Oleh Didik Rachbini

1. TEORI PUBLIC CHOICE (PILIHAN PUBLIK) Oleh Didik Rachbini

2. DASAR PEMIKIRAN • DEPARTEMENTASI ILMU SECARA SEMPIT • ILMU EKONOMI DAN ILMU POLITIK TERPISAH LEPAS, TIDAK DALAM KESATUAN ILMU HUMANIORA • ILMU EKONOMI FIT U/ ANALISA KELEMBAGAAN PASAR (MARKET INST.) • ILMU EKONOMI TUMPUL U/ ANALISA NONMARKET INSTITUTION • ILMU SOSIAL-POLITIK TUMPUL JIKA BERSINGGUNGAN DGN INST. PASAR

3. Lanjutan... • LALU, APA ALAT ANALISA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MENJELASKAN FENO-MENA EKONOMI POLITIK (TINDAKAN KOLEKTIF & MEKANISME PASAR) ? • APAKAH PERLU DIKEMBANGKAN TEORI-TEORI LEBIH DARI SEKEDAR TEORI EKONOMI MURNI DAN TEORI-TEORI KONVENSIONAL DALAM BIDANG POLITIK ? • JAWABANNYA PASTI BAHWA TEORI-TEORI YG TERSEDIA BERSIFAT PARSIAL BERBASIS DISIPLIN ILMU YG TELAH TERPECAH.

4. PERTANYAAN DASAR • APAKAH ILMU EKONOMI & ILMU SOSIAL-POLITIK DAPAT DISELARASKAN DENGAN PARADIGMA DASAR ATAU TEORI INDUK YG SAMA ? • BAGAIMANA KEPUTUSAN EKONOMI (INDIVIDU/PRIVATE) DAPAT DISELARAS-KAN DENGAN KEPUTUSAN KOLEKTIF (SOSIAL-POLITIK) ? • BAGAIMANA PERAN SWASTA & PEME-RINTAH DLM SISTEM ?

5. Tabel 1. Paradigma dan Sistem Ekonomi Politik

6. Gambar 2.1.Transformasi Ekonomi dalam Perubahan Global Sumber: Pidato Guru Besar Dorodjatun Koentjorojakti, Universitas Indonesia, 1995

7. DEFINISI & PERSPEKTIF PC TDK SEKEDAR TEORI/ALAT ANALISA, TAPI PERSPEKTIF YG DIANGKAT DARI PARADIGMA ILMU EKONOMI UNTUK MENJELASKAN FENOMENA SOSIAL-POLITIK, KHUSUSNYA PROSES KOLEKTIF “DECISION MAKING”.APA PARADIGMA TSB ?

8. PENDEKATAN THD EKONOMI SBG SUBYEK PENCARIAN LANGSUNG THD PROSES PERTUKARAN (PROCESS OF EXCHANGE) PENDEKATAN CATALLAXY

9. 1) SBG PARADIGMA: MELI-HAT KEGIATAN, KELEMBA-GAAN & PROSES POL. SBG PERTUKARAN PIHAK TERKAIT2) TINDAKAN KOLEKTIF DPT DIMODELKAN SBG PERTUKA-RAN YG MENGUNTUNGKAN PIHAK TERKAIT

10. Tabel 1. Pendekatan Ilmu Ekonomi dan Politik

11. KEKAYAAN PARADIGMA 1) ILMU EKONOMI MEMILIKI KHASANAH PARADIGMA YG DAPAT MENJELASKAN FENOMENA SOSPOL 2) KEKAYAAN TSB TDK SEKEDAR MENJELASKAN KELANGKAAN S. DAYA ATAU SUPPLAY DAN DEMAND BRG 3) PARADIGMA BARU TERSEB UT ADALAH INSTITUSI PERTUKARAN (INSTITUTION OF EXCHANGE) MENGAPA INST. OF EXCHANGE ?

12. 1) PARADIGMA INI DPT DIPERLUAS UNTUK FENOMENA NONEKONOMI 2) PARADIGMA INI BERDIMENSI UNIVERSAL TDK SAJA U/ I. EKO., JUGA U/ ILMU HUMANIORA SECARA LUAS 3) INSTITUSI PERTUKARAN BERPERAN SBG TEORI INDUK (GRAND THEORY) 4) INSTITUSI PERTUKARAN BERLAKU U/ FENOMENA SOSIAL & POLITIK

13. MENGAPA BERDIMENSI UNIVERSAL ? • PROSES PERTUKARAN TERJADI PD BID. EKO., SOSIAL & POLITIK DGN ETIKANYA MASING2 • DLM EKONOMI INSTITUSI PERTUKARAN TERJADI PD AGREEMENT TO CONTRACT • INSTITUSI PASAR DLM PERTUKARAN EKONOMI SBG SPONTANEOUS ORDER ATAU SPONTANEOUS COORDINATION • PERETUKARAN SPONTAN DI BIDANG POLITIK JUGA TERJADI, SEMISAL PEMILU

14. MAKNA PERTUKARAN DIPERLUAS • PERTUKARAN SBG SPONTANEOUS ORDER BISA SBG INSTITUSI NONEKONOMI • PERTUKARAN DLM EKONOMI LANGSUNG ANTARA PEMBELI DAN PENJUAL • CONTRACTUAL AGREEMENT SBG PERTUKARAN TERJADI PADA INSTITUSI SOSIAL POLITIK

15. Gambar 7.1. Proses Politik di Dalam Political Market Politisi Parlemen Program-program, Peraturan, Public Goods Birokrasi Pemerintah Suara via Pemilu Program Pembangunan Kontrol Pajak, dll Masyarakat Pemilih (Voters)

16. Politisi Parlemen Kelompok Kepentingan Pemilih Masyarakat Gambar 7.2. Political Market dan Kelompok Kepentingan

17. Gambar 5.1.A.Perbandingan Paradigma Ekonomi Klasik dan Public Choice

18. Gambar 5.1.Perbandingan Paradigma Ekonomi Klasik dan Public Choice

19. PERBANDINGAN PARADIGMA EK. KLASIK & PUBLIC CHOICE • SUPPLIERS: PRODUSEN, PENGUSAHA, DISTRI-BUTOR • KOMODITI INDIVIDU/ PRIVATE GOODS • MEDIUM TRANS: UANG • D: KONSUMEN • TRANSAKSI SUKARELA/ VOLUNTARY • POLITISI, PARTAI POL., PEMERINTAH, BIRO-KRASI • KOMODITI PUBLIC/PUB-LIC GOODS • MED: SUARA/VOATES • VOTERS/PEMILIH • POLITICS AS ESCHANGE

20. PROSES, KEPUTUSAN & TINDAKAN POLITIK & EKONOMI • PROSES & INSTITUSI POLITIK: • PARLEMEN/DPR • PEMERINTAH • GERAKAN BURUH/ KONSUMEN • LAINNYA • KEPUTUSAN/KEGI-ATAN EKONOMI: • KONSUMSI • PRODUKSI • INVESTASI • DLL

21. Gambar 9.1.Skema Perburuan Rente melalui Sertifikat Ijin Ekspor ASOSIASI BURUNG WALET INDONESIA (ASBI) PHPA PASAR EKSPOR SERTIFIKAT IJIN EKSPOR EKSPORTIR PENGUMPUL PRODUSEN

22. PERBEDAAN DGN ILMU POLITIK KONVENSIONAL • ILMU POLITIK KONVENSIONAL TERPUSATKAN PADA POWER GAME • LINGKUP KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF • PUBLIC CHOICE BERBASIS INSTITUSI PERTUKARAN UNTUK MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI POLITIK YG MODERN • BASIS PC DEMOKRATISASI DAN HAM

23. LANJUTAN... • KEPUTUSAN KOLEKTIF NONPASAR SBG PERTUKARAN SHG MENGUNTUNGKAN PARA PIHAK YG TERLIBAT • ILMU POLITIK MELIHAT PROSES SBG GAME POWER DGN KEKUATAN MEMAKSA • PC MEMBERI ARAH PADA PERBAIKAN INSTITUSI MELALUI PERTUKARAN YG EFEKTIF • PERTUKARAN ADALAH BASIS PERADABAN MANUSIA

24. TUJUAN PENDEKATAN INI: • MENDORONG REFORMASI MAKNA KEKUASAAN DLM PERSPEKTIF BARU • INTERAKSI POLITIK YG KOMPLEKS MENGACU PADA DEMOKRASI DAN KEMANUSIAAN SBG PERTUKARAN SETARA ANTARA PARA PIHAK • PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK TERINSTITUSIKAN SECARA TERBUKA • MEMBANGUN PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL SBG ATURAN MAIN • POLITICS AS EXCHANAGE, NOT MERELY POWER

25. SBG MANUSIA EKONOMI • MANUSIA CENDERUNG MAMAKSIMALKAN UTILITAS KRN KETERBATASAN SUMBERDAYA • PC MEMBANGUN INSTITUSI PERTUKARAN DIMANA TUJUAN INDIVIDU SELARAS DENGAN TUJUAN KOLEKTIF • EFISIENSI UNIT USAHA SAMA DENGAN MENINGKATKAN TUJUAN KOLEKTIF KESEJAHTERAAN • EFISIENSI MEWUJUDKAN HARGA MURAH DAN KUALITAS YG BAIK, DAYA BELI MASYARAKAT MENINGKAT

26. LINGKUP PC • MARKET • GOVERNANCE • ALTRUISM • ANARKHI