1 / 65

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22. Perbedaan Antara Pemungutan dan Pemotongan. Pemotongan : (yang dipotong merupakan penghasilan bagi penerima ) Menunjuk pada objek yang dikenakan pemotongan Mengurangi kas yang diterima oleh penerima penghasilan

oswald
Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

  2. Perbedaan Antara Pemungutan dan Pemotongan • Pemotongan: (yang dipotongmerupakanpenghasilanbagipenerima) • Menunjukpadaobjek yang dikenakanpemotongan • Mengurangikas yang diterimaolehpenerimapenghasilan • Pemungutan:(yang dipungutbukanmerupakanpenghasilanbagipenerima) • Menunjukpadapotensi yang terkandungdalamtransaksitersebut • Dapatmenambahpembayaranbagipihak yang bertransaksi

  3. Pemungut PPh Pasal 22 Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

  4. Pemungut PPh Pasal 22 • BUMN (PT Pertamina, PT PLN, PT PGAS, PT Telkom, PT Garuda, PT Pembangunan Perum, PT WIKA, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel; dan bank-bank BUMN • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak • Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor • Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. • Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

  5. Tarif PPh 22 Atas Impor PPH 22 IMPOR = TARIF X NILAI IMPOR

  6. DPP PPh Pasal 22 Impor adalah Nilai Impor Nilai impor terdiri dari: Cost XX Insurance XX Freight XX Bea Masuk XX Bea Masuk tambahan XX

  7. Atas pembelian barang dipungut pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran. Misal: Pemkot Surabaya membeli alat elektronik dari Toko Sinar Jaya TarifPPh 22 atas Pembeliandengan Dana APBN/APBD

  8. Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi

  9. Tarif PPh 22 untuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor • Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor, dikenai 0,45% dari dasar pengenaan PPN

  10. Tarif PPh 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas

  11. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% dari harga pembelian (exclude PPN) Tarif PPh 22

  12. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, wajib memungut PPh 22 dengan tarif 5% dari harga jual (exclude PPN dan PPnBM) Tarif PPh 22

  13. Barang yang tergolong sangat mewah pesawat udara pribadi dengan harga jual > Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual > Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya > Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) DAN luas bangunan > 500 m2 (empat ratus meter persegi);

  14. Barang yang tergolong sangat mewah • apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya > Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau  luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); • kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle  (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual > Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) DAN dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

  15. Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia; barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

  16. Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 • peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; • barang pindahan; • barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan; • barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; • persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; • barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; • vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

  17. Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 • buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; • kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; • pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; • kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; • peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau • barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

  18. Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 • Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan: • Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; • Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos. • Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);g.Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;h.Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

  19. Pemungutan PPh Pasal 22 Untuk Barang Mewah Pemungut Pajak  wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM Pajak Penghasilan Pasal 22 di atas dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tcrgolong sangat mewah.

  20. Kendaraan Bermotor Roda EmpatHarga Jual > Rp 5 M; Silinder > 3.000 cc • Pengangkutan orang kurang dari 10 orang • Berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus

  21. SAAT TERHUTANG DAN PELUNASAN PPh PASAL 22 • Atas import pada saat pembayaran Bea Masuk • Atas pembelian barang oleh Bendaharawan pada saat pembayaran barang • Atas penjualan semen, kertas, dll pada saat penjualan • Atas penjualan Pertamina sebelum DO ditebus oleh penyalur/agen • Atas penjualan barang mewah, pada saat penjualan

  22. Wajib Pajak tanpa NPWP • Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

  23. Sifat Pemungutan PPh Pasal 22 • Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. • Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada: • penyalur/agen bersifat final; • selain penyalur/agen bersifat tidak final.

  24. C0NTOH - CONTOH PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PPh Psl 22 • PT. TANAH MERDEKA MENGIMPOR 10 PARTY BARANG, DENGAN • NILAI CIF US$ 500.000. BEA MASUK 40%, BMT 10%. • PT TANAH MERDEKA TERDAFTAR DAN MEMILIKI API. MISALKAN • KURS MENURUT KEP MENKEU PADA WAKTU PELUNASAN • PAJAK DALAM RANGKA IMPOR Rp 9.300. PER 1 US $. • PERHITUNGAN : • - NILAI DASAR UNTUK PERHITUNGAN BEA MASUK ADALAH • US $ 500.000. x Rp 9.300. = Rp 4.650.000.000. • - BEA MASUK 40% x Rp 4.650.000.000. = Rp 1.860.000.000. • - B M T 10% x Rp 4.650.000.000. = Rp 465.000.000. • DASAR PERHITUNGAN PAJAK (NILAI IMPOR) Rp 6.975.000.000. • PPh Psl 22 DISETOR SENDIRI OLEH IMPORTIR ADALAH : • 2,5% x Rp 6.975.000.000.= Rp 174.375.000. (KREDIT PAJAK)

  25. DEPARTEMEN DN MEMBELI 100 UNIT KOMPUTER KEPADA PT TEKNOLOGI TINGGI DENGAN HARGA Rp 6.000.000. /UNIT. PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEH BENDAHARAWAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. PERHITUNGAN : Harga 100 UNIT KOMPUTER, 100 x Rp 6.000.000. = Rp 600.000.000. PPh Psl 22 DIPUNGUT Oleh BENDAHARAWAN: 1,5% x Rp 600.000.000. = Rp 9.000.000. PT. SEMEN TIGA RODA MENJUAL 10.000. ZAK SEMEN KEPADA CV PENYALUR DENGAN HARGA Rp 25.000./ZAK. PPh Psl 22 DIPUNGUT OLEH PT SEMEN TIGA RODA : 10.000. x 0,25% x Rp 25.000. = Rp 625.000. PT PERTAMINA BULAN MEI 2009 MENGIRIM 10.000.KILO LITER. BBM PREMIUM KE SPBU CV.TUNAS HARAPAN, DENGAN HARGA PENEBUSAN Rp 3.600./LITER.PPh Psl 22 YG DIPUNGUT PT PERTAMINA ADALAH 10.000. x 1.000. x Rp 3.600. x 0,30% = Rp 108.000.000

  26. BADAN PUSAT STATISTIK MEMBELI ATK (MAP, KERTAS, BOLLPOINT) PADA TOKO RAJIN, SEHARGA Rp 1.700.000. DAN TIDAK ADA PEMBELIAN LAGI UNTUK YANG BERIKUTNYA. TRANSAKSI INI TIDAK DIPUNGUT PPh Psl 22. (KARENA DIBAWAH Rp 2.000.000.) PT. KOPI TUBRUK (INDUSTRI/PENGOLAHAN ) BIJI KOPI UNTUK TUJUAN EKSPOR DAN PENJUALAN DALAM NEGERI, MEMBELI 5 TON BIJI KOPI MENTAH DARI TJIK MAHMUD (PEDAGANG PENGUMPUL) DENGAN HARGA Rp 200.000.000. PERHITUNGAN PPh Psl 22 YANG DIPUNGUT OLEH PT. KOPI TUBRUK KEPADA TUAN TJIK MAHMUD = 0,25% x Rp 200.000.000. = Rp 500.000. (KREDIT PAJAK) BAGI TUAN TJIK MAHMUD.

  27. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

  28. DEFINISI PajakPenghasilan (PPh) Pasal23adalahpajak yang dipotongataspenghasilan yang berasaldari modal, penyerahanjasa, atauhadiahdanpenghargaan, selain yang telahdipotongPPhPasal 21.

  29. PEMOTONG PPh DAN PENERIMA PENGHASILAN • PEMOTONG PPhPasal 23: • badanpemerintah; • Wajib Pajak badan dalam negeri; • penyelenggaraankegiatan; • bentukusahatetap (BUT); • perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; • Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. • PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23 • WP dalamnegeri; • BUT

  30. OBJEK PPh PASAL 23/26 CAPITAL INCOME SERVICE INCOME EMPLOYMENT & ACTIVITY INCOME (OTHER THAN OBJECTS OF PPh 21)

  31. OBJEK PPh PASAL 23/26 • INTEREST REVENUE • DIVIDEND REVENUE • ROYALTY REVENUE • RENT REVENUE CAPITAL INCOME

  32. OBJEK PPh PASAL 23/26 SERVICE INCOME • TECHNICAL • MANAGEMENT • CONSULTING • OTHER SERVICES  12 CATEGORIES

  33. OBJEK PPh PASAL 23/26 • PRIZE • BONUS • AWARD EMPLOYMENT & ACTIVITY INCOME (OTHER THAN OBJECTS OF PPH 21)

  34. OBJEK DAN TARIF • 15% (lima belaspersen) darijumlahbrutoatasdividen, bunga, royalti; hadiahpenghargaan, bonus, dansejenisnyaselain yang telahdipotongPajakPenghasilanPasal 21

  35. OBJEK DAN TARIF 2. 2% (duapersen) darijumlahbrutoatas: • sewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta, kecualisewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta yang telahdikenaiPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (2); dan • imbalansehubungandenganjasateknik, jasamanajemen, jasakonstruksi, jasakonsultan, danjasa lain selainjasa yang telahdipotongPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalamPasal 21.

  36. Jasapenilai (appraisal); Jasaaktuaris; Jasaakuntansi, pembukuan, danatestasilaporankeuangan; Jasaperancang (design); Jasapengeboran (drilling) di bidangpenambanganminyakdan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukanolehbentukusahatetap (BUT); Jasapenunjang di bidangpenambanganmigas; Jasapenambangandanjasapenunjang di bidangpenambanganselainmigas; Jasapenunjang di bidangpenerbangandanbandarudara; Jasapenebanganhutan; Jasapengolahanlimbah; Jasapenyediatenagakerja (outsourcing services) Jasaperantaradan/ataukeagenan; PMK 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain yang dimaksud dalam PPh Pasal 23

  37. BUKAN OBJEK PPh PASAL 23 Pemotonganpajaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) tidakdilakukanatas: • penghasilan yang dibayaratauterutangkepada bank; • sewa yang dibayarkanatauterutangsehubungandengansewagunausahadenganhakopsi; • dividensebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3) huruf f dandividen yang diterimaoleh orang pribadisebagaimanadimaksuddalamPasal • bagianlabasebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat 3 hurufi • sisahasilusahakoperasi yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotanya; • penghasilan yang dibayaratauterutangkepadabadanusahaatasjasakeuangan yang berfungsisebagaipenyalurpinjamandan/ataupembiayaan yang diaturdenganPeraturanMenteriKeuangan

  38. TARIF PPh UNTUK WAJIB PAJAK TANPA NPWP Dalamhalpenerimaimbalantidakmemliliki NPWP, besarnyatarifpemotonganadalahlebihtinggi 100% (seratuspersen) daripadatarif  normal.

  39. ORANG PRIBADI SEBAGAI PEMOTONG PAJAK • Orang pribadisebagaiWajibPajakdalamnegeridapatditunjukolehDirekturJenderalPajakuntukmemotongpajak

  40. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PejabatPembuatAkte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebutadalahCamat, pengacara, dankonsultan, yang melakukanpekerjaanbebas; Orang pribadi yang menjalankanusaha yang menyelenggarakanpembukuan. WajibPajak orang pribadidalamnegeritertentuataspembayaranberupasewa. PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

  41. SAAT TERUTANG • PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. • PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. • SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

  42. PPh PASAL 26 Ataspenghasilantersebut di bawahini, dengannamadandalambentukapa pun, yang dibayarkan, disediakanuntukdibayarkan, atautelahjatuh tempo pembayarannyaolehbadanpemerintah, subjekpajakdalamnegeri, penyelenggarakegiatan, bentukusahatetap, atauperwakilanperusahaanluarnegerilainnyakepadaWajibPajakluarnegeriselainbentukusahatetapdi Indonesia dipotongpajaksebesar 20% (duapuluhpersen) darijumlahbrutoolehpihak yang wajibmembayarkan:

  43. OBJEK PPh PASAL 26 • dividen; • bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; • royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; • imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; • hadiah dan penghargaan; • pensiun dan pembayaran berkala lainnya; • premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau • keuntungan karena pembebasan utang.

  44. OBJEK PPh PASAL 26 • Ataspenghasilandaripenjualanataupengalihanharta di Indonesia, kecuali yang diaturdalamPasal 4 ayat (2), yang diterimaataudiperolehWajibPajakluarnegeriselainbentukusahatetap di Indonesia, danpremiasuransi yang dibayarkankepadaperusahaanasuransiluarnegeridipotongpajak 20% (duapuluhpersen) dariperkiraanpenghasilanneto. • AtaspenghasilandaripenjualanataupengalihansahamsebagaimanadimaksuddalamPasal 18 ayat (3c) dipotongpajaksebesar 20% (duapuluhpersen) dariperkiraanpenghasilanneto.

  45. PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BUT Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

  46. PENGHASILAN KENA PAJAK UNTUK BENTUK USAHA TETAP PKP Rp. 17.500.000.000. PPhtarif 25% Rp. 4.375.000.000 PenghasilansetelahpajakRp. 13.125.000.000 Jika tidak ditanamkan kembali di Indonesia, dikenakan PPhPasal 26 = 20% x Rp. 13.125.000 = Rp. 2.625.000.000 ApabilapenghasilansetelahpajaksebesarRp. 13.125.000.000 tersebutditanamkankembali di Indonesia, ataspenghasilantersebuttidakdipotongPPhpasal 26 sebesar 20%.

More Related