1 / 22

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN REGULASI TENAGA KESEHATAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN REGULASI TENAGA KESEHATAN. Oleh : dr. Supriyantoro , Sp. P. MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Disampaikan Pada Acara Muktamar MUKISI Ke -III Tahun 2011 Jakarta, 28 Mei 2011. LANDASAN HUKUM.

mark-nixon
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN REGULASI TENAGA KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN REGULASI TENAGA KESEHATAN Oleh : dr. Supriyantoro, Sp. P. MARS DirekturJenderalBinaUpayaKesehatan KementerianKesehatan RI DisampaikanPadaAcaraMuktamar MUKISI Ke-III Tahun 2011 Jakarta, 28 Mei 2011

  2. LANDASAN HUKUM • UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH • UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN • UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT • PERPRES NO 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ( RJPMN ) 2010-2014 • PP NO 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN • PP NO 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • PERMENKES RI NO 659/MENKES/PER/VIII/2009 TENTANG RS INDONESIA KELAS DUNIA • PERMENKES NO 147/MENKES/PER/I/2010 TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT • PERMENKES RI NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT • KEPMENKES RI NOMOR 129/MENKES/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

  3. KEMENTERIAN KESEHATAN

  4. KEMENTERIAN KESEHATAN RI NILAI • Pro Rakyat; • Inklusif; • Responsif; • Efektif; • Bersih.

  5. KEMENTERIAN KESEHATAN RI(lanjutan…..) STRATEGI 1.Meningkatkanpemberdayaanmasyarakat, swastadanmasyarakatmadanidalampembangunankesehatanmelaluikerjasamanasional dan global. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutudanberkeadilan, sertaberbasisbukti; denganpengutamaanpadaupayapromotif – preventif. 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untukmewujudkanjaminansosialkesehatannasional. 4.Meningkatkanpengembangandanpemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 6. Meningkatkanmanajemenkesehatan yang kuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilgunauntukmemantapkandesentralisasikesehatan yang bertanggungjawab.

  6. RPJMN & RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010-2014 • Ketersediaandanpemerataanfasilitaspelayanankesehatanrujukan; • Kecukupanjumlahdandistribusitenagakesehatankhususnyadokterdandokterspesialis; • Penerapanstandarmutudifasilitaspelayanankesehatanrujukan. PERMASALAHAN Permasalahandantantangan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014 antara lain adalah : Ketersediaandanpemerataansaranadanfasilitaspelayanankesehatanrujukandenganpelayananmedik yang bermutusertadukungan SDM yang memadai TANTANGAN

  7. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian anak 8 TUJUAN MDGs Meningkatkan kesehatan ibu Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya Memastikan kelestarian lingkungan hidup Membangun kemitraan global untuk pembangunan LATAR BELAKANG (2) II. MDGs Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs meliputi:

  8. 8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN 1.Peningkatan KIA & KB 2.Perbaikan gizimasyarakat 3.Pengendalian penyakitmenular& tidakmenulardan kesling 4.Pemenuhan SDM Kesehatan 5.Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan 6.Jamkesmas 7.Pemberdayaan masyarakat, penanggulanganbencanadankrisis 8.Peningkatan pelayanankesehatan prima RelevansiTerhadapFokusPrioritas dan ReformasiKesehatan VISI Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan RPJMN 2010 -2014 MDGs 2015 • 8 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN • 1. Jamkesmas • Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan • Kepulauan (DTPK) • 3 . KetersediaanObat • 4. SaintifikasiJamu • 5 . ReformasiBirokrasi • 6 . BantuanOperasionalKesehatan (BOK) • 7. PenanganananDaerahBermasalahKesehatan (PDBK) • 8. RumahSakit Indonesia KelasDunia (World Class Hospital)

  9. 8 ( DELAPAN ) PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010-2014 • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA SIAGA AKTIF DAN PENINGKATAN PHBS • REVITALISASIPELAYANAN KESEHATAN • KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, RETENSI DAN MUTU SDM YG TERDIRI DARI BEASISWA / TUGAS BELAJAR • KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, KEAMANAN, MUTU, EFEKTIVITAS, KETERJANGKAUAN OBAT, VAKSIN DAN ALKES • JAMINAN KESEHATAN • JAMPERSAL • KEBERPIHAKAN DTPK & DBK • WORLD CLASS HEALTH CARE

  10. TANTANGAN RUMAH SAKIT Internal Eksternal • Kepemilikan RS (lembagabisnis) • SistemJaminanSosialNasional • Globalisasi (World Class Hospital; • kualitas SDM; pembiayaan) • SumberDayaManusiaKesehatan • Ketersediaandankecukupan (jml RS; • jumlahtempattidur; distribusi RS; • kemampuanbiaya) • Pemenuhanstandar (penetapan • kelas; akreditasi; Patient Safety) • Pembiayaan • Kecenderunganmasyarakat • Indonesia utkberobatkeluarnegeri

  11. TANTANGAN GLOBAL MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) • GLOBALISASI DAN LIBERALISASI: • General Agreement on Trade in Services (GATS) • ASEAN Free Trade Area • Asia Pacific Free Trade Area 2020

  12. PERMASALAHAN DALAM SISTEM PELAYANAN MEDIK • Rendahnyapemanfaatanfasilitaspelayananmedikolehmasyarakatkarenamasihrendahnyaketerjangkauansecarabiaya, geografisdanpengetahuan • Adanyakesenjanganantarakebutuhan & permintaanterhadappelayananmedik yang tersedia • Kesenjanganpelayananmedikantardaerah • Kerjasamalintassektor, lintas program danlintas unit dalampembangunankesehatanmasihbelum optimal • Mekanismepasar yang tidakterkendalidikota/kabupatensebagaidampaknegatifglobalisasidanperubahan yang cepatdarimasyarakat

  13. lanjutan….. • Reformasisistempelayananmedik yang berazasdemokrasi, akuntabilitasdantransparansibelumtercapai • Kurangnyapemberdayaanmasyarakatdalamsistempelayananmedik • DesentralisasimanajemenpelayanankesehatanmasihlebihbanyakditentukanolehsuprasistemdiluarKemenkes • Mutu SDM yang kurangprofesional • Sistemrujukanpelayananmedik yang belumberjalansecaraefektifdanefisien

  14. KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN • Meningkatkankualitaspelayanankesehatandasardanrujukanbaikfisikdanketenagaan. • Meningkatkanutilisasifasilitaskesehatan, termasukdenganmenjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta. • Meningkatkanpendukungataupenunjangpelayanankesehatan antara lain dengan membentuk jaringan laboratoriumreferensi, jaringanpenunjangmedikdan lain-lain.

  15. Lanjutan……… Lanjutan……. • Meningkatkanpelayanankesehatan yang dikaitkandenganstrukturpelayanan yang sesuaidengankompetensinya, sehinggaalurrujukandaripelayanan primer, sekunderdantersierdapatterlaksanasesuaidenganproporsidankompetensisehinggadapatberdayagunadanberhasilguna • Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhistandarbertarafinternasional. • Meningkatkankualitaspelayanandanpraktekkedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindunganmasyarakatawamdarimalpraktekdokterdanRumahSakit yang tidakbertanggungjawab.

  16. lanjutan…….. • Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas dalammengantisipasipencapaianuniversal coverage, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, rehabilitasi pasca bencanadanpeningkatanpelayanankesehatandi Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, danKepulauan (DTPK) sertaPenanganan Daerah BermasalahKesehatan (PDBK • Peningkatan dan penguatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasarantara lain melaluiRevitalisasiPuskesmas, RevitalisasiPosyandu, DokterKeluarga, dan lain-lain. • Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmassehinggamempercepatpencapaian MDGs.

  17. KEMENKES (Fasilitator, Regulator danAdvokator) Menetapkanberbagaikebijakan UntukmewujudkanPelayananKesehatan Prima Melalui: • Percepatan program penerapanstandarpelayanan RS. • Peningkatanmutu RS (melaluiAkreditasi, Patient Safety, dll). • Peningkatankompetensi SDM. • Peningkatanpenggunaan Information Technology. • StandarPelayanan Minimal. • Pencapaian Key Performance Indicator.

  18. PERKEMBANGAN JUMLAH RS DI INDONESIA

  19. RumahSakitdi Indonesia BerdasarkanKepemilikan Total RS : 1632 BUK Desember 2010

  20. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit REGULASI PERUMAH SAKITAN PUSAT DAERAH RS VISI, MISI DAN STRATEGI INPUT PROSES OUTPUT • Admin danmanj • Saranadanprasarana • Peralatankesehatan • Sumberdaya • menusia • StandarPelayanan • Good corporate gov. • Good clinical gov. • Kendalimutu & • biaya • Patient Safety • Pembinaandan • pengawasan • Kinerjaklinik • NDR/ GDR RS • BOR/LOS/TOI • AngkaInfeksi • Nosokomial • Kinerjakeuangan • Tingkat kepuasan PERSYARATAN PERIZINAN MONITORING DAN PENGAWASAN PELAYANAN KES DAN PEMBINAAN MUTU

  21. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (Service Delivery Reform) LATAR BELAKANG AMANAT RPJMN & RENSTRA 2010-2014 PRIORITAS PADA PENINGKATAN AKSES & KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN GOOD CORPORATE & CLINICAL GOVERNANCE PENCAPAIAN TARGETMDGs REFORMASI KESEHATAN

  22. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN • Institusi • Pelayanan • SDM PENCAPAIAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MELALUI GOOD CLINICAL GOVERNANCE ELEMENTS OF CLINICAL GOVERNANCE Clinical audit Clinical Effectiveness Research and development Opennes Risk Management Education and training GOOD CLINICAL GOVERNANCE

More Related