Pembangunan Local Internet Exchange Investasi Local Datacenter Pembangunan Komunitas Inkubator Konten Promosi Local Content Investasi pembangunan duct +/ pasive network di kawasan pertokoan, pembelanjaan, jalan protokol / utama dan perkantoran Mewajibkan open area access Broadband Wire Access Investasi menara bersama (dgn smart plan) Perbanyakan ruang & fas publik Content Aggregator Content Delivery Network Data Center Fix & Mobile Broadband Wireless Accesss Fiber Optics Fiber Optics AlternatifSolusi : BUMD untuk Investasi & Pengelolaan Infrastruktur Dasar (duct / pasive network / local exchange / local datacenter) dengan tidak menjadikan operator eksisting sebagai pesaing melalui perijinan yang tranparan dan akuntabel Pembangunan pusat inkubator konten (fisik ataupun virtual) beserta promosinya Perda open building / open area access serta open shaft disetiap building Insentifikasi terhadap operator yang mau membangun masive atau free internet access di ruang publik Insentifikasi terhadap content developer yang mau membangun e-public access service Broadband : Murah, Merata, Terjangkau, Aman, Berkualitas dan Berguna