1 / 37

Disampaikan pada Workshop Implementasi dan Penandatanganan Kontrak PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI (PHK-I)

SISTEM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PHKI DAN PHP. FAISAL SYAHRUL Biro Keuangan , Sekretariat jenderal kEM diknas. Disampaikan pada Workshop Implementasi dan Penandatanganan Kontrak PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI (PHK-I)

natasha
Download Presentation

Disampaikan pada Workshop Implementasi dan Penandatanganan Kontrak PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI (PHK-I)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PHKI DAN PHP FAISAL SYAHRUL Biro Keuangan, SekretariatjenderalkEMdiknas Disampaikanpada WorkshopImplementasi dan Penandatanganan Kontrak PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI (PHK-I) Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama DitjenDikti-Kemdiknas JW. Marriot Hotel, Jl.Embong Malang 85-89 Surabaya, tgl27-29 April 2011 BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

  2. PENGELOLAAN ANGGARAN

  3. LHP BPK-RI (DANA HIBAH/BANSOS) 1/2

  4. LHP BPK-RI (DANA HIBAH/BANSOS) 2/2

  5. PENYALURAN BANSOS (Block Grant/Hibah)

  6. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYALURAN BANSOS (BLOCK GRANT) PENYUSUNAN BUKU PANDUAN : Persyaratan, Proposal,Mekanisme & Tata Cara Penyaluran, pelaksanaandan pelaporan PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BLOCK GRANT : Seleksi dan Penetapan, Penandatangan kontrak/Akad Kerjasama; PENYALURAN BLOCK GRANT : SPP, SPM & SP2D memperhatikan identitas penerima

  7. PENETAPAN LEMBAGA/ORMAS PENERIMA BANTUAN Seleksi/Penilaian Proposal, denganpersyaratanmemiliki: Mengajukanpermohonan. AkteNotarisdan/atausuratkeputusan/izinoperasional; No.Rek. bank atasnamalembaga/organisasiybs; NPWP atasnamalembaga/organisasiybs; Rencana program kegiatandanrencanaanggaran yang diperlukan yang dituangkandalam proposal; Persyaratanlainnya PenetapanolehDirjenberdasarkanrekomendasi Tim Penilai

  8. Identitas Para Pihak (No.Rek., NPWP, dll); Nilai Bantuan dan cara Pembayaran: Ketentuan Perpajakan; Waktu Pekerjaan; Pelaksanaan dan Pelaporan; Hak dan kewajiban, serta sanksi: lembaga/organisasi yang mengajukan permohonan bantuan serta memenuhi persyaratan administrasi dan penilaian teknis berhak mendapatkan dana bantuan; lembaga/organisasi yang mendapatkan bantuan berkewajiban : menggunakan dana bantuan sesuai Proposal/Kontrak; menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan & penggunaan dana bantuan; membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku; lembaga/organisasi yg mendapatkan bantuan dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi, berupa pengembalian seluruh bantuan. Penyetoran Sisa Dana apabila terdapat Sisa; KONTRAK/AKAD KERJASAMA

  9. PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN & P E L A P O R A N BANSOS (Block Grant)

  10. PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH MENERIMA BANTUAN • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak/Proposal dan memperhatikan ketentuan peraturan keuangan; • Bukti-bukti pengeluaran dibuat sesuai ketentuan yang berlaku; • Dalam pelaksanaannya memerhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; • Apabila terdapat sisa dana agar disetorkan ke kas negara dengan menggunakan kode satker pemberi bantuan dan mengirimkan bukti setoran ke pemberi bantuan; • Bukti-bukti pengeluaran dibukukan dan diarsipkan dengan rapi dan baik; • Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik kepada pemberi bantuan;

  11. KOMPONEN PEMBIAYAAN • Pengadaan barang/jasa; • Bahan Pustaka; • Peralatan Lab; • Peralatan Ruang Kelas • Furniture; • Peralatan pendukung (AC, generator listrik, dll) • Pekerjaan Sipil : renovasi Ruang Kelas atau Lab. Atau perbaikan bangunan (atap, lantai partisi) tanpa merubah luas lantai; • Pengembangan Staf Non Gelar dalam negeri : Pelatihan di luar institusi : Biaya hidup bulanan, atau harian dan perjalanan dinas PP, dan biaya pelatihan; • Pengembangan Program : Pengembangan sistem informasi dan pangkalan data, Lokakarya internal utk pelatihan manajemen, pengembangan kurikulum dan sejenisnya

  12. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN (1/3)

  13. HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN (2/3) • Ketentuan penggunaan Meterai adalah sebagai berikut : • Pembayaran di bawah Rp.250.000,-, menggunakan kuitansi tanpa bermeterai; • Pembayaran di atas Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- kuitansi bermeterai Rp.3.000,- • Pembayaran di atas Rp.1.000.000,- kuitansi bermeterai Rp.6.000,-

  14. HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN (3/3) • Setiap pembayaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi memperhatikan hal-hal berikut : • Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). • Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dilengkapi dengan Faktur Pembelian apabila jenis barangnya lebih dari satu misalnya ATK. • Surat Perintah Kerja digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

  15. BUKTI-BUKTI PENGELUARAN • BELANJA HONOR: • Kuitansiatau • Daftarpenerima honor • BELANJA BARANG • Pengadaan ATK, dll • Belanjasewa/jasa • PerjalananDinas • Surattugas • SPPD • KUITANSI/TIKET • RINCIAN BIAYA • BELANJA MODAL • (Kuitansi/Faktur, SPK/Kontrak) (Kuitansi/Faktur, SPK/Kontrak)

  16. CONTOH KUITANSI

  17. CONTOH DAFTAR PENERIMA HONOR PPK/PJK ttd Achmad BP/BPP ttd Tahir

  18. CONTOH RINCIAN PERJALANAN DINAS

  19. Contoh format SPPD (halaman depan) KEMENTERIAN/LEMBAGA …………………………………………………………...

  20. Contoh format SPPD (halaman belakang)

  21. DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangandibawahini: Nama: NIP.: Jabatan: BerdasarkanSuratPerintahPerjalananDinas (SPPD) tanggal …… No……., denganinikamimenyatakandengansesungguhnyabahwa : 1. Biayatransporpegawaidan/ataubiayapenginapandibawahini yang tidakdapatdiperolehbukti-buktipengeluaran, meliputi : 2. Jumlahuangtersebutpadaangka 1 diatasbenar-benardikeluarkanuntukpelaksanaanperjalanandinasdimaksuddanapabiladikemudianhariterdapatkelebihanataspembayaran, kamibersediauntukmenyetorkankelebihantersebutkeKas Negara. Demikianpernyataaninikamibuatdengansebenarnya, untukdipergunakansebagaimanamestinya. …… tgl. ………………………. PEGAWAI YG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS (………………………..) MENGETAHUI /MENYETUJUI: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (………………………..)

  22. KETENTUAN PERPAJAKAN (1/4) • PPh Pasal 21 (dari bruto) : • Honor untuk PNS : • Golongan IV = 15% • Golongan III = 5 % • Golongan I dan II = 0% • Honor untuk Non PNS (peserta kegiatan, workshop, rapat dll) • Punya NPWP = 5% • Tidak Punya NPWP = 6% • PPh Pasal 22 • Pengadaanbarang 1,5% x DPP;

  23. KETENTUAN PERPAJAKAN (2/4) PPh Pasal 23 :

  24. KETENTUAN PERPAJAKAN (3/4) PPh Pasal 23 :

  25. KETENTUAN PERPAJAKAN (4/4) • PPh Pasal 4 ayat (2): • Jasa konstruksi (konsultan perencana dan pengawas) = 4% • Sewa Gedung = 10%, • PPN 10%: • Pengadaan Barang/Jasa; • Jasa konsultan; • Jasa Sewa

  26. PENYETORAN SISA ANGGARAN

  27. SSBP 023 003 673474 10-06-2387 2387-04686 01-51 572113

  28. SSBP

  29. PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

  30. PEMBUKUAN

  31. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKUAN (1/2)

  32. CONTOH PEMBUKUAN (1/4) HALAMAN MUKA Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2011 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

  33. CONTOH PEMBUKUAN (2/4) Halaman ISI Bulan Maret 2011 Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2011 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

  34. CONTOH PEMBUKUAN (3/4) Bulan April 2011 Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2011 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

  35. CONTOH BUKU PAJAK (4/4) Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2011 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

  36. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN

  37. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA htpp://simkeu.depdiknas.go.id Help desk SIMKeu : 021-500 005 ext.4 Email : faisal.syahrul@kemdiknas.go.id

More Related