1 / 30

FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN P EMERINTAH

FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN P EMERINTAH. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN T KI Oleh : RAMIANY SINAGA, SH Kepala Biro Hukum dan Humas , BNP2TKI. STRUKTUR ORGANISASI BNP2TKI.

martin-ochoa
Download Presentation

FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN P EMERINTAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN PEMERINTAH KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI Oleh : RAMIANY SINAGA, SH Kepala Biro HukumdanHumas, BNP2TKI

  2. STRUKTUR ORGANISASIBNP2TKI • PENGERTIAN :Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia yangdisingkat dengan BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yangberada di bawah dan bertanggung jawabkepada Presiden. • BNP2TKI tidaksamadengan LPND padaumumnyasebagaimanadimaksuddalamPerpres 11/2005 tentang LPND karena LPND padaumumnyatidakadakeanggotaannyadariinstansi lain, sedangkan BNP2TKI keanggotaannya berasaldariberbagaiinstansi Pemerintah terkait karena kegiatan penempatan dan perlindunfan TKIsangatberkaitandengantugasdanfungsisektor/instansi lain. 3. BNP2TKI yang diharapkanadalahintegrasidari POEA, OWWA dan TESDA yang adadiPhilipina.

  3. STRUKTUR ORGANISASI BNP2TKI • BNP2TKI terdiri dari : - 1 (satu) Sekretariat Utama(4 Biro dan 1 Pusat). mempunyaifungsiadministratifdan supporting unit (mendukungtugas-tugaskedeputian) - 3 (tiga) DEPUTI, yaitu : Deputi Bidang KLN (3 Direktorat) Deputi Bidang Penempatan (4 Direktorat); Deputi Bidang Perlindungan (4 Direktorat). - Inspektorat (unsur pengawasan). - BP3TKI (UPT-BNP2TKI)/P4TKI.

  4. TUJUAN DIBENTUKNYA BNP2TKI : • Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI (Pasal 94 UU No. 39/2004); • Untuk melakukan pembenahan/reformasi dalam proses penempatan TKI ke luar negeri  pelayanan yang mudah, murah, cepatdanaman; • Untuk dapat menyelesaikanatau menjawab berbagai persoalan/masalah yang ada terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI sehingga persoalan/permasalahan yang terjadiselamainitidakterjadilagi.

  5. Tugas/Fungsi BNP2TKI : • melaksanakankebijakanpemerintah dibidang penempatan dan perlindungan TKI; • melaksanakan penempatanatasdasarperjanjiantertulisantarapemerintahdenganpemerintahnegarapenggunaTKI (G to G) atauantara pemerintahdenganpenggunaberbadanhukum (G to P); • memberikan pelayanan, mengkoordinasidanmelakukanpengawasanterhadap : - dokumen TKI; - PAP; - penyelesaianmasalah; - pemberangkatansampaipemulangan; - peningkatankualitascalon TKI; - sumber-sumberpembiayaan; - kualitaspelaksanapenempatan TKI (PPTKIS); - peningkatan kesejahteraan TKI dak keluarganya.

  6. Tugas/Fungsi BNP2TKI (lanjutan) : Disampingtugas-tugastersebutdiatas, BNP2TKI mempunyaitugas/t.jawab : • bersamaPerwakilan RI, PemerintahdanPemdamenguruskepulangan TKI sampaikedaerahasaldalamhalterjadiperang, bencanaalam, wabahpenyakitdandeportasi (pasal 73 UU 39/2004). • memberikan saran danpertimbangankepadaPemerintahapabilaakanmenghentikandan/ataumelarangpenempatan TKI diluarnegeri (Ps. 81 UU39/2004).

  7. Kewenangan BNP2TKIsesuai Perpres No. 81 Tahun 2006 : • Pasal 48 : Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans dihapus. • Pasal 49 : Seluruh hak dan kewajiban Depnakertrans dalam bidang tugas penempatan dan perlindungan TKI, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, beralih kepada BNP2TKI.

  8. KEWENANGAN/TANGGUNG JAWAB BNP2TKI SESUAI INPRES 06/2006 • Penyuluhan, seleksi, danpenandatangananperjajianpenempatan; • Penerbitan KTKLN; • PemeriksaankesehatanCalon TKI; • Peningkatanmutupenyelenggaraanpelatihan dan uji kompetensi; • Peningkatanperjanjiankerjasamadengannegarapenerima/negarapengguna TKI. • Optimalisasi Bursa KerjadiKabupaten/Kota; • Penyediaan Lounge kedatangan TKI dibandaraSoeta; • Fasilitaspenyediaanbantuanhukum/pembelaanbagi TKI; • Pemberantasanpraktekpercaloan/sponsor TKI di Daerah; • Pemberantasanpraktek percaloandan tindakanpremanismediembarkasi/debarkasi; • Evaluasikinerja PPTKIS; • PenataanLembagaAsuransi TKI; • PenataanLembagaSaranaKesehatan.

  9. ALASAN TKI BEKERJAKE LUAR NEGERI FaktorPendorong : • Masalahekonomi/kemiskinan; • Tingginyajumlahpengangguran; • Keterbatasankesempatankerjadidalamnegeri; • Meningkatkan kesejahteraan. FaktorPenarik : • tersedianyakesempatankerjadiluarnegeri; • inginmendapatkanupah/penghasilan yang lebihtinggi.

  10. IMPLIKASI PENEMPATAN TKIKE LUAR NEGERI • Penguranganpengangguran; • Peningkatanekonomi/kesejahteraankeluargadanmengurangikemiskinan (melalui remittance); • Memberikankontribusi/sumbanganpadaperekonomiandidaerah/pedesaan • Tumbuhdanberkembangnyawirausaha. • Peningkatankualitas SDM (TKI).

  11. DASAR HUKUM • UUD 1945 Pasal 27 ayat (2); • UU N0. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;(6 PP, 2 Perpres, 22 Permen); • Perpres No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)  Pasal 48 dan Pasal 49 • InpresNo. 06 Tahun 2006 tentangKebijakanReformasiSistemPenempatandanPerlindunganTKI • PermenakertransdanKepmenakertrans yang mengaturtentangPenempatandanPerlindungan TKI; • KonvensiILO dan PBB tentang Migrant Worker.

  12. PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI (sesuai UU 39/2004) PelaksanaPenempatan TKI adalah : 1. Pemerintah (BNP2TKI)  G to G dan G to P 2. Swasta (PPTKIS)  berdasarkanijintertulisdariMenaker TKI bekerjakeluarnegerimelalui : a. Pemerintah (BNP2TKI) b. PPTKIS c. Secaramandiri d. Ditempatkanolehperusahaanuntukkepentingansendiri Orangperorangandilarangmenempatkan TKI untukbekerjakeluarnegeri.

  13. PRINSIP PENEMPATAN TKI : • Penempatan TKI hanyadapatdilakukan kenegara yang mempunyai peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing/TKIdiluarnegeri(Ps. 27); • Dilarangmenempatkan TKI padapekerjaan yang bertentangandengannilai-nilaikemanusiaan, normakesusilaandanperaturanperundang-undangan (Ps 30) • Negara tujuanpenempatantidak dalam keadaan perang,bencanaalam, terjangkit wabah penyakit; (Ps 73) • Penempatan TKI keluarnegeriharusmemperhatikankepentinganketersediaantenagakerjasesuaikebutuhandidalamnegeri (Ps 81)

  14. PROSEDUR/MEKANISME PENEMPATAN TKI • Job order; • SIP; • Rekrutmen/Seleksi  tandatangan perjanjian penempatan; • Penampungan (TKI Informal); • Pelatihan; • Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; • Pengurusan dokumen (paspor, visa); • Asuransi; • PAP (penandatanganan Perjanjian Kerja); • KTKLN.

  15. SYARAT-SYARAT CTKI • Usia min. 18 tahundan 21 tahununtuk TKI yang bekerjapadasektor RT; • Sehatjasmanidanrohani; • Tidaksedanghamil (bagi TKI perempuan); • Pendidikansesuaidengankualifikasi yang dipersyaratkanolehpenggunadinegarapenempatan

  16. DOKUMEN CTKI/TKI : 1. KTP, ijazahpendidikan, aktekelahiran; • Suratketerangan status perkawinan/ bukunikah; • Suratijisuami/istri/orangtua/wali; • Sertifikatkompetensikerja; • Suratketerangansehat; • Paspor; • Visa kerja; • PerjanjianPenempatan TKI; • PerjanjianKerja; • KPA (KartuPesertaAsuransi); • KartuTenagaKerjaLuarNegeri.

  17. BIAYA PENEMPATAN TKI : • Biaya yang dibebankankepada TKI : a. pengurusandokumenjatidiri; b. pemeriksaankesehatandanpsikologi; c. pelatihankerjadanujikompetensi 2. Biayayang ditanggungolehPemerintah (APBN)  biaya PAP

  18. HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI • PPTKIS dilarangmenempatkan CTKI yang tidak lulus ujikompetensikerja; • PPTKIS dilarangmenempatkan CTKI yang tidakmemenuhisyaratkesehatandanpsikologi; • CTKI yang sedangmengikutipelatihandilarangdipekerjakan; • TKI yang bekerjadisektor RT (PRT) jikainginmemperpanjangkontrakkerjaharuspulangterlebihdahuluke Indonesia; • TKI wajiblaporke KBRI/KJRI dinegarapenempatan • Orangperorangandilarangmenempatkan TKI untukbekerjakeluarnegeri • Perlindungan TKI diberikansejakpra, selamadanpurnapenempatan

  19. AKAR MASALAH • Kemiskinan; • Pengangguran (jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja); • Permasalahan dalam rekrutmen (rekrut melalui Calo, pemalsuan dokumen/ identitas); • Rendahnya Kualitas CTKI (unskilled/3D); • Lemahnya pengawasan; • Trafficking (50 % terkait dengan TKI); • Kurangnya Koordinasi (masalah TKI tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi, sangat tergantung dari instansi lain harus ada keterpaduan); • Lemahnya penegakan hukum/law enforcement.

  20. Permasalahan/Kasus TKI : Permasalahan TKI berbeda antara negara yang satu dengan negara lain : • gaji tidak dibayar kualitas rendah/tidak mampu bekerja TKI hanya dilatih beberapa hari kemudian langsung dikirim/diberangkatkan. • penipuan dalam proses rekrut (tanpa job order); • pemalsuan dokumen TKI (umur, ijin orang tua, sertifikat kesehatan); • tindak kekerasan oleh majikan/perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan; • TKI unfit • pemerkosaan/pelecehan seksual; • tingginya penempatan TKI illegal; • PHK sepihak dari majikan; • kurangnya informasi terhadap masyarakat  kurangnya sosialisasi

  21. SOLUSI/PENYELESAIAN MASALAH • Memperbaiki akar masalah; • Perbaiki Regulasi (dualisme !); • Meningkatkan Sosialisasi; • Meningkatkan peran Bursa Tenaga Kerja; • Pembentukan LTSP; • Tingkatkan hubungan Bilateral dengan negara penempatan; • Pembenahan Asuransi; • Penyempurnaan instrumen perlindungan; • Pembentukan Citizen Service di Perwakilan RI; • Meningkatkan penempatan TKI sektor Formal.

  22. KebijakanPemerintah/BNP2TKI : • Meningkatkan kualitas Calon TKI • Meningkatkan penempatan TKI di sektor formal dan mengurangi penempatan TKI sektor informal (yang bekerja sebagai PRT) • Pembenahan sistem penempatan (rekrut CTKI melalui Bursa Kerja LN, Pelayanan Satu Atap, pemeriksaan kesehatan dengan sistem on line dan finger print); • Pembenahan sarana-sarana perlindungan (PK, Perjanjian Penempatan, Rec. Agreement) dan Asuransi; • Meningkatkan pengawasan terhadap setiap tahap proses penempatan • Pencegahan dan penanganan TKI illegal/deportasi • Mendorongagarperusahaan/konsorsiumAsuransilebih Jujuy dan pro-aktifmemberikan/membayarklaimasuransi yang menjadihak TKI; • MemintaPerwakilan RI untuktidaksegan-seganmembuatdaftarhitam (blacklist) bagi para Agency yang melalaikantanggungjawabnya dan menelantarkan TKI; • Memintakepada PPTKIS dan Agencyuntuklebihselektifmemilihmajikan yang mempekerjakan TKI/PRT khususnyadilihatdarikemampuanekonominyaagartidakbolehadalagi TKI yang tidakdibayargajinya.

  23. PERAN PEMERINTAHSESUAI DENGAN UU 39/2004 - Pemerintahdapatmelimpahkansebagianwewenangnyadan/atautugaspembantuankepadaPemerintah Daerah sesuaiperaturanperundang-undanganPasal 5 (2) • Mengatur, Membina,Mengawasi (Psl 5,86,92); • Memberikan Perlindungan TKI (Psl. 6) ; • Melaksanakan Penempatan (Psl. 10 jo ps. 95 ayat 2a) BNP2TKI sebagai pelaksana penempatan; • Menerbitkan SIP (Pasal..) • Menerbitkan & Mencabut SIPPTKI (Psl. 12, 18) ; • Mengumumkan daftar PPTKIS; • Mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Penguna bermasalahper 3 bln (Psl. 25); • Menjamin terpenuhinya hak CTKI/TKI ; • Mengelolasistem informasi TKI LN; • Memberikanperlindungan TKIpra,masadanpurnapenempatan (Psl. 7);

  24. LANJUTAN (PERAN PEM. PUSAT) : • Menetapkan negara yang tertutup untuk TKI  Psl. 27(2); • Menerbitkan KTKLN (Psl. 62); • Menyediakan pos layanandipelabuhanpemberangkatan & pemulangan (Psl. 66); • Mengatur program asuransiuntuk TKI (Psl.68 ayat 2); • Melaksanakan PAP (Psl. 69 ayat 3); • Mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal dlm hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi (Psl.73 ayat 3); • Melakukan pembinaan dalam bidang informasi, sumber daya manusia, perlindungan TKI. (Psl. 87); • Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yg diatur dlm undang-undang (Psl. 101).

  25. Tugas/kewenangan Pemerintah Pusat sesuai PP 38/2007 : • pembinaan, pengendalian, pengawasan penempatan TKI ke l.n • pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah (BNP2TKI) • pembuatan perjanjian/pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara penempatan • penerbitan SIPPTKI-PPTKIS • penerbitan SIP • penerbitan rekomendasi rekrutmen • verifikasi dokumen TKI (KTKLN • penyelenggaraan SISKO TKLN • pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI (DP3TKI) • penentuan standar PK dan pengesahan PK • penyelenggaraan PAP • memberikan perlindungan, pembelaan dan advokasi kepada TKI • menentukan standar tempat penampungan, BLKLN • penetapan lembaga terkait dengan penempatan TKI (asuransi, perbankan, sarkes) • fasilitasi kepulangan TKI secara nasional

  26. PERAN PEMERINTAH PROVINSI (sesuai UU No. 39/2004) : • Melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang atau tugas perbantuan dari Pemerintah Pusat dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (Psl. 5 ayat 2 ); • Bersama Pemerintah dan BNP2TKI, mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi (Psl. 73 ayat 3); • Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI (Pasal 92 ayat 1) • Membantu penyelesaian masalah antara TKI dengan PPTKIS (Psl. 85 ayat 2); • Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI ke Pusat (Psl. 93 ayat 1);

  27. Tugas/KewenanganPemerintah Provinsi (sesuai PP No. 38/2007) • fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral/multilateral di wilayah Kab/Kota; • penerbitan izin pendirian Kantor Cabang PPTKIS di wilayah Provinsi; • rekomendasi perpanjangan SIPPTKI-PPTKIS; • verifikasi dokumen TKI di wilayah Provinsi; • penyebarluasan sistem informasi penempatan; • pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Provinsi; • sosialisasi substansi perjanjian penempatan; • fasilitasi penyelenggaraan PAP; • pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah Provinsi; • penerbitan perijinan tempat penampungan di wilayah Provinsi; • fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah Provinsi; • monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah Provinsi.

  28. Peran Pemerintah Kab/Kota(sesuai UU No. 39/2004) : • melaksanakan pelimpahan wewenang/tugas perbantuan dari Pemerintah Pusat (Pasal 5) • melakukan penyuluhan, pendaftaran, seleksi Calon TKI (Pasal 36) • menyaksikan penandatanganan perjanjian penempatan (pasal 38 ayat 2) • menyaksikan penandatanganan perjajian kerja (Psl55) • bersama Pemerintah mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam wabah penyakit dan deportasi (Psl. 73 ayat 3); • membantu menyelesaikan masalah antara TKI dengan PPTKIS (Psl. 85 ayat 2); • Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan danperlindungan TKI ke Pusat (Psl. 93 ayat 1); • pengawasanterhadappenyelenggaraanpenempatan dan perlindungan TKI (Pasal92)

  29. Tugas/KewenanganPemerintah Kab/Kota (sesuai PP No. 38/2007) • pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi CTKI di wilayah Kab/Kota; • pengawasan pelaksanaan rekrutmen CTKI yang dilakukan oleh PPTKIS di wilayah Kab/Kota; • fasilitasi pelaksanaan perjanjian bilateral (MoU) di wilayah Kab/Kota; • penerbitan rekomendasi izin pendirian Kantor Cabang PPTKIS di wilayah Kab/Kota; • penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Kab/Kota berdasarkan daerah asal TKI; • penyebarluasan sistem informasi dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Kab/Kota; • sosialisasi substansi perjanjian penempatan; • penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan; • pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan dan perlindungan TKI yang berasal dari wilayah Kab/Kota ybs; • penerbitan rekomendasi perijinan tempat penampungan di wilayah Kab/Kota; • pelayanan kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi bagi TKI yang berasal dari wilayah Kab/Kota ybs.

  30. KESIMPULAN • Berbagaipembenahandanreformasisistem, prosedurpelayananpenempatandanperlindungan TKI telahdilakukanakantetapidalampelaksanaannyamasihmenghadapikendala yang membutuhkankeseriusandanketerpaduandalampenanganannya. • PeningkatankoordinasiantarinstansiterkaittermasukPemerintah Daerah (ProvinsidanKab/Kota)

More Related