1 / 64

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA. Direktorat Jaminan dan Pelayanan KB disampaikan pada TOT PENYULUH KB TINGKAT AHLI Bogor, 07 November 2009. PENDAHULUAN. MDGs: Menghapus kemiskinan dan kelaparan Pendidikan untuk semua orang Promosi kesetaraan gender Penurunan kematian anak

terentia
Download Presentation

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Direktorat Jaminan dan Pelayanan KB disampaikan pada TOT PENYULUH KB TINGKAT AHLI Bogor, 07 November 2009

  2. PENDAHULUAN • MDGs: • Menghapus kemiskinan dan kelaparan • Pendidikan untuk semua orang • Promosi kesetaraan gender • Penurunan kematian anak • Meningkatkan kesehatan ibu • Memerangi HIV dan AIDS • Menjamin keberlanjutan lingkungan • Kemitraan global dalam pembangunan Program KB-menentukan pencapaian sasaran MDGs • UU RI Nomor 10 Tahun 1992  KB menggerakan dan memberdayakan masyarakat • RUU No............. Tahun 2009  PK-PK

  3. Apabila pemerintah memperkuat kembali sektor KB secara serius dan konsisten, sekurang-kurangnya lima dari delapan sasaran MDGs dapat dicapai. (Sri Pamoedjo Rahardjo, Penulis adalah pengamat sosial dan ekonomi Sumber: www.sinarharapan.co.id, Senin, 10 Maret 2008 )

  4. Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan IPM (HDI), Tahun 2008 Sumber : Human Development Report, UNDP (2008)

  5. Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan IPM (HDI), Tahun 2009 Sumber : Human Development Report, UNDP (2009)

  6. PP RI No 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 9 Ayat 1 NSPK JAMINAN DAN PELAYANAN KB DI PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

  7. NORMA adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Contoh: Keputusan Kepala BKKBN Nomor 119/HK-011/E3/03 Tahun 2003 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) dalam Pelayanan Kontrasepsi.

  8. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Contoh: Petunjuk Teknis Penggunaan Lembar Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) dalam Pelayanan Kontrasepsi

  9. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah • Contoh: • Prosedur penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi, terutama bagi keluarga miskin termasuk dukungan pembiayaan perawatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau KB-JAMKESMAS (Keluarga Berencana-Jaminan Kesehatan Masyarakat). • Proses penggunaan lembar persetujuan tindakan medik (informed consent) melalui proses ttd. kedua pihak dalam pelayanan kontrasepsi telah memenuhi prosedur.

  10. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Contoh: • Peserta KB Metode Operatip Wanita (MOW) dan Metode Operatip Pria (MOP), Intra Uterine Device (IUD) serta Implant 100 persen menandatangani lembar informed conset setelah provider (petugas) pelayanan kesehatan mengisi secara benar dan menandatangani lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi tersebut. Hal ini di lakukan agar dapat melindungi klien secara hukum dan etika profesi melindungi provider.

  11. Hak Reproduksi (ICPD Cairo 1994, Pemenuhan HHR melalui pelayanan KB-KR berkualitas ) • Hakmenentukanperkawinan • tidakpunyaanak • usiadini • Hakpenikmatanseksual • pelayanankesehatanreproduksi • Hakmenentukankehamilan • prosesreproduksi yang sangatberat • kontrasepsi perempuan • Hakmendapatkaninformasikesehatanreproduksi • kontrasepsi menjagarahim • Hakmenentukankelahiran • mengancamkeselamatanibu/janin

  12. Paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE): • Kesehatan Ibu dan Anak baru lahir • Keluarga Berencana • Kesehataan Reproduksi Remaja • Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi/Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS Paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK): • PKRE ditambah dengan Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut

  13. 10-24 th 65 juta 40,95 juta seks pranikah 2,5 jt Narkoba 8,2 jt HIV/AIDS 15.210 penderita AIDS atau ODHA di Indonesia 54% adalah remaja

  14. Metoda KB Memperhatikan Kebutuhan Klien Menghormati kepentingan klien diatas kepentingan provider atau kepentingan lainnya. Memberikan kebebasan untuk memilih jenis kontrasepsi sesuai keinginannya. KIP/ Konseling- langkah awal informed choice Informed consent – persetujuan atas pilihan metode dan tindakan medis - Perlindungan hukum bagi provider dan Klien

  15. PEMILIHAN METODA KONTRASEPSI PERLU MEMPERHATIKAN TUJUAN BER KB (RASIONAL) TUJUAN MENCEGAH KEHAMILAN TUJUAN MENJARANGKANKEHAMILAN TUJUAN MENGAKHIRI TIDAK HAMIL LAGI 3 – 5 TH • Pil • IUD • Sederhana • Suntikan • Implant • IUD • Suntikan • Minipil • Pil • Implant • Sederhana • IUD • Suntikan • Minipil • Pil • Implant • Sederhana • Kontrasepsi • mantap • Kontrasepsi mantap • IUD • Implant • Suntikan • Sederhana • Pil 20 35 URUTAN PEMILIHAN KONTRASEPSI YANG RASIONAL

  16. KAPAN WANITA BISA MENGGUNAKAN IMPLANT......? • PADA SAAT ADA HAID • Pemasangan dalam 7 hari siklus haid • Kapan saja, jika dipastikan wanita tidak hamil. BILA LEBIH DARI 7 HR SEJAK MULAI HAID • Harus pantang berhubungan atau • Menggunakan perlindungan dengan tambahan kontrasepsi selama 7 hr berikutnya

  17. Upaya peningkatanakses pelayanan Bhakti Sosial: Menurut UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 37 Ayat 2, dijelaskan bahwa dokter yang diminta untuk memberikan pelayanan medis pada bhakti sosial, tidak memerlukan surat izin praktik, tetapi harus memberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.

  18. KONDISI SAAT INI

  19. PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA 1600 – 2008 227*) 205.8 225.00 200.00 175.00 150.00 125.00 100.00 75.00 40.2 50.00 18.3 10.8 14.2 25.00 0.00 2008 1900 2000 1700 1800 1600 Sumber: Hugo, et.al (1987) Sensus * )Proyeksi (BPS) 5 x lipat 2 x lipat

  20. LEDAKANANAK MUDA DAN LANSIA > 227 JUTA

  21. Total Fertility Rate danPrevalensiKBIndonesia, Tahun 1994-2007 dan RPJMN 2009 stagnan ? 1,1% (5 thn) Sumber: SDKI 1994, 1997, 2002-2003, 2007

  22. Pengetahuan tentang alat/cara KB (SDKI 2007) WanitaKawinUsia15-49

  23. First Year Discontinuation Rates 38 % 39 % 23 % 10 % 6 % 26 % Sumber: SDKI 2007

  24. PERBANDINGAN JUMLAH KEGAGALAN s/d DESEMBER (2006, 2007, 2008) dan (2009 s/d September) Sumber : F/II/KB, Ditlap

  25. PERBANDINGAN JUMLAH KOMPLIKASI BERAT s/d DESEMBER (2006, 2007, 2008) dan (2009 s/d September) Catatan: Definisi Komplikasi Berat – Rawat Inap Sumber : F/II/KB, Ditlap

  26. MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses

  27. MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses

  28. MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses

  29. MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses

  30. MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses

  31. MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Kualitas

  32. Temuan Terhadap Kasus Kegagalan Implant (data sementara 3 Provinsi) • Semua kasus terjadi pada pelayanan Baksos • Catatan medik K/IV tidak lengkap terutama data tgl haid terakhir, • dan sebagian kasus K/IV sulit diperoleh di Puskesmas • Informed Consent tidak dibuat • Pelayanan dilakukan oleh bidan tidak/belum terlatih • Tanpa Konselling • Skreening sebagian besar tidak dilaksanakan • Penetapan waktu yang tepat boleh tidaknya dilakukan insersi • Implant tidak tepat • Untuk yang tidak haid atau pemasangan pada clien dgn tanggal haid lebih dari 7 hari tidak diberi petunjuk proteksi terhadap sanggama • Tidak ada Follow up, lembar follow up kosong • No Batch tidak tercatat dalam SBBK • Kapsul bekas hanya sebagian kecil ditemukan • Laporan ke pusat data tidak lengkap • Kesalahan pada kontrasepsi (cacat produk, Penyimpanan, expired)?

  33. MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Kualitas

  34. MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB C. Jejaring dan Kemitraan

  35. Jaminan Pembiayaan dan Ketersediaan Alokon MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

  36. KONDISI yang DIHARAPKAN

  37. Sasaran RPJMN 2004-2009 MASIH BELUM TERCAPAI......., MASIH BANYAK YANG HARUS DI KEJAR Tahun 2009....?? • LPP turun rata-rata 1,14 persen per tahun • TFR menjadi 2,2 per perempuan • Unmeet need menjadi 6 persen • KB Pria menjadi 4,5 persen • Meningkatnya penggunaan kontrasepsi REE • Usia kawin pertama menjadi 21 tahun • Partisipasi keluarga dalam tumbuh kembang anak • Meningkatnya Jumlah Institusi masyarakat dlm KB

  38. Sasaran RPJMN 2010-2014 • Berkenaan dengan pengendalian penduduk melalui Pembangunan KB: • Menurunnya rata-rata LPP 1,1 persen/tahun • Menurunnya TFR menjadisekitar 2,1 per perempuanusiareproduksidan Net Reproduction Rate (NRR) = 1,0 • Meningkatnya CPR (cara modern) menjadi 65 persen • Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) menjadi sekitar 5 persen dari PUS

  39. Sasaran RPJMN 2010-2014 • Meningkatnya PA pria menjadi sekitar 3,5% • Menurunnya kehamilan tidak diinginkan menjadi sekitar 15% • Menurunnya perilaku berisiko kesehatan reproduksi di kalangan remaja (10 -19 th): • Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi sekitar 21 tahun • Menurunnya kelahiran usia remaja 45 per seribu wanita usia 15-19tahun • Menurunnya jumlah kasus baru HIV • Menurunnya kasus baru narkoba • dst..................

  40. KEBIJAKAN • Akselerasi Pelayanan KB melalui Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB-KR jalur Pemerintah , Swasta, LSM • Peningkatan promosi dan • pelayanan metode KB jangka panjang (MKJP) • Penajaman pelayanan KB pada segmen PUSMUPAR, Miskin (KPS & KS-I), dan Wilayah Khusus

  41. STRATEGI • Perluasan AKSES Pelayanan KB –KR • SEGMEN TASI SASARAN: • PUSMUPAR • KPS & KS I (GAKIN) • KS-II ke atas (KB-Mandiri) • SEGMENTASI WILAYAH: • MISKIN • Daerah Khusus • TFR Tinggi, dan CPR Rendah, dan • UNMET NEED Tinggi • KEMITRAAN dalam Penggarapan sasaran • Lintas Komponen & Sektor • Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten & Kota • Swasta dan LSM • Organisasi Profesi & Organisasi Keagamaan • IMP Data Sasaran dan Pemetaan

  42. STRATEGI • Meningkatkan KUALITAS Pelayanan KB & Kesehatan Reproduksi: • KEPUASAN SASARAN (Informed Choice) • KUALITAS MIX KONTRASEPSI Ber-KB • pilihan metoda kontrasepsi sesuai tujuan ber KB (Menunda, Menjarangkan, Mengakhiri) • MKJP • 3. SOP & Jaga Mutu PELAYANAN KB • 4. Kualitas PENGELOLAAN (SDM, Sarana/Prasarana, Jaminan ketersediaan alokon (JKK)

  43. PROGRAM & KEGIATAN STRATEGIS

  44. PENINGKATAN AKSES PELAYANAN • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur Pemerintah (RS, RSB, Puskesmas): • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur swasta (RS, RSB, DBS) & LSOM • Penguatan Pelayanan KB-KR Berbasis Masyarakat • Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi (alkon) & non alkon bagi keluarga miskin di seluruh fasyankes statis & mobile (bergerak) • Jaminan PembiayaanPelayanan KB

  45. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN • Penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi • Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi rasional, efektif dan efiseien (KREE) Peningkatan Kemitraan dan Jejaring Pelayanan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN METODE KB JANGKA PANJANG MOW, MOP, IUD PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & WILAYAH KHUSUS

More Related