Tugas Mata Kuliah Hukum Dagang Sub – Bab Pengangkutan Dosen : Ibu Eny S. S.H.,MH

1. Tugas Mata KuliahHukumDagangSub – Bab PengangkutanDosen : IbuEny S. S.H.,MH OLEH : ELVIRA YULIANNA ANUGRAHWATI 104704214 S1 ILMU HUKUM JURUSAN PMPKN FAKULTAS ILMU SOSIAL

2. P E N G A N G K U T A N

3. SUMBER HUKUM PENGANGKUTAN

4. HUKUM PENGANGKUTAN Tahukah Kita ? PENGANGKUTAN SECARA YURIDIS PENGANGKUTAN ALASAN DIBUTUHKANNYA PENGANGKUTAN FUNGSI PENGANGKUTAN

5. HUKUM PENGANGKUTANKeseluruhan peraturan-peraturan baik yang telah dikodifikasi atau yang belum dikodifikasi yang mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan. Tahukah Kita ? HUKUM PENGANGKUTAN

6. Tahukah Kita ? PENGANGKUTAN SECARA YURIDIS (NORMATIF) PENGANGKUTAN SECARA YURIDIS (NORMATIF) PerjanjiantimbalbalikantaraPengangkutdenganPengirim, dimanaPengangkutmengikatkandiriuntukmenyelenggarakanpengangkutanbarangdanatau orang darisuatutempatketempat lain denganselamat, sedangkanPengirimmengikatkandiriuntukmembayaruangangkutan

7. PengangkutanProses Kegiatanpemindahan orang danataubarangdarisuatutempatketempat lain denganmenggunakanberbagaijenisalatpengangkutmekanik yang diakuidandiatursesuaibidangangkutandankemajuanteknologi Tahukah Kita ? PENGANGKUTAN

8. ALASAN DIBUTUHKANNYA PENGANGKUTAN Tahukah Kita ?

9. Tahukah Kita ? FUNGSI PENGANGKUTAN

10. PIHAK-PIHAK DALAM PENGANGKUTAN

12. PENGIRIM Pihak yang membuat perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat, sesuai dengan perjanjian

13. PENERIMA • Penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan terhadap diterimanya barang kiriman.Sipenerima disini mungkin si pengirim yang telah mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, mungkin juga pihak ketiga yang tidak ikut di dalam perjanjian. • PihakKetiga -> Pasal 1317 (1) BW :

14. JENIS-JENIS PENGANGKUTAN 2.Laut 4. Saluranpipa 1. Darat 3. Udara Helikopter KapalTerbang Jalanraya Rel KapalKargo KapalPesisirPantai KapalPenumpang KapalKerentan

15. 1. PENGANGKUTAN DARATProses Kegiatanpemindahan orang danataubarangdarisuatutempatketempat lain DITEMPUH MELALUI JALAN RAYA DAN / REL(DARAT) DAN MENGGUNAKAN ALAT PENGANGKUT SEPERTI : PENGANTAR POS, MOBIL PICK UP, BUS, TRUK, KERETA API, TRELER, SEPEDA MOTOR, MOBIL, DLL • JalanRaya – sesuaimengangkutbarang di dalamnegara. Contohkendaraannya : truk,bus,treller,mobil,angkutanumum • Reldigunakanpadajalurkeretaapi. Relmengarahkan/memandukeretaapitanpamemerlukanpengendalian. Relmerupakanduabatangrelkaku yang samapanjangdipasangpadabantalansebagaidasarlandasan. Rel-reltersebutdiikatpadabantalandenganmenggunakanpakurel, sekruppenambat, ataupenambat“e” (sepertipenambatPandrol).

16. Dasarhukumpengangkutandarat PERATURAN KHUSUS / LEX SPECIALIS 1. POS UU. NO 38 TAHUN 2009 2. PER KRETA APIAN UU NO. 23 TAHUN 2007 • 3. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN • UU NO. 22 TAHUN 2009 4. TELEKOMUNIKASI - UU NO. 36 TAHUN 1999- PP NO. 52 TAHUN 2000 Dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3 mulai Pasal 90 s/d 98

17. 2. PENGANGKUTAN LAUTProses Kegiatanpemindahan orang danataubarangdarisuatutempatketempat lain DITEMPUH MELALUI jalur air (laut) DAN MENGGUNAKAN ALAT PENGANGKUT SEPERTI :Kapalkargo(barang),KapalkerentanAN, Kapalpenumpang, Kapalpesisirpantai Kapalkargo

18. Dasarhukumpengangkutan LAUT PERATURAN KHUSUS / LEX SPECIALIS TentangAngkutanDiperairan PP No. 82 Tahun1999 TENTANG PENYELENGGARAAN&PENGUASAAN ANGKATAN LAUT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 33 TAHUN 2001 TENTANG PELAYARAN UU NO. 17 TAHUN 2008 - KUHD, Buku II bab V tentang Perjanjian charter kapal - KUHD, Buku II bab V A tentang pengangkutan barang-barang - KUHD , Buku II, Bab V-B tentang pengangkutan orang TENTANG PERKAPALAN PP NO. 51 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHAN PP NO. 69 TAHUN 2001

19. 3. PENGANGKUTAN UDARAProses Kegiatanpemindahan orang danataubarangdarisuatutempatketempat lain DITEMPUH MELALUI jalurUDARA DAN MENGGUNAKAN ALAT PENGANGKUT SEPERTI : HELIKOPTER, PESAWAT TERBANG

20. DasarhukumpengangkutanUDARA • PERATURAN KHUSUS • (LEX SPECIALIS)

21. 4.Saluranpipadigunakanuntukmengangkutair,minyak, gas danbahankimiadarisatutempatkesatutempat. Bahaninidihantardaritempatpengeluarankekilangpemprosesandanseterusnyadisalurkankepremispengguna. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI Pasal46 (1) PengawasanterhadappelaksanaanpenyediaandanpendistribusianBahanBakarMinyak danPengangkutan Gas BumimelaluipipadilakukanolehBadanPengatursebagaimana dimaksuddalamPasal 8 ayat (4).

22. PRINSIP – PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

23. BEBERAPA PENGERTIAN DARI TANGGUNG JAWAB (SCR UMUM) : • TanggungjawabmenurutkamusumumBahasa Indonesia adalah, keadaanwajibmenanggungsegalasesuatunya. • Tanggungjawabadalahkesadaranmanusiaakantingkahlakuatauperbuatannya yang disengajamaupun yang tidak di sengaja. • Tangungjawabjugaberartiberbuatsebagaiperwujudankesadaranakankewajibannya.

24. 1.Tanggung Jawab berdasarkan kesalahan/fault liability • Setiap seseorang (PENGANGKUT) yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraanpengangkutan harus bertanggung jawab mengganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu • Pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan pengangkut(KONSUMEN) -> BebanPembuktianadapadaKonsumen) • Ada perbuatanmelawanhukum -> Pasal1365,pasal 1366 danpasal1367 BW

25. Tanggung JAWAB KarenAkesalahan • PT. PERKRETAAPIAN INDONESIA : • Diaturdalam UU No.23 Tahun 2007 • Pasal 157 • (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa • yang mengalamikerugian, lukaluka, ataumeninggaldunia yang disebabkanoleh • pengoperasianangkutankeretaapi. • (2) Tanggungjawabsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dimulaisejakpenggunajasa • diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati. • (3) Tanggungjawabsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dihitungberdasarkankerugian • yang nyatadialami. • (4) PenyelenggaraSaranaPerkeretaapiantidakbertanggungjawabataskerugian, lukaluka, • ataumeninggalnyapenumpang yang tidakdisebabkanolehpengoperasian • angkutankeretaapi.

26. 2.Tanggung jawab berdasarkan praduga/ • presumption of liability • Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban memberi ganti rugi • Tidakbersalahartinya : tidakmelakukankelalaian, telahberupayamelakukantindakan yang perluuntukmenghindarikerugian, atauperistiwa yang menimbulkankerugianitutidakmungkindihindari • Bebanpembuktianadapadapihak PENGANGKUT, bukanpadaPihak YANG DIRUGIKAN Namun Ada Pengecualian : “ Pasal 41 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 TentangPelayaran “ BW JugaMenganutPrinsipTanggungJwbPraduga, Pasal 468 ayat (2) PrinsipIniHanyadijumpaidlm UU Pelayaran Indonesia, Perusahaan PengangkutanPerairan

27. 3.Tanggung Jawab Mutlak/Absolute Liability Pengangkut yang berusaha di bidangjasapengangkutantdkperludibebanidgnresiko yang terlaluberat Why ? Dlm UU Pengangkutan, PRINSIP INI TDK DIATUR

28. 4.Tanggung JawabTerbatas/Limitation of Liability • TanggungJawabDibatasi • DialihkanPadaPihakKetiga • AdanyaPembatasanTerhadapGantiRugi • Adanyaklausulaeksonerasidalamperjanjianstandarygdibuatnya • Klausulaeksonerasiadalahklausula yang digunakandengantujuanpadadasarnyauntukmembebaskanataumembatasitanggungjawabsalahsatupihakterhadapgugatanpihaklainnya, dalamhal yang bersangkutantidakatautidakdengansemestinyamelaksanakankewajibannya yang ditentukandalamperjanjiantersebut Misalnya: cucicetak film ditentukanbila film ygakandicuciataudicetakhilang/rusakmakakonsumenakandibatasigantirigusebesar 10 x harga 1 rol film baru

29. DALAM HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA , PRINSIP MANA YANG DIANUT ? adalah adalah PENGECUALIAN ASAS ARTINYA : PengangkutBertanggungJwbAtasSetiapKerugian yang TimbulDalamPenyelenggaraanPengangkutan, tetapiJikaPengangkutBerhasilmembuktikanBahwadiaTdkBersalah/lalai, diadibebaskandaritanggungjawab

30. “ SEMOGA BERMANFAAT UTK SAYA DAN SAUDARA/I ATURNUWUN UNTUK PERHATIANNYA MOHON MAAF JIKA ADA KEKURANGAN DLM PENYAJIAN PRESENTASI INI   SEKIAN DAN ATURNUWUN 