Optimalisasi Fungsi Kehumasan Pemerintah

1. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika OptimalisasiFungsiKehumasanPemerintah Drs. Ismail Cawidu, MSi. Disampaikanpada RapatKoordinasiNasionalInformasi dan Kehumasan Kementerian Agama 10 Agustus 2012, Jakarta

2. InformasimerupakanHakAsasiManusia • HakuntukmendapatkanInformasimerupakanhakasasisetiapwarganegara. • HakPublikuntukTahu (right to know) denganmemperolehinformasidiaturdalam UU No.14/2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik. • Karenasetiapwarganegaraberhakatasinformasi, makapenyelenggaranegarawajibmemberikaninformasikepadapublik. • Sebaliknya, kewajibanpublikadalahtidakmenyalahgunakaninformasi yang diperolehnya.

3. KeterbukaanInformasisebagaiPilarDemokrasi • Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar demokrasi. • Keterbukaan ini ditandai oleh: • Kebebasan media massadalammenyebarkanberitadaninformasi. • Kebebasanpublikuntukmendapatkanaksesinformasidariseluruhlembagapenyelenggaradan non lembagapenyelenggaranegara. • Kebebasaninitermasukmenyuarakankritikterhadaplembagapenyelenggaranegaradan non penyelenggaranegara dalam memberikaninformasi yang seharusnyalayakdiketahuiolehpublik.

4. TransparansidanProsesDemokratisasi • Transparansi atas setiapinformasipublikmembuatmasyarakatdapatberpartisipasiaktifdalammengontrolsetiaplangkahdankebijakan yang diambilPemerintah. Sehinggapenyelenggaraankekuasaandalamnegarademokrasidapatdipertanggungjawabkankembalikepadarakyat. • Akuntabilitasmembawaketatapemerintahanyang baik (goodgovernance), yang bermuarapadajaminanterhadapHakAzasiManusia.

5. Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance UU No.14/2008 tentang KIP Keterbukaan Informasi Publik Good Governance BadanPublik Public Policy Process • Penyelenggaraannegara yang • TransparandanAkuntabel. • AksesInformasiKebijakanPublik • PartisipasiMasyarakatdalam • MerumuskanKebijakanPublik. • PengelolaandanPelayanan • InformasiPublik. • Eksekutif • Legislatif • Yudikatif • LembagaPublik • Lainnya

6. Perkembangan TIK danHakWargaMemperolehInformasi • Pengaruhkonvergensidanmodernisasiteknologiinformasidankomunikasidenganpenggunaan internet telahmemungkinkanmasyarakatmendapatkaninformasi yang merekainginkandengancara yang mudahdancepat. • Fenomenainimembuatmasyarakatdancivil society menuntuthakuntukmendapatkaninformasi secara mudah dan cepatdaripenyelenggaranegarasebagaimanatercantumdalamconstitutionalrightspadasetiapnegarademokratis.

7. PENGGUNA INTERNET INDONESIA TERUS TUMBUH PESAT Sumber: Markplus Insight, APJII

8. LEBIH DARI 40% PENGGUNA INTERNET INDONESIA BERUSIA 15-24 TH

9. FACEBOOK MERUPAKAN SITUS PALING SERING DIKUNJUNGI PENGGUNA INTERNET INDONESIA

10. 94% Pengguna Internet Indonesia Menggunakan Media Sosial MEDIA SOSIAL MEMUNGKINKAN PENGGUNA INTERNET UNTUK SALING BERBAGI INFORMASI Sumber: ComScore.com (Okt 2011)

11. 5,3% PENGGUNA FACEBOOK DUNIA BERASAL DARI INDONESIA

12. FAKTA PENGGUNA TWITTER INDONESIA

13. DATA PENGGUNA BLOG INDONESIA

14. TRANSFORMASI BUDAYA Contoh : Commerce  e-Commerce Banking  e-Banking Notary  Cyber Notary Voting  e – Voting,dll. Transformasi • Nilai (Budaya. Sosial, Etika, Pengetahuan, dll) • Regulasi • Pembangunan • Aktivitas (Transaksi, dll)

15. INTERNET MANFAAT MUDHARAT VS

16. MANFAAT Komunikasi Langsung Korespondensi Berbagi Info & Data Pencarian Informasi Transaksi HIBURAN INTERAKSI SOSIAL

18. RadityaDika Blogger Novel Film

20. MUDHARAT • Pornografi • Judi • Virus Komputer • Pelecehan SARA • Pelanggaran Hak Cipta • Pemicu Konflik, • Teroris • dll

21. PASAL 1 UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANGPORNOGRAFI MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DAN ATAU PERTUNJUKAN UNTUK UMUM • Pornografi: • Gambar • Sketsa • Ilustrasi • Foto • Tulisan • Suara • Bunyi • Gambar Gerak • Animasi • Kartun • Percakapan • Gerak Tubuh: dan • Bentuk pesan lain YANG MEMUAT KECABULAN ATAU EKSPLOITASI SEKSUAL PESAN YANG MELANGGAR NORMA KESUSIALAAN DALAM MASYARAKAT

22. Tahun 2010, 37% halaman online dunia mengandung pornografi (meningkat 17% dibanding tahun 2009) Sumber: Dailytech

23. Indonesia dalamperingkatnegarapengakses video porno • 2005: peringkat ke-7 • 2007: peringkat 5 • 2009: peringkat 3 • 2012:??? Sumber: Republika

24. KATA KUNCI PALING BANYAK DIGUNAKAN DALAM PENCARIAN GAMBAR GOOGLE SEPANJANG 2011 OLEH PENGAKSES INDONESIA CENDERUNG PORNO Sumber: Google (2012)

25. AnalisisSituasi • Ruangpublikkiandemokratis. • Takadalagisentralisasikekuasaandantakadalagidominasikomunikasipolitik. • Cara masyarakat(publik) telahberubahdalamberinformasidanberkomunikasi, karenaperubahanplatform danrevolusi TIK. • Polakomunikasiberubah: Kehadiran TIK -> mendekatkan yang jauhnamunmenjauhkan yang dekat, masyarakatmenjadiprodusendansekaliguskonsumeninformasi.

26. RuangPublikyang Demokratis Arus Informasi Berbasis Isu • Elemen Konstitutif: • Kebebasan sipil (pers, berserikat, conscience) • Free, plural, sistem media independen • Akses ke informasi publik • Masyarakat sipil • Semua pihak dapat membincangkan persoalan publik Ruang Privat RuangPublik/Negara (Nasional/Prov/Kab/Kota) Warga Eksekutif Kontestasi Publik Berbasis Isu Diskusi dan Debat Publik Rumah Tangga/ Keluarga Legislatif Perusahaan Yudikatif OPINI PUBLIK

27. TantanganKehumasanPemerintah • Konglomerasi media yang mengancamsemangatdiversity of contentdandiversity of ownership di Indonesia yang masyarakatnyamajemuk. • Media secaraumumlebihsukamemberitakanbad news is good newsdankerapbernadapesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis. • Media yang dikelolaswasta, kontennyacenderungkurangmemberikanruangapresiasiterhadapcapaian-capaian yang dilakukanparapenyelenggaranegaradalammemperkuat proses dan/ataunilai-nilaidemokratisasi.

28. PeranStrategisHumasPemerintah Media adalahruangpublik. Siapa yang paling banyakmengisiruangpublik, iamemenangiopinipublikdanmenguasai agenda publik. HumasPemerintahjanganmenari-nari di atastabuhangendangoranglain. Semuajaringankomunikasidiberdayakanuntuksatutujuan: government by publicity. Semuakebijakandankinerjapemerintahdipublikasikanseluas-luasnyauntukdiketahuidandidukungpublik

29. TujuanKehumasanPemerintah • KehumasanPemerintahharusmenceritakankebijakandan • hasil-hasilpembangunankepadapublik. • KehumasanPemerintahharusmampumenyampaikanbahwa yang benaritubenardan yang salahitusalah, namunsampaikan yang salahtersebutdengancara yang benar.

30. STRATEGI PELAYANAN Informasi Dalamkehumasanpemerintah • KEY SUCCESS • Kewenangan / Legalitas • Akses/ Koordinasi • SDM CukupdanCakap • SaranadanPrasarana KOMPONEN KELEMBAGAAN BRAINWARE SOFTWARE HARDWARE SPIRITUAL WARE • GOALS • PemenuhanHakTahuPublik. • MengakomodasiAspirasiMasyarakatdalamPerumusanKebijakanPublik. • Citra PositifLembaga Negara. MASALAH InformasiBelumSinergis/BelumAdaAgenda Setting AksesInformasiTerbatas & TidakTerkoordinir PenilaianSubjektif/ AprioriTerhadapLembaga Negara HumasPemerintah Penggunaan Media: Luarruang Pertunjukan Rakyat Cetak Penyiaran Tatapmuka Internet - Online Jumlah & coverage informasi yang ada INTENSIFIKASI & EXTENSIFIKASI Dukunganterhadap Kebijakandan program penyelenggaranegara

31. TATA KELOLA kehumasanpemerintah AGENDA SETT ING • LAPORAN • Laporan Monitoring Media • Laporan Kementerian • Laporan LPNK • Laporan Media Center Daerah • Laporan Khusus Klasifikasi Isu Strategis Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi DI SEMINAS I Jaringan Diseminasi Informasi Publik Evaluasi 3.Media Publik 2.Media Massa 4.Media Center 1. Bakohumas 5.Kemitraan Publik - Masyarakat

32. JARINGAN BAKOHUMAS 824 HUMAS HITS WEBSITE BAKOHUMAS = 8.3 JUTA/HARI HUMAS BERFUNGSI VIRTUAL SPIN DOCTOR

33. JARINGAN MEDIA MASSA 7.211 SALURAN 67.9 JUTA KHALAYAK *) checkfacebook, 20 Januari 2012 **) AWorldofTweet 2012 ***) Stratego-corp, 2012,

34. JARINGAN MEDIA PUBLIK 50.000 SALURAN KOMUNIKASI *) = 2012 target TVRI menjangkau 82% populasi penduduk dan 70% daratan wilayah NKRI

35. JARINGAN MEDIA CENTER 130 JARINGAN

36. JARINGAN KEMITRAAN • 7 jalur • 84.7 juta khalayak • 146.880 saluran

37. Terima Kasih