1 / 50

KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN. AGENDA. 1. 2. 3. 4. STRUKTUR ORGANISASI. KEBIJAKAN. RESOLUSI KKI. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019. 01. STRUKTUR ORGANISASI. Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

owenby
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

  2. AGENDA 1 2 3 4 STRUKTUR ORGANISASI KEBIJAKAN RESOLUSI KKI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

  3. 01 STRUKTUR ORGANISASI DitjenKebudayaan KementerianPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia

  4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan

  5. Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan TUGAS: Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. FUNGSI: Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi; pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  6. Sebaran UPT Ditjenbud BPCB BPNB MUSEUM GNI

  7. SDM DITJEN KEBUDAYAAN REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS DITJEN KEBUDAYAAN TAHUN 2018

  8. 02 KEBIJAKAN DitjenKebudayaan KementerianPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia

  9. UNDANG UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

  10. ASAS PEMAJUAN KEBUDAYAAN

  11. TUJUAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN • mengembangkannilai-nilailuhurbudaya bangsa; • memperkaya keragaman budaya; • memperteguh jati diri bangsa; • mencerdaskan kehidupan bangsa; • meningkatkan citra bangsa; • mewujudkan masyarakat madani; • meningkatkan kesejahteraan rakyat; • melestarikan warisan budaya bangsa; dan • mempengaruhiarahperkembanganperadabandunia, sehinggaKebudayaanmenjadihaluanpembangunannasional.

  12. PENGETAHUAN TRADISIONAL ADAT ISTIADAT TRADISI LISAN MANUSKRIP RITUS 10 OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TEKNOLOGI TRADISIONAL PERMAINAN RAKYAT OLAHRAGA TRADISIONAL BAHASA SENI

  13. TUGAS PEMERINTAH PADA EKOSISTEM PENGEMBANGAN PELINDUNGAN PEMANFAATAN PEMBINAAN

  14. PETA KERJA PEMERINTAH TAMAN BUDAYA KEMEN RISTEK DIKTI LIPI GALERI NASIONAL KEMEN DIKBUD BPNB DINAS KEBUDAYAAN PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN DINAS KEBUDAYAAN PELINDUNGAN KEMEN KLHK MUSEUM NASIONAL DINAS PARIWISATA GALERI NASIONAL PEMANFAATAN DINAS KEBUDAYAAN KEMEN DIKBUD BEKRAF KEMEN PARIWISATA KEMEN RISTEK DIKTI BALAI ARKEOLOGI KEMEN PERIND KEMEN DIKBUD PERPUSNAS KEMENDAG PEMBINAAN BPCB DINAS PERINDUSTRIAN

  15. PENDANAAN APBN / APBD NON - APBN / APBD PEMANFAATAN PENGEMBANGAN PELINDUNGAN PEMBINAAN

  16. RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN ALUR PENYUSUNAN PEMERINTAH MASYARAKAT

  17. 03 RESOLUSI KKI DitjenKebudayaan KementerianPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia

  18. 7 Resolusi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

  19. Resolusi 1 Agenda Strategis 1 : Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang memungkinkan dan meningkatkan interaksi kreatif antar budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

  20. Resolusi 2 Agenda Strategis 2 : Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

  21. Resolusi 3 Agenda Strategis 3 : Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

  22. Resolusi 4 Agenda Strategis 4 : Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

  23. Resolusi 5 Agenda Strategis 5 : Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

  24. Resolusi 6 Agenda Strategis 6 : Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

  25. Resolusi 7 Agenda Strategis 7 : Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

  26. 04 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 DitjenKebudayaan KementerianPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia

  27. PERBANDINGAN ANGGARAN PAGU INDIKATIF 2019 DAN PAGU ANGGARAN 2019 DITJEN KEBUDAYAAN *) berdasarkansuratSekretarisJenderalKemdikbudnomor 48980/A.A1.1/PR/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihalPaguAnggaranKemdikbud TA 2019

  28. PERBANDINGAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA DITJEN KEBUDAYAAN TAHUN 2018 DAN 2019 (anggarandalamribuan rupiah) *) Anggaran TA 2019 terdiridari Rupiah Murnidan PNBP

  29. PAGU DITJEN KEBUDAYAAN PER KEGIATAN (anggarandalamribuan rupiah)

  30. KOMPOSISI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DITJEN KEBUDAYAAN

  31. PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN 2019 SESUAI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2017 (anggarandalamribuan rupiah)

  32. KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggarandalamribuan rupiah)

  33. KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggarandalamribuan rupiah)

  34. KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggarandalamribuan rupiah)

  35. KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggarandalamribuan rupiah)

  36. KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggarandalamribuan rupiah)

  37. KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggarandalamribuan rupiah)

  38. DANA ALOKASI KHUSUS • Dana yang bersumberdaripendapatan APBN yang dialokasikankepadaDaerah tertentudengantujuanuntukmembantumendanaikegiatankhusus yang merupakanurusan DaerahdansesuaidenganPrioritasNasional • (UU 33/2004 tentangPerimbanganKeuangan Antara PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah)

  39. DAK KEBUDAYAAN 2019 • Baruuntukpertama kali • UntukkebudayaanakanmendukungPrioritasNasionalPendidikan • Berupa : 1. DAK Fisik : AlatkesenianTradisional di Sekolah 2. DAK Non Fisik : BOP Museum dan Taman Budaya

  40. DAK FISIK • BERUPA ALAT KESENIAN TRADISIONAL DISEKOLAH • BERGABUNG DENGAN PENDIDIKAN • TELAH DIVERIFIKASI OLEH DIKDASMEN (MENGUNAKAN DATA DAPODIK) SEBANYAK 2.653 SEKOLAH SESUAI STANDAR YANG DIBERIKAN OLEH KEBUDAYAAN, TAPI MASIH PERLU PENDALAM KEMBALI OLEH KEBUDAYAAN • DIPERLUKAN JUKNIS • PERLU PENJAJAKAN BENTUK ALAT KESENIAN TRADISIONALNYA DAN PENYEDIA

  41. DAK NON FISIK DAK BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA : Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budayaadalahdana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP No.66 Tahun 2015 tentang Museum.

  42. KEBIJAKAN BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA 2019 • Diarahkan untukmendorongterpenuhinya standarpelayanan museum dan tamanbudaya(TB) sesuaistandarteknis agar dapatmenjadilembagapelestarisumberdayabudayadanalam, menjadi media edukasibagimasyarakatkhususnyagenerasimuda, memperkokohjatidiribangsa, danmeningkatkanperekonomianmasyarakatsekitar museum. • Dialokasikan kepada provinsi, kabupatendankotasebagaimana diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan memperhatikan kewenanganpengelolaan museum dantamanbudaya di daerahnya. • Cakupan: 111museumProvinsidanKab/kota (TIPE A,B,C) dan 20taman budaya milik pemerintah daerah. • Denganinidisepakatibahwausulanalokasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya yang akandiajukandalamPaguAnggaran APBN 2019 adalahsebesar Rp129.940.000.000,00 denganrincian : museum 96.400.000.000 dan Taman Budaya33.540.000.000.

  43. DAK NONFISIK : DANA BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA ARAH KEBIJAKAN • Diarahkan untuk mendorong pemenuhan standar pelayanan museum dan taman budaya sebagai media edukasi bagi masyarakat, memperkokoh jati diri bangsa, dan peningkatan kesejahteraanmasyarakatlokal. • Dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota dengan memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah. RUANG LINGKUP/JENIS KEGIATAN ALOKASI, FORMULASI & SASARAN • AlokasiPaguAnggaran : Rp129,9 miliar • JumlahSasaran: 111 museum dan 20 taman budaya BOP Taman Budaya BOP Museum Alokasi Biaya per target kegiatan x jumlah target nasional Biaya per target kegiatan x target per museum x jumlah museum 96,400,000,000 33,540,000,000

  44. RENCANA ALOKASI DANA DAK NON FISIK BOP MUSEUM

  45. RENCANA ALOKASI DANA DAK NON FISIK BOP MUSEUM

  46. RENCANA ALOKASI DANA DAK NON FISIK BOP TAMAN BUDAYA

  47. RENCANA ALOKASI DANA DAK NON FISIK BOP TAMAN BUDAYA

  48. TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Kebudayaan

More Related