Oleh : ALI MOECHSON, S.Sos, M.Pd Widyaiswara Badan Diklat Prov.Jawa Tengah

1. E T I K A ORGANISASI PEMERINTAH BAHAN AJAR DIKLAT PRAJABATAN Oleh : ALI MOECHSON, S.Sos, M.Pd Widyaiswara Badan Diklat Prov.Jawa Tengah

2. TUGAS BIROKRASI/PNS Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian : Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata,menyelenggara kan tugas negara, menyelenggarakan tugas pemerin tahan, dan menyelenggarakan tugas pembangunan. Pegawai Negeri terdiri dari Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil.

3. ERA GLOBAL interaksi pergaulan masy dg masy lain dan lingkungannya cenderung semakin bebas, leluasa dan terbuka Bukan berarti bebas tidak ada batasan norma & aturan Hak2 asasi tetap harus dihormati, siapapun yang melanggar aturan/ batasan hak azasi, akan berhadapan dg sanksi hukum atas tuntutan orang yg merasa dirugikan hak asasinya. Dlm kehidupan se-hari2 setiap anggota masy akan berhadapan dg batasan nilai2 normatif Nilai2 Normatif : ETIKA

4. PENGERTIAN ETIKA,MORAL, ETOS DAN ETIKET ETIKA - Asal kata : Yunani kuno etos (tunggal) & ta etha (jamak) = Adat istiadat Perancis Etiquette (Ind.Etiket) :Kebiasaan/cara bergaulperilaku yg baik. Etika berkaitan dg adat /kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan/ masy tertentu. Kebiasaan ini dianut & bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Etika juga kemudian menjadi bidang studi filsafat/ ilmu tentang adat/kebi asaan, khususnya ketika seorang filsuf kuno Yunani Aristoteles,382- 322 SM, memakai kata ini u/ memaksudkan filsafat moral. Etika lebih merupakan pola perilaku/kebiasaan yang baik & dapat diteri – Ma oleh lingkungan pergulan seseorang/sesuatu organisasi tertentu.

5. MORALITAS/MORAL Moral / Morale (Inggris) : semangat, dorongan batin dalam Diri seseorang untuk melakukan sesuatu. • Moral : Bhs.Latin • MOS (mores) : • Cara hidup/ • kebiasaan. Moralitas, cenderung lebih merujuk pada nilai2 yg “diyakini” sebagai sesuatu yg baik/ buruk, yang patut/ tidak patut dilakukan dan menjadi semangat dalam dlm diri seseorang / organisasi u/ melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral, mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia, dapat melatar belakangi etika seseorang / sesuatu organisasi tertentu.

6. Tingkat moralitas dipengaruhioleh : Karakter Individu Latar Belakang Budaya Pendi dikan Penga laman

7. ETOS • Kata yang mirip dengan etika dan sering diguna kan dalam komunikasi sehari-hari adalah etos. b. Pemakaian kata etos, misalnya tampak pada kombi- nasi etos kerja, etos profesi, dan sebagainya. • Etos adalah suatu kata yang tampaknya telah diterima dalam bahasa Indonesia. d. Etos,(bhs. Inggris ethos) berarti ciri-ciri atau sikap dari individu, masyarakat, atau budaya terhadap kegiatan tertentu.

8. Apabila ada istilah etos kerja, maka ini dimaksudkan sebagai ciri-ciri atau sikap seseorang / sekelompok orang thd kerja. e. Dalam etos kerja terkandung nilai-nilai positif dari pribadi / kelompok yang melaksanakan kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas, transparansi, dan sebagainya. f. Etos dipandang sebagai semangat & sikap batin tetap seseorang / sekelompok orang terhadap kegiatan tertentu yang di dalamnya termuat nilai-nilai moral tertentu (Magnis Suseno 1992: 120).

9. ETIKET • Kata lain yang juga mirip dengan Etika : Etiket . Etiket (bhs.Inggris) etiquette yang berarti aturan untuk hubungan formal atau sopan santun. b. Pemakaian kata etiket, misalnya tampak pada kombinasi etiket pergaulan, etiket makan, dsb. c. Etiket tidak sama dengan etika, meskipun ada kaitannya. Kaitan antara etiket dan etika : sama-sama mengacu pada norma atau aturan.

10. d. Etika mengacu pada norma moral sedangkan etiket mengacu pada norma kelaziman. Kita tidak bisa memastikan bahwa orang memiliki etiket akan secara otomatis menunjukkan perilaku etis. Misalnya, kita tidak jarang melihat orang yang tampaknya sopan ternyata ia seorang penipu. e. Etiket menunjukkan cara (yg dianggap tepat atau diterima) suatu tindakan harus dilakukan dlm suatu kalangan tertentu. Misalnya, dalam budaya Jawa menyampaikan suatu benda dg tangan kiri dianggap melanggar etiket.

11. f.Sebaliknya, etika berkaitan dg apakah suatu tinda kan boleh dilakukan atau tidak. Di sini etika memberi norma moral pada tindakan itu. Jangan mencontek, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan korup merupakan norma-norma moral. g. Etiket hanya berlaku ketika ada orang / pihak lain yg menyaksikan suatu tindakan. Mis ; dalam etiket pergaulan antara lain dikehendaki agar orang mengenakan jenis busana yg sesuai dengan situasi. Seseorang dianggap tidak sesuai dengan etiket apabila ia mengenakan busana santai(casual) pada acara formal.

12. h. Etiket lebih bersifat relatif. Etiket sangat tergantung pada persepsi kalang an / budaya yg memberlakukan etiket. Di desa /kota kecil, misalnya,adalah tidak sopan bagi wanita pulang larut malam. Berbeda dengan di kota besar, pulang larut malam masih di ang gap wajar karena ada beberapa pekerjaan di kota besar yang memung kinkan wanita pulang larut malam. i. Sebaliknya, etika lebih bersifat universal. Larangan-larangan korup,mencuri, mencontek, dan sebagainya berlaku pada semua kalangan dan budaya.

13. Menjaga Kredibilitas Kewibawaan yang tinggi Etika Moralitas yg tinggi dlm jalankan tugas Pemerintah & aparaturnya Akan dihormati dan dipercaya masy Akan mendapat penghor matanyg tinggi dari ma - syarakat yang dilayani Pemerintah & aparaturnya yg diper caya masyarakat,akan dpt menum buhkan Iklim keterbukaan,partisipasi aktif masy & terwujudnya pemberda yaan Mendorong pemenuhan thd tuntutan aspirasi glo bal & Kepentingan masy yg dilayani Kepemerintahan yg baik/ Good Governance

14. setiap individu PNS perlu memiliki, memahami dan mempraktekkan secara konsisten etika & moralitas dalam pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kpd masyarakat.

15. PRINSIP PRINSIP ETIKA 1. KEINDAHAN ( beauty ) 2. PERSAMAAN ( equality ) 3. KEBAIKAN ( goodness ) 4. KEADILAN ( justice ) 5. KEBEBASAN ( liberty ) 6. KEBENARAN ( truth )

16. CITA – CITA LUHUR BANGSA TERBENTUKNYA NEGARA NKRI ADALAH : • Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdasakan kehidupan bangsa • Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial SEJAUH MANA SUDAH TERWUJUD ?

17. Sejak terjadinya krisis multi dimensional, terjadi gejolak, antara lain : • Konflik sosial yang berkepanjangan ; • Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dlm pergaul • an sosial ; • Melemahnya kejujuran dan sikap amanah dlm kehidupan • berbangsa ; • Pengabaian thd ketentuan hukum dan peraturan, dsb . • yg disebabkan o/ faktor intern/dalam negeri • maupun faktor ekstern/ luar negeri • sehingga muncul ancaman yg serius thd persatuan dan kesatuan bangsa,kemunduran dalam pelaks etika kehidupan berbangsa.

18. ETIKA DALAM PEMERINTAHAN Diatur dg peraturan Perundang2 an 1.Pola Sikap & Perilaku ; 2.Hub,antar manusia dlm organisasi 3.Hub. dg Pihak Luar organisasi Budaya & etika kerja Perlu terus dikembangkan Pemerintah Pusat/Daerah dst Tujuan : mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Dlm sistem pemerintahan Demokratis berlaku norma : “ dari, oleh dan untuk rakyat” Etika Kerja aparatur , selalu mengikutsertakan rakyat & berorientasi pada aspirasi & kepentingan rakyat, dengan menjunjung tinggi nilai2 Transparansi,Keterbukaan & akuntabilitas, diwujudkan dlm etika pergaulan antara Pemerintah dan rakyat

19. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tercermin dalam ketetapan UU No. 28/2000, ttg Penyelenggaraan Negara Yang bebas KKN (paradigma Kepemerintahan Yang Baik,asas-asas umum pemerintahan) meliputi : 1. Kepastian hukum, 2. Tertib penyelenggaraan negara, 3. kepentingan umum, 4. Keterbukaan, 5. proporsionalitas, 6. profesionalitas, 7. akuntabilitas.

20. Kewajiban PNS (UU No. 43 Tahun 2000) : Setia dan taat pd Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,dalam NKRI. Melaksanakan tugas penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Menyimpan rahasia jabatan. PP No. 21 Th 1975 ttg Sumpah dan Janji. PP No. 30 Th 1980, 26 butir kewajiban dan 18 butir larangan bagi PNS. PNS yg secara non kedinasan tergabung dlm KORPRI, memiliki kode etik PANCA PRASETYA KORPRI. ETIKA PNS

21. Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PP.30 Tahun 1980- 26 butir kewajiban,UU no.43/2000): 18 BUTIR LARANGAN yang tidak boleh dilanggar oleh setiap PNS :

22. KODE ETIK PNS Etika dalam bernegara : Etika dalam berorganisasi: Etika dalam bermasyarakat: Etika terhadap diri sendiri Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:

23. POKOK - POKOK KODE ETIK PNS • Hubungan PNS dg tuhan YME • 2. Hubungan PNS dg negara • 3. Hubungan PNS dg pemerintah • 4. Hubungan PNS dg organisasi • 5. Hubungan PNS dg masyarakat • 6. Hubungan PNS dg diri sendiri

24. MENINGKATKAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH Arti dan pentingnya standar Etika Organisasi Pemerintah : Fakta : Organisasi Pemerintah umumnya dirancang sbg sistem birokra si yg besar & beorientasi pd aturan2 hukum & per - undang2an, prosedur yg baku shg dlm interaksinya dg masy cenderung kaku rumit,lamban, bahkan korup. perlu perubahan : Mengapa perlu perubahan ? 1.Sistem dalam pemerintah tidak efektif membentuk kompetensi dan kualitas SDM ; 2. Sistem pemerintah cenderung membentuk para birokrat kurang res ponsif, lamban, status quo, korup, dll. Apanya yg perlu diubah ? Sistemnya, apa manusianya.

25. SEKIAN, TERIMAKASIH SELAMAT BERTUGAS SEMOGA SUKSES WASSALAMU ‘ALAIKUM Wr.Wb.