1 / 48

DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI (PHK-I) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI -KEMDIKNAS HOTEL MERCURE, ANCOL-JAKA

PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI (PHK-I). FAISAL SYAHRUL Biro Keuangan , Sekretariat jenderal kEM diknas. DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI (PHK-I) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI -KEMDIKNAS HOTEL MERCURE, ANCOL-JAKARTA TANGGAL 13 - 20 AGUSTUS 2010.

Thomas
Download Presentation

DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI (PHK-I) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI -KEMDIKNAS HOTEL MERCURE, ANCOL-JAKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI (PHK-I) FAISAL SYAHRUL Biro Keuangan, SekretariatjenderalkEMdiknas DISAMPAIKAN PADA PELATIHANPROGRAM HIBAH KOMPETISI (PHK-I) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI-KEMDIKNAS HOTEL MERCURE, ANCOL-JAKARTA TANGGAL 13 - 20 AGUSTUS 2010 BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

  2. PENGELOLAAN ANGGARAN

  3. POKOK BAHASAN (MATERI)

  4. ANGGARAN KEMENDIKNAS PER JENIS KEWENANGAN TAHUN ANGGARAN 2010 dalam ribuan rupiah APBN-P = Rp.63.438.179.335.000,-

  5. ANGGARAN KEMENDIKNAS PER JENIS PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2010 dalam ribuan rupiah DITJEN DIKTI : Rp.19.560.827.272 (35,46%)

  6. LHP BPK-RI (DANA HIBAH/BANSOS) 1/2

  7. LHP BPK-RI (DANA HIBAH/BANSOS) 2/2

  8. PENYALURAN BANSOS (Block Grant/Hibah)

  9. Penyaluranbansos(block grant) BANSOS(Block Grant) diserahkan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan/ lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan bahkan ada yang lembaga pemerintah. Penyaluran dalam bentuk : Tunai/cash = 57 (menghasilkan Aset Tetap) Barang (buku, alat edukasi atau peraga)

  10. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYALURAN BANSOS (BLOCK GRANT) PENYUSUNAN BUKU PANDUAN : Persyaratan, Proposal,Mekanisme & Tata Cara Penyaluran, pelaksanaandan pelaporan PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BLOCK GRANT : Seleksi dan Penetapan, Penandatangan kontrak/Akad Kerjasama; PENYALURAN BLOCK GRANT : SPP, SPM & SP2D memperhatikan identitas penerima

  11. PENETAPAN LEMBAGA/ORMASY PENERIMA BANTUAN Seleksi/Penilaian Proposal, denganpersyaratanmemiliki: Mengajukanpermohonan. AkteNotarisdan/atausuratkeputusan/izinoperasional; No.Rek. bank atasnamalembaga/organisasiybs; NPWP atasnamalembaga/organisasiybs; Rencana program kegiatandanrencanaanggaran yang diperlukan yang dituangkandalam proposal; Persyaratanlainnya PenetapanolehDirjenberdasarkanrekomendasi Tim Penilai

  12. Identitas Para Pihak (No.Rek., NPWP, dll); Nilai Bantuan dan cara Pembayaran: Ketentuan Perpajakan; Waktu Pekerjaan; Pelaksanaan dan Pelaporan; Hak dan kewajiban, serta sanksi: lembaga/organisasi yang mengajukan permohonan bantuan serta memenuhi persyaratan adminisi dan penilaian teknis berhak mendapatkan dana bantuan; lembaga/organisasi yang mendapatkan bantuan berkewajiban : menggunakan dana bantuan sesuai Proposal/Kontak; menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan & penggunaan dana bantuan; membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku; lembaga/organisasi yg mendapatkan bantuan dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi, berupa pengembalian seluruh bantuan .. Penyetoran Sisa Dana apabila terdapat Sisa; KONTRAK/AKAD KERJASAMA

  13. PROSES PENCAIARAN ANGGARAN KANTOR/SATKER BAGIAN PENERBITAN SPM KPPN • PELAKSANAAN KEGIATAN/PEMBUATAN KOMITMEN • PEMBAYARAN GAJI/LEMBUR • SPK/KONTRAK DILENGKAPI : • BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN/BARANG • BA SERAH TERIMA • BUKTI-BUKTI TAGIHAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN SPP PENGUJIAN SPM BESERTA LAMPIRANNYA Ok TIDAK SESUAI PENGEMBALIAN SPP 3 K P P N Ok PENGUJIAN SPP BESERTA LAMPIRANNYA 7 PENERBITAN SP2D TIDAK SESUAI PENGEMBALIAN SPP 2 Ok 4 1 PEMBUATAN SPM DENGAN APLIKASI KOMPUTER 8 ATASAN LANGSUNG/ PJBT.PEMBUAT KOMITMEN/BENDAHARA MENGAJUKAN SPP UP/TUP/GU/NIHIL/LS KE PENERBIT SPM 5 TRANSPER KE REKNING 6 CETAK DAN Backup data SPM PENGAJUAN SPM BENDAHARA KANTOR/SATKER ATAU PIHAK KETIGA 9

  14. SYARAT-SYARAT SPP-LS UNTUK BANTUAN SOSIAL/BLOCKGRANT • SPP-LS : • Surat Keputusanmengenai penetapan penerima bantuan • Kontrak/Akad Kerjasama; • Kuitansi ; • Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan; • Berita Acara Penyelesaian/Prestasi Pekerjaan; • Berita Acara Pembayaran; • Berita Acara Serah terima Pekerjaan; • Daftar Nominatif Penerima Bantuan (apabila dibayarkan secara kolektif)

  15. CONTOH FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENERIMA BANTUAN

  16. PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN & P E L A P O R A N BANSOS (Block Grant)

  17. PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH MENERIMA BANTUAN • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak/Proposal dan memperhatikan ketentuan peraturan keuangan; • Bukti-bukti pengeluaran dibuat sesuai ketentuan yang berlaku; • Dalam pelaksanaannya memerhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; • Apabila terdapat sisa dana agar disetorkan ke kas negara dengan menggunakan kode satker pemberi bantuan dan mengirimkan bukti setoran ke pemberi bantuan; • Bukti-bukti pengeluaran dibukukan dan diarsipkan dengan rapi dan baik; • Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik kepada pemberi bantuan;

  18. MEKANISME BELANJA (1/2)

  19. MEKANISME BELANJA (2/2) Prakualifikasi • Media Pengumuman • UntukPengadaanKonsultandgnNilai s/d 200 Juta • Media Cetak • Media Elektronika yang jangkauannyaterbatas • UntukPengadaanKonsultandgnNilai > 200 Juta • Media Cetak yang jangkauannyaNasional Lulus PK : Daftar Pendek 5 s.d. 7 rekanan Kurang dari 5 = PK ulang Setelah diulang = 2 – 4 rekanan lanjut Telah diulang hanya 1 yg MS = PL

  20. HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN Setiap pembayaran dalam pengadaan/pekerjaan/ pemborong memperhatikan hal-hal berikut : Pambayaran sampai dengan Rp.500.000,-, menggunakan kuitansi bermeterai secukupnya; Pambayaran di atas Rp.500.000,- s.d. Rp.1.000.000,- kuitansi bermeterai secukupnya (beban PPN + PPh); Pambayaran di atas Rp.1.000.000,- s.d. Rp.5.000.000,- : kuitansi bermeterai dilengkapi dgn Faktur Pembelian (beban PPN + PPh); Pembayaran di atas Rp.5.000.000,- menggunakan kuitansi bermeterai dilengkapi dengan Faktur Pembelian dan SPK (beban PPN+PPh);

  21. BUKTI-BUKTI PENGELUARAN • BELANJA HONOR: • Kuitansiatau • Daftarpenerima honor • BELANJA BARANG • Pengadaan ATK, dll • Belanjasewa/jasa • PerjalananDinas • Surattugas • SPPD • KUITANSI/TIKET • RINCIAN BIAYA • BELANJA MODAL • (Kuitansi/Faktur, SPK/Kontrak) (Kuitansi/Faktur, SPK/Kontrak)

  22. CONTOH KUITANSI

  23. CONTOH DAFTAR PENERIMA HONOR PPK/PJK ttd Achmad BP/BPP ttd Tahir

  24. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UANG HARIAN LUMP SUM • Menurut jumlah hari • Meliputi Uang Makan, Uang Harian, dan • Tranport Lokal BIAYA TRANSPORT PEGAWAI AT COST 1. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan sampaitempat tujuan pergi pulang. 2. pengeluaran retribusi dalam rangka keberangkatan/ kepulangan di terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan. BIAYA PENGINAPAN AT COST 1. Menginap di hotel 2. Menginap di tempat lain bila tidak ada hotel

  25. BUKTI PENGELUARAN PERJALANAN DINAS • Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai adalah : • Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun / bandara / pelabuhan pergi pulang; • Tiket transportasi dari terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang; • Tiket pesawat dilampiri boarding pass, airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus; • Bukti pembayaran moda transportasi lainnya • Dalam hal untuk a, b,dan d sulitdantidakdapatdiperoleh pejabat/pegawaiyang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yg dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui PPK, disertai Pernyataantanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud • Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan adalah • kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan • oleh hotel tempat menginap. • Dalam hal di tempat menginap lainnyatidak dapat mengeluarkan kwitansi, pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil disertai pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sbgi pengganti bukti pengeluaran dimaksud yg disetujui PPK • PPK menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

  26. CONTOH RINCIAN PERJALANAN DINAS

  27. Contoh format SPPD (halaman depan) KEMENTERIAN/LEMBAGA …………………………………………………………...

  28. Contoh format SPPD (halaman belakang)

  29. DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangandibawahini: Nama: NIP.: Jabatan: BerdasarkanSuratPerintahPerjalananDinas (SPPD) tanggal …… No……., denganinikamimenyatakandengansesungguhnyabahwa : 1. Biayatransporpegawaidan/ataubiayapenginapandibawahini yang tidakdapatdiperolehbukti-buktipengeluaran, meliputi : 2. Jumlahuangtersebutpadaangka 1 diatasbenar-benardikeluarkanuntukpelaksanaanperjalanandinasdimaksuddanapabiladikemudianhariterdapatkelebihanataspembayaran, kamibersediauntukmenyetorkankelebihantersebutkeKas Negara. Demikianpernyataaninikamibuatdengansebenarnya, untukdipergunakansebagaimanamestinya. …… tgl. ………………………. PEGAWAI YG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS (………………………..) MENGETAHUI /MENYETUJUI: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (………………………..)

  30. KETENTUAN PERPAJAKAN • PPh Pasal 21: • PNS Punya NPWP 15% dari bruto • PNS tdk Punya NPWP 18% dari bruto • Non PNS Punya NPWP 5% dari bruto • Non PNS tdk Punya NPWP 6% dari bruto • Pasal 22 • Pengadaanbarang 1,5% x DPP; • konsumsi Rmh makan = 1,5% • Pasal 23: • Semua jasa konsultan 2%, kecuali untuk konsultan perencana dan pengawas 4% • Sewa komputer = 2%, Gedung = 10%, kendaraan=1,5% • Konsumsi : Akom hotel = 2% • PPN 10%: • Pengadaan Barang/Jasa; • Jasa konsultan; • Jasa Sewa Konsultan individu

  31. PENYETORAN SISA ANGGARAN

  32. SSBP 023 003 673474 10-06-2387 2387-04686 01-51 572113

  33. SSBP

  34. PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

  35. PEMBUKUAN

  36. YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN

  37. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKUAN (1/2)

  38. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKUAN (2/2)

  39. CONTOH PEMBUKUAN (1/4) HALAMAN MUKA Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2010 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

  40. CONTOH PEMBUKUAN (2/4) Halaman ISI Bulan Mei 2010 Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2010 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

  41. CONTOH PEMBUKUAN (3/4) Bulan Juni 2010 Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2010 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

  42. CONTOH BUKU PAJAK (4/4) Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2010 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

  43. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN

  44. BelanjaBarang (Block Grant) yang pengadaannyaolehSatker : Apabilabelumdiserahkankepihak ke-3 dicatatsebagaipersediaan, & apabiladiserahkanbuatkan BAST ? Apabiladigunakanolehsatkerdekon/TP danbelumdihibahkandicatatsebagaiasetDepdiknas (52/53/57) UngkapkandalamCaLK. Bansos (Block Grant  Tunai), menghasilkanAsetTetap: Apabiladigunakan/dikuasaiolehPemdadanbelumdihibahkandicatatsebagaiasetDepdiknasdansebaliknyaapabilatelahdihibahkandicatatsebagaiasetPemda; ApabilabansosdalambentuktunaikelembagaswastacukupdijelaskandalamCaLK Pencatatandalamlk

  45. ASET TETAP DALAM PELAKSANAAN BLOCK GRANT • Semua Aset yang diperoleh dari Dana APBN menjadi barang milik Negara dan dapat dihibahkan kepada Daerah. • Aset yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. • Aset yang tidak dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan/Penugasan wewenang.

  46. ASET TETAP DIHIBAHKAN TIDAK DIHIBAHKAN Berita Acara Hibah yang disetujui Pengelola Barang Dibukukan dalam Neraca K/L Dibukukan dalam Neraca PEMDA PEMBUKUAN ASET TETAP

  47. Persyaratan dan Tata Cara Hibah • BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) • Status BMN yang akan dihibahkan kepada daerah harus jelas • BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh K/L kepada Menkeu c.q Dirjen Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan

  48. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA htpp://simkeu.depdiknas.go.id Help desk SIMKeu : 021-500 005 ext.4 Email : fsyahrul@yahoo.com

More Related