Perlakuan Pajak atas Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHK-I)

1. PerlakuanPajakatas Program HibahKompetisi BerbasisInstitusi (PHK-I)

2. DasarHukum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

3. SubjekPajakDalamNegeri Badan yang didirikanataubertempatkedudukandi Indonesia, kecuali unit tertentudaribadanpemerintah yang memenuhikriteria: pembentukannyaberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan; pembiayaannyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah; penerimaannyadimasukkandalamanggaranPemerintahPusatatauPemerintah Daerah; dan pembukuannyadiperiksaolehaparatpengawasanfungsionalnegara; PASAL 2 ANGKA (3) HURUF b

4. Penghasilan Setiaptambahankemampuanekonomis yang diterimaataudiperolehWajibPajak, baik yang berasaldari Indonesia maupundariluar Indonesia, yang dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanWajibPajak yang bersangkutan, dengannamadandalambentukapa pun, termasukhadiahdariundianataupekerjaanataukegiatan, danpenghargaan PASAL 4 ANGKA (1 ) HURUF b

5. hibah/bantuan PMK No. 245/PMK.03/2008 tentangBadan-badandanorangpribadi yang menjalankanusahamikrodankecil yang menerimanhartahibah, bantuan, atausumbangan yang tidaktermasuksebagaiobjekpajakpenghasilan Pasal 1 huruf c menyebutkanbahwaHartahibah, bantuanatausumbangan yang diterimaolehbadanpendidikandikecualikansebagaiobjekPajakPenghasilan Pasal 2 angka (3) menyebutkanbahwaBadanpendidikansebagaimanadimaksuddalamPasal 1 huruf c adalahbadanpendidikan yang kegiatannyasemata-matamenyelenggarakanpendidikan yang tidakmencarikeuntungan Pasal 3 angka (1) menyebutkanbahwaketentuanpengecualianhartahibah, bantuanatausumbangandariobjekPajakPenghasilansebagaimanadimaksudpadapasal 1 berlakuapabilapihakpemberihibah, bantuanatausumbangantidakmempunyaihubunganusaha, pekerjaan, kepemilikanataupenguasaandenganpenerimahibah, bantuan, atausumbangan.

6. Pasal 23 Ataspenghasilantersebutdibawahinidengannamadandalambentukapa pun yang dibayarkan, disediakanuntukdibayarkan, atautelahjatuh tempo pembayarannyaolehbadanpemerintah, subjekpajakbadandalamnegeri, penyelenggarakegiatan, bentukusahatetap, atauperwakilanperusahaanluarnegerilainnyakepadaWajibPajakdalamnegeriataubentukusahatetap, dipotongpajakolehpihak yang wajibmembayarkan: Sebesar 15% (lima belaspersen) darijumlahbrutoatas: dividensebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) huruf g; bungasebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) huruf f; royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dansejenisnyaselain yang telahdipotongPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalamPasal 21 ayat (1) huruf e; PASAL 23 ANGKA (1) HURUF a

7. KEP-395/PJ./2001 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN PASAL 1 HURUF b DISEBUTKAN BAHWA HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN ADALAH HADIAH ATAU PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN MELALUI SUATU PERLOMBAAN ATAU ADU KETANGKASAN PASAL 2 ANGKA (2) HURUF C DISEBUTKAN BAHWA DALAM HAL PENERIMA PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TERMASUK BUT DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN SEBESAR 15% DARI JUMLAH BRUTO

8. PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI (PHK-I)

9. PHK-I

10. TerhutangPPhPasal 23 AtasPenghargaan sebesar 15% Dari JumlahBruto

11. PemotonganPPhPasal 23 dapatdikreditkandalampelaporan SPT TahunanBadan

12. TERIMA KASIH