1 / 25

SISTIM TANGGAP BENCANA

SISTIM TANGGAP BENCANA. Oleh : Tabrani Deputi Bidang Penanganan Darurat BAKORNAS PB. PADA DISASTER RELIEF WORKSHOP MABES TNI – USPACOM Jakarta, 11 – 15 Juni 2007. DASAR HUKUM. 1. Keppres Nomor 3 Tahun 2001 dan Nomor 111 Tahun 2001 2. Perpres Nomor 83 Tahun 2005 dan Nomor 3 Tahun 2007

ranee
Download Presentation

SISTIM TANGGAP BENCANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTIM TANGGAP BENCANA Oleh : Tabrani Deputi Bidang Penanganan Darurat BAKORNAS PB PADA DISASTER RELIEF WORKSHOP MABES TNI – USPACOM Jakarta, 11 – 15 Juni 2007

  2. DASAR HUKUM • 1. Keppres Nomor 3 Tahun 2001 dan Nomor 111 Tahun 2001 • 2. Perpres Nomor 83 Tahun 2005 dan Nomor 3 Tahun 2007 • 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

  3. SIKLUS MANAJEMEN BENCANA BENCANA Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Pemulihan Pencegahan dan Mitigasi

  4. KEBIJAKAN • 1. Penanggulangan bencana adalah tanggungjawab pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/ kota) dengan peran aktif swasta dan masyarakat. • 2. Tanggungjawab penanganan paling depan adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Satlak PB). • 3. Bila meliputi lebih dari satu Kabupaten/ Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Propinsi (Satkorlak PB)

  5. KEBIJAKAN • 4. Pemerintah Pusat melalui BAKORNAS PB mendukung, memfasilitasi, mengkoordinasi, memberikan bantuan sumber daya yang diperlukan daerah. • 5. Peran serta masyarakat dan swasta dilakukan secara terorganisir sebagai aset yang dapat digunakan sehingga dapat berperan dalam pendistribusian dan pengkajian kebutuhan bantuan kemanusiaan.

  6. KESIAPSIAGAAN • 1. Membuat rencana kontijensi untuk Propinsi dan kabupaten/ Kota • 2. Mendirikan, membangun instalasi posko • 3. Memantapkan Protap • 4. Menyiapkan Sistim Peringatan Dini • 5. Pelatihan, Gladi Posko, Gladi Lapang

  7. RENCANA KONTIJENSI • Identifikasi Jenis Ancaman • Penilaian Resiko/ Penentuan Kejadian • Pengembangan Skenario • Kebijakan dan Strategi • Pengembangan Sektor • Pemantauan dan Tindak Lanjut

  8. POSKO • 1. Data yang dibutuhkan (peta, citra satelit, daftar alamat, dll) • 2. Peralatan • Radio Komunikasi, telepon, faxs, internet, whiteboard, televisi, radio receiver, dll • Perahu karet, helikopter, kendaraan roda dua, roda empat, dll • Kamera, handycam, dll • Alat tlis kantor • Peralatan dapur dan peralatan tidur

  9. PENANGANAN DARURAT • 1. Aktifkan posko • 2. SAR • 3. Penyediaan kebutuhan dasar (Sandang, pangan, tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi) • 4. Media centre • 5. Pelaporan

  10. STRUKTUR ORGANISASI BAKORNAS PBPERPRES NOMOR 83 TAHUN 2005PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2007 a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia b. Wakil Ketua/ Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat c. Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri d. Anggota : 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Menteri Perhubungan 4. Menteri Pekerjaan Umum 5. Menteri Kesehatan 6. Menteri Sosial 7. Menteri Komunikasi dan Informatika 8. Menteri Pertahanan 9. Menteri Kehutanan 10. Menteri pertanian 11. Menteri Negara Lingkungan Hidup 12. Menteri Negara Riset & Teknologi 13. Panglima TNI 14. Kapolri 15. Ketua PMI e. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BAKORNAS PB

  11. KETUA WAKIL WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA STRUKTUR ORGANISASI BAKORNAS PB Perpres : 83 Tahun 2005 BAKORNAS PB PUSAT KALAKHAR SEKRETARIS UTAMA DEPUTI PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN DEPUTI PENANGANAN DARURAT DEPUTI PEMULIHAN GUBERNUR/ KA. SATKORLAK PB SATKORLAK PB PROVINSI KALAKHAR PROVINSI KABUPATEN/KOTA BUPATI/WALIKOTA SATLAK PB SATLAK PB KALAKHAR KAB/KOTA

  12. STRUKTUR ORGANISASI PBP BAKORNAS PBP DI PUSAT SEKRETARIAT SATKORLAK PBP PROPINSI SEKRETARIAT SATLAK PBP KAB./KOTA SEKRETARIAT UNIT OPS. PBP KECAMATAN SEKRETARIAT PBP DESA DESA KELOMPOK/TIM

  13. Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Pelaksana Harian Sekretaris Pelaksana Harian UNSUR DINAS/ KANTOR TERKAIT UNSUR TNI/POLRI UNSUR MASY LAINNYA/LSM KANTOR SAR DAERAH PMI UNSUR ORGANISASI PROFESI UNSUR DUNIA USAHA TOKOH MASY DAN PAKAR Anggota SATKORLAK PBP TUGAS : Mengkoordinasikan upaya PB dan PP diwilayahnya meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

  14. Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Pelaksana Harian Sekretaris Pelaksana Harian UNSUR DINAS/ KANTOR TERKAIT UNSUR TNI/POLRI UNSUR MASY LAINNYA/LSM KANTOR SAR DAERAH PMI UNSUR ORGANISASI PROFESI UNSUR DUNIA USAHA TOKOH MASY DAN PAKAR Anggota SATLAK PBP TUGAS : Melaksanakan kegiatan PB dan PP yang terjadi di daerahnya.

  15. Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Pelaksana Harian UNSUR DINAS/ KANTOR TERKAIT UNSUR TNI/POLRI UNSUR MASY LAINNYA/LSM PMI TOKOH MASY DAN PAKAR Anggota UNIT OPERASI PBP Camat mengkoordinasikan kegiatan PBP, diwilayahnya

  16. KEPALA SATUAN HANSIP/LINMAS DESA/KELURAHAN KEPALA KELOMPOK SATUAN HANSIP/LINMAS LINGKUNGAN PEKERJAAN/PROYEK/OBYEK VITAL KEPALA KELOMPOK SATUAN HANSIP/LINMAS LINGKUNGAN PENDIDIKAN KEPALA KELOMPOK SATUAN HANSIP/LINMAS LINGKUNGAN PEMUKIMAN REGU DETEKSI DINI REGU DETEKSI DINI REGU DETEKSI DINI REGU CARAKA REGU CARAKA REGU CARAKA REGU SAR REGU SAR REGU SAR REGU PPPK REGU PPPK REGU PPPK REGU PIONIR REGU PIONIR REGU PIONIR REGU TANDU REGU TANDU REGU TANDU REGU PEMADAM KEBAKARAN REGU PEMADAM KEBAKARAN REGU PEMADAM KEBAKARAN REGU EVAKUASI REGU EVAKUASI REGU EVAKUASI REGU DAPUR UMUM REGU DAPUR UMUM REGU DAPUR UMUM REGU PENGAMAN REGU PENGAMAN REGU PENGAMAN DESA/KELURAHAN • Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam PBP. • Mendorong swadaya masyarakat dalam PBP sehingga terwujud kemandirian.

  17. MEKANISME PELAKSANAAN PBP

  18. MEKANISME PELAKSANAAN PBP

  19. MEKANISME PELAKSANAAN PBP

  20. MEKANISME PELAKSANAAN PBP

  21. MEKANISME KOORDINASI PBP BAKORNAS PBP Pra Bencana Saat Bencana Pasca Bencana • DESDM • Dep PU • BMG • Kem. Ristek • BPPT, LIPI, LAPAN • Depsos • Depkes • Dll. Penyelamatan : SAR, TNI, Polri • Evakuasi : Dephub • Bantuan Pangan : Depsos, Bulog • Bantuan Kesehatan : Depkes • Penampungan Sementara: Dep PU • Dll. • Dep PU • Depkes • Depsos • Depnakertrans • Depdiknas • Kem. PP • Kem. UKM • Dll. SATKORLAK PBP SATLAK PBP

  22. STRUKTUR ORGANISSASI BNPB PRESIDEN BNPB UNSUR PENGARAH KEPALA BADAN SETINGKAT MENTERI INSPEKTUR UTAMA SEKRETARIS UTAMA DEPUTI DEPUTI DEPUTI DEPUTI DEPUTI DEPUTI BPB PROPINSI BPB KAB/ KOTA

  23. FUNGSI UNSUR PELAKSANA a. Koordinasi b. Komando, dan c. Pelaksana Penanggulangan Bencana

  24. PENYELENGGARAAN • NORMAL • Perencanaan • Penguranga Resiko • Pencegahan • Dimasukan Dalam Pembangunan • Syarat-Syarat Analisa Resiko Bencana • Perencanaan Tata Ruang Koordinasi • KEDARURATAN • Penilaian Cepat • Penetaopan Status Bencana • Kebutuhan Dasar • Pelayanan Terhadap • Kelompok Rentan • PEMULIHAN • Rehabilitasi • rekonstruksi • KESIAPSIAGAAN • Mitigasi • Kesiapan • Peringatan Dini KOMANDO

  25. TERIMA KASIH

More Related