POKOK-POKOK DAN URGENSI REVIEW PP 44/2004

1. POKOK-POKOK DAN URGENSI REVIEW PP 44/2004 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-undang No 32 Tahun Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Putusan MK No. 45/2012 Putusan MK No. 35/2013 Rencana aksi KPK mengenai Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan PP 26 tahun 2009 tentang Kawasan Strategis Nasional PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaran penataan ruang PP No. 10 tahun 2010 jo PP. No.60 tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukkan Kawasan Hutan PP. No. 24 tahun 2010 jo. PP No. 61 tahun 2012 tenatng Penggunaan Kawasan Hutan PP. No. 38 tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan ..... Review PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan

2. Dasar Acuan-Pernyataan Isi UUD Undang-undang Kehutanan Undang-undang Konservasi dan PSD Hayati Undang-undang Penataan Ruang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan LH Undang-undang Pemerintahan Daerah Undang-undang Perimbangan Keuangan Undang-undang Otonomi Khusus Undang-undang Keterbukaan Informasi Undang-undang Perencanaan Nasional Undang-undang P3H (No 18/2013) Undang-undang Desa

3. PERMASALAHAN POKOK IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEHUTANAN • Beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam perubahan PP No. 44 Tahun 2004, antara lain: • Batasan dancakupanKawasanHutanmasih terbatas pada Hutan Negara, belum sepenuhnya mengatur HutanHakdanHutanAdat; • Semua status KawasanHutanmempunyaiharusterintegrasidenganfungsihutan, polaruang, dayadukunglingkunganhidup, sertakawasanperdesaan (Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2007); Tujuandan target penetapankawasanhutansaatinibarumencakupHutan Negara, belummencakupHutanAdatdanHutanHaksebagaiKawasanHutanTetap; • CakupanPerencanaanKehutanan, masihterbataspadaHasilHutanKayudanHasilHutanBukanKayu, belummemasukantentangJasaLingkungan; • PerencanaanHutanHakdanHutanAdat yang berfungsiproduksi, lindung, konservasi, yang berbasis DAS; Selain “Hutan” (fungsidan status), kondisisosialdanekonomibelumdijadikansebagaidata pokokdalampenyusunanperencanaankehutanan; BelumterihatnyatatahubunganantaraPerencanaanKehutanandanPerencanaanSektor Lain yang menggunakankawasanhutan (WPU, ekoregion); Masihberagamnyainstitusi yang menanganiperencanaankehutanandidaerah, danjugamasihterbatasnyakewenangandalampengendalianrencanakehutanan; • Keterkaitan perencanaan dengan halperizinan-perizinan pemanfaatan hutan belum sepenuhnya selaras dan belummengacu padarencana kehutanan,karenaijinsudahdiberikansebelumperencanaankehutananditetapkan; • PerencanaanKehutanan versus InventarisasiHutanmasihterdapatkesenjanganlingkupdan hirarkiinventarisasi, mulaipadatingkatnasional –propinsi - kabupaten/kota – DAS - Unit Pengelolaan - HutanHak - HutanAdat; Kejelasansubstaniinventarisasinasional- propinsi - kabupaten/kota – DAS - Unit Pengelolaan - HutanHak - HutanAdat;

4. PERMASALAHAN POKOK IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEHUTANAN • Beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam perubahan PP No. 44 Tahun 2004, antara lain: • PengukuhanbaruhanyauntukKawasanHutan Negara, tetapibelumuntukKawasanHutanTetaplainnya (HutanHak, HutanAdat) danjugaketerkaitanpenyelenggaraandanpelaksanaantatabatasuntuk KPH danataubatasizinpemanfaatan; RasionalisasiPelaksanaan Tata Batas terhadapkemampuandanjumlahsumberdayamanusia (pelaksana); Prosespenyelesaian pihak-3 selalumenghambatdalamupayapercepatanpenataan batas KawasanHutan; • MereviukembaliPanitia Tata Batas (PTB) danperanGubernurdalamPenataan Batas termasuk peran BPKH dalam PTB; • PemetaandanPenataan Batas HutanAdatdanHutanHaksertamediasidanresolusikonflikataskepemilikandanhakmasyarakatpadakawasanhutan; • PermasalahanPenetapanKawasanHutan, antara lain dimandatkanbahwaPenetapan status danfungsihutanolehPemerintah (Pasal 5 ayat 3 danPasal 6 ayat 2, UU No. 41 Tahun 1999); DalamhaliniperlumereviukembalidefinsiPemerintahsesuai UU No. 41 Tahun 1999; • KoherensiRencanaantara lain meliputiketerkaitanrencanakehutanandenganrencanalainnya: RPJMN, RPJMP, RPJMK, HubunganRenstraProvinsi/Kabupatendengan RPJ-KPH; Rencana-rencanaoperasionalpadafungsihutanbelumsepenuhnyaterintegrasipadasatuan unit KPH; Belumjelasnyamekanismeketerbukaanpembuatandanpelaksanaanrencana; Belumjelasnyabatasandancakupaninformasi yang terbukabagipublik; Belumadanyamekanismekeberatanterhadaphasilperencanaan.

5. Inventarisasi Hutan Data dan informasi (NSDH; PDB KH) PERENCANAAN KEHUTANAN Kawasan Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan Hutan Adat Penatagunaan Kawasan Hutan Hutan Hak PENGELOLAAN HUTAN Hutan Negara Pembentukan Wilayah Hutan Penyusunan Rencana

6. Hutan Negara INVENTARISASIdalam rangkaPENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENUNJUKKAN, PENATAAN BATAS, PEMETAAN DAN PENETAPAN Hutan Hak Hutan Adat KAWASAN HUTAN TETAP Perubahan KawasanHutan PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN PENETAPAN FUNGSI DAN ARAH PENGGUNAANNYA PERENCANAAN KEHUTANAN INVENTARISASITINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/DAS/PULAU/KPH PEMBENTUKAN WILAYAH KAWASAN KPHP/KPHL/KPHK PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN DATA DAN INFORMASI (NSDH, PDB KH, KH)NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KPH Wilayah KPH RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KPH RENCANA KAWASAN NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KPH PENGELOLAAN HUTAN TATA HUTAN DAN RP, PEMANFAATAN, REHABILITASI, PERLINDUNGAN, KONSERVASI Realisasi

7. INVENTARISASIdalam rangkaPENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENUNJUKKAN, PENATAAN BATAS, PEMETAAN DAN PENETAPAN Hutan Negara Pengendalian dan Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan KAWASAN HUTAN TETAP Perubahan KawasanHutan PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN PENETAPAN FUNGSI DAN ARAH PENGGUNAANNYA PERENCANAAN KEHUTANAN INVENTARISASITINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/DAS/PULAU/KPH PEMBENTUKAN WILAYAH KAWASAN KPHP/KPHL/KPHK PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN DATA DAN INFORMASI (NSDH, PDB KH, KH)NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KPH Wilayah KPH RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KPH RENCANA KAWASAN NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KPH PENGELOLAAN HUTAN TATA HUTAN DAN RP, PEMANFAATAN, REHABILITASI, PERLINDUNGAN, KONSERVASI Realisasi

8. HUTAN Jenis data Metode Tata cara dan Kewenangan Hasil dan penyajiannya Pembinaan dan Pengendalian INVENTARISASI HUTAN INVENTARISASI HUTAN UNTUK PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN Kawasan hutan Pengukuhan KH INVENTARISASI HUTAN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN Jenis data Metode Tata cara dan Kewenangan Hasil dan penyajiannya Pembinaan dan Pengendalian • Prinsip • mengintegrasikan dengan pengumpulan data dlam rangka Penelitian Terpadu • Memaksimalkan Inventarisasi pihak-pihak ketiga dalam penataan batas dan enclave • Hasil TMKH Parsial

10. HUTAN PERSETUJUAN PERUBAHAN DAN KH BARU INVENTARISASI HUTAN UNTUK PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENGUKUHAN HUTAN • USULAN DAN REKOMENDASI • PROVINSI (Perubahan KH dalm Review RTRWP) • PARSIAL DOKUMEN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN Konflik kawasan hutan TahapanPenataan Batas Panitia Tata Batas PenyelesaianPihakKetiga DOKUMEN TATA BATAS KAWASAN HUTAN PENATAAN BATAS PENETAPAN KAWASAN HUTAN PetaKawasanHutandanPenyempurnaan Kawasan hutan Pengendalian Kawasan Hutan

11. PENGUKUHAN

12. PENATAAN BATAS SOSIALISASI Tim Koordinasi Subset darirencanainduk > 3 anggota setuju Dirkuh mengesahkan In/out Trayekbatas (BPKH) Sosialisasibatas (BPKH+ Dishut) Ukur (BPKH+ Dishut, wakilmasyarakat) PetaUkurDefinitif (BPKH+ Dishut) Menhut (sah+ tetapkan) RencanaIndukPenataan Batas Kab/Kota Keberatan • BPKH • Petakawasanhutan • RTRW • Citra satelit • RBI • Hak pihak ketiga (BPN dan desa) • Data lapangan • Laporan • dll Catatan : Tidak ada pengukuran sementara karena sudah ada sosialisasi dan mekanisme klaim verifikasi PERENCANAAN PELAKSANAAN

13. KAWASAN HUTAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN PENETAPAN FUNGSI DATA DAN INFORMASI SKORING DAN KELAYAKAN PENETAPAN PENGGUNAAN Penetapan fungsi pokok (HL, HP, HK, HPT, HPK) Arahan pokok penggunaan untuk kegiatan kehutanan dan non kehutanan KONFLIK DAN PERUBAHAN

14. KAWASAN HUTAN DAN TATA GUNA KH DOKUMEN PENCADANGAN WILAYAH KPH PROVINSI PENCADANGAN WILAYAH KPH PROVINSI PEMBENTUKAN WILAYAH KPH Data daninformasi DOKUMEN PEMBENTUKAN WILAYAH UNIT KPH PEMBENTUKAN WILAYAH UNIT KPH KONFLIK DAN PERUBAHAN WILAYAH KPH PENETAPAN WILAYAH UNIT KPH DOKUMEN PENETAPAN WILYAH UNIT KPH Kriteria wilayah KPH Proses dan tata cara penetapan *) Apabila terdiri atas Hutan negara, hutan adat, dan hutan hak PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ORGANISASI KPH PENYUSUNAN RENCANA KPH KPH

15. UU 26/2007 UU 41/1999 UU 25/2004 UU 32/2004 PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN RENCANA KEHUTANAN RENCANA TATA RUANG RENCANA KAWASAN HUTAN RENCANA PEMBANGUNAN RPJP/RPJMN RPJPD/RPJMD RTRWN RKTN RTR PULAU RTR-KSN RENCANA MAKRO PENGURUSAN HUTAN RENCANA MAKRO PULAU RENSTRA K/L RENJA KL RKTP RENSTRA SKPD-P RTRWP RENJA SKPD-P RTR-KSP RENSTRA SKPD-K RKTK RTRWK RENJA SKPD-K RDTR-K RTR-KSK RENSTRA KPH RKPH RENJA KPH

16. JENIS RENCANA KEHUTANAN

17. PENYUSUNAN-PENILAIAN-PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KAWASAN HUTAN

18. PENYUSUNAN-PENILAIAN-PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN

19. PENYUSUNAN-PENILAIAN-PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN

20. TERIMAKASIH

21. Inventarisasi Hutan Inventarisasi dalam rangka Pengukuhan ( cakupan : hak-hak pihak ke 3) Inventarisasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kehutanan (cakupan : selain potensi termasuk sarpras dan SDM. (Biofisik dan Sosekbud) di dalam dan sekitar unit pengelolaan (KPH). Tingkatan Inventarisasi : Inventarisasi Nasional, Pulau, Berbasis DAS dengan implikasi akan mendorong kerjasama hulu hilir antar wilayah administratif (provinsi,kabupaten/kota), KPH dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Substansi inventarisasi Tingkat Nasional ; Keadaan status dan fungsi KH, Kondisi Fisik (Topografi, Tanah Iklim), Informasi DAS/SubDAS, Penutupan lahan, Potensi Sumberdaya kayu, Potensi sumberdaya Nonkayu, Satwa liar, Sosekbud sekitar hutan. Inventarisasi Provinsi ; Keadaan status dan fungsi KH, Kondisi Fisik (Topografi, Tanah Iklim), Informasi DAS/SubDAS, Penutupan lahan, Potensi Sumberdaya kayu, Potensi sumberdaya Nonkayu, Satwa liar, Sosekbud sekitar hutan , Jasa lingkungan. Inventarisasi Kabupaten : Keadaan status dan fungsi KH, Kondisi Fisik (Topografi, Tanah Iklim), Informasi DAS/SubDAS, Penutupan lahan, Potensi Sumberdaya kayu, Potensi sumberdaya Nonkayu, Satwa liar, Sosekbud sekitar hutan , Jasa lingkungan, Potensi Hutan Rakyat dan Hutan Hak Inventarisasi DAS : : Keadaan status dan fungsi KH, Kondisi Fisik (Topografi, Tanah Iklim), Informasi DAS/SubDAS, Penutupan lahan, Potensi Sumberdaya kayu, Potensi sumberdaya Nonkayu, Satwa liar, Sosekbud sekitar hutan , Jasa lingkungan, Potensi Hutan Rakyat dan Hutan Hak, Infrastruktur dan Pengelolaan DAS

22. Sasaran Obyek : Inventarisasi Nasional Seluruh fungsi Kawasan Hutan(Hutan Negara dan Hutan Hak) Inventarisasi Provinsi : Tahura, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Hak dan Hutan Rakyat Inventarisasi Kabupaten : Kawasan Hutan lindung dan hutan produksi di wilayah kabupaten/kota dan hutan rakyat dan hutan kota. Inventarisasi tingkat DAS : Kawasan hutan dan APL dalam wilayah DAS dan SubDAS Inventarisasi tingkat pengelolaan : Kawasan hutan konservasi, hutan lindung, Hutan produksi, area ijin usaha pemanfaatan hasil hutan (HA-HT)

23. PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN