PRINSIP HUKUM UMUM EKONOMI INTERNASIONAL

1. PRINSIP HUKUM UMUM EKONOMI INTERNASIONAL HanifNurWidhiyanti, S.H.,M.Hum. Tambahanteksberwarnamerahdari Bu AfifahKusumadara

2. PENDAHULUAN • Di dalampraktek HEI diakuiadanyaeksistensikaidah-kaidahatauaturandasar (standart), namunmengenaiapasaja yang menjadistandarttersebut, hinggasaatinidiantaraparasarjanabelumterdapatkesepakatan. • Kaidah-kaidahdasarinimerupakanhasildariperkembanganhubunganekonomiinternasional yang telahberkembangdanberlangsungsejakberabad-abad lama-lamanya sebagaiprinsipklasik HEI. • Padapokoknyaterdapat 2 prinsipkebebasan, yaitu : • kebebasanberkomunikasi/transportasi (mis. Freedom of the high seas) • kebebasanberdagang, dandisebutsebagaiprinsipklasik HEI

3. Prinsip-Prinsip Fundamental HEI • KaidahDasar Minimum (Minimum Standards) • KaidahDasarPerlakukanSama/ TimbalBalik(Identical Treatment/ Reciprocity) • KaidahDasarPerlakukanNasional (National Treatment) • KaidahDasarMost Favoured Nation (MFN) • KaidahDasarMengenaiKewajibanMenahanDiriUntukTidakMerugikan Negara Lain • KaidahDasarTindakanPengaman : KlausulPenyelamat (Safeguards and Escape Clause) • KaidahDasarMengenaiPrefensi Negara SedangBerkembang • KaidahDasarMengenaiPenyelesaianSengketaSecaraDamai • KaidahDasarKedaulatan Negara AtasKekayaanAlam, Kemakmuran Dan KehidupanEkonominya • KaidahDasarKerjaSamaInternasional • KaidahTransparansi

4. Minimum Standards • Merupakankaidahutamadalam HEI. • Satu-satunyakaidah yang telahberkembangmenjadisuatuaturanhukumkebiasaaninternasionalumum (general international customary law). • Menurutkaidahini, adalahkewajibannegarauntukseidikitnyamemberikanjaminanperlindungankepadapedagangataupengusahaasingatauhartamiliknya. • Dalamperkembangannya, kaidahinibanyakdicantumkandalamperbagaiperjanjianinternasional

5. Identical Treatment (atau Reciprocity) • Sejarahnyadulu raja bersepakatuntuksecaratimbalbalikmemberikanparapedagangmerekaperlakukan yang sama (identik). Apabila raja A, misalnyamengenakanpajaksebanyak 5% kepadapengusahadarikerajaan B, maka raja B pun akanmengenakanpajak 5% kepadapengusaha yang samadarikerajaan A. • Saatini, kaidahdasarinilebihdikenaldenganistilahresiprositas (reciprocity). • Perlakuansamabiasanyatertuangdalamsuatuperjanjian, baikbersifat multilateral maupun bilateral. • KaidahresiprositasmisalnyatampakdalamPreambulePerjanjianGATT : “Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce”.

6. Prinsip Non Diskriminasi • National Treatment • Produkasing (yg legal) harusdiperlakukansamadenganproduknasional. • Investor asingharusdiperlakukansama dg investor nasional. • Most Favoured Nation Semua/sesamanegara-negaraanggotasuatuperjanjianinternasionalharusdiperlakukansamaolehanggotayg lain, tidakbolehadadiskriminasi

7. National Treatment • Seringkalidianggapsebagaipengejawantahandariprinsip non-diskriminasi. • Klausuliniditemukandalamberbagaiperjanjiantermasukdalam GATT danperjanjianperbatasan, perdagangandannavigasi. • Klausulinimensyaratkansuatunegarauntukmemperlakukanhukum yang samaatasbarang-barang, jasa-jasaatau modal asing yang telahmemasukipasardalamnegerinyadenganhukum yang diterapkanatasproduk-produkataujasa yang dibuatdalamnegerinyasendiri

8. Most Favoured Nation (MFN) • klausul MFN iniadalahprinsip non-diskriminasidiantaranegara-negara. Denganmensyaratkan, suatunegaraharusmemberikanhakkepadanegaralainnyasebagaihalnyaiamemberikanhak yang serupakepadanegaraketiga. • MFN mempunyai 2 bentuk : •  MFN bersyarat (conditional) • MFN tidakbersyarat (unconditional) • Pasal 1 GATT memuatkonsep MFN yang tidakbersyaratdankewajibanuntukperdaganganbarang. • Padaperkembangannya, klausula MFN tidakhanyaterbataspadaperdaganganbarang, namunjugaditerapkanterhadapperdaganganjasa, misalnyaasuransidanpelayarandandapat pula diterapkanterhadapperlakukannegaradalampenanaman modal danaliran modal dalamberbagaibentuk.

9. KewajibanMenahanDiriUntukTidakMerugikan Negara Lain • Merupakankaidahtambahan • Salahsatucontohnyatampakdalampasal III (1) GATT, bahwasuatutindakantertentutidakbolehditerapkansehinggamemberikanproteksikepadaproduksidalamnegeri • Salahsatucontohpraktekperdagangantidakjujurdandianggapdapatmerugikannegara yang lain ialah dumping. Dumping ialahpenjualansuatuprodukdiluarnegeridenganharga yang lebihrendahdaripadahargaproduksinya. Larangan dumping  diakomodirdalam GATT  • Putaran Tokyo 1979 jugamengeluarkanperaturan larangansubsidinegara-negara yang merugikansecara material (materially injury) produkindustridomestiknegaralainnya. • Peraturaninimensyaratkankepadanegara-negaraanggota GATT, suatukewajibanuntukmenahandiridantidakmemberikansubsidi-subsiditertentupadatahapawalproduksibagiproduk-produknya

10. Safeguards and Escape Clause • Masyarakatinternasionalumumnyamengakui,  aturan-aturandalamperjanjian-perjanjianinternasionalmengenaihubungan-hubunganekonomikadangkaladirasakanterlalumembebaninegara-negara • jikanegarainiharusmenerapkannya, dikhawatirkanakanmenimbulkandampaknegatifterhadapperekonomiannegerinya • akhirnyaakanberakibatperaturan-peraturantersebutmenjaditidakberfungsi • Untukmengatasinya dibuatlahsuatuklausulpenyelamat (escape clauseatausafeguard clause). • Biasanyaklausuldemikianmemberikankemungkinan-kemungkinanpenanggalanbaginegara-negaratertentu, biasanyabaginegaraberkembangataumiskin • Diakomodirdlmpasal XIX GATT • memberikansuatuhaksepihakkepadanegara-negarauntukmenangguhkansuatukewajiban-kewajibaninternasional, untukselamajangkawaktutertentupenangguhanuntukpembebasanpemberlakukantarif. • Penangguhan yang demikianitudiperbolehkanhanyadalamhal-haltertentumanakalakeadaan-keadaanperdaganganinternasionalakanmengakibatkankerugianterhadapindustridalamnegerisuatunegara

11. Safeguards and Escape Clause (lanjutan) Tindakanpenangguhanpelaksanaankewajibaninternasionaluntukmenyelamatkanekonomi/industridlmnegeri-nya (safeguard), hanyabolehdilakukanolehsuatunegara, dg syarat2 : • Tindakansafeguardhanyabersifattemporer • Negara ybsharusmemberikannotifikasikepadaorganisasiekonomiint • Harusbersediadimonitoroleh OEI tsb. utkmelihatkapansafeguardbisaberakhir

12. Prefensi Negara SedangBerkembang • Mensyaratkanperlunyasuatukelonggaran-kelonggaranatasaturan-aturanhukumtertentubaginegaraberkembang • negara-negaraberkembanginiperlumendapatkanperlakukankhususmanakalanegara-negaramajuberhubungandenganmereka • misalnyapenguranganbeamasukuntukproduk-produknegarasedangberkembangkedalampasarnegaramaju. • Dasarteoridarisistemprefensiini : • negara-negaraharusdiperbolehkanuntukmenyimpangdarikewajiban-kewajiban MFN untukmemperbolehkanmerekagunamengurangitingkattarifnyapadaimpor-imporbarang, manakalabarang-barangtersebutberasaldarinegara-negarasedangberkembang. • Menurutmereka, haltersebutakanmemberikannegara-negarasedangberkembangsuatukeuntungankompetitiftertentudalammasyarakatindustri yang menjadisasaranekspor.

13. Kedaulatan Negara AtasKekayaanAlam, Kemakmuran Dan KehidupanEkonominya • Menurut Castaneda, HEI harusmemuatserangkaianketentuan, termasukdidalamnyalembaga-lembaga, praktek, metodadanprinsip-prinsip yang mengaturdanmenjaminperlindunganefektifterhadapkekayaanalam, khususnyakekayaanalamnegarasedangberkembang. • Bahwamasalahkekayaanalamterkaitdengankedaulatannegara yang memilikikekayaanalamtersebut. Untukitu, prinsipkedaulatannegaraataskekayaanalamnya, kekayaandankehidupanekonominyaharusdiakui, diformulasikansecarahukumdandipatuhi. • Namun, pelaksanaanprinsipini PERLU DIKONTROL dg prinsipMinimum Standards

14. PrinsipDasarKerjaSamaInternasional • Dasardarikaidahiniialahtanggungjawabkolektif (collective responsibility) dansolidaritasuntukpembangunandankesejahteraanbagisemuanegara. • Kewajibanhukumuntukbekerjasamainimencakupsemuabidangekonomiinternasional. • Kaidahinitampakdalampasal 1 ayat 1 Piagam PBB., yang mensyaratkan “kerjasamainternasional (international cooperation) dalammemecahkanmasalah-masalahekonomiinternasional”, danpasalinimenjaditujuanberdirinya PBB : The purpose of the United Nations are… 3. to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, culture or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language or religion.

15. Transparansi • Setiap kebijakan ekonomi yg diambil oleh negara anggota organisasi ekonomi internasional harus bisa diketahui secara transparan oleh negara2 anggota yg lainnya. • Setiap kebijakan ekonomi tsb harus dinotifikasikan ke OEI untuk diregistrasikan sehingga tidak bisa dirubah2 seenaknya. • Perubahan kebijakan ekonomi negara anggota hrs diketahui & dpt dimonitor OEI

16. REFERENSI • Hata, PerdaganganInternasionaldalamSistem GATT dan WTO, Aspek-AspekHukumdan Non Hukum, RefikaAditama, Bandung, 2006 • Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, 2011. • Huala Adolfdan A. Chandrawulan, Masalah-MasalahHukumdalamPerdaganganInternasional, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995. • N. Rosyidah Rakhmawati, Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global, Bayumedia, Publising, 2006.