PANDUAN PELAKSANAAN PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH

1. PANDUAN PELAKSANAAN PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PRA-MUSRENBANG) KEWILAYAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 REVISI - UNTUK PEGANGAN PERANGKAT DAERAH DAN KABUPATEN DAN KOTA

2. TUJUAN PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN Membahasrencanapembangunan di wilayahpengembangan yang terdiridari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Cekungan Bandung, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur – Pangandaran dan WP Sukabumi Dsk; Membahasusulankegiatan yang mendukungterhadappembangunan di 6 (Enam) wilayahpengembangan, usulankegiatanlintaskabupaten/kota dan antarprovinsisertausulankegiatanwilayahperbatasan; MenyepakatiusulankegiatankewilayahanProvinsiJawa Barat

3. KEDUDUKAN RTRW DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Spasial Aspasial RTRWN Pusat RTR Pulau RTR KSN RTRW Provinsi RTR KSP Daerah RTRW Kabupaten /Kota RTR KSK RDTR Tata Ruangsebagai acuandalamperencanaan harus diimplementasikan….!!! Penjelasan UU 26/2007 tentangPenataanRuang: RTR merupakanmatraspasialdarirencanapembangunanjangkapanjang

4. KEBIJAKAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) PROVINSI JAWA BARAT • Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) sertaketerkaitanfungsionalantarwilayahdanantarpusatpengembangan. • Penetapan WP untukmeningkatkanefektivitaspengelolaanpembangunan, danmerupakanpenjabarandariKawasanStrategis Nasional danpadasistemnasional. KebijakanPengembangan Wilayah Ditujukanmeminimalisasikesenjangankesejahteraanmasyarakatantarwilayahkabupaten/kotamaupunkawasanperkotaan dan perdesaan, melalui : I WP PURWASUKA II • StrategiPengembangan Wilayah : • Penetapan 6 Wilayah Pengembangan (WP) UntukMeningkatkanEfektivitasPengelolaan Pembangunan • ditujukanmeminimalisasikesenjangankesejahteraanmasyarakatantarwilayahkabupaten/kotamaupunkawasanperkotaan dan perdesaan • KeterkaitanFungsionalAntar WP • ditujukanuntukmeningkatkansinergitas dan integrasipengembanganwilayahantar WP dan Kawasan Khusus (KK) untukmengurangikesenjanganpembangunanantarwilayah WP BODEBEKPUNJUR IV WP CIAYUMAJAKUNING VI III WP KK CEKUNGAN BANDUNG WP SUKABUMI DAN SEKITARNYA V WP PRIATIM DAN PANGANDARAN Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW ProvinsiJawa Barat Tahun 2009-2029

5. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT 2009-2029 KeterkaitanFungsionalAntar WP Keterkaitanfungsionalantarwilayahpengembanganmerupakanstrategi yang ditujukanuntukmeningkatkansinergitasdanintegrasipengembanganwilayahantar WP danKawasanKhusus (KK) untukmengurangikesenjanganpembangunanantarwilayah. Meliputi : • kawasan yang terletak di bagianutaraprovinsi, mencakup WP Bodebekpunjurdansebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning, menjadikawasan yang dikendalikanperkembangannya; • kawasan yang terletak di bagian timur provinsi, mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya; • kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi, meliputi sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya; • kawasan yang terletak di bagian barat provinsi, meliputi sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan menjadi kawasan yang ditingkatkan perkembangannya. Kawasan Barat : DITINGKATKAN Kawasan Utara : DIKENDALIKAN I WP PURWASUKA II WP BODEBEKPUNJUR IV Kawasan Timur : DIDORONG WP CIAYUMAJAKUNING VI III Kawasan Selatan : DIBATASI WP KK CEKUNGAN BANDUNG WP SUKABUMI DAN SEKITARNYA Dikendalikan : membatasiperkembangankegiatanbudidaya yang dapatmeningkatkanterjadinyaalihfungsilahankawasanlindung dan pertanianlahanbasahberirigasiteknis Didorong : memfasilitasiberkembangnyakegiatanbudidaya yang dapatmeningkatkankesejahteraanmasyarakat Dibatasi : pengembangankota-kotaperlumemperhatikankeseimbangandayadukunglingkungansesuaidengankondisi dan karakteristik yang dimiliki. Ditingkatkan : prioritasfasilitasipembangunan yang dapatmeningkatkankesejahteraanmasyarakatmenujucita-cita yang diinginkan, tanpamengabaikanfungsilingkungan yang harusdijaga V WP PRIATIM DAN PANGANDARAN Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

6. PETA REVISI SISTEM PERKOTAAN RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 -2029

7. ARAHAN PENGEMBANGAN WP BODEBEKPUNJUR TEMA PENGEMBANGAN: MENGENDALIKAN PERKEMBANGAN FISIK WILAYAH FokusPengembangan : PenyanggaperkotaanJabodetabekdanpengembanganindustriramahlingkungan, pertambangan mineral logam dan non-logam ARAH PENGEMBANGAN : • Melengkapifasilitaspendukung PKL • Mengembangkaninfrastrukturstrategis • Mengembangkanperdaganganjasa, industri non polutandanindustrikreatif, pariwisata • Investasipadat modal yang efisienlahan, air baku, energi, teknologitinggi, nonpolutif • Pengendalianpemanfaatanlahan di kawasankonservasi, pelibatanswastadanmasyarakatdalamkegiatanekonomi, peningkatan SDM lokal • Peningkatanproduksi dan distribusipangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani) FokusPengembangan : Kotaterdepan yang merupakanbagiandaripengembangan KSN JabodetabekpunjurSimpulpelayanan dan jasaperkotaandanpengembanganperdagangan, jasa dan industripadattenagakerja KAB BEKASI KOTA BEKASI KOTA DEPOK KAB BOGOR KOTA BOGOR FokusPengembangan : KawasanPuncak (Kab. Bogor-Cianjur) Rehabilitasi dan revitalisasikawasanlindung

8. ARAHAN PENGEMBANGAN WP PURWASUKA Simpulpendukungpengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untukkegiatan pertaniantanamanpangan, bisniskelautan, industrinonpolutif dan non-ekstraktif yang tidakmenggangguirigasi dan cadangan air, tidakmengakibatkanalihfungsilahansawah, agroindustri • TEMA PENGEMBANGAN: MENDORONG PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN TETAP MENGENDALIKAN SAWAH DI PANTURA Sektorunggulan yang dapatdikembangkan : Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisniskelautan, industripengolahan, pariwisata, dan pertambangan. • ARAH PENGEMBANGAN : • Melengkapifasilitaspendukung PKW dan PKL • Mengembangkaninfrastrukturstrategis • Mengembangkanpertaniantanamanpangan, agroindustri, industrimanufaktur non polutif dan non ekstraktif, industrikreatif dan multimedia, bisniskelautan yang berdayasaingtinggi dan berorientasiekspor KAB KARAWANG Kegiatanutama: industri non-polutif dan nonekstraktifatautidakmenggangguirigasi dan cadangan air, agroforestry, industrikreatif, pariwisata, agroindustri, pertambangan mineral logam dan non-logam KAB SUBANG Simpulpendukungpengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untukkegiatanpertaniantanamanpangan, agroforestry, industrinonpolutif dan non-ekstraktif yang tidakmenggangguirigasi dan cadangan air sertatidakmengakibatkanalih fungsilahansawah, bisniskelautan, pertambangan mineral nonlogam KAB PURWAKARTA

9. ARAHAN PENGEMBANGAN WP CEKUNGAN BANDUNG kegiatanutama: perdagangan dan jasa, industrikreatif, teknologitinggi dan industri non-polutif pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agribisnis, dan industri nonpolutif Kegiatanutama: perdagangan dan jasa, industrikreatif dan teknologitinggi, pariwisata kegiatanutama: industri non-polutif, pertanian, industrikreatif, teknologitinggi • TEMA PENGEMBANGAN: MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN • DENGAN MENGOPTIMALKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH KAB BANDUNG BARAT KAB SUMEDANG ARAH PENGEMBANGAN : • Melengkapifasilitaspendukung PKN, PKW dan PKL • Mengendalikanpengembangankegiatan di kawasanperkotaan • Mengembangkankawasanpinggiran PKN dengantetapmenjagafungsilindungkawasan • Mengembangkanpembangunan dan hunianvertikal KOTA CIMAHI KOTA BANDUNG KAB BANDUNG Kegiatanutama: industri non-polutif, agroindustri, wisata alam, Pertanian, perkebunan Sektorunggulan yang dapatdikembangkan : Pertanianhortikultura, agroforestry, industri non-polutif, industrikreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunandenganmeningkatkanmanajemenpembangunan yang berkarakterlintasKab./ Kota yang secarakolektifberbagiperanmembangun dan percepatanperwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya

10. ARAHAN PENGEMBANGAN WP CIAYUMAJAKUNING Kegiatanutama: pertaniantanamanpangan, bisnisperikanan dan kelautan, industri yang tidakmenggangguaktivitaspersawahan, pertambanganminyak, gas, agribisnis dan agroindustri Kegiatanutama: industri, bisniskelautan dan pertanian, pariwisata, pertambangan mineral • TEMA PENGEMBANGAN: MENDORONG PENGEMBANGAN WILAYAH GERBANG TIMUR JAWA BARAT ARAH PENGEMBANGAN : Melengkapifasilitaspendukung PKN, PKW dan PKL Mengembangkaninfrastrukturstrategis Pola ruang PKN dalambentuk ring (Ring 1: Jasaperdagangan dan transportasi, Ring 2: Industriberbasislokal, Ring 3: Penyediabahanbaku) Mengembangkanwisatabudaya, religi dan alam Mendorongagribisnisdidukungsektorindustri, perikananlaut dan darat, pertaniantanamanpangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasanpinggiran Mendorongpengembanganhutan mangrove, rumputlaut dan perikanantambak Pengendalianperikanantangkap di kawasanpesisir Kegiatanutama: agribisnis, industribahanbangunan, pertambangan mineral Simpulutamapelayananjasa & perdagangan, industri, wisatabudaya dan religi KAB INDRAMAYU KAB CIREBON KOTA CIREBON KAB SUMEDANG KAB MAJALENGKA Kegiatanutama: pertanian, wisataalam, agroindustri, perlindungansumber air Kegiatanutama: agribisnis, industri, pariwisata, pertambangan mineral KOTA KUNINGAN Sektorunggulan yang dapatdikembangkan : Agroforestry, agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, pariwisata

11. ARAHAN PENGEMBANGAN WP PRIANGAN TIMUR DAN PANGANDARAN Pusat pengembanganindustrikerajinan, perdagangan dan jasa • TEMA PENGEMBANGAN: MENDORONG PERKEMBANGAN PKW TASIKMALAYA DAN PKW PANGANDARAN, SERTA PENGEMBANGAN SECARA TERBATAS KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN Kegiatanutama: industri pengolahanpertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan mineral non-logam Kegiatanutama: perdagangan, jasa, dan sebagaipintugerbang Daerah berbatasandenganProvinsi Jawa Tengah industri Kegiatanutama: pengolahanpertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisataalam dan minatkhusus, pertambangan mineral logam dan non-logam. ARAH PENGEMBANGAN : • Melengkapifasilitaspendukung PKW dan PKL • Mengembangkaninfrastrukturstrategis • Mengembangkanpariwisata Pangandaran dsk • Mengembangkansektor dan komoditasunggulandenganmeningkatkanaksessentra-sentraproduksi KAB CIAMIS KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR KAB TASIKMALAYA KAB GARUT KAB PANGANDARAN Kegiatanutama: pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industripengolahanperikanan, pusatpengembanganindustrikerajinan, wisataalam, kegiatanpertambangan mineral logam dan non-logam Daerahtujuan wisatanasional dan internasional Sektorunggulan yang dapatdikembangkan : Kehutanan, pertanian, perkebunan, Perikanan tangkap, pariwisata, industripengolahan, pertambangan mineral

12. ARAHAN PENGEMBANGAN WP SUKABUMI • TEMA PENGEMBANGAN: • MENDORONG PERKEMBANGAN KORIDOR SUKABUMI-CIANJUR DAN PKW PALABUHANRATU, SERTA MEMBATASI PERKEMBANGAN DI BAGIAN SELATAN SUKABUMI DAN CIANJUR Pusatpengolahanagribisnis dan peternakan, agropolitan, wisata agro, industrinonpolutif dan tidakmenggangguresapan air, sertaperdagangan dan jasa Kegiatanutama: agribisnis, pertanian, perkebunan, kehutanan, pengembangankawasan penggembalaanumumternak ruminansia, wisataagro, wisataalam, industrikreatif, pengembanganwilayahpesisir untukperikanantangkap, wisataminatkhusus, kawasan perdagangan dan jasa, pertambangan mineral logam dan non-logam ARAH PENGEMBANGAN : • Melengkapifasilitaspendukung PKW dan PKL • Mengembangkaninfrastrukturstrategis • Mengembangkanagribisnis, industri non-polutif dan tidakmenggangguresapan air, wisatapantai dan agro, dan wisataminatkhusus • Pengembanganbisniskelautan yang berwawasanlingkungandenganmemanfaatkan modal investasiuntukmenghasilkandayasaing global KOTA SUKABUMI KAB SUKABUMI Kegiatanutama: agroforestry, agribisnis, pengembangankawasanpenggembalaanumumternakruminansia, wisatapantai, wisataagro, wisataminatkhusus, industri non-polutif dan tidakmenggangguresapan air, perdagangan dan jasa, perikanantangkap, sertapertambangan mineral logam dan non-logam, bisnis kelautan skala nasional dan internasional KAB CIANJUR Sektorunggulan yang dapatdikembangkan : Kehutanan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanantangkap, pariwisata, industripengolahan dan bisniskelautan, sertapertambangan mineral

14. Kendala Perbatasan KENDALA PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN 01 Keterbatasan sumber daya 01 02 Kurang diprioritaskan 02 Pendudukan relatif sedikit dibandingkan di pusat perekonomian 03 03 Jauh dari pusat pemerintahan / ibukota kabupaten-kota / provinsi 04 04 05 Jauh dari pusat bisnis - perekonomian 05

15. Kendala Perbatasan DAERAH PERBATASAN SEBAGAI WILAYAH STRATEGIS Secara geografis menjadi etalase Daerah 2 1 3 Sebagai pintu gerbang keluar masuk Daerah Strategis secara ekonomi 8 4 Strategis dari aspek pertahanan Strategis secara kamtibmas 5 7 Strategis secara tata kelola pemerintahan Strategis secara politik 6 Strategis secara sosial budaya

16. CONTOH PENGISIAN MATRIK USULAN KEGIATAN KEWILAYAHAN MATRIKS USULAN KEGIATAN PRIORITAS KEWILAYAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 #Catatan : Kolom 1 s/d kolom 10 diisi oleh Kabupaten Kota dan Perangkat Daerah ProvinsiJawa Barat sesuaidenganurusan dan kewenanganmasing-masingberdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan merujuk pada Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW ProvinsiJawa Barat Tahun 2009 - 2029 Kolom 2 ,diisi dengan indikasikegiatan yang tercantumdalam RTRW ProvinsiJawa Barat Tahun 2009 - 2029 Kolom 3, diisidenganjudul kegiatan PRIORITAS untukmendukungpembangunan di wilayahpengembangan, lintaskabupaten/kota dan antarprovinsisertawilayahperbatasan Kolom 4, diisidenganlokasikegiatan Mulai daridesa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota Kolom 5, diisi dengan kebutuhan anggaran Kolom 6 dan 7, diisi dengan output kegiatan dengan target kegiatan Kolom 8, diisi dengan hasil yang di harapkan dan bermanfaat untuk masyarakat, daerah dan regional Kolom 9, diisidenganketerangan “Wilayah Perbatasan” , “Lintas Kabupaten/Kota”, dan “AntarProvinsi”; Kolom 10, diisi dengan lokasi yang saling berbatasan langsung antar kabupaten/kota lingkup desa, kecamatan dan kabupaten/kota Kolom 11, diisi berdasarkan wilayah pengembangan (Diisi Oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat)* Matrik dibuat menggunakan excel dengan format sebagai mana terlampir atau dapat mengunduh di website : bappeda.jabarprov.go.id Matrik disampaikan ke Bappeda Provinsi Jawa Barat paling lambat hari sabtu, 16 Maret 2019 melalui email : rkpdjabar2020@gmail.com Usulan kegiatandapat diinputkan pada aplikasi e-planning UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (3) : Berdasarkanprinsipsebagaimanadimaksud pada ayat (1) kriteriaUrusanPemerintahan yang menjadikewenangan Daerah provinsiadalah: • UrusanPemerintahan yang lokasinyalintas Daerah kabupaten/kota; • UrusanPemerintahan yang penggunanyalintas Daerah kabupaten/kota; • UrusanPemerintahan yang manfaatataudampaknyalintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau • UrusanPemerintahan yang penggunaansumberdayanyalebihefisienapabiladilakukan oleh Daerah Provinsi.

17. SUSUNAN ACARA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN Sesi Pleno – Senin, 18 Maret 2019

18. SUSUNAN ACARA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN Sesi SidangKelompok : 18 – 20 Maret 2019

19. SUSUNAN ACARA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN Sesi Desk Kerjasama Daerah : 18 – 20 Maret 2019

20. MekanismeSidangKelompokPraMusrenbangKewilayahan • PengarahanSidangKelompok oleh Kepala Bidang Perencana • SesiProvinsi : • Kepala Perangkat Daerah menjelaskanusulankegiatanpendukunganterhadapwilayahpengembangan, lintaskabupate/kota dan wilayahperbatasan (30’) • Kabupaten/Kota menanggapiterhadapusulanPerangkat Daerah Provinsi (30’) • Menyepakatiusulankegiatanpendukunganterhadapwilayahpengembangan, lintaskabupate/kota dan wilayahperbatasan • Membuatplotingkegiatankedalam peta wilayahpengambangan • SesiKabupaten/Kota : • Kabupaten/Kota menjelaskanusulankegiatanpendukunganterhadapwilayahpengembangan, lintaskabupate/kota dan wilayahperbatasan • Perangkat Daerah menanggapiterhadapusulankegiatanpendukunganterhadapwilayahpengembangan, lintaskabupate/kota dan wilayahperbatasan • MenyepakatiusulankegiatanperbatasanantaraProvinsi dan Kabupaten/Kota • Membuatplotingkegiatankedalam peta wilayahpengambangan

21. Mekanisme Desk KerjasamaPraMusrenbangKewilayahan • PengarahanDeskKelompok oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama • Sesi Desk : • Kabupaten/kotayang telahselesaimengikutisidangkelompok dan telahadaidentifikasiusulankegiatanprioritas yang akandikerjasamakanantarkabupaten/kota, selanjutnyauntuk di fasilitasikerjasamanya oleh Biro Pemerintahan dan kerjasaa Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Barat • Pembahasanusulankegiatankabupaten/kota yang akandikerjasamakan TIM PELAKSANA DESK KERJASAMA • Koordinator: Biro Pemerintahan dan KerjasamaSekretariat Daerah ProvinsiJawa Barat • Anggota : • Kasubbid pada BidangPemerintahan dan Pembangunan SumberDayaManusia • JafungPerencana dan Pelaksana pada BidangPemerintahan dan Pembangunan SumberDayaManusia • Notulensi : EndahFirliyah • Operator : Imam

22. Penanggung Jawab Dan PelaksanaSidang Kelompok PraMusrenbangKewilayahan • WP BODEBEKPUNJUR : • Moderator : AsistenPerekonomian dan Pembangunan • Pendamping : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • PenelaahUsulan : • Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III • Kasubbid Infrastruktur Wilayah III • Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam III • Notulensi : • Eki Muntakilah, S.STP • Ane Carolina, S.Si., M.Eng • Gilang Bayu Erlangga, SE • Operator : Wiki Arifin Sabekti • WP CIAYUMAJAKUNING : • Moderator : AsistenPemerintahan, Hukum dan KesejahteraanSosial • Pendamping :Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • PenelaahUsulan : • Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I • Kasubbid Infrastruktur Wilayah I • Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam I • Notulensi : • Mujiono, SAP.,M.A.P • Maya Hikmatyati S.Si., MAP • Yusman Permadi, S.T., M.T. • Operator : Muhammad Haidir Ali, S.Pd • WP SUKABUMI : • Moderator : AsistenAdministrasi • Pendamping : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam • PenelaahUsulan : • Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II • Kasubbid Infrastruktur Wilayah II • Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam II • Notulensi : • Fierstea Octa Merryana S.Pt.,M.Si • Eduard Fredrik Teffa, ST • Supradi, S.KM., M.A.P • Operator : Fahmy Rinaldy • WP PURWASUKA : • Moderator : AsistenAdministrasi • Pendamping : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam • PenelaahUsulan : • Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II • Kasubbid Infrastruktur Wilayah II • Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam II • Notulensi : • Ira Maulani, SKM., MKM • Dr. Sri Bagjawati Suparman, S.Si.,MT • Tunggul Harymurtie ST • Operator : Feby Giansyah

23. Penanggung Jawab Dan PelaksanaSidang Kelompok PraMusrenbangKewilayahan • 6. WP PRIANGAN TIMUR –PANGANDARAN : • Moderator : AsistenPemerintahan, Hukum dan • kesejahtetaan sosial • Pendamping :Kepala Bidang Pemerintahan dan • Pembangunan Manusia • PenelaahUsulan : • Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III • Kasubbid Infrastruktur Wilayah III • Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam III • Notulensi : • Dra. Ani Sri Mulyani, M.MPd • Sismadani, ST • Dra. Reni Marlina, M.Si • Operator : Unar • WP CEKUNGAN BANDUNG : • Moderator : AsistenPerekonomian dan Pembangunan • Pendamping : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • PenelaahUsulan : • Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II • Kasubbid Infrastruktur Wilayah II • Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam II • Notulensi : • Delsi Taurustiati, S.KM., M.KM., M.Med.Sc • Lina Yulianty ST.,MT • Asep Sahriman Muljanapradja SP • Operator : Nisa ShifaRahimah

24. Pembagian Tugas SidangKelompok Pra Musrenbang Kewilayahan Kepala Bidang Perencana • Menyiapkan bahan untuk sidang kelompok kewilayahan • Menganalisis, memvalidasi dan mengevaluasi usulan kegiatan kewilayahanyang di usulkan oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota • Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait substansi teknis usulan kegiatan perbatasan • Memberikan masukan dan arahan kepada kabupaten kota terkait usulan kegiatanperbatasan • Mengawal mekanisme pelaksanaan sidang kelompok • Memberikan Approval terhadap usulan kegiatan perbatasan(persetujuan di atas peta dan matrik) Perangkat Daerah • Bersama sama dengan bidang perencana Bappeda untuk menelaah secara teknis setiap usulan kegiatanperbatasan • Memberikan rekomendasi teknis terhadap kelayakan usulan kegiatan perbatasan • Memberikan Approval terhadap usulan kegiatan perbatasan(persetujuan di atas peta dan matrik) Kasubbid Perencana • Menyiapkan gambaran dan kondisi wilayah perbatasan sebagai bahan untuk analisis usulan kegiatan perbatasan dari Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota • Menelaah setiap usulan kegiatan perbatasanberdasarkan kebutuhankewilayahan, permasalahan diwilayah perbatasan serta kejelasan output kegiatan dan manfaat dari kegiatan yang dihasilkan • Melakukan koordinasi dengan PerangkatDaerah selama proses pra musrenbang • Memberikan Approval terhadap usulan kegiatan perbatasan (persetujuan di atas peta dan matrik) Jafung Perencana dan pelaksana bidang • Menelaah setiap usulan kegiatan perbatasanberdasarkan kebutuhan, permasalahan diwilayah perbatasan serta kejelasan output kegiatan dan manfaat dari kegiatan yang dihasilkan • Membantu kepala bidang perencana dan kasubbid mulai dari penyiapan bahan, kelancaran sidang kelompok dan membuat laporan setiap siding kelompok • Menyiapkan berita acara pramusrenbang kewilayahan berdasarkan sidang kelompok • MenjadiNotulensi dan timtayang pada sidangkelompok • Membuat Notulensi dan resume pelaksanaan pra musrenbang mulai dari sesi pleno sampai dengan sidang kelompok

25. Lay Out RuangSidangKelompokPraMusrenbangKewilayahan LED T : 3 M; L : 6 M Asrot + Notulen Fungsional/ Mitra PD BappedaProvinsi (187 Kursi) Ess II dan Ess III BappedaProvinsi Esselon II Provinsi (9 Kursi) Esselon II Provinsi (9 Kursi) Esselon II Provinsi (9 Kursi) Esselon II Provinsi (9 Kursi) Kapasitas 250 Kursi Esselon II Provinsi (9 Kursi) DPRD Provinsi (3 Kursi) Esselon II Provinsi (9 Kursi) TAP (6 Kursi) Esselon II Kab./Kota (7 Kursi) Esselon II Kab./Kota (7 Kursi) Esselon II Kab./Kota (7 Kursi) Esselon II Kab./Kota (7 Kursi) Esselon II Kab./Kota (7 Kursi) Esselon II Kab./Kota (7 Kursi) Esselon II Kab./Kota (7 Kursi) Esselon II Kab./Kota (7 Kursi) Kapasitas 250 Kursi Help Desk Peserta ASN Kab./Kota (196 Kursi)

26. Sekretariat Pra Musrenbang Kewilayahan Sekretariat Pra Musrenbang : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Mengawal jalannya pelaksanaan pra musrenbang Mengarahkan Mekanisme pelaksanaan sidangkelompok kewilayahan Membantu bidang perencana pada saat sidang kelompokkewilayahan Menyiapkan semua kebutuhan dan sarana dan prasarana pra musrenbang kewilayahan Menyiapkan bahan pra musrenbang kewilayahan Menyiapkan berita acara sidang pra musrenbang Memantau Pelaksanaan pra musrenbang dan sidangkelompok Kewilayahan Menjadi penghubung kabupaten/kota selama pelaksanaan pra musrenbang Menyiapkan sarana dan prasarana selama pra musrenbang berlangsung Menyusun laporan pelaksanaan pra musrenbang

27. Bahan yang harus disiapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Pelaksanaan Pra Musrenbang Kewilayahan • Menyusun gambaran dan kondisi wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan antarprovinsi; • Menyusunusulankegiatan yang mendukungarahpembangunan di 6 (Enam) Wilayah Pengembangan di Jawa Barat; • Menyusun usulan kegiatan perbatasan berdasarkan prioritas permasalahan kewilayahan, kebutuhanprioritas di wilayah perbatasan dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar • Menyusunusulankegiatanlintaskabupaten/kota dan antarprovinsi; • Usulankegiatan dapatdirasakanankebermanfaatannyasecara langsung olehmasyarakatsekitar, daerah dan skala regional; • Usulan kegiatan diutamakan dalam bentuk pembangunan fisik; • Usulankegiatan di urutberdasarkanurutanprioritas; • Melakukan pembahasanusulan kegiatan dan membuat mapping usulan kegiatan dalam peta; • Usulan kegiatan dapat diinputkan ke dalam sistem e planning.

28. Panduan dan BahanSidangKelompokPraMusrenbangdapatdiunduh di website Bappeda : www.bappeda.jabarprov.go.id