BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

1. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2. PENGERTIAN BPHTB • BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan • Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan • Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

3. OBJEK BPHTB OBJEK BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

4. PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN a. Pemindahanhakkarena : 1. Jualbeli 2. Tukarmenukar 3. Hibah 4. Hibahwasiat 5. Waris 6. Pemasukandalamperseroanataubadanhukumlainnya 7. Pemisahanhak yang mengakibatkanperalihan 8. Penunjukkanpembelidalamlelang 9. Pelaksanaanputusan hakim yang mempunyaikekuatanhukumtetap 10. Penggabunganusaha 11. Peleburanusaha 12. Pemekaranusaha 13. Hadiah

5. PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN b. Pemberianhakbarukarena : 1. Kelanjutanpelepasanhak 2. Di luarpelepasanhak Yang dimaksuddenganHakAtas Tanah adalah : • Hakmilik • Hakgunausaha • Hakgunabangunan • Hakpakai • Hakmilikatassatuanrumahsusun • Hakpengelolaan

6. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB • Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik • Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum • Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut • Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama • Orang pribadi atau badan karena wakaf • Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

7. SUBJEK PAJAK Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan

8. TARIF PAJAK TARIF PAJAK DITETAPKAN SEBESAR 5% (LIMA PERSEN)

9. DASAR PENGENAAN PAJAK DasarPengenaanPajakadalahNilaiPerolehanObjekPajakNilaiPerolehanObjekPajakdalamhal : • Jualbeliadalahhargatransaksi • Tukarmenukaradalahnilaipasar • Hibahadalahnilaipasar • Hibahwasiatadalahnilaipasar • Warisadalahnilaipasar • Pemasukandalamperseroanataubadanhukumlainnyaadalahnilaipasar • Pemisahanhak yang mengakibatkanperalihanadalahnilaipasar • Peralihanhakkarenapelaksanaanputusan hakim yang mempunyaikekuatanhukumtetapadalahnilaipasar

10. Lanjutan…. • i Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar • Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar • Penggabungan usaha adalah nilai pasar • Peleburan usaha adalah nilai pasar • Pemekaran usaha adalah nilai pasar • Hadiah adalah nilai pasar • Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang • Apabila NPOP huruf a sampai n tidak diketahui atau lebih rendah daripadaNilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB • Apabila NJOP PBB belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri

11. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) • NPOPTKP ditetapkansecara regional paling banyakRp 60 juta,kecualidalamhalperolehanhakkarenawaris, atauhibahwasiat yang diterimaorangpribadi yang masihdalamhubungankeluargasedarahdalamgarisketurunanlurussatuderajatkeatasatausatuderajatkebawahdenganpemberihibahwasiat, termasuksuami/istri, NPOPTKP ditetapkansecara regional paling banyakRp 300 juta.

12. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK KENA PAJAK(NPOPKP) • NPOPKP = NPOP – NPOPTKP • PAJAK TERHUTANG = TARIF PAJAK * NPOPKP

13. SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau Bangunan, untuk: • Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta • Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta • Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta • Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan • Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta • Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta • Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang

14. Lanjutan…… h.Putusanhakim adalahsejaktanggalputusanpengadilanyangmempunyaikekuatanhukum yang tetap.i.Hibahwasiat ad alahsejaktanggal yang bersangkutanmendaftarkanperalihanhaknyake Kantor Pertanahanj.Pemberianhakbaruatastanahsebagaikelanjutandaripelepasanhakadalahsejaktanggalditandatanganinyadanditerbitkannyasuratkeputusanpemberianhakk.Pemberianhakbarudiluarpelepasanhakadalahsejaktanggalditandatanganidanditerbitkannyasuratkeputusanpemberianhakl.Penggabunganusahaadalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaaktam.Peleburanusahaadalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaaktan.Pemekaranusahaadalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaaktao.Hadiahadalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaakta

15. Lanjutan…. • Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak • Tempat Pajak yang terutang adalah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II, atau Propinsi Daerah Tingkat I untuk Kotamadya Administratif yang meliputi letak tanah dan atau bangunan