1 / 54

Ketentuan Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan Perpajakan. ATAS BANTUAN PEMERINTAH. KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA Hotel Ciputra, 30 April 2019. Pemberian Penghargaan; Beasiswa; Tunjangan Profesi Guru; Bantuan Operasional; Bantuan Sarana/Prasarana;

millerkenneth
Download Presentation

Ketentuan Perpajakan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Direktorat Jenderal Pajak Ketentuan Perpajakan ATAS BANTUAN PEMERINTAH KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA Hotel Ciputra, 30 April2019

  2. Pemberian Penghargaan; Beasiswa; Tunjangan Profesi Guru; Bantuan Operasional; Bantuan Sarana/Prasarana; Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/ Bangunan; Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah; MELIPUTI PMK 168 TAHUN 2015 stdtd PMK 173 TAHUN 2016 BANTUAN PEMERINTAH TANAH ABANG TIGA

  3. Ruang lingkup penggunaan dana Bantuan Pemerintah

  4. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bantuan Dari APBN Bukan Objek PPh & PPN Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU PPh Pasal 4 UU PPN Orang Pribadi Organisasi Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Kursus Instansi/Lembaga Pemerintah PTN BHMN dan Non BHMN Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal

  5. Bantuan Pemerintah Kementerian Tidak Dipotong Pajak Komunitas/ Individu KEGIATAN Setor & Lapor Pajak

  6. Bantuan Pemerintah Kementerian Lembaga Negeri Lembaga Swasta/ Komunitas Orang Pribadi/ Individu Pemotong Pajak Bendahara Pemungut dan Pemotong Pajak Bukan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 4 (2) PPN

  7. ASPEK PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN

  8. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH Dari Sudut Pandang Pajak 1. Menghitung dan Menyetorkan Pajakmelalui SSP tepat waktu PPh 23 Jasa PPh Final Sewa 2. MembuatBukti Potong jika ada dengan benar 3. MelaporkanSPT Masa dan Tahunan tepat waktu

  9. 1 HITUNG DAN SETOR PAJAK

  10. TARIF PASAL17AYAT (1) AUU NO.36 TAHUN 2008 ( UU PAJAK PENGHASILAN)

  11. TARIF PAJAK LAINNYA

  12. Pelaporan dan Pembayaran Tanggal Jatuh Tempo

  13. DENDA KETERLAMBATAN

  14. Identifikasi Kegiatan MisalPembuatan Film Budaya Honor PPh Pasal 21 Sewa Ruangan/Gedung PPh Final Pasal 4 (2) Sewa Peralatan Pendukung PPh Pasal 23 Sewa Kendaraan PPh Pasal 23 Jasa Katering PPh Pasal 23 Pembelian Bahan/Perlengkapan *) Biaya Transportasi dll * Pembeliandiatas 2 jutadipotongPPhPasal 22 jikadilakukanolehBendaharaPusat/Daerah

  15. Aspek Perpajakan Bendahara PPh Pasal 21 Pajak atas Penghasilan yang dibayarkan kepada Orang Pribadi sehubungan dengan Pekerjaan,Jabatan,Jasa & Kegiatan Identifikasi Pengenaan PPh Pasal 21 Ada Penghasilan Tentukan Status Penerima Penghasilan Neto Tarif % Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Pasal 17 Bukan Pegawai Peserta Kegiatan dll

  16. Aspek Perpajakan Bendahara Bukan Pegawai Orang Pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Honorarium Komisi Fee Penghasilan Lainnya Berkesinambungan imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 50% x Bruto Kumulatif x Tarif Pasal 17 Tidak Berkesinambungan 50% x Bruto x Tarif Pasal 17 Atas Pemotongan ini dibuatkan bukti Potong Tidak Final Upah Harian > 200.000 6

  17. Contoh Penerapan Jika Kementerian/Lembaga Pemerintah Mempekerjakan Tenaga Ahli YangMelakukanPekerjaan Bebas Terdiri Dari : - Pengacara - Konsultan - Akuntan - Notaris - Arsitek - Penilai - Dokter - Aktuaris Maka Perkiraan Penghasilan Neto adalah 50% dariJumlah Bruto Dipotong PPh Pasal 21Sebesar Tarif Pasal 17 DariPerkiraan PenghasilanNeto Termasuk Kategori Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan

  18. Aspek Perpajakan Bendahara Kriteria Bukan Pegawai Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :  tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; olahragawan penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; - petugas penjaja barang dagangan; - petugas dinas luar asuransi; - distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; 7

  19. Aspek Perpajakan Bendahara Pegawai Tidak Tetap Pegawaitidaktetap/tenagakerjalepasadalahpegawai yang hanyamenerimapenghasilanapabilapegawai yang bersangkutanbekerja, berdasarkanjumlahharibekerja, jumlah unit hasilpekerjaan yang dihasilkanataupenyelesaiansuatujenispekerjaan yang dimintaolehpemberikerja. Upah Harian Upah Mingguan Upah Satuan Upah Borongan Upah Harian > 450.000 Sebulan < 4.500.000 - 450.000 Tarif Pasal 17 Upah Harian > 450.000 4.500.000 < Sebulan < 10.200.000 - PTKP Harian x Upah Bulanan > 4.500.000 - PTKP per Bulan Upah Bulanan > 10.200.000 PKP Disetahunkan Upah Harian < 450.000 Sebulan < 4.500.000 Tidak Kena PPh 6 Atas Pemotongan ini dibuatkan bukti Potong Tidak Final

  20. Ph Neto (setahun) - PTKP Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tetap Ph Bruto (setahun) - PTKP Bulanan PEGAWAI PhBruto (sehari) - 450 Ribu Tidak Tetap PhBruto(>4.5jt s.d.10.2jt) - PTKP Harian Harian PhBruto(>10.2jt) - PTKP 50% x Ph Bruto (kumulatif) - PTKP Bulanan*) Yg Menerima Penghasilan BERKESINAMBUNGAN*) BUKAN PEGAWAI 50% x PenghasilanBruto (kumulatif) Yg Menerima Penghasilan TDK BERKESINAMBUNGAN 50% x PenghasilanBruto *) Hanya memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain PESERTA KEGIATAN PenghasilanBruto

  21. Aspek Perpajakan PPh Pasal 22 Pajak yang Dikenakan atas Pembelian Barang Tarif 1,5% Oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, KPA, PPSPM Pengecualian Pembelian dengan dana BOS Pembelielian sampai dengan 2.000.000

  22. Aspek Perpajakan PPh Pasal 23 Pajak yang Dikenakan atas Penyerahan Jasa Tarif 2% atau 4% jika tidak ber NPWP Dan atas Pemberian Bunga, Deviden, Royalti, Hadiah Tarif 15% Service Kendaraan Jasa Teknik dll Jasa Katering Sewa Kendaraan Pengecualian Ada Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Proyek Pemerintah yang Didanai Hibah

  23. Aspek Perpajakan Bendahara PPh Final Pajak yang Dikenakan atas Sewa Tanah & Bangunan, Jasa Konstruksi, Hadiah Undian, Bunga Simpanan Koperasi dll Tarif 10% Sewa Tanah Bangunan, Bunga Simpanan Koperasi Tarif 25% Hadiah Undian Hadiah Undian Sewa Tanah Bangunan Jasa Konstruksi Bunga Simpanan Koperasi Pengecualian Sewa Ruangan di Hotel Bunga Koperasi < 240.000

  24. MENGHADAPI PENJUAL BARANG/JASA TIDAK PAHAM PAJAK | BUKAN PKP | TIDAK BER-NPWP Jangan Ada Potongan Gunakan Metode Gross Up Tentukan Nilai Transaskinya : 1 HARGA x (1 - % tarif pajak) Contoh Transaksi Sewa Kendaraan sebesar Rp.350.000 Tarif PPh Pasal 23 adalah 2% Berapa Nilai Transaksi yang harus dicatat?

  25. NILAI TRANSAKSI DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 1 HARGA x (1 - % tarif pajak) 1 350.000 x (1 – 2% ) 1 350.000 x = 357.143 (98% ) Transaksi dicatat sebesar = Rp.357.143 PPh Pasal 23 dipotong (2% x 357.143) = Rp. 7.143 350.000 + 7.143 = 357.143

  26. CONTOH KASUS DalamsebuahkegiatanPembuatan Film Budaya dikeluarkanberbagaibiayadiantaranya: BAGAIMANA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAKNYA?

  27. ANALISA OBJEK PAJAK

  28. PERHITUNGAN PAJAK PPh PASAL 21 Setiap orang yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib dibuatkan Bukti Potong Tidak Final Surat Setoran Pajak dibuat per Masa Pajak, Jenis Setoran hanya satu (411121-100) maka cukup 1 kali pembayaran dalam 1 bulan.

  29. PERHITUNGAN PAJAK PPh PASAL 23 Setiap pihak yang Dipotong PPh Pasal 23 wajib dibuatkan Bukti Potong Surat Setoran Pajak dibuat per Masa Pajak dan minimal 2 kali karena terdapat 2 jenis setoran yang berbeda.

  30. PERHITUNGAN PAJAK PPh PASAL 4 AYAT (2) Setiap pihak yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) wajib dibuatkan Bukti Potong Surat Setoran Pajak dibuat per Masa Pajak, dibuat setiap kali membayar sewa

  31. UANG HARIAN HONOR PANITIA HONOR NARASUMBER Uang Harian Ada Standarnya (SBU) Tidak Kena Pajak Hanya ada jika dilakukan perjalanan dinas Uang Honor Panitia Kena Pajak PPh 21 5% Uang Honor Narsum Kena Pajak PPh 21 2,5%

  32. 2 BUKTI POTONG

  33. Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final Dibuatsetiap kali terjadipengeluaranataupembayaran yang terdapatObjekPajak GunakanaplikasieSPTuntukmembuatBuktiPotongdanPelaporan SPT Masanya

  34. Bukti Potong PPh Pasal 23 Dibuatsetiap kali terjadipengeluaranataupembayaran yang terdapatObjekPajak GunakanaplikasieSPTuntukmembuatBuktiPotongdanPelaporan SPT Masanya

  35. Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) Dibuatsetiap kali terjadipengeluaranataupembayaran yang terdapatObjekPajak GunakanaplikasieSPTuntukmembuatBuktiPotongdanPelaporan SPT Masanya

  36. 3 PEMBAYARAN PAJAK

  37. CARA PEMBAYARAN PAJAK DENGAN ISI SURAT SETORAN PAJAK MELALUI E-BILLING 1. Aktivasi EFIN 2. Daftar di djponline

  38. 1.Aktivasi EFIN EFIN Electronic Filing Identification Number Setiap NPWP sudah ada EFIN nya Bendahara Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara ISI FORM AKTIVASI FC Akta Pendirian Badan

  39. 2.Daftar di DJPONLINE https://djponline.pajak.go.id Untuk Daftar siapkan : NPWP EFIN

  40. Buat Password Cek Email untuk aktivasi akun djponline Pengisian SSP di DJP Online (eBilling) adalah untuk Memperoleh ID Billing

  41. PEMBUATAN KODE BILLING

  42. BEBERAPA CONTOH ISIAN SURAT SETORAN PAJAK SSP dibuat melalui eBilling https://sse2.pajak.go.id/rekamSSP

  43. Pembayaran • Ada 3 Cara Pembayaran: • Teller Bank atau Kantor Pos • ATM • Internet Banking • Simpan Bukti Penerimaan Negara 1 2 3

  44. 4 PELAPORAN PAJAK

  45. DirektoratKepercayaan thd Tuhan YME dan Tradisi Kantor Pelayanan Pajak Saat Pelaksanaan Kegiatan dan Akhir Periode Kegiatan Terdapat 2 Pelaporan Laporan Akhir / LPJ kepada Direktorat Kepercayaan thd Tuhan YME dan Tradisi Laporan SPT Masa dan Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak

  46. Laporan SPT Masa dan Tahunan Bukti Potong Surat Setoran Pajak SPT Masa PPh 21 PPh 23 PPh 4 (2) Data Bantuan Pengeluaran dan Biaya SPT Tahunan Badan Orang Pribadi Gunakan Aplikasi eSPT Masa maupun eSPT Tahunan untuk kemudahan Pelaporan

  47. 3 CARA PELAPORAN Manual Pelaporan eSPT eFiling 1 langsung Pos tercatat Jasa ekspedisi

  48. LAPORAN SPT MASA MANUAL 1 SPT Masa PPh Pasal 21 SPT Masa PPh Pasal 23 SPT Masa PPh Pasal 4 (2) SPT Masa PPh Pasal 25 Rp.100.000 Rp.100.000 Rp.100.000 Rp.100.000

  49. PELAPORAN SPT MASA DAN SPT TAHUNAN DENGAN PROGRAM E-SPT 2 eSPT Masa PPh 21 eSPT PPN PUT csv + Formulir Induk | SSP dilaporkan ke KPP

More Related