1 / 43

Membuktikan mengandung beberapa pengertian :

HUKUM PEMBUKTIAN. Membuktikan mengandung beberapa pengertian :. 1. Dalam arti logis. Berdasar pada suatu axioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan dimana dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

roger
Download Presentation

Membuktikan mengandung beberapa pengertian :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PEMBUKTIAN Membuktikan mengandung beberapa pengertian : 1. Dalam arti logis Berdasar pada suatu axioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan dimana dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan Axioma dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan yang diperoleh dari pengalaman sehingga memperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak 2. Dalam arti konvensionil Kepastian yg didasarkan pd perasaan belaka Convixtion intime Conviction raisoninee Kepastian yg didasarkan pd pertimbanga akal 3. Dalam arti yuridis • Tidak menuju pada kebenaran mutlak → bukti lawan • Merupakan pembuktian histories → mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto • Pengamatannya tidak langsung

  2. Teori Tentang Beban Pembuktian : 1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka ( bloot affirmative ) Siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya, jadi bukan yang mengingkari/menyangkalnya 2. Teori hukum subyektif Siapa yang mengemukakan/mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikannya PeristiwaUmum Tergugat Yang menimbulkanhak (RechtserzeugendeTatsachen) Penggugat Peristiwa Menghalang-halangitimbulnyahak (RechtshindirndeTatsachen) Peristiwa khusus Tergugat Membatalkanhak (RechtsvernichtendeTatsachen) Tergugat

  3. Bersifat Mencari kebenaran formil Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian PEMBUKTIAN BERDASAR HUKUM ACARA PERDATA Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW) “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” peristiwa atau hak yang mengandung sengketa dan relevan dengan pokok perkara HAKIM

  4. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan : 1. Peristiwa yang memang dianggap tidak perlu diketahui • Tergugat mengakui gugatan; • Dilakukan sumpah decisoir; • Referte 2. Hakim secara ex officio mengenal peristiwanya a. Peritiwa notoir pertiwa yang dapat diketahui dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan memberi kepastian yang cukup untuk digunakan sebagai alasan pembenar untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan yang serius RI merdeka 17 Agustus 1945 hari selasa b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dipersidangan dimuka hakim yang memeriksa perkara • Tergugat tidak datang • Tergugat mengakui gugatan 3. Pengetahuan tentang pengalaman kesimpulan perdasarkan pengetahuan umum. mobil melaju 100 km/jam tidak dapat dihentikan seketika

  5. Macam kekuatan pembuktian Bukti mengikat dan menentukan Bukti sempurna Bukti bebas Bukti Permulaan Bukti bukan bukti 1. Bukti mengikat dan menentukan sekalipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti lain tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan sumpah decisoir (Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg), sumpah dilatoir (Pasal 177 HIR, Pasal 183 Rbg), Pengakuan (Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg)

  6. 2. Bukti sempurna meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya • akta otentik (Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg), • Pasal 1394 BW (apabila tergugat dapat menunjukkan tiga kwitansi pembayaran tiga bulan berturut-turut, maka angsuran yang sebelumnya harus dianggap telah lunas), • Pasal 1965 BW (itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk pada itikad buruk diwajibkan membuktikan)

  7. 3. Bukti bebas Hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangan yang logis • saksi yang disumpah (Pasal 172 HIR, Pasal 307 Rbg), meskipun ada 10 orang saksi, jika hakim ragu-ragu, maka hakim tidak terikat atau wajib mempercayai saksi-saksi tersebut. • Saksi ahli (Pasal 154 HIR, Pasal 181 Rbg), • Pengakuan di luar sidang (Pasal 175 HIR, Pasal 312 Rbg) 4. Bukti Permulaan sekalipun alat bukti tersebut sah dan dapat dipercaya kebenarannya, tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup perlu (harus) ditambah dengan alat bukti lain hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti tersebut • saksi yang terdiri dari satu orang (Pasal 136 HIR, 306 Rbg), sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain seperti sumpah supletoir, • akta di bawah tangan yang dipungkiri tanda tangan dan isinya oleh yang bersangkutan (Pasal 165 HIR, Pasal 289 Rbg)

  8. 5. Bukti bukan bukti sekalipunsuatualatbuktitampakmemberiketerangan yang mendukungkebenaransuatuperistiwa, tetapialatbuktitersebuttidakmemenuhisyaratformilsebagaialatbukti yang sah tidakmempunyaikekuatanpembuktian saksi yang tidak disumpah (Pasal 145 (4) HIR, 172 Rbg), saksi yang belum cukup umur 15 tahun, foto-foto, rekaman kaset/ video, kesaksian tak langsung (Pasal 717 HIR, Pasal 308 Rbg)

  9. ALAT-ALAT BUKTI AlatBukti (Pasal 164 HIR) : tertulis saksi pengakuan persangkaan sumpah AlatbuktidiluarPasal 164 HIR : PemeriksaanSetempat (Pasal 153 HIR) KeteranganAhli (Pasal 154 HIR)

  10. 1. ALAT BUKTI TERTULIS DASAR HUKUM : Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 164, 285-305 Rbg, S 1867 no 29 dan Pasal 1867-1894 BW, Pasal 138-147 RV segalasesuatu yang memuattanda-tandabacaan yang dimaksuduntukmencurahkanisihatiatauuntukmenyampaikanbuahpikiranseseorangdandipergunakansebagaipembuktian Surat akta surat-surat lain bukanakta Aktaotentik Akta Di BawahTangan

  11. AktaOtentik akta yang dibuatolehatau di hadapanpejabat yang diberiwewenanguntukitudandalambentukmenurutketentuan yang ditetapkanuntukitu, baikdenganmaupuntanpabantuandari yang berkepentingan, di tempat di manapejabatberwenangmenjalankantugasnya (Pasal 1868 BW). Kekuatanpembuktiannyatelahmelekatpadaaktaitusecarasempurna. buktisempurna

  12. Akta Di BawahTangan akta yang dibuatolehparapihakdengansengajauntukpembuktian, tatapitanpabantuandariseseorang. Pasal 286 sampaidenganPasal 305 Rbg, Pasal 1874 – 1180 BW barumempunyaikekuatanbuktimateriiljikatelahdibuktikankekuatanformilnyadankekuatanformilnyabaruterjadisetelahpihak-pihak yang bersangkutanmengakuiakankebenaranisidancarapembuatanaktatersebut, danbagi hakim merupakanbuktibebas.

  13. Perbedaan antara Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan • Akta otentik merupakan suatu akta yang sempurna, sehingga mempunyai bukti baik secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akta itu secara sempurna. Jadi bagi hakim akta otentik merupakan bukti sempurna. Sedang akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil jika telah dibuktikan kekuatan formilnya dan kekuatan formilnya baru terjadi setelah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta tersebut, dan bagi hakim merupakan bukti bebas. • Untuk akta otentik kerap terjadi grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sama dengan putusan hakim. Sedang akta di bawah tangan tidak pernah. • Akta otentik mesti terdaftar pada register untuk itu dan tersimpan pada pejabat yang membuatnya/dibuat dihadapannya, sehingga kemungkinan akan hilangnya akta sangat kecil. Sedangkan akta di bawah tangan tidak terdaftar, sehingga kemungkinan hilangnya lebih besar. • Akta otentik mempunyai tanggal pasti. Sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu demikian.

  14. 2. Saksi • Pasal 168-172 HIR(165-179 Rbg) • orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang saksi lihat, dengar dan saksi alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. • Syarat formil saksi : • berumur 15 tahun ke atas; • berakal sehat • tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain; • tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) HIR); • tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 144 ayat (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain; • menghadap di persidangan (Pasal 141 ayat(2) HIR) • mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianut (Pasal 147 HIR); • berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR); • dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat (1)HIR); • memberi keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR)

  15. Syarat materiil untuk menjadi saksi : • menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (Pasal 171 HIR, Pasal 308 Rbg); • diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya (Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 (1) Rbg); • bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) Rbg); • saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR);

  16. Setiap Orang Wajib Menjadi Saksi, Dengan Ancaman Sanksi Pidana Bagi Yang Tidak Bersedia Menjadi Saksi (Pasal 224 KUHP) segolongan orang yang dianggaptidakmampuuntukbertindaksebagaisaksi tidakmampusecara absolute tidakmampusecara relative • Keluargasedarahdankeluargasemendamenurutketurunan yang lurusdarisalahsatupihak (Pasal 145 ayat (1) sub (1) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub (1) Rbg, Pasal 1910 alinea 1 BW). Dalamhalini, keluargasedarahdankeluargasemendamenurutketurunan yang lurusdarisalahsatupihaktidakbolehditolaksebagaisaksidalamperkara yang menyangkutperjanjiankerja, berhubungandenganpemberiannafkahdanpenyelidikantentangpencabutankekuasaan orang tuadanperwalian. • Suamiatauisterisalahsatupihak, meskipunsudahbercerai (Pasal 145 ayat (1) sub (2) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub (3) Rbg, Pasal 1910 alinea 1 BW) Anak-anak yang belummencapaiumur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub (3) joayat (4) HIR); Oranggilameskipumkadang-kadangingatannyaterangatausehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, Pasal 172 ayat (1) sub (5) Rbg, Pasal 1912 Bw) tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR, Pasal 173 Rbg)

  17. Pasal 146 HIR (Pasal 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW) segolongan orang yang ataspermintaannyadibebaskandarikewajibanuntukmemberikesaksian. saudara laki-laki dan perempuan, serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak, semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena jabatan, martabat atau hubungan kerja yang sah saja.

  18. 3. Persangkaan Pasal 173 HIR persangkaandapatdigunakansebagaialatbukti, yaitubahwapersangkaansaja yang tidakdisandarkanpadaketentuanundang-undanghanyabolehdiperhatikanoleh hakim padawaktumenjatuhkanputusan, apabilapersangkaanitupenting, tertentudanadahubungansatusama lain. Pasal 1915 BW Pasal 1915 BW membedakanpersangkaanmenjadidua, yaitupersangkaan yang didasarkanatasundang-undangdanpersangkaan yang didasarkanataskenyataan. kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau tidak terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang ataupun kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan

  19. Pasal 1916 BW persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain : perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang, peristiwa-peristiwa menurut yang undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang, kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim, kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuanatau sumpah salah satu pihak.

  20. Menurut ilmu pengetahuan, persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan sebagai berikut : 1.Persangkaanberdasarkankenyataan (feitelijkeataurechterlijkevermoedens, presumptions facti) Dalam hal ini, hakimlah yang memutuskan berdasar kenyataan, apakah mungkin dan sampai seberapa jauhkah kemungkinan untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Berbeda halnya dengan persangkaan atas undang-undang, dalam persangkaan atas kenyataan hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

  21. 2. Persangkaan berdasarkan hukum (wettelijke, rechtsvermoedens, presumptions juris) Pada persangkaan berdasarkan hukum, maka undang-undang yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum, dibedakan lagi menjadi dua, yaitu : • presumptions juris tantum, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan. • Presumtiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

  22. Pengakuan Pasal 174,175, 176 HIR (Pasal 311, 312, 313 Rbg dan Pasal 1923-1928 BW) Pengakuan di muka hakim dipersidangan (gerechterlijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubugan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang dapat mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi pengakuanmurni Terg mengaku telah membeli rumah dari peng Rp. 5 M, spt yg didalilkan Peng pengakuandengankualifikasi Terg mengaku telah membeli rumah dari peng, ttp tdk Rp. 5 M, spt yg didalilkan Peng melainkan 3 M pengakuan yang disertaidengansangkalanterhadapsebagiantuntutan I LMU P E N G E T A H U A N pengakuandenganklausul Terg mengaku telah membeli rumah dari peng Rp. 5 M, spt yg didalilkan Peng, tetapi sudah lunas Pengakuan yg disertai dg keterangan tambahan yg bersifat membebaskan

  23. pengakuan murni Pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekentenis) pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tunutan pihak lawan pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan. Baik pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausul harus diterima secara bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahan menolak sama sekali pengakuan (onsplitbaar aveu) itu seluruhnya dan memberi pembuktian sendiri penggugat membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan tersebut adalah tidak benar. Pasal 1924 BW hakim tidak boleh menolak permohonan penggugat tersebut. pengakuan tergugat menjadi pengakuan biasa

  24. Suatupengakuanjugadapatdiberikan di luarsidang keterangan yang diberikanolehsalahsatupihakdalamsuatuperkaraperdata di luarpersidanganuntukmembenarkanpernyataan-pernyataan yang diberikanolehpihaklawannnya. harusdibuktikan di persidangan

  25. 5. Sumpah Pasal 155-158, 177 HIR, Pasal 182-185, 314 Rbg, Pasal 1929-1945 BW suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya, bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan sumpahpremissoir sumpahconfirmatoiratausumpahassertoir sumpahuntukmelakukanatautidakmelakukansesuatu, yang diucapkansebelummemberiketeranganataumelakukansesuatu meneguhkansuatuperistiwaatauhak

  26. HIR sumpahpelengkap(suppletoir) sumpah pemutus yang bersifat menentukan (decicoir) sumpah penaksiran (aestimtoir) sumpah yang diperintahkanoleh hakim karenajabatannyakepadasalahsatupihak yang bersengketauntukmelengkapipembuktianatasperistiwa yang menjadisengketauntukdigunakansebagaidasarputusan hakim sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

  27. Sumpah Pemutus Yang Bersifat Menentukan (Decicoir) dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan persidangan (Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg, Pasal 1930 BW). sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Menolak untuk mengucapkan sumpah decicoir akan mengakibatkan dikalahkannya pihak yang harus disumpah (delaat). Siapa yang dibebani sumpah decicoir tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada deferent atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, tetapi dikembalikan oleh delaat, kemudian deferent menolak untuk bersumpah, haruslah dikalahkan (Pasal 156 HIR, 183 Rbg, Pasal 1932 BW) Sumpah decicoir baru dapat dikembalikan oleh delaat apabila sumpah tersebut bagideferent berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri dan bukan dilakukan bersama-sama dengan pihak lawan (Pasal 1933 BW)

  28. Pembuktian di Luar Ketentuan Pasal 164 HIR pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, yang ditujukan agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang disengketakan Pemeriksaan setempat (descente) atas perminataan salah satu pihak atau karena jabatan hakim, pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guan menambah pengetahuan hakim Keterangan ahli (expertise)

  29. PUTUSAN HAKIM pernyataan hakim sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara. BelummempunyaikekuatanHukumtetap (Vonnis) Putusan (dalam arti luas) sudah berkekuatan hukum tetap P U T U S A N H A K I M Penetapan (beschikking) dalam arti sempit

  30. Jenis Putusan : Condemnatoir Declaratoir Constitutif Contradictoir Verstek uitvoerbaarbijvoorraad - SEMA No.3 tahun 2000 Putusanperdamaian 1. Putusanakhir PutusanInsidentil Preparatoir Interlocutoir Provisionil 2. Putusansela

  31. PUTUSAN AKHIR 1. Putusan declaratoir Putusan yg sifatnya memberikan suatu pernyataan atau menetapkan suatu keadaan hk. Mis :Oleh hakim ditetapkan bhw seseorang anak tertentu adalah anak sah, atau bahwa sebidang tanah tertentu adalah milik Penggugat 2. Putusan constitutief ptsn yg sifatnya menghapuskan atau menciptakan keadaan hukum baru. Mis : Ptsn perceraian atau putusan pernyataan pailit 3. Putusan Condemnatoir ptsn yg sifatnya menjatuhkan hukuman kepada salah satu atau kedua pihak yg berperkara Mis : Menghukum tergt utk mengembalikan sesuatu barang kpd Penggt, atau utk membayar kpdnya sejlh uang tertentu sbgpembayaran hutang.

  32. 4. Putusan contradictoir Putusan yg diambil dlm hal terggt pernah datang menghadap dipersidangan. 5. Putusan verstek Putusan yg diambil dlm hal terggt tdk pernah datang dipersidangan,meskipun telah dipanggil dg sepatutnya utkmenghadap. 6. Ptsnygdptdilaksanakanlebihdahulu (uitvoerbaarbijvoorraad)SEMA No.3 tahun2000

  33. Di PT dan PN ada juga penetapan lebih bersifat tindakan hukum acara dan administrasi: Penetapan penunjukan Majelis hakim Penetapan hari sidang Penetapan pemanggilan pihak-pihak Penetapan pemeriksaan setempat/ahli Pengunduran sidang Pemanggilan saksi Penetapan sita (sita jaminan,revindikasi Eksekusi)dan pencabutan sita tersebut. Perintah pemberitahuan putusan Verstek Pengosongan

  34. UPAYA HUKUM Merupakan suatu perbuatan hukum yg dilakukan oleh subyek hukum sebagai akibat perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya atau dilakukan subyek hukum lain, secara litigasi maupun non litigasi Upaya HUKUM BIASA : 1.PerlawananterhadapPutusanVerstek (Verzet) 2.Banding 3.Kasasi UPAYA HUKUM Upaya HUKUM LUAR BIASA A. PerlawananpihakKetiga(derdenverzet): 1.Eksekuasi 2.SitaJaminan (ConservatoirBeslaag) 3.Revindicatoirbeslaag B. PeninjauanKembali (request civil)

  35. Perlawanan Terhadap Putusan Verstek(Verzet) Dasar hukum : Pasal 125 ayat 3 jo.Pasal 129 HIR/pasal 149 ayat 3 jo.Pasal 153 rbg Tergugat yang diadilidenganputusanVerstekdantidakmenerimaputusanitu,dapatmengajukanperlawanan(verzet)terhadapputusantersebut Kedudukan para pihak : Pelawan, semulaTergugat Terlawan, semulaPenggugat

  36. DERDEN VERZET(plwn pihak 3/bantahan pihak 3) Perlawanan pihak ke tiga terhadap sita jaminan atau sita eksekusi Ps.195(6) dan (7) H.I.R Ps.207 & 208 HIR • Perlawanan thdp sita eksekutorial. • Yg diajkn olh yg terkena eksekusi/tersita • Yg diajukan oleh phk ketiga ats dsr Hak milik. • Plwn diajukan ke KPN yg melaksanakan eksekusi. • Adanya kewajiban KPN yg memeriksa/mts plw mlpr ke KPN yg memerintahkan eksekusi Cara mengajukan plwn lisan /tertulis. Kpd siapa/KPN dimana pkr plwn hrs diajkn Azas perlawanan tdk tangguhkan eksekusi. Kemungkinan utk ajukan permhnn banding

  37. Putusan Peradilan Tingkat banding Menurut persepsi pada hakekatnya putusan peradilan tingkat banding dapat berupa a.Menyatakan bahwa permohonan bandingtidak dapat diterima b.Menguatkan putusan Pengadilan Tkt.I. c.Membatalkan putusan Pengadilan Tkt. I . d.Memperbaiki putusan Pengadilan Tkt .I KASASI UU No.14 Tahun 1985jo.UU No.5 tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 3 Tahun 2009 ttg Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Alasan Kasasi (Pasal 30) a.Tidakberwenangataumelampaubataswewenang; b.Salahmenerapkanataumelanggarhukum yang berlaku; c.Lalaimemenuhisyarat-syarat yang diwajibkanolehperaturanperundang-undangan yang mengancamkelalaianitudenganbatalnyaputusan yang bersangkutan.

  38. Alasan Kasasi diluar pasal 30 Psl.52 UU No.14 tahun 1985 jo.UU No.5 tahun 2004 jo jo. UU No. 3 Tahun 2009 Ps.23(1) UU No.14 tahun 1985 jo.UU No.5 tahun 2004 jo jo. UU No. 3 Tahun 2009 Dalammengambilputusan, MahkamahAgungtidakterikatpadaalasan-alasan yang diajukanolehpemohonkasasidandapatmemakaialasan-alasanhukum lain. SegalaputusanPengadilanselainharusmemuatalasan-alasandandasar-dasarputusanitu , jugaharusmemuat pula pasal-pasaltertentudariperaturan yang bersangkutanatausumberhukumtaktertulis yang dijadikandasaruntukmengadili. Motiveringygtidakcukup( onvoldoendegemotiveerd) PutusantsbdapatdibatalkandalampemeriksaantingkatKasasi

  39. Putusan MA menyangkut motivering(vormverzuim) • 1.Tiap penolakan atas st petitum hrs disertai pertimbangan mengapa ditolak (MA No.698K/Sip/1969 ttgl 18 Des.1970.) • 2. Ptsn PT hrs dibatalkan krn kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdpt ketidak tertiban dlm beracara(MA 672 K/Sip/1972 ttgl 18 Okt 1972) • 3.Pertimbangan PT yg isinya hanya menyetujui dan menjadikan sbg alasan sendiri hal-hal yg dikemukakan pembanding dlm memori bandingnya, seperti halnya kalau PT menyetujui ptsn PN , adalah tdk cukup • Dari pertimbangan-pertimbangan PT secara terperinci MA harus mengerti hal-hal apa dlm ptsn PN yg tdk dpt dibenarkan oleh PT (MA No.9K/Sip/1972 ttgl 19 Agustus 1972) • 5. Ptsn PT dan PN kurang tepat dan tdk terperinci harus dibatalkan ( MA No. 588K/Sip/1975 ttgl 13 Juli 1976).

  40. ISI PUTUSAN HAKIM Pasal 184(1)HIR “Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan , yang dimaksud pada ayat ke empat pasal 7 . Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah Agung serta Kebijaksanaan kehakiman di Indonesia akhirnya keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu.” Penjelasan Ps.184(1) HIR • IsiPutusan Hakim: • A . Suatuketerangansingkattetapijelasdariisigugatan • B.Jawabantergugatatasgugatanitu, • C. Alasan-alasankeputusan • D. Keputusan Hakim tentangpokokperkaradantentangongkosperkara, • E. Keteranganapakahpihak-pihakygberperkarahadirpadawaktukeputusanitudijatuhkan. • F. Kalaukeputusanitudidasarkanatassuatu UU iniharusdisebutkan, • G.Tandatangan Hakim danPanitera

  41. Putusan Peradilan Tingkat Kasasi 1.Permohonan kasasi tidak dapat diterima 2.Permohonan kasasi ditolak 3.Permohonan kasasi dikabulkan

  42. Peninjauan Kembali(Request Civil) Alasan Peninjauan Kembali(Request Civil) • Apabilaputusandidasarkanpadasuatukebohonganatautipumuslihatpihaklawan yang diketahuisetelahperkaranyadiputusataudidasarkanpadabukti yang kemudianoleh hakim pidanadinyatakanpalsu. • Apabilasetelahperkaradiputus ,ditemukansurat-suratbukti yang bersifatmenentukan yang padawaktuperkaradiperiksatidakdapatditemukan (NOVUM) • Apabilatelahdikabulkansuatuhal yang tidakdituntutataulebihdaripada yang dituntut • Apabilamengenaisesuatubagiandarituntutanbelumdiputustanpadipertimbangkansebab-sebabnya • Apabilaantarapihak-pihak yang samamengenaisuatusoal yang sama,atasdasar yang samaolehPengadilan yang samaatausamatingkatanyatelahdiberikanputusan yang bertentangansatudengan yang lain • f.Apabiladalamsuatuputusanterdapatsuatukekhilafan Hakim atausuatukekeliruan yang nyata

  43. Putusan Peninjauan Kembali Pada dasarnya putusan peradilan terhadap peninjauan kembali dapat diklasifikasi ke dalam 3 golongan yaitu : • Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidakdapat diterima • 2.Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak • 3.Putusan yang menyatakan bahwapermohonan peninjauan kembali dikabulkan

More Related