Mengakhiri Ambiguitas Posisi Gubernur dalam Otoda dan NKRI

1. Mengakhiri Ambiguitas Posisi Gubernur dalam Otoda dan NKRI Oleh: Rohman Budijanto Direktur eksekutif The Jawa Pos Intitute of Pro-Otonomi (JPIP) DisampaikandalamFocus Group Discussion dengantemaTinjauanSistemOtonomi Daerah DalamMemperkokoh Negara KesatuanRepublik Indonesia (StudiHubunganKewenanganAntaraPusatdan Daerah) di PP Otoda FH-UB, 11 Desember 2012 Hasil Studi tentang Ide Penunjukan Gubernur oleh Presiden

2. Latar belakang: MENGAPA GUBERNUR TIDAK DITUNJUK SAJA? ALASAN INEFEKTIFITAS KINERJA KABINET DAN KEMENTERIAN. ASSESSMENT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN DAERAH TANPAMENGURANGI DERAJAT OTONOMI DAERAH. PERLUNYA ASSESSMENT IMPLIKASI KOMBINASI ANTARA DIPILIH DAN DIANGKAT TERHADAP DEMOKRASI. PERLUNYA ASSESSMENT IMPLIKASI GUBERNUR DIANGKAT PRESIDEN TERHADAP DAERAH OTONOM. MENGGALI PENDAPAT DAERAH TERHADAP WACANA GUBERNUR DIANGKAT PRESIDEN

3. Fokus Studi

4. Informan dan responden

5. Responden • Organisasi Masyarakat Sipil (Praktisi Pendidikan dan kesehatan, profesional, pelaku usaha, PNS non-pengambil kebijakan, Partai Politik, LSM) • 38 daerah • n= 2569 - 2581

6. Pendapat Elite

7. Setuju 1: Penghematan Anggaran • Memangkas secara drastis • Atau sama sekali menghilangkan alokasi APBD untuk pilgub

8. Setuju 2: Kewenangan Gubernur • Asasdekonsentrasimengaturperangubernursebagaiwakilpemerintahpusat (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU 32/2004). • Keuntungan Pertama, Fasilitator Efektif Daerah-Pemerintah • Keuntungan Kedua, bersikap lebih netral tatkala menyelesaikan perselisihan antardaerah. • Keuntungan Ketiga, lebih efektif menjalankan tugas-tugas presiden di daerah • Keuntungan keempat, memperjelas posisi gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

9. Setuju 3: Minimalisasi Efek Pilkada • Minimalisasi risiko konflik-konflik pilkada • Minimalisasi sentimen politik di antara bupati dan wali kota terhadap gubernur (akibat perbedaan parpol) • Minimalisasi praktik politik uang dalam pilkada

10. Setuju 4: Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan NKRI • Memperpendek hubungan pemerintah dan daerah • Lebih efektif mengawal NKRI • Mengefektifkan pengawasan daerah

11. Setuju 5: Kompetensi Gubernur • Presiden menunjuk gubernur melalui proses seleksi yang ketat • Seleksi ketat bisa memastikan kecakapan calon gubernur

12. Alasan Tidak setuju Tidak Setuju 1: Kemunduran Demokrasi • Negasi Pilkada Langsung sejak 2005 • Pilkada bisa disederhanakan, biaya parpol dikurangi • Penting, untuk membangun kesadaran rakyat

13. Tidak Setuju 2: Akseptabilitas Politik • Rendahnya akseptabilitas publik terhadap gubernur ditunjuk • Paradoks dengan pilkada langsung untuk jabatan bupati dan wali kota

14. Usulan-Usulan Daerah • Presiden berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD provinsi sebelum menunjuk pejabat gubernur. • Bila gubernur ditunjuk oleh presiden, pemerintah harus menetapkan kewenangan pada gubernur dalam melakukan koordinasi kabupaten dan kota. • Gubernur tidak ditunjuk presiden, melainkan dipilih oleh seluruh bupati dan walikota • Melakukan revisi aturan yang menyebabkan pilkada gubernur berbiaya tinggi daripada jabatan gubernur ditunjuk presiden • DPRD provinsi mengajukan tiga orang calon gubernur kepada presiden untuk ditunjuk salah satunya. • Atau sebaliknya, presiden mengajukan tiga nama calon gubernur, kemudian DPRD memilih salah satu di antara tiga calon yang diajukan presiden

15. Bagaimana Suara Publik?

16. Alasanmenjawabsetujugubernurditunjukpresiden?

17. PeranAmbiguProvinsi • Asasdekonsentrasimengaturperangubernursebagaiwakilpemerintahpusat (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU 32/2004). • Tapi, gubernurbisaberbedavisidenganpresidenkarenabedapartai akibat pemilihan langsung (mirip gubernur federal yang dipilih langsung). • Kalauwakil pemerintah pusat, mestinyalebihefektifditunjuklangsungolehpresiden.

18. Memilih Gubernurdi DPRD, BukanSolusiTuntas • Pemerintah/Kemendagrimengusulkanpemilihangubernurdilakukan “secarademokratis” oleh DPRD dalamamandemen UU Pemda. • Risikonya, sangatmungkinmengembalikanmoney politics/politikdagangsapi di DPRD provinsi. Ini persis seperti zaman sebelum pilkada langsung. • Bisaterpilihgubernur yang taksejalandenganvisipemerintahpusat • Bisaterpilihsosok yang takkompeten di hadapanrakyat atau sulit mengharapkan ada meritokrasi dalam pertimbangan pemilihan di DPRD.

19. Gubernur Ditunjuk Presiden • Sesuai dengan prinsip dekonsentrasi, yakni gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. • Gubernur ditunjuk presiden sangat sesuai prinsip negara kesatuan. Biasanya gubernur yang dipilih langsung terjadi di negara federal (AS, Meksiko), bahkan di negara federal pun ada yang ditunjuk (India, Australia, Kanada, Brazil). • Bisa menjadi jembatan antara daerah otonom kabupaten/kota dengan pemerintah pusat atau DPR pusat. • Fungsi koordinasi lebih bisa dijalankan, karena gubernur “apolitis”. Egoisme antara kabupaten/kota lebih bisa dijembatani. Begitu pula bila ada perda bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi cukup gubernur yang menyelesaikan, tak perlu pusat/kemendagri. • Yang tidak ditunjuk hanya daerah spesial, seperti DI Jogjakarta. • Presiden bisa menunjuk orang yang kompeten sesuai dengan visinya, sementara posisi kementerian biarlah dijadikan kompromi dengan parpol bila pemerintahan terbentuk karena koalisi. • DPRD provinsi juga ditiadakan.

20. Gubernur Tak Lagi Punya APBD • Biaya gubernuran dari APBN murni, pertanggungjawabannya ke presiden/DPR pusat. • APBD yang selama ini untuk provinsi didesentralisasi ke kabupaten/kota, sehingga porsi APBD kabupaten/kota menjadi lebih signifikan untuk biaya pembangunan. • Presiden bisa mendekonsentrasi peran kementerian ke gubernur yang lebih dekat ke daerah. • Presiden lebih punya tangan langsung untuk menyukseskan program pusat yang langsung menyentuh ke daerah. • Koordinasi lembaga pusat (kementerian, badan, dll) dengan kabupaten/kota bisa lebih dijalankan dengan perantara gubernur yang mewakili presiden.

21. Kendala Penunjukan Langsung Gubernur • Kendalapenunjukanlangsung, pasal 18 UUD 1945 ayat (4), mengharuskangubernurdipilihsecarademokratis. Perlu amandemen UUD 1945 oleh MPR. • Dipandang tidak demokratis. Namun, sekarang ini bisa dipandang Indonesia sudah overdosis demokrasi. Yang paling mungkin untuk dikurangi kadar demokrasi langsungnya adalah pemilihan gubernur. Langkah ini bisa memperkuat posisi presiden agar lebih efektif dalam menjalankan roda pembangunan.

22. Terima Kasih, Selamat BerdiskusiNKRI Harga Mati, Otonomi Harga Pas!