1 / 21

STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN. Agus Suyanto , STP, MSi Pelatihan Industri Pangan Rumah Tangga Kab . Dan Kota Bima NTB, Mei- Juni 2013. Sifat sertifikasi. Ada 2 sifat sertifikasi : 1. MANDATORY : dilakukan karena ada kewajiban dari pemerintah.

wallis
Download Presentation

STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN AgusSuyanto, STP, MSi PelatihanIndustriPanganRumahTangga Kab. Dan Kota Bima NTB, Mei-Juni 2013

  2. Sifat sertifikasi Ada 2 sifat sertifikasi : 1. MANDATORY : dilakukan karena ada kewajiban dari pemerintah. Contoh : Sertifikat produk (Prima, P-IRT, MD, HACCP, Halal, Organik, Pangan Segar) 2. VOLUNTARY : dilakukan tanpa ada kewajiban dari pemerintah. Contoh : Sertifikat sistem ISO-9001 (SMM), ISO-18001 (keselamatan kerja), dsb.

  3. Kewenangansertifikasi • Produk olahan : - Sertifikat P-IRT Dinas Kesehatan kab/kota - Sertifikat HACCP  BPOM - Sertifikat Halal  LPPOM MUI. - Sertifikat MD  BPOM

  4. DasarHukum P-IRT • UU RI No 7 Tahun 1996 tentangPanganPasal 3menyebutkanbahwatujuanpengaturan, pembinaandanpengawasanpanganadalahuntuktersedianyapangan yang memenuhipersyaratankeamanan, mutudangizibagikepentingankesehatanmanusia. • SuratKeputusanKepalaBadanPengawasObatdanMakanan RI Nomor : HK.00.05.5.1640, Tanggal 30 April 2003 tentangPedoman Tata Cara PenyelenggaraanSertifikasiProduksiPanganIndustriRumahTangga ( SPP-IRT )

  5. MengurusIjinPanganIndustriRumahTangga (P-IRT), Syarat-syarat: • MengikutiPenyuluhanKeamananPangan • Mengisiformulirpermohonanizin PIRT • Foto copy KTP, 1 lembar • Pas foto 3 x 4, 3 lembar • Menyertakanrancangan label Makanan / Minuman

  6. ProsedurPerijinan P-IRT • MengajukanpermohonankepadaKepalaDinasKesehatan . • Pemeriksaanberkas (1 hari) PersetujuanKadinkes (1 hari) • Menungguwaktupelaksanaanpenyuluhankeamananpangan yang dilaksanakansetiap 3 bulansekali • MengikutiAcaraPenyuluhanKeamananPangan (1 hari) • Pemeriksaansarana (1 hari s/d 14 hari) • Membayarretribusi. • SertifikatPanganIndustriRumahTanggadiserahkan (1 hari) Total waktu 6 hari s/d 3 bulan

  7. Pengecualian : SusudanhasilolahannyaDaging, ikan, unggasdanhasilolahannya yang memerlukanprosesdanataupenyimpananbeku, Pangankaleng, Panganbayi, Minumanberalkohol, Air minumdalamkemasan (AMDK), Pangan lain yang wajibmemenuhipersyaratan SNI, Pangan lain yang ditetapkanolehBadan POM

  8. MasaBerlaku: tidakadabataswaktu PencabutandanPembatalanSPP-IRT apabila : • Pemilikataupenanggungjawabperusahaanmelakukanpelanggaranterhadapperaturan yang berlakudibidangpangan • Pemilikperusahaantidaksesuaidengannama yang terterapada SPP-IRT Produkpanganterbuktimerugikanataumembahayakankesehatanataujiwa.

  9. SertifikatProduksiPangan IRT (SPP – IRT) Sertifikatdiberikanuntuk 1 (satu) jenisprodukpanganNomorSertifikat PP – IRT terdiridari 12 angka (digit) yaitu: • angka ke-1 menunjukkankodejeniskemasan • angka ke-2, 3 menunjukkannomorurutjenisproduk • angka ke-4,5,6.7 menunjukkankodepropinsidankabupaten/kota • angka ke-8, 9 menunjukkannomorurutproduk P IRT yang telahmemperoleh SPP-IRT • angka ke-10,11,12 menunjukkannomorurut P-IRT di Kabupaten/kota yang bersangkutanNomorPanganIndustriRumahTangga (P-IRT) dicantumkanpada label produkpangan IRT dengan

  10. Contoh : P – IRT No. 206347102025 • 2 = jenis kemasan adalah pfastik • 06 = kelompok jenis pangan yaitu tepung dan hasif olahnya dan jenis produknya adalah biscuit • 3471 = kode propinsi, kabupaten/kota adalah propinsi DIY, kota Yogyakarta • 02 = nomor urut jenis pangan yang ke- 2 memperoleh nomor sertifikat produksi • 025 = nomor urut perusahaan IRT di kabupaten / kota setempat (Yogyakarta)

  11. SertifikatHalal • Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. • Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. • Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun,

  12. Ketentuanoleh LP POM MUI • MempersiapkanSistemJaminanHalal. • Berkewajibanmengangkatsecararesmiseorangatautim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawabdalammenjaminpelaksanaanproduksihalal. • Berkewajibanmenandatanganikesediaanuntukdiinpesksisecaramendadaktanpapemberitahuansebelumnyaoleh LPPOM MUI. • Membuatlaporanberkalasetiap 6 bulantentangpelaksanaanSistemJaminanHalal.

  13. PROSES SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

  14. Pemohon Badan POM Pemeriksaan Kelengkapan data Data Tidak Lengkap Data Lengkap Dept. Agama Pelaksanaan audit oleh Tim Auditor (Dept. Agama, MUI dan Badan POM) Tidak Memenuhi Syarat CPPB LPPOM MUI Memenuhi Syarat CPPB Sertifikat Halal Skema Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pemohon

  15. PRODUK PANGAN OLAHAN YANG DAPAT DIAJUKANUNTUK SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL • Produk yang terdaftar di Badan POM (mempunyai nomor pendaftaran MD/ML) diajukan ke Badan POM. • Produk yang mempunyai nomor pendaftaran SP/P-IRT diajukan ke Balai POM setempat • Restoran diajukan ke Majelis Ulama Indonesia.

  16. TATA CARA PERMOHONAN Pemohon mengisi permohonan (tiga rangkap) yang dilengkapi dengan : • Daftar Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P-IRT)…. Nama produk yg didaftar harus sama dengan yang tercantum dipersetujuan pendaftaran, beserta fotocopy label yang disetujui oleh Badan POM • SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik • Flow Chart (Diagram Alir Proses Produksi) • Lay Out Sarana Produksi/Pabrik • Sertifikat Halal dari bahan-bahan yang digunakan dan atau spesifikasi sumber/asal bahan baku yang digunakan (dikeluarkan oleh pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut) • Bahan yang berasal dari hewan harus ada Surat Keterangan dari Rumah Potong Hewan, bahwa pemotongan dilakukan sesuai Syariah Islam

  17. PELAKSANAAN AUDIT • Waktu Audit disepakati bersama • Dalam keadaan berproduksi • Mempresentasikan proses produksi • Diizinkan untuk difoto ( bila diperlukan ) • Menyiapkan PO/DO bahan-bahan ( 2 bulan terakhir)

  18. AUDITOR DAN TUGAS TIM AUDIT • Badan POM, Penilaian segi Higiene dan Sanitasi Perusahaan , CPPB, Mutu dan keamanan pangan. 2. LPPOM MUI, Penilaian segi kehalalan bahan baku dan proses produksi 3. Departemen Agama, Penilaian segi pertanggungjawaban kehalalan produk dan layanan karyawan muslim

  19. HASIL AUDIT  Memenuhi Syarat a. Kehalalan Produk (Sesuai hasil pemeriksaan dan Rapat Komisi Fatwa) b. CPPB memenuhi syarat CPPB, minimal Nilai B Sertifikat Halal dikeluarkan oleh MUI, berdasarkan hasil pertimbangan kedua hal tersebut diatas Labelisasi dikeluarkan olen Badan POM berdasarkan : Sertifikat Halal dan Hasil Perbaikan CPPB  TidakMemenuhiSyarat a. Perusahaan harusmelengkapidalamwaktu 3 (tiga) bulansejakdilakukan audit, b. Apabilabelumbisadipenuhi, makaakandilakukan audit ulang

  20. MASA BERLAKU SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL • Dua tahun • Tiga bulan sebelum habis harus memperbaharui • Tidak memperpanjang, harus menghilangkan tulisan halal JAMINAN HALAL DARI PRODUSEN Produsen harus mempunyai : Sistem Jaminan Halal TIM Internal Auditor HALAL

  21. Hubungi kami • AgusSuyanto, STP, M.Si • Program StudiTeknologiPangan Univ. Muhammadiyah Semarang • Email: agussuyanto.kh@gmail.com • Web http://tekpan.unimus.ac.id

More Related