Pengantar Umum: SumberHukumdanPrinsip-prinsip Hukum Lin gk ungan

1. Pengantar Umum: SumberHukumdanPrinsip-prinsipHukum Lingkungan

2. Tinjauan Umum Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. • PerlindunganOzon • Proper • Adipura • LangitBiru • WargaMadani • Kalpataru • BahanBerbahaya&Beracun • Agro Industri • AMDAL • BalaiKliring • KeanekaragamanHayatiNasional (C) HN 2011

3. InformasiMengenaiSampah • LayananInformasiStandarisasiKompetensiBidangLingkungan • ManajemenLingkunganMenuju Indonesia Hijau • Perubahaniklim • PinjamanLunakLingkungan • PengelolaanLimbah Usaha kecil • PengolahanBahanBerbahayadanBeracun • PusatProduksiBersihNasional • PerencanaanLingkungan • PasarBerseri • Pusat Virtual InformasiLingkungan Indonesia (C) HN 2011

4. Sumber-sumber hukum Pengaturanpada UUD 1945 (dasarKonstitusional) • Pasal 28h ayat (1) “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan • Pasal 33 ayat (1) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangankemajuan dan kesatuan ekonomi nasional • Pasal 33 ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional (C) HN 2011

5. General Environmental Legislation (GEL); • UU No. 32/2009, • UU 18/2008 dan • per-UU pelaksanaannya • Sectoral Environmental Legislation (SEL); • UU Perindustrian, • UU Pertambangan, • UU Kehutanan, • UU Migas, • UU SumberDaya Air (C) HN 2011

6. Provincial Environmental Legislation (PEL) • PerdaProvinsiJabar No. 19 Tahun 2001 tentangPengurusanHutandiJabar • PerdaProvinsiJabar No. 20 Tahun 2001 tentangPeredaranHasilHutandiJabar • QonunProvinsiNanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2002 tentangKehutananProvinsiNangroe Aceh Darussalam • Local Environmental Legislation (LEL) • PerdaKabupatenMagelang No. 23 Tahun 2001 tentangPertambangan • Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1998 tentangKebersihanLingkunganDalam Wilayah DKI Jakarta • Hukum Adat yang mengaturlingkungan, antara lain: • Tercatat (dibakukandalambentuktertulis) antara lain: awig-awigdibali • Tidaktercatatantara lain: Tri Hita Karana danSasi • Ratified Environmental Convention (REC) • Basel Convention (Hazardous Waste) • Convention on Climate Change, Agenda 21, Biodiversity, Forest Management • Kyoto Protocol tentangPerubahanIklim • Protocol of to amend The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage

7. Sekilasperubahan UU lingkungandi Indonesia • Hambatan yang terjadipada UU 23/1997 ttgPengelolaan LH • Mainstreaming LingkunganHidup belum dicapai • Kebijakan Pro LingkunganHidupmasih merupakanharapan • Masyarakat semakin sadar akan pentingnya LingkunganHidup • Putusan Perkara LingkunganHidup belum memuaskan • Keterbatasan Kewenangan Kelembagaan LingkunganHidup

8. Amdal Hanya Sekedar Dokumen Kajian • Keterbatasan Kewenangan PPNS/PPLH (PejabatPengawas LH) • Pada kasus-kasusLingkunganHidup di Daerah sulit dilakukanpenegakan hukum • Issu LingkunganInternasional terus berkembang

9. AlasanPerubahanatas UU 23/97 • Penguatan Kewenangan Kelembagaan LingkunganHidup • TerdapatmateriMULTI TAFSIR: • Pasal 1 angka 12  DefinisiPENCEMARAN • Pasal 18 (1)  Usaha/Kegiatan Ber DampakBesar Dan Penting • Kewenangan PejabatPengawasLingkunganHidup danPenyidik PPNS • Instrumen Atur Dan Awasi Serta Atur Diri Sendiri Kurang Efektif • Amdal Masih Belum Optimal

10. Sanksi Administrasi Lemahsehinggasulituntukditerapkan • BelumditerapkanPidana Minimum • PerlupenguatanPrinsip Desentralisasi Dan Demokrasi • Perkembangan Issu International • Asas Subsidiaritas Perlu Disempurnakan

11. PENGATURANBARUpadaUU 32/2009 • RencanaPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup, berupa • Inventarisasi SDA, yaitu • Penetapan Daya Dukung, dan • Daya Tampung, serta • Cadangan SDA • Ekoregion. • KajianLingkunganHidupStrategismerupakanhalWajib dalam penyusunan: • RTRW, RPJP, RPJM Nasional, Prop, Kab/Kota • Kebijakan, Rencana, danatau Program yangberpotensi menimbulkan Dampak Dan/Atau Resiko LingkunganHidup

12. Amdal. • Menjadi Persyaratan Izin Lingkungan • Penyusun Wajib Memiliki Sertifikat • Komisi Memilik Lisensi • Pemerintah Membantu Gol Ekonomi Lemah • Perizinan • Persyaratan Izin Usaha • Apabila Izin Lingkungan Di Cabut Maka Izin Usaha Dibatalkan

13. Instrumen Ekonomi Lingkungan • Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan • Dana Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Dan Pemulihan • Dana Amanah/Bantuan Untuk Konservasi CAT : Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan)

14. Analisa Resiko Lingkungan  Wajib Terhadap Usaha Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Terhadap LH, Ekosistem, Kesehatan Dan Keselamatan Manusia. Analisis risiko meliputi: • pengkajian risiko; • pengelolaan risiko; dan/atau • komunikasi risiko. • Audit Lingkungan Hidup  Wajib Terhadap : • Usaha/Kegiatan Yang Berisiko TinggiterhadapLingkungan, dan • Yang Tidak Taat

15. Kewenangan  27 Kewenangan  Lembaga LH Bukan hanya Menetapkan Dan Melakukan Koordinasi Tapi Lembaga dengan Portofolio Menetapkan, Melaksanakan Dan Mengawasi Kebijakan PejabatPengawas LH • Mengakui Kearifan Lokal • PejabatPengawas LH berfungsiuntuk Menghentikan Pelanggaran • PPNS Menahan Dan Menangkap Serta Menyampaikan Hasil Penyidikan Ke JaksaPenuntutUmum ( Berkoordinasi Kepolisian) • Penegakan Hukum Pidana Memperhatikan Asas Ultimum Remidium (Pidana sebagaiUpaya terakhir setelahAdministrasi Tdk Berhasil) Khusus pada Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah, Emisi Dan Gangguan.